Event Pemerintah Aceh 2014

KEGIATAN HIMIPOL View all

ACEH View all

Ini Dia Hasil Koreksi Mendagri Terkait Qanun Wali Nanggroe

Berikut hasil Koreksian Mendagri terkait Qanun Wali Nanggroe Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: a. Konsideran menimbang huruf a dan huruf c qan

Saat ini DPR Aceh sedang menggodok rancangan Qanun tentang Bendera d

   RANCANGAN QANUN ACEH NOMOR ....... TAHUN 2012

KABAR TERAKHIR

Jadwal dan Tata Cara Pendaftaran Ulang SNMPTN Unimal 2014

Mahasiswa Ilmu Politik Unimal Kunjungi KIP Kota Lhokseumawe

Mata Kuliah dan Materi Kuliah Jurusan Ilmu Politik Unimal

8 Mahasiswa Ilmu Politik FISIP Unimal Diyudisium

Unimal Peringati Hut RI Ke 68 Tahun

Ini Dia Hasil Koreksi Mendagri Terkait Qanun Wali Nanggroe

Polisi Dinilai Gagal Jaga Keamanan Aceh

OPINI View all

Ada Apa Dengan Pengesahan Bendera Bulan Bintang di Aceh?

Oleh Safrizal* KEBERADAAN Qanun Aceh tentang Bendera dan Lambang Aceh merupakan amanah dari hasil Memorandum of Understanding (MoU) antara Gerak

Kritikan Untuk Rancangan Qanun Bendera dan Lambang Aceh

Oleh Safrizal* Qanun Aceh tentang Bendera dan Lambang Aceh merupakan amanah Memorandum of Understanding (MoU) antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM)

BEASISWA View all

Ini Dia Persyaratan Beasiswa di MPD Aceh Utara

Berikut persyaratan untuk memperoleh beasiswa dari pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang disediakan khusus untuk mahasiswa Aceh Utara dengan jenj

KULIAH KERJA NYATA View all

[PENGUMUMAN] Untuk Mahasiswa KKN PPM Unimal Tahun 2012/2013

Berikut pengumuman yang disampai panitia Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Malikussaleh tahun 2012/2013: Diharapkan kepada semua DPL (Dosen Pemb

[FOTO] Pembekalan Mahasiswa KKN PPM Unimal Tahun 2012/2013

HIMIPOL UNIMAL | Sebanyak 850 Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN), Pembelajaran Pemberdayaan Masyar

850 Mahasiswa Unimal Mengikuti Pembekalan KKN PPM Tahun 2012/2013

Dok: HIMIPOL UNIMAL - Pembekalan KKN PPM Unimal tahun 2012/2013 di GOR AAC Cunda Kota Lhokeumawe

Jadwal dan Peserta KKN PPM Unimal Tahun 2013

HIMIPOL UNIMAL | Berikut jadwal dan jumlah peserta Kuliah Kerja Nyata Pengabdian Kepada Masyarakat

KAMPUS View all

Ini Alamat Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik Se-Indonesia

DOK HIMIPOL: Foto Bersama 17 Delegasi mahasiswa Ilmu Politik dan Pemerintahan se-Indonenesia di  FISIP UGM Yogyakarta dalam acara Politic an

Aceh Rawan Konflik | PTDDA Persiapkan Hibah Multilateral Sebesar USD15 Juta

Konflik Aceh | Foto by acehtraffic.com

143 Kabupaten Rawan Konflik | 10 Kabupaten masuk kategori I rawan konflik. Ada berbagai macam konflik yang tersimpan.

Menteri PDT Helmy Faishal Zaini
Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) mengidentifikasi saat ini terdapat 143 kabupaten daerah tertinggal yang dikategorikan sebagai rawan konflik. Identifikasi itu merupakan hasil kajian KPDT bekerja sama dengan Bank Dunia, United Nations Development Programme (UNDP), dan Institut Titian Perdamaian.

Dalam siaran persnya, Rabu 20 Juni 2012, Sekretaris Menteri PDT, HM Nurdin MT, mengatakan, dari 143 daerah, 10 Kabupaten masuk kategori I, 53 masuk kategori II, dan 80 masuk kategori III. Semuanya dipengaruhi oleh beberapa persoalan, di antaranya perkelahian massal, perkelahian antarwarga, perkelahian warga dengan aparat keamanan, perkelahian warga dengan aparat pemerintah, perkelahian antarpelajar dan mahasiswa, serta perkelahian antarsuku.


"Daerah atau kabupaten yang rawan dan sering terjadi konflik ini diakibatkan karena belum adanya kerangka hukum dan regulasi, lemahnya kapasitas SDM, tidak adanya political will dalam memajukan daerah," ujarnya.

Untuk menghindari terjadinya konflik di 143 daerah tertinggal yang rawan konflik tersebut, sejak awal tahun 2012, KPDT telah mempersiapkan Project Peace Through Development in Disadvantaged Areas (PTDDA) bersama UNDP. "Proyek ini ditujukan untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah tertinggal dengan karakteristik daerah rawan konflik dan pasca konflik, dalam penanganan pasca konflik yang terjadi dan sekaligus penguatan sistem deteksi dini terhadap konflik," ujar Nurdin.

Menurut Nurdin, Project PTDDA ini akan memilih lokasi pilot project pada 10 kabupaten daerah tertinggal di lima provinsi yang dikategorikan rawan konflik, yakni Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, NTT, dan Aceh. "Proyek ini akan dilaksanakan mulai 2012 sampai tahun 2016 mendatang dengan jumlah hibah multilateral sebesar USD15 juta," kata dia.

"Untuk Papua, UNDP sudah punya program khusus dengan dana sekitar USD 30 juta," ucap Nurdin.

Editor: Safrizal
Sumber:  vivanews.com

Related News

Tidak ada komentar:

Leave a Reply