1. Membangun dan mengimplementasikan nilai-nilai Islami dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Membangun transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. 
3. Menempatkan aparatur sesuai keahliannya. 
4. Meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur. 
5. Meningkatkan kedisplinan aparatur dalam penyelengaraan pemerintahan.

1. Menetapkan zona pendidikan kota santri di wilayah barat (Samalanga) dan kota pelajar di wilayah timur (Matangglumpangdua) melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. 
2. Menyusun dan mengimplementasikan kurikulum Islami di semua jenjang pendidikan. 
3. Menguatkan fungsi MPD dan kelembagaan lainnya dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. 
4. Memperluas akses pelayanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau , baik formal maupun informal. 
5. Membangun kemandirian lembaga dayah dalam rangka meningkatkan peran dayah dalam pembangunan daerah. Ke enam: meningkatkan pemerataan tenaga pendidik berkualitas di semua jenjang pendidikan. Dan ke tujuh: Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik di semua jenjang endidikan.

1. Membangun infrastruktur ekonomi yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, terutama irigasi, jalan produksi, dan jalan usaha tani.
2. Pengembangkan sektor ekonomi unggulan terutama sektor pertanian, perkebunan, peternakan, industri, perdagangan, dan pariwisata dalam rangka perluasan kesempatan kerja. Selanjutnya membangun iklim usaha dan investasi yang kompetitif. Peningkatan promosi potensi unggulan. Pemanfaatan lahan terlantar  yang melibatkan peran serta masyarakat serta meningkatkan pemberdayaaan ekonomi masyarakat pesisir meliputi pengadaan alat tangkap, penguatan kelembagaan nelayan, normalisasi kuala, dan pengembangan budidaya perikanan darat dan laut.
3. Bidang pelayanan kesehatan, pasangan ini mengusung empat (4) kebijakan yaitu membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan yang moderen dan berkualitas. Meningkatkan kompetensi sumberdaya kesehatan dan para medis. Memperluas dan menjamin akses pelayanan kesehatan yang berkualitas serta membangun kesadaran masyarakat dalam berprilaku yang sehat.

1. Menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan dan perdamaian. 
2. Menjalin kerjasama yang sinergis lintas sektor dalam menjaga keamanan dan keutuhan perdamaian berdasarkan UUPA. 
3. Memupuk dan memperkuat interaksi sosial kemasyarakatan sesuai budaya dan adapt istiadat.

Menurut Abdul Rasyid, dengan adanya koordinasi dalam pelaksanaan pilkada putaran kedua yang diserampakkan itu diharapkan tidak akan terjadi mobilisasi pemilih dari satu kabupaten ke kabupaten lainnya pada hari yang sama. Dengan demikian, kecurangan atau duplikasi pemberian suara oleh pemilih yang sama dapat dihindari.

Ia tambahkan, meski jadwal Pilkada Nagan Raya belum ditetapkan dalam rapat pleno bersama sejumlah pihak di kabupaten itu, namun KIP setempat yakin akan dapat menyelenggarakan pilkada secara bersamaan dengan Kabupaten Aceh Barat dan Abdya.

Terhadap anggaran pilkada putaran kedua itu, Abdul Rasyid yakin bakal tersedia, karena Pemkab Nagan Raya telah memplot dana Rp 12,5 miliar yang diajukan KIP untuk berbagai tahapan pilkada putaran kedua.

“Intinya KIP Nagan Raya tetap melaksanakan pilkada secara serentak dengan Aceh Barat dan Abdya,” pungkasnya.

Sementara itu, KIP Aceh Barat mengusulkan hari pencoblosan untuk pilkada putaran kedua dilaksanakan pada hari Senin, 2 Juli 2012. Namun, KIP Aceh Barat masih akan melakukan koordinasi dan rapat lanjutan dengan KIP Aceh mengenai apakah akan ada perubahan jadwal lagi atau tetap pada 2 Juli, mengingat ada empat  kabupaten/kota lainnya di Aceh yang juga menggelar pilkada putaran dua. Selain Aceh Barat, Nagan Raya, dan Abdya, adalah Kota Sabang.

Ketua KIP Aceh Barat, Mahrizal SE kepada Serambi kemarin mengakui bahwa seluruh anggota KIP Aceh Barat pada Senin kemarin sudah menyepakati melalui dalam rapat bahwa pilkada putara kedua di Aceh Barat dilaksanakan pada 2 Juli 2012. “Usulan itu segera kita teruskan ke KIP Aceh dan masih akan dilakukan rapat lanjutan di Banda Aceh dalam pekan ini,” ujar Mahrizal.

Di sisi lain, Ketua KIP Aceh Barat mengaku anggaran pilkada putaran kedua yang diplot dalam APBK 2012 sebesar Rp 1,5 miliar tidak mencukupi. Total anggaran yang dibutuhkan justru Rp 3 miliar. Oleh karena itu, KIP berharap anggaran tersebut ditambah sehingga pilkada putaran dua di Aceh Barat tidak terkendala.

Ketua KIP Aceh Barat Daya (Abdya), Nazli menerangkan hal serupa. “Memang ada rencana pilkada putaran kedua pada 2 Juli, tapi tidak tertulis dan bukan lahir dari rapat pleno,” kata Nazli saat dihubungi Serambi, Senin (21/5) malam.

Menurut Ketua KIP Abdya itu, pilkada putaran kedua secara serentak untuk tiga kabupaten bertetangga itu diwacanakan oleh KIP Aceh. Dasar pertimbangan, kata Nazli, bila dilaksanakan serempak (pada hari yang sama), maka kemungkinan adanya pemilih “siluman” atau “kutu loncat” yang datang dari kabupaten lain dapat dihindari.

Sebaliknya, jika pilkada putaran kedua tidak serentak (harinya berbeda), maka tidak tertutup kemungkinan adanya pemilih siluman. “Makanya, kita rencanakan dilaksanakan pada hari yang sama, yakni pada 2 Juli mendatang. Tapi ini baru sebatas rencana yang belum diplenokan,” ujarnya lagi.

Menurut Nazli, KIP kabupaten/kota yang bakal melaksanakan pilkada putaran kedua akan menghadiri undangan rapat dengan KIP Aceh di Banda Aceh dalam pekan ini.