Tampilkan postingan dengan label kliping. Tampilkan semua postingan
Lhokseumawe – Belasan Mahasiswa jurusan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh (Unimal) berkunjung ke kantor Komisi Pemilihan Independen (KIP) Kota Lhokseumawe. Rabu, (04/12/2013).
ACEH
UTARA-Aparat kepolisian dinilai selama ini gagal menjaga keamanan Aceh,
menjelang pemilu 2014 mendatang. Hal tersebut dilihat dari aksi teror,
intervensi dan intimidasi yang dilakukan pihak-pihak tertentu terhadap
rakyat.Hal tersebut dikatakan Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik
Universitas Malikussaleh (HIMIPOL UNIMAL) Aceh Utara, Safrizal dalam
realisenya kepada Rakyat Aceh, kemarin (2/5). Kalangan mahasiswa ini
mendesak pihak Kepolisian untuk dapat menjamin keamanan di Aceh
sepanjang waktu terutama menjelang Pemilu 2014 mendatang.
Pun demikian, Safrizal juga memberikan apresiasi dan dukungan terhadap langkah Kepolisian yang telah menangkap pelaku penembakan di Kabupaten Pidie. Kemudian, mendesak Polda Aceh untuk mengusut tuntas atas aksi penembakan tersebut yang menimpa Muhammad Bin Zainal Abidin (Cek Gu) beberapa waktu lalu tanpa adanya diskriminasi atas kasus tersebut yang dapat merugikan pihak keluarga korban.
“Itu sebabnya kami mengajak seluruh mahasiswa Aceh untuk mengawal kondisi dan proses sosial politik, hukum dan keamanan Aceh demi terciptanya perdamaian Aceh yang abadi, selama-lamanya,” sebut Safrizal.
Sambung dia, menjelang pemilu ini, mereka meminta kepada masing-masing pimpinan Partai Politik (Parpol) untuk dapat menjalankan fungsi, tugas dan tujuan partainya sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku. Begitu juga dengan sistem bersaing, mari bersaing secara fair dalam pesta demokrasi yang akan datang.
”Jadi, kami dari Himpol Unimal mengajak masyarakat Aceh untuk melawan teror, intervensi serta intimidasi menjelang Pemilu 2014 dan meminta masyarakat Aceh untuk tidak terprovokasi dengan isu-isu yang dapat menganggu keamanan dan perdamaian Aceh yang telah terjalin selama ini,” ajak Safrizal.Selain itu, lanjut dia, kepada Pemerintah Aceh dan DPRA untuk dapat mempertimbangkan kembali terkait bendera dan lambang Aceh sebagaimana yang telah dituang dalam Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2013. Apalagi, dengan adanya bendera dan lambang Aceh ini menentukan masa depan Aceh dalam NKRI.
Namun dalam keputusanya harus keterwakilan seluruh aspirasi rakyat Aceh, terutama untuk mencegah munculnya konflik antar sesama rakyat Aceh baik konflik vertikal maupun konflik horizontal yang timbul dari masyarakat Aceh sendiri baik yang pro maupun yang kontra. (mag-46)
Panitia Khusus DPRA dan tim dari pihak eksekutif, sejak dua hari terakhir mulai membahas materi dan isi rancangan qanun (raqan) Wali Nanggroe. Pembahasan isi pasal raqan Wali Nanggroe akan dilakukan secara intensif setiap hari Kamis dan Jumat, sampai tuntas.
“Pembahasan seperti ini juga akan kita lakukan pada hari Kamis dan Jumat depan,” kata pimpinan rapat Pansus Raqan Wali Nanggroe, Tgk Abdullah Saleh kepada Serambi, Jumat (8/6) siang kemarin.
Ia menyebutkan, penetapan hari Kamis dan Jumat untuk membahas Raqan Wali Nanggroe ini, dimaksudkan agar anggota Pansus yang berjumlah 9 orang bisa fokus dan tidak menggunakan waktunya untuk membahas raqan lainnya. “Jadwal pembahasan itu sengaja kita tetapkan, supaya semua anggota Pansus dan tim eksekutif, terikat dengan jadwal pembahasan Raqan Wali Nanggroe, pada hari Kamis dan Jumat setiap minggunya,” kata Abdullah Saleh.
Hal yang sama, kata Abdullah Saleh, juga dilakukan oleh pansus yang bertugas membahas raqan lainnya. Setelah Pimpinan Dewan menerbitkan sembilan SK Pansus yang bertugas membahas 9 dari 21 raqan prioritas 2012, masing-masing pansus langsung menyusun jadwal pembahasan raqan yang menjadi tugasnya.
Abdullah Saleh mengatakan, pihaknya sementara ini belum bisa menjelaskan secara rinci isi raqan Wali Nanggroe, baik yang telah dibahas, sudah disepakati maupun yang belum disepakati. Menurutnya, penjelasan materi dan isi raqan Wali Nanggroe kepada publik tetap akan dilakukan, karena dalam tahapan pembahasan sebuah raqan, harus melakukan rapat dengar pendapat umum (RDPU). Untuk Raqan Wali Nanggroe, RDPU akan dilaksanakan tiga kali. (Lihat, rdpu raqan wali)
Raqan KKR
Pada bagian lain, Abdullah Saleh mengatakan, pihaknya juga sudah menyelesaikan penyusunan dua draf raqan yang akan dijadikan raqan inisiatifDewan dari Banleg. Yaitu, Raqan KKR dan Raqan Perubahan Qanun Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal. Kedua draf raqan ini sudah selesai disusun dan sudah diserahkan oleh Banleg kepada Pimpinan Dewan.
Wakil Ketua II, DPRA, Drs H Sulaiman Abda MSi mengatakan, raqan KKR dan Raqan Perubahan atas Qanun Penanaman Modal ini merupakan dua dari lima raqan inisiatif Dewan yang diusulkan tahun ini. Langkah selanjutnya, kata Sulaiman Abda, adalah menjadwalkan rapat Bamusnya untuk penetapan sidang paripurnya pengesahan kedua draf raqan untuk ditetapkan menjadi raqan inisiatif Dewan.
Setelah ditetapkan menjadi raqan inisiatif Dewan, baru kedua raqan itu bisa dibahas bersama dengan Tim dari Eksekutif untuk sampai tahap berikutnya adalah pengesahan.
rdpu raqan wali

Pagi itu langit cerah setelah berhari-hari sebelumnya mendung mengirim hujan. Kami menghilir menyusuri Sungai Singkil dengan perahu untuk mencari jejak kota Singkil lama.
Lebat nipah dan bakau memagari tepian sungai. Sekitar 45 menit berperahu, kami tiba di tepi pantai. Deretan pohon mengering. Akar dan sebagian batang pohon itu tenggelam.
”Dulu ini hutan lebat. Setelah gempa 2004 dan 2005, tanah turun. Pohon-pohon mati. Hanya bakau yang bisa tumbuh,” kata Alimuddin (64), penduduk Singkil baru yang jadi penunjuk jalan. ”Di sini masih ada kuburan, rel, sumur, dan tembok rumah,” kata Alimuddin. Dia lalu menuntun kami ke rawa-rawa untuk mencari reruntuhan kota yang ditinggalkan itu.
Hutan bakau tumbuh lebat, lumpur hingga sepaha dalamnya. ”Terakhir ke sini tiga tahun lalu tidak selebat ini,” kata Alimuddin kebingungan.
Tiba-tiba Alimuddin yang berjalan cepat menghilang dalam lebat bakau. Kami terpisah dan berpencar. Dari hutan, muncul Rai Radi (34). ”Wah, kalian menakuti burung. Bakal tak ada tangkapan hari ini,” keluh lelaki dari Desa Ujung, Singkil.
Rai berburu burung di Singkil lama sejak 10 tahun lalu. Dia membuat jebakan kurungan yang diberi batok kelapa berisi air dan makanan. Setiap burung yang masuk tak akan bisa keluar. Hanya burung dan ikan yang bisa hidup di Singkil lama.
”Padahal, di sinilah dulu kakek-nenek kami bermukim,” katanya. Rai lalu menunjuk lubang-lubang bekas penggalian yang menganga di sejumlah titik. ”Itu bekas orang menggali untuk cari harta karun,” katanya.
Rai mengajak mencari peninggalan Singkil lama. Di rawa-rawa yang dikelilingi lebat bakau, kami menemukan makam tua yang dikelilingi reruntuhan tembok bata. Kami juga menemukan koin bertuliskan Hindia Belanda berangka tahun 1834, pecahan keramik dan kaca, sumur tua, serta reruntuhan tembok bata. ”Ini hanya sisanya. Kata orang tua, dulu di sebelah sana banyak deretan dinding rumah,” kata Rai, menunjuk Samudra Hindia.
”Galoro”
Tak ada catatan pasti kapan Singkil lama tenggelam. Namun, berdasarkan catatan Moehammad Saleh dalam buku otobiografinya, Riwajat Hidoep dan Perasaian Saja, 1965, hingga pertengahan abad ke-19, kota Singkil masih menjadi salah satu pusat perdagangan.
Sekitar awal 1861, Saleh berlayar ke Singkil untuk berdagang. Dia menginap beberapa hari, lalu kembali berlayar ke Pariaman. ”Belum lama saya di Pariaman, kembali dari Singkil, pecah kabar bahwa Pasar Singkil tenggelam, terbenam karena gelora (air laut) naik yang disertai gempa bumi,” tulis Saleh. Gempa itu disebut Saleh telah menenggelamkan gosong Djawi-Djawi yang berada di dekat Singkil. ”Bukan hanya Pasar Singkil yang tandas, perkuburan pun disapu licin air bah. Banyak orang mengungsi, melarikan badan ke bagian selatan Singkil, ke Ujung Bawang.”
Dalam rekaman warga, Singkil lama ditinggalkan karena dilanda galoro, yaitu ombak besar yang menerjang daratan setelah terjadi gempa. ”Cerita galoro ini berulang kali diceritakan orangtua kami,” kata Datuk Amirul Alam (74), warga Kilangan, Singkil. ”Kami baru tahu galoro itu sama seperti tsunami setelah gempa 26 Desember 2004.”
Setelah dilanda galoro, warga Singkil lama pindah, menjauh dari muara Kuala Singkil. Permukiman baru itu kini dikenal dengan Singkil. ”Permukiman pertama di Kilangan yang paling ujung di dekat sungai, kemudian menyebar ke Desa Ujung, Desa Pasar, dan Pulau Sarok.”
Singkil baru
Namun, kota Singkil (baru) di sebelah hulu sungai, sekitar 45 menit berperahu motor dari Singkil lama, kembali tenggelam setelah dihantam gempa pada 26 Desember 2004, disusul gempa pada 28 Maret 2005.
Setelah dua gempa itu, daratan di Singkil ambles. Peneliti gempa Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Danny Hilman, menemukan, daratan di Singkil turun 0,5 meter hingga 1,5 meter akibat gempa Maret 2005.
Sedikitnya 3.000 rumah di Singkil terendam air laut akibat turunnya tanah. Warga terpaksa meninggalkan rumah. Sebagian di antaranya kembali dan meninggikan lantai rumah mereka.
Abnan Balok (44), warga Kampung Kilangan, Singkil, mengatakan sudah tiga kali meninggikan lantai rumahnya. Akibatnya, jarak lantai rumah dan langit-langit semakin pendek.
”Padahal, di sini dulu pasar ikan, ramai sekali,” ujar Bakarudin (63), warga Desa Pasar, Singkil, meratapi kotanya yang terus tenggelam.
Hilangnya Singkil lama dan tenggelamnya Singkil (baru) membuktikan kuasa alam dalam mengubah jalan sejarah.
Mahasiswa Ilmu Politik Unimal Kunjungi KIP Kota Lhokseumawe
Posted by HIMIPOL UNIMAL on Rabu, 04 Desember 2013
Bukhari | The Globe Journal
ke kantor Komisi Pemilihan Independen (KIP) Kota Lhokseumawe |
Lhokseumawe – Belasan Mahasiswa jurusan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh (Unimal) berkunjung ke kantor Komisi Pemilihan Independen (KIP) Kota Lhokseumawe. Rabu, (04/12/2013).
Kunjungan mahasiswa jurusan Ilmu Politik
tersebut, disambut oleh Ketua KIP Lhokseumawe, Syahrir M Daud, dan
beberapa anggota komisioner seperti Yuswardi Mustafa S.Ag, Dedy
Syahputra SH, MH, Armia M Nur, SE dan Sekretaris KIP Lhokseumawe,
Muhammad Rizal.
Pantauan The Globe Journal, dalam
pertemuan tersebut membahas tentang PKPU No 15 tentang peraturan alat
peraga kampanye dan PKPU No 17 tentang pelaporan dana kampanye untuk
pemilu tahun 2014 .
Ketua Pokja Kampanye KIP Lhokseumawe,
Yuswardi mengatakan. KIP Lhokseumawe, telah empat kali melakukan
sosialisasi tentang aturan-aturan kampanye dan pelaporan dana kampaye
kepada seluruh Partai Politik.
“Hingga sampai saat ini, belum ada satu
pun partai politik yang melaporkan dana kampanyenya. Padahal dalam
aturan KPU setiap Partai Politik harus melaporkan dana kampanye,
selambat-lambatnya melapor pada tanggal 12 Desember mendatang untuk
tahap awal, untuk tahap kedua pada tanggal 2 Maret 2014, dan untuk tahap
ketika pada 24 April 2014 setelah pemilu selesai,” Tambahnya
Menurutnya lagi, ketika partai politik tidak membuat laporan dana kampaye, kalau terpilih nantinya tidak akan dilantik.
Ketua divisi teknik penyelenggaraan,
perencanaan dan data Dedy Syahputra mengatakan, Masalah Daftar Pemilih
Tetap (DPT), saat ini DPT sudah kami ditetapkan.
“Untuk Kota Lhokseumawe data desa
keseluruhan sebanyak 68, dan jumlah TPS sebanyak 277, dan jumlah pemilih
laki-laki 59.454, dan jumlah pemilih perempuan sebanyak 61.573 dan
total pemilih keseluruhan adalah 121.032,” Ungkap Dedy
Sekretaris Jurusan Ilmu Politik
Universitas Malikussaleh, Alfian S.Ag M.HI mengatakan. Kegiatan ini
bertujuan untuk bersilaturrahmi dan memperdalam keilmuan mahasiswa
tentang pemilu serta bagian dari mendukung kegiatan Pemilu.” Tutup
Alfian. [008]
Sumber: http://theglobejournal.com
Polisi Dinilai Gagal Jaga Keamanan Aceh
Posted by HIMIPOL UNIMAL on Jumat, 03 Mei 2013
Pun demikian, Safrizal juga memberikan apresiasi dan dukungan terhadap langkah Kepolisian yang telah menangkap pelaku penembakan di Kabupaten Pidie. Kemudian, mendesak Polda Aceh untuk mengusut tuntas atas aksi penembakan tersebut yang menimpa Muhammad Bin Zainal Abidin (Cek Gu) beberapa waktu lalu tanpa adanya diskriminasi atas kasus tersebut yang dapat merugikan pihak keluarga korban.
“Itu sebabnya kami mengajak seluruh mahasiswa Aceh untuk mengawal kondisi dan proses sosial politik, hukum dan keamanan Aceh demi terciptanya perdamaian Aceh yang abadi, selama-lamanya,” sebut Safrizal.
Sambung dia, menjelang pemilu ini, mereka meminta kepada masing-masing pimpinan Partai Politik (Parpol) untuk dapat menjalankan fungsi, tugas dan tujuan partainya sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku. Begitu juga dengan sistem bersaing, mari bersaing secara fair dalam pesta demokrasi yang akan datang.
”Jadi, kami dari Himpol Unimal mengajak masyarakat Aceh untuk melawan teror, intervensi serta intimidasi menjelang Pemilu 2014 dan meminta masyarakat Aceh untuk tidak terprovokasi dengan isu-isu yang dapat menganggu keamanan dan perdamaian Aceh yang telah terjalin selama ini,” ajak Safrizal.Selain itu, lanjut dia, kepada Pemerintah Aceh dan DPRA untuk dapat mempertimbangkan kembali terkait bendera dan lambang Aceh sebagaimana yang telah dituang dalam Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2013. Apalagi, dengan adanya bendera dan lambang Aceh ini menentukan masa depan Aceh dalam NKRI.
Namun dalam keputusanya harus keterwakilan seluruh aspirasi rakyat Aceh, terutama untuk mencegah munculnya konflik antar sesama rakyat Aceh baik konflik vertikal maupun konflik horizontal yang timbul dari masyarakat Aceh sendiri baik yang pro maupun yang kontra. (mag-46)
Sumber: http://www.rakyataceh.com
Ini Komentar Himipol Unimal Terkait Qanun Bendera Aceh
Posted by HIMIPOL UNIMAL on Rabu, 27 Maret 2013
Lhokseumawe | acehtraffic.com
- Setelah Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mensahkan Rancangan Qanun
Bendera dan Lambang Aceh, melalui sidang Paripurna II pada hari Jumat,
22 Maret 2013 lalu. Terlihat sejumlah masayarakat pun larut dalam
evoria untuk mengibarkan bendera tersebut.
Namun dibalik
itu, munculllah berbagai komentar terkait dengan Qanun Bendera dan
Lambang Aceh tersebut. seperti yang diungkapkan oleh Ketua Himpunan
Mahasiswa Ilmu Politik (Himipol) Universitas Malikussaleh, Safrizal.
Menurutnya, ada
kekhawatiran lain setelah Rancangan Qanun Bendera dan Lambang Aceh ini
disahkan, yaitu hal yang dikhawatirkan adalah pengesahan Bendera dan
Lambang Aceh ini hanya diklaim oleh sekelompok pihak saja.
“Disatu sisi memang rakyat Aceh menghendaki bendera itu harus berkibar,” ujar Safrizal, Rabu 27 Maret 2013.
Safrizal juga
menilai, nanti apabila memang bendera tersebut dicabut oleh Pemerintah
pusat dan tidak boleh berkibar di Aceh. Maka hal merupakan propaganda
politik yang dilakukan oleh Legislatif dan Eksekutif Aceh untuk Pemilu
2014.
Hal tersebut
dikarenakan, mereka telah mengetahui jauh-jauh hari peraturannya dan
juga telah mengkajinya. Maka apabila nantinya, kalau melanggar peraturan
memang dipaksakan juga untuk dilaksanakan maka nantinya pasti akan
dicabut oleh Pemerintah pusat.
“Bisa dikatakan, hal itu dilakukan untuk menarik simpati masyarakat dalam pemilu 2014,” tutur Safrizal.
Menurutnya,
kalau mengacu pada PP no 7 Tahun 2007. Bendera Bintang Bulan tersebut
tidak dapat digunakan di Aceh, karena didalam PP telah dikatakan
lambang-lambang daerah yang bisa dilaksanakan dan dikibarkan selama
tidak melanggar undang-undang yang berlaku.| AT | AG |
Sumber: http://www.acehtraffic.com
Mahasiswa dan Parpol
Posted by HIMIPOL UNIMAL on Sabtu, 15 September 2012
Oleh T. Noval Ariandi
SEJAK awal kemerdekaan, mahasiswa Indonesia sudah berperan aktif dalam bidang sosial politik (sospol). Banyak di antara mereka, ketika itu, yang menjadi pengurus partai politik (parpol) dan menduduki kursi parlemen di lembaga legislatif. Bahkan, sampai pada era sistem demokrasi liberal (1950-1959), seiring dengan penerapan sistem kepartaian di Indonesia, banyak organisasi mahasiswa yang menjadi tulang punggung parpol.
Kerja sama politik tersebut, misalnya, bisa kita lihat pada Partai Masyumi dengan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Partai Khatolik dengan Perhimpunan Mahasiswa Khatolik Republik Indonesia (PMKRI), PKI dengan Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI), dan lain sebagainya. Namun ‘hubungan mesra’ ini tak berlangsung lama. Penggabungan idologis mahasiswa dan parpol mulai memiliki jarak setelah peristiwa ’65, hingga kemudian terkesan bagaikan cerai paksa.
Beberapa tahun setelah meletusnya peristiwa yang di kenal dengan Malapetaka Lima Belas Januari (Malari), pada saat itu pemerintah mulai semakin ketat memenjarakan sikap kritis mahasiswa dengan dikeluarkannya SK 0156/U/1978 tentang Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK), lalu di susul dengan keluarnya SK Menteri P dan K No.037/U/1979 tentang Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK).
Era NKK dan BKK
Setelah tahun 1978 tidak ada lagi gerakan besar yang dilakukan oleh para intelektual, ini dikarnakan pemberlakukan NKK dan BKK oleh pemerintah secara paksa. Konsep ini hanya mengarahkan mahasiswa ke persoalan akademik saja dan menjauhkan mahasiswa dari aktivitas politik. Sebenarnya kebijakan BKK ini untuk membekukan Dewan Mahasiswa (Dema) dan melahirkan badan perwakilan tingkat fakultas yang memberi wewenang kepada rektor serta pembantunya untuk menentukan kegiatan mahasiswa sesuai NKK dan BKK yang bisa di intervensi. Depolitisasi mahasiswa di era Orde Baru melalui NKK/BKK sangat membatasi gerakan mahasiswa yang dampaknya sampai hari ini, dikarnakan kurangnya kesadaran mahasiswa dalam politik, termasuk kesadaran mahasiswa ilmu politik sendiri dalam berpartai.
Pola gerakan mahasiswa yang dibangun pada masa itu dilakukan secara bawah tanah dalam bentuk diskusi di ruang-ruang kuliah dan bentuk diskusi lainnya, sehingga menjadi organisasi yang berandil besar dalam gerakan reformasi untuk menggulingkan rezim Orde Baru. Setelah tumbangnya Orba juga belum menghasilkan kontribusi positif dalam perbaikan sistem seperti diharapkan oleh gerakan mahasiswa, malah mahasiswa enggan mengambil peran dalam kancah politik untuk mensejahterakan rakyat.
Sementara pascalengsernya Soeharto pemilik modal (kapital) atau donator memiliki andil besar dalam partai politik Indonesia kini. Kebanyakan dari partai politik di Indonesia semua di penuhi oleh para kapital yang di anggap memiliki finansial yang mapan, mereka mencari keuntungan dari pemimpin melalui partai politik, tidak satu pun hari ini partai yang menjadikan mahasiswa sebagai tulang punggung partainya untuk perubahan Indonesia, dan banyak partai juga tidak melakukan pendidikan politik terhadap kader-kadernya.
Sudah saatnya parpol kembali menjadikan mahasiswa sebagai kader dan tulang punggung (backbone)-nya, sesuai dengan kesamaan ideologis, orientasi dan cita-cita. Partai Nasional Demokrat (Nasdem), misalnya, telah membuat organisasi kemahasiswaan untuk menjadikan tulang punggung partainya dengan jiwa restorasi dan gerakan perubahan, suatu contoh yang baik untuk partai-partai yang lain agar partai politik yang lain melibatkan mahasiswa sebagai sumber kadernya atas kesamaan ideologis tersebut. Akankah partai politik lainnya yang telah lama berdiri juga mau mengikuti langkah parpol yang baru berdiri beberapa waktu lalu itu, untuk rujuk kembali dengan mahasiswa?
Kondisi para intelektual mahasiswa yang apatis di era sekarang tidak lepas dari peran Orba yang memperlakukan depolitisasi terhadap mahasiswa dengan NKK/BKK yang dicetuskan oleh Daoed Joesoef pada masa beliau menjabat Mendikbud, mahasiswa juga di fokuskan dengan persoalan akademik melalui sistem SKS dan jenjang tahun yang telah ditentukan, mahasiswa hanya di beri hak berkegiatan memenuhi hobi mereka melalui Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) kampus. Dari sinilah muncul organisasi intra dan ekstra kampus yang penuh pertentangan keduanya. Organisasi intra dianggap organisasi yang tunduk dan tidak kritis serta menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah melalui rektor, dan sebaliknya organisasi ektra kampus dipandang gagal secara akademik dikarnakan banyak beraktifitasnya di luar kampus.
Pada 1990-an NKK/BKK dicabut dan dikelurkannya pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan (PUOK), melalui PUOK tersebut ditetapkanlah bahwa organisasi intra kampus diantaranya adalah Senat Mahasiswa perguruan tinggi (SMPT), yg terdiri senat mahasiswa fakultas (SMF) dan Unit kegiatan mahasiswa (UKM), dalam beberapa perkembangan kedepan mengenai PUOK banyak kekecewaan yang timbul dari perguruan tinggi karna kesalahan konsep. Perlu kita ketahui bersama para mahasiswa, bahwasannya kampus kita dijebak dengan situasi depolitisasi, deorganisasi dan deideologisasi.
Ingin menjadi PNS
Banyak mahasiswa kita yang pandai, pandai dalam memahami teori-teori, mengerti buku-buku tapi malah menjadi manusia yang berpikiran apolitis. Tak sedikit pula mahasiswa kita yang kemudian hanya ingin menjadi bagian dari PNS saja. Mahasiswa yang berpikiran maju dan kritis semestinya mendedikasikan dirinya untuk memimpin negeri ini melalui parpol, agar panggung politik kita tak dipenuhi oleh para pelawak dan artis yang tak punya integritas ideologis.
Kalau kita kembalikan kepada titah awal mahasiswa pada era-era sebelumnya dengan terjadinya reformasi maka saya berangkapan bahwa sah-sah saja bila mahasiswa terlibat dalam kancah politik di bawah wadah partai politik. Mau tidak mau, suka tidak suka bila mahasiswa ingin perubahan dalam negeri ini mesti terjun keranah politik tidak hanya menghujat dan mengkritik tanpa ada perubahan dalam diri mahasiswa kita sendiri, sudah saat nya mahasiswa ikut serta dalam ranah partai politik, memenuhi struktur partai politik, sudah saat nya juga mahasiswa untuk menjadi anggota parlemen.
Mahasiswa sudah semestinya memperjuangkan hak-hak rakyat di parlemen tidak hanya di jalan-jalanan, bersorak-sorak hingga membakar ban di simpang jalan. Mahasiswa sebagai garda terdepan dan simbol perjuangan telah saat nya menunjukkan nilai-nilai dan sikap yang beretika, dan sudah saat nya pula mahasiswa memimpin negeri ini masuk melalui wadah partai politik.
Walaupun saat ini masih kurangnya kesadaran mahasiswa untuk bergabung dan menduduki struktur pengurus partai, tapi setidaknya upaya ini diharapkan bisa menumbuhkan kembali kesadaran mahasiswa kita untuk ikut andil dalam kancah dan fenomena-fenomena politik baik di daerah maupun di pusat, seperti yang telah diajarkan oleh pemimpin-pemimpin era Orde Lama. Para mahasiswa harus mengesampingkan konflik yang terjadi antarmahasiswa intra dan ektra kampus.
Mari mahasiswa Indonesia untuk jangan pernah enggan berpolitik dan berpartai, karena menurut saya politik tanpa berpartai adalah hal yang merugikan, berpartai tanpa berbakti adalah kemunafikan.
* T. Noval Ariandi, Mahasiswa, aktif di Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (Himipol), Universitas Malikussaleh (Unimal) Lhokseumawe. Email: noval.ariandi@ymail.com
SEJAK awal kemerdekaan, mahasiswa Indonesia sudah berperan aktif dalam bidang sosial politik (sospol). Banyak di antara mereka, ketika itu, yang menjadi pengurus partai politik (parpol) dan menduduki kursi parlemen di lembaga legislatif. Bahkan, sampai pada era sistem demokrasi liberal (1950-1959), seiring dengan penerapan sistem kepartaian di Indonesia, banyak organisasi mahasiswa yang menjadi tulang punggung parpol.
Kerja sama politik tersebut, misalnya, bisa kita lihat pada Partai Masyumi dengan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Partai Khatolik dengan Perhimpunan Mahasiswa Khatolik Republik Indonesia (PMKRI), PKI dengan Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI), dan lain sebagainya. Namun ‘hubungan mesra’ ini tak berlangsung lama. Penggabungan idologis mahasiswa dan parpol mulai memiliki jarak setelah peristiwa ’65, hingga kemudian terkesan bagaikan cerai paksa.
Beberapa tahun setelah meletusnya peristiwa yang di kenal dengan Malapetaka Lima Belas Januari (Malari), pada saat itu pemerintah mulai semakin ketat memenjarakan sikap kritis mahasiswa dengan dikeluarkannya SK 0156/U/1978 tentang Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK), lalu di susul dengan keluarnya SK Menteri P dan K No.037/U/1979 tentang Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK).
Era NKK dan BKK
Setelah tahun 1978 tidak ada lagi gerakan besar yang dilakukan oleh para intelektual, ini dikarnakan pemberlakukan NKK dan BKK oleh pemerintah secara paksa. Konsep ini hanya mengarahkan mahasiswa ke persoalan akademik saja dan menjauhkan mahasiswa dari aktivitas politik. Sebenarnya kebijakan BKK ini untuk membekukan Dewan Mahasiswa (Dema) dan melahirkan badan perwakilan tingkat fakultas yang memberi wewenang kepada rektor serta pembantunya untuk menentukan kegiatan mahasiswa sesuai NKK dan BKK yang bisa di intervensi. Depolitisasi mahasiswa di era Orde Baru melalui NKK/BKK sangat membatasi gerakan mahasiswa yang dampaknya sampai hari ini, dikarnakan kurangnya kesadaran mahasiswa dalam politik, termasuk kesadaran mahasiswa ilmu politik sendiri dalam berpartai.
Pola gerakan mahasiswa yang dibangun pada masa itu dilakukan secara bawah tanah dalam bentuk diskusi di ruang-ruang kuliah dan bentuk diskusi lainnya, sehingga menjadi organisasi yang berandil besar dalam gerakan reformasi untuk menggulingkan rezim Orde Baru. Setelah tumbangnya Orba juga belum menghasilkan kontribusi positif dalam perbaikan sistem seperti diharapkan oleh gerakan mahasiswa, malah mahasiswa enggan mengambil peran dalam kancah politik untuk mensejahterakan rakyat.
Sementara pascalengsernya Soeharto pemilik modal (kapital) atau donator memiliki andil besar dalam partai politik Indonesia kini. Kebanyakan dari partai politik di Indonesia semua di penuhi oleh para kapital yang di anggap memiliki finansial yang mapan, mereka mencari keuntungan dari pemimpin melalui partai politik, tidak satu pun hari ini partai yang menjadikan mahasiswa sebagai tulang punggung partainya untuk perubahan Indonesia, dan banyak partai juga tidak melakukan pendidikan politik terhadap kader-kadernya.
Sudah saatnya parpol kembali menjadikan mahasiswa sebagai kader dan tulang punggung (backbone)-nya, sesuai dengan kesamaan ideologis, orientasi dan cita-cita. Partai Nasional Demokrat (Nasdem), misalnya, telah membuat organisasi kemahasiswaan untuk menjadikan tulang punggung partainya dengan jiwa restorasi dan gerakan perubahan, suatu contoh yang baik untuk partai-partai yang lain agar partai politik yang lain melibatkan mahasiswa sebagai sumber kadernya atas kesamaan ideologis tersebut. Akankah partai politik lainnya yang telah lama berdiri juga mau mengikuti langkah parpol yang baru berdiri beberapa waktu lalu itu, untuk rujuk kembali dengan mahasiswa?
Kondisi para intelektual mahasiswa yang apatis di era sekarang tidak lepas dari peran Orba yang memperlakukan depolitisasi terhadap mahasiswa dengan NKK/BKK yang dicetuskan oleh Daoed Joesoef pada masa beliau menjabat Mendikbud, mahasiswa juga di fokuskan dengan persoalan akademik melalui sistem SKS dan jenjang tahun yang telah ditentukan, mahasiswa hanya di beri hak berkegiatan memenuhi hobi mereka melalui Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) kampus. Dari sinilah muncul organisasi intra dan ekstra kampus yang penuh pertentangan keduanya. Organisasi intra dianggap organisasi yang tunduk dan tidak kritis serta menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah melalui rektor, dan sebaliknya organisasi ektra kampus dipandang gagal secara akademik dikarnakan banyak beraktifitasnya di luar kampus.
Pada 1990-an NKK/BKK dicabut dan dikelurkannya pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan (PUOK), melalui PUOK tersebut ditetapkanlah bahwa organisasi intra kampus diantaranya adalah Senat Mahasiswa perguruan tinggi (SMPT), yg terdiri senat mahasiswa fakultas (SMF) dan Unit kegiatan mahasiswa (UKM), dalam beberapa perkembangan kedepan mengenai PUOK banyak kekecewaan yang timbul dari perguruan tinggi karna kesalahan konsep. Perlu kita ketahui bersama para mahasiswa, bahwasannya kampus kita dijebak dengan situasi depolitisasi, deorganisasi dan deideologisasi.
Ingin menjadi PNS
Banyak mahasiswa kita yang pandai, pandai dalam memahami teori-teori, mengerti buku-buku tapi malah menjadi manusia yang berpikiran apolitis. Tak sedikit pula mahasiswa kita yang kemudian hanya ingin menjadi bagian dari PNS saja. Mahasiswa yang berpikiran maju dan kritis semestinya mendedikasikan dirinya untuk memimpin negeri ini melalui parpol, agar panggung politik kita tak dipenuhi oleh para pelawak dan artis yang tak punya integritas ideologis.
Kalau kita kembalikan kepada titah awal mahasiswa pada era-era sebelumnya dengan terjadinya reformasi maka saya berangkapan bahwa sah-sah saja bila mahasiswa terlibat dalam kancah politik di bawah wadah partai politik. Mau tidak mau, suka tidak suka bila mahasiswa ingin perubahan dalam negeri ini mesti terjun keranah politik tidak hanya menghujat dan mengkritik tanpa ada perubahan dalam diri mahasiswa kita sendiri, sudah saat nya mahasiswa ikut serta dalam ranah partai politik, memenuhi struktur partai politik, sudah saat nya juga mahasiswa untuk menjadi anggota parlemen.
Mahasiswa sudah semestinya memperjuangkan hak-hak rakyat di parlemen tidak hanya di jalan-jalanan, bersorak-sorak hingga membakar ban di simpang jalan. Mahasiswa sebagai garda terdepan dan simbol perjuangan telah saat nya menunjukkan nilai-nilai dan sikap yang beretika, dan sudah saat nya pula mahasiswa memimpin negeri ini masuk melalui wadah partai politik.
Walaupun saat ini masih kurangnya kesadaran mahasiswa untuk bergabung dan menduduki struktur pengurus partai, tapi setidaknya upaya ini diharapkan bisa menumbuhkan kembali kesadaran mahasiswa kita untuk ikut andil dalam kancah dan fenomena-fenomena politik baik di daerah maupun di pusat, seperti yang telah diajarkan oleh pemimpin-pemimpin era Orde Lama. Para mahasiswa harus mengesampingkan konflik yang terjadi antarmahasiswa intra dan ektra kampus.
Mari mahasiswa Indonesia untuk jangan pernah enggan berpolitik dan berpartai, karena menurut saya politik tanpa berpartai adalah hal yang merugikan, berpartai tanpa berbakti adalah kemunafikan.
* T. Noval Ariandi, Mahasiswa, aktif di Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (Himipol), Universitas Malikussaleh (Unimal) Lhokseumawe. Email: noval.ariandi@ymail.com
DPRA Intensifkan Pembahasan Raqan Wali
Posted by HIMIPOL UNIMAL on Sabtu, 09 Juni 2012
| Abdullah Saleh |
“Pembahasan seperti ini juga akan kita lakukan pada hari Kamis dan Jumat depan,” kata pimpinan rapat Pansus Raqan Wali Nanggroe, Tgk Abdullah Saleh kepada Serambi, Jumat (8/6) siang kemarin.
Ia menyebutkan, penetapan hari Kamis dan Jumat untuk membahas Raqan Wali Nanggroe ini, dimaksudkan agar anggota Pansus yang berjumlah 9 orang bisa fokus dan tidak menggunakan waktunya untuk membahas raqan lainnya. “Jadwal pembahasan itu sengaja kita tetapkan, supaya semua anggota Pansus dan tim eksekutif, terikat dengan jadwal pembahasan Raqan Wali Nanggroe, pada hari Kamis dan Jumat setiap minggunya,” kata Abdullah Saleh.
Hal yang sama, kata Abdullah Saleh, juga dilakukan oleh pansus yang bertugas membahas raqan lainnya. Setelah Pimpinan Dewan menerbitkan sembilan SK Pansus yang bertugas membahas 9 dari 21 raqan prioritas 2012, masing-masing pansus langsung menyusun jadwal pembahasan raqan yang menjadi tugasnya.
Abdullah Saleh mengatakan, pihaknya sementara ini belum bisa menjelaskan secara rinci isi raqan Wali Nanggroe, baik yang telah dibahas, sudah disepakati maupun yang belum disepakati. Menurutnya, penjelasan materi dan isi raqan Wali Nanggroe kepada publik tetap akan dilakukan, karena dalam tahapan pembahasan sebuah raqan, harus melakukan rapat dengar pendapat umum (RDPU). Untuk Raqan Wali Nanggroe, RDPU akan dilaksanakan tiga kali. (Lihat, rdpu raqan wali)
Raqan KKR
Pada bagian lain, Abdullah Saleh mengatakan, pihaknya juga sudah menyelesaikan penyusunan dua draf raqan yang akan dijadikan raqan inisiatifDewan dari Banleg. Yaitu, Raqan KKR dan Raqan Perubahan Qanun Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal. Kedua draf raqan ini sudah selesai disusun dan sudah diserahkan oleh Banleg kepada Pimpinan Dewan.
Wakil Ketua II, DPRA, Drs H Sulaiman Abda MSi mengatakan, raqan KKR dan Raqan Perubahan atas Qanun Penanaman Modal ini merupakan dua dari lima raqan inisiatif Dewan yang diusulkan tahun ini. Langkah selanjutnya, kata Sulaiman Abda, adalah menjadwalkan rapat Bamusnya untuk penetapan sidang paripurnya pengesahan kedua draf raqan untuk ditetapkan menjadi raqan inisiatif Dewan.
Setelah ditetapkan menjadi raqan inisiatif Dewan, baru kedua raqan itu bisa dibahas bersama dengan Tim dari Eksekutif untuk sampai tahap berikutnya adalah pengesahan.
rdpu raqan wali
- Pertama, 18 dan 19 Juni 2012 di Banda Aceh. Akan diundang, MPU, MAA, bupati/wali kota, DPRK, pimpinan partai politik, ketua BEM perguruan tinggi, unsur pimpinan lembaga keagamaan, kemasyarakatan, dan tokoh-tokoh penting lainnya
- Kedua, 21 Juni 2012, di Medan. Akan diundang masyarakat paguyuban Aceh yang tinggal di Medan
- Ketiga, 23 Juni 2012, di Jakarta. Sasarannya adalah paguyuban masyarakat Aceh adalah tokoh-tokoh Aceh dan tokoh nasional yang berada di Jakarta
- Dalam RDPU, Pansus akan meminta tanggapan, saran, usul, koreksi, dan masukan terhadap isi raqan dari para pihak yang diundang
- Setelah RDPU, agenda berikutnya adalah Pansus bersama tim eksekutif, merumuskan kembali draf Qanun Wali Nanggroe yang akan disampaikan kepada Pimpinan Dewan untuk dibawa ke sidang paripurna guna pengesahannya.
Sumber: aceh.tribunnews.com
Singkil, "Atlantis" dari Aceh
Posted by HIMIPOL UNIMAL on Jumat, 25 Mei 2012
Oleh Ahmad Arif dan Agung Setyahadi
Tenggelamnya kota Singkil mengingatkan pada cerita klasik tentang Atlantis. Kisah tentang Atlantis ini pertama kali disebut oleh cendekia Yunani, Plato, dalam buku ”Timaeus” dan ”Critias”. Disebutkan, Atlantis tenggelam ke dalam samudra ”hanya dalam satu hari satu malam”.
Atlantis yang diceritakan Plato 2.500 tahun yang lalu itu konon dihuni oleh bangsa yang memiliki peradaban tinggi dengan alam yang sangat kaya, yang kemudian hilang tenggelam ke dasar laut.
Belakangan, penulis Arysio Nunes Dos Santos menerbitkan buku Atlantis: The Lost Continent Finally Found (2005). Ia menyebutkan, lokasi Atlantis yang hilang itu adalah Indonesia. Buku ini sarat kontroversi. Apalagi, sebagian ilmuwan menganggap Atlantis sebenarnya hanya dongeng yang dibuat Plato untuk mengilustrasikan teori politik yang bisa berubah cepat.
Namun, Kota Singkil di Aceh bukanlah mitos. Itu kenyataan sejarah tentang kota yang tenggelam karena fenomena alam.
Menurut Datuk Amirul Alam (74), tokoh masyarakat Singkil, Kota Singkil Lama dulu merupakan pelabuhan ramai. Masyarakat di pedalaman Sumatera menjual aneka komoditas hasil bumi, seperti kayu, rotan, kopra, damar, dan kapur barus. Barang dagangan dibawa menggunakan perahu menyusuri Sungai Singkil dan Sungai Simpang Kanan yang berhulu di pegunungan Leuser.
Barang-barang dagangan itu dijual kepada para pedagang besar dari China, India, dan Arab sebelum diangkut ke pelabuhan besar di Barus. ”Karena pentingnya posisi Singkil Lama, dulu ada kontroler atau wedana yang ditugaskan Belanda. Kalau di Rending, ada semacam camat Belanda,” ujar Amirul Alam.
Dalam catatan-catatan kuno, Singkil juga kerap disebut karena memiliki tokoh agama Islam, Datuk Abdul Rauf bin Ali al-Jawi al-Fansuri al-Singkili. Sheikh Abdul Rauf dikenal sebagai penyebar agama Islam pada abad ke-17. Ia menuntut ilmu di Mekkah selama 19 tahun. Catatan pendidikan Sheikh Abdul Rauf ini sekaligus menguatkan hubungan Singkil dengan dunia luar.
Namun, kejayaan Singkil Lama itu telah musnah. Jejaknya hanya bisa ditemukan dalam bentuk pecahan keramik, koin kuno, reruntuhan tembok, dan nisan tua yang sebagian terendam laut. Adapun Singkil (baru) saat ini dalam proses tenggelam ke laut. ”Kami takut Singkil akan hilang seperti Singkil Lama,” kata Sabaruddin, warga Kilangan, Singkil.
Tenggelamnya daratan
Mirip dengan cerita Atlantis, tenggelamnya Singkil terjadi dalam sekejap. Pascagempa 28 Maret 2005, daratan Singkil turun tiba-tiba hingga 1,5 meter. Proses yang sama yang diperkirakan menenggelamkan Singkil Lama ratusan tahun sebelumnya.
Walaupun kejadiannya sekejap, proses yang mendahului tenggelamnya Singkil telah berlangsung puluhan hingga ratusan tahun. Proses itu bermula dari penunjaman lempeng Indo- Australia ke bawah Sumatera yang merupakan bagian dari lempeng Eurasia. Menurut penelitian ahli gempa Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Danny Hilman, lempeng Indo-Australia bergerak sekitar 30 milimeter per tahun mengimpit lempeng Sumatera-Andama.
Bidang kontak dua lempeng yang terekat kuat menyebabkan pulau-pulau yang berada di atas zona penunjaman (Simeulue, Nias, dan Siberut) terseret ke bawah perlahan dan terimpit ke arah Sumatera. Suatu ketika, tekanan yang terhimpun di antara dua lempeng ini terlalu besar untuk ditahan. Akibatnya, rekatan ini pecah dan lempeng di bawah pulau akan terentak sangat kuat ke atas. ”Lentingan lempeng ini menghasilkan goncangan keras yang dikenal sebagai gempa bumi,” tulis Danny Hilman dalam bukunya, Gempa Bumi dan Tsunami di Sumatra, 2007.
Gempa bumi itu membuat pulau-pulau di sebelah barat terangkat, sebaliknya yang di bagian timur turun. Setelah itu, bidang kontak akan merekat lagi dan pulau-pulau kembali terseret ke bawah. Siklus proses gempa bumi ini berlangsung selama satu abad atau lebih sampai suatu saat nanti kembali terjadi gempa bumi besar.
Ketika pulau-pulau terentak ke atas saat gempa bumi, dasar laut ikut terangkat. Jutaan ton air ikut terdorong ke atas dan menghasilkan bumbungan besar air di atas permukaan laut. Bumbungan air ini kemudian menyebar ke segala arah dan menjadi gelombang tsunami atau dalam istilah Singkil dikenal sebagai galoro.
Penelitian Briggs, Meltzner, Kerry Sieh, dan Danny Hilman, gempa Maret 2005 telah mengangkat bagian barat Pulau Nias setinggi 3 meter. Wilayah selatan Pulau Simeulue juga terangkat 1 sampai 1,5 meter, termasuk Kota Sinabang. Hasil penelitian itu dimuat dalam jurnal Science, 2006.
”Ketika gempa di segmen Nias-Simelue terjadi pada Maret 2005, tim LIPI-Caltech baru saja memasang beberapa unit stasiun GPS di wilayah ini, tepat di atas dan sekitar sumber gempa,” sebut Danny. Pemasangan itu membuat pergerakan tektonik yang terjadi sebelum, sewaktu, dan setelah gempa terekam dengan baik oleh GPS.
Selain menggunakan GPS, fenomena naik dan turunnya daratan ini juga diketahui dari koral mikroatol. Koral yang biasa dipakai adalah genus porites mikroatol yang banyak tumbuh di sekitar Pulau Simeulue, Nias, dan pulau-pulau lain di pantai barat Sumatera. Koral ini hidup di zona pasang surut di tepi pantai.
Menurut Danny Hilman, pertumbuhan porites sangat dipengaruhi perubahan muka air laut. Pertumbuhan koral mikroatol tidak bisa melebihi tinggi air laut saat surut. Koral ini akan tumbuh ke atas sehingga mencapai permukaan air.
Apabila pantai terangkat karena gempa, tubuh mikroatol yang tersembul ke atas air akan mati. Bagian koral yang masih berada dalam air akan tetap hidup. Apabila koral terangkat seluruhnya, akan mati total. Sebaliknya, apabila muka pantai turun, koral akan tenggelam. Besarnya penenggelaman ini juga dapat diukur dari tinggi permukaan mikroatol ke tinggi air laut (surut) setelah gempa.
Dari jejak mikroatol, Danny dan timnya menemukan, proses naik dan turunnya pulau-pulau di pantai barat Sumatera telah terjadi beberapa kali. Ini berarti petaka tenggelamnya Singkil pernah terjadi di masa lalu, dan masih akan terus berlangsung.
Belakangan, penulis Arysio Nunes Dos Santos menerbitkan buku Atlantis: The Lost Continent Finally Found (2005). Ia menyebutkan, lokasi Atlantis yang hilang itu adalah Indonesia. Buku ini sarat kontroversi. Apalagi, sebagian ilmuwan menganggap Atlantis sebenarnya hanya dongeng yang dibuat Plato untuk mengilustrasikan teori politik yang bisa berubah cepat.
Namun, Kota Singkil di Aceh bukanlah mitos. Itu kenyataan sejarah tentang kota yang tenggelam karena fenomena alam.
Menurut Datuk Amirul Alam (74), tokoh masyarakat Singkil, Kota Singkil Lama dulu merupakan pelabuhan ramai. Masyarakat di pedalaman Sumatera menjual aneka komoditas hasil bumi, seperti kayu, rotan, kopra, damar, dan kapur barus. Barang dagangan dibawa menggunakan perahu menyusuri Sungai Singkil dan Sungai Simpang Kanan yang berhulu di pegunungan Leuser.
Barang-barang dagangan itu dijual kepada para pedagang besar dari China, India, dan Arab sebelum diangkut ke pelabuhan besar di Barus. ”Karena pentingnya posisi Singkil Lama, dulu ada kontroler atau wedana yang ditugaskan Belanda. Kalau di Rending, ada semacam camat Belanda,” ujar Amirul Alam.
Dalam catatan-catatan kuno, Singkil juga kerap disebut karena memiliki tokoh agama Islam, Datuk Abdul Rauf bin Ali al-Jawi al-Fansuri al-Singkili. Sheikh Abdul Rauf dikenal sebagai penyebar agama Islam pada abad ke-17. Ia menuntut ilmu di Mekkah selama 19 tahun. Catatan pendidikan Sheikh Abdul Rauf ini sekaligus menguatkan hubungan Singkil dengan dunia luar.
Namun, kejayaan Singkil Lama itu telah musnah. Jejaknya hanya bisa ditemukan dalam bentuk pecahan keramik, koin kuno, reruntuhan tembok, dan nisan tua yang sebagian terendam laut. Adapun Singkil (baru) saat ini dalam proses tenggelam ke laut. ”Kami takut Singkil akan hilang seperti Singkil Lama,” kata Sabaruddin, warga Kilangan, Singkil.
Tenggelamnya daratan
Mirip dengan cerita Atlantis, tenggelamnya Singkil terjadi dalam sekejap. Pascagempa 28 Maret 2005, daratan Singkil turun tiba-tiba hingga 1,5 meter. Proses yang sama yang diperkirakan menenggelamkan Singkil Lama ratusan tahun sebelumnya.
Walaupun kejadiannya sekejap, proses yang mendahului tenggelamnya Singkil telah berlangsung puluhan hingga ratusan tahun. Proses itu bermula dari penunjaman lempeng Indo- Australia ke bawah Sumatera yang merupakan bagian dari lempeng Eurasia. Menurut penelitian ahli gempa Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Danny Hilman, lempeng Indo-Australia bergerak sekitar 30 milimeter per tahun mengimpit lempeng Sumatera-Andama.
Bidang kontak dua lempeng yang terekat kuat menyebabkan pulau-pulau yang berada di atas zona penunjaman (Simeulue, Nias, dan Siberut) terseret ke bawah perlahan dan terimpit ke arah Sumatera. Suatu ketika, tekanan yang terhimpun di antara dua lempeng ini terlalu besar untuk ditahan. Akibatnya, rekatan ini pecah dan lempeng di bawah pulau akan terentak sangat kuat ke atas. ”Lentingan lempeng ini menghasilkan goncangan keras yang dikenal sebagai gempa bumi,” tulis Danny Hilman dalam bukunya, Gempa Bumi dan Tsunami di Sumatra, 2007.
Gempa bumi itu membuat pulau-pulau di sebelah barat terangkat, sebaliknya yang di bagian timur turun. Setelah itu, bidang kontak akan merekat lagi dan pulau-pulau kembali terseret ke bawah. Siklus proses gempa bumi ini berlangsung selama satu abad atau lebih sampai suatu saat nanti kembali terjadi gempa bumi besar.
Ketika pulau-pulau terentak ke atas saat gempa bumi, dasar laut ikut terangkat. Jutaan ton air ikut terdorong ke atas dan menghasilkan bumbungan besar air di atas permukaan laut. Bumbungan air ini kemudian menyebar ke segala arah dan menjadi gelombang tsunami atau dalam istilah Singkil dikenal sebagai galoro.
Penelitian Briggs, Meltzner, Kerry Sieh, dan Danny Hilman, gempa Maret 2005 telah mengangkat bagian barat Pulau Nias setinggi 3 meter. Wilayah selatan Pulau Simeulue juga terangkat 1 sampai 1,5 meter, termasuk Kota Sinabang. Hasil penelitian itu dimuat dalam jurnal Science, 2006.
”Ketika gempa di segmen Nias-Simelue terjadi pada Maret 2005, tim LIPI-Caltech baru saja memasang beberapa unit stasiun GPS di wilayah ini, tepat di atas dan sekitar sumber gempa,” sebut Danny. Pemasangan itu membuat pergerakan tektonik yang terjadi sebelum, sewaktu, dan setelah gempa terekam dengan baik oleh GPS.
Selain menggunakan GPS, fenomena naik dan turunnya daratan ini juga diketahui dari koral mikroatol. Koral yang biasa dipakai adalah genus porites mikroatol yang banyak tumbuh di sekitar Pulau Simeulue, Nias, dan pulau-pulau lain di pantai barat Sumatera. Koral ini hidup di zona pasang surut di tepi pantai.
Menurut Danny Hilman, pertumbuhan porites sangat dipengaruhi perubahan muka air laut. Pertumbuhan koral mikroatol tidak bisa melebihi tinggi air laut saat surut. Koral ini akan tumbuh ke atas sehingga mencapai permukaan air.
Apabila pantai terangkat karena gempa, tubuh mikroatol yang tersembul ke atas air akan mati. Bagian koral yang masih berada dalam air akan tetap hidup. Apabila koral terangkat seluruhnya, akan mati total. Sebaliknya, apabila muka pantai turun, koral akan tenggelam. Besarnya penenggelaman ini juga dapat diukur dari tinggi permukaan mikroatol ke tinggi air laut (surut) setelah gempa.
Dari jejak mikroatol, Danny dan timnya menemukan, proses naik dan turunnya pulau-pulau di pantai barat Sumatera telah terjadi beberapa kali. Ini berarti petaka tenggelamnya Singkil pernah terjadi di masa lalu, dan masih akan terus berlangsung.
Sumber: http://kompas.com
Singkil, Kisah Kota yang Tenggelam
Posted by HIMIPOL UNIMAL on Kamis, 24 Mei 2012
Oleh Ahmad Arif dan Prasetyo Eko P
Air laut perlahan mengusir kehidupan dari kota Singkil, Aceh. Rumah, sekolah, kantor polisi, dan masjid ambles ke dalam bumi, lalu terisi air. Kota Singkil sepertinya akan bernasib sama dengan Singkil lama yang terlebih dulu hilang ditelan Samudra Hindia.
Air laut perlahan mengusir kehidupan dari kota Singkil, Aceh. Rumah, sekolah, kantor polisi, dan masjid ambles ke dalam bumi, lalu terisi air. Kota Singkil sepertinya akan bernasib sama dengan Singkil lama yang terlebih dulu hilang ditelan Samudra Hindia.
Pagi itu langit cerah setelah berhari-hari sebelumnya mendung mengirim hujan. Kami menghilir menyusuri Sungai Singkil dengan perahu untuk mencari jejak kota Singkil lama.
Lebat nipah dan bakau memagari tepian sungai. Sekitar 45 menit berperahu, kami tiba di tepi pantai. Deretan pohon mengering. Akar dan sebagian batang pohon itu tenggelam.
”Dulu ini hutan lebat. Setelah gempa 2004 dan 2005, tanah turun. Pohon-pohon mati. Hanya bakau yang bisa tumbuh,” kata Alimuddin (64), penduduk Singkil baru yang jadi penunjuk jalan. ”Di sini masih ada kuburan, rel, sumur, dan tembok rumah,” kata Alimuddin. Dia lalu menuntun kami ke rawa-rawa untuk mencari reruntuhan kota yang ditinggalkan itu.
Hutan bakau tumbuh lebat, lumpur hingga sepaha dalamnya. ”Terakhir ke sini tiga tahun lalu tidak selebat ini,” kata Alimuddin kebingungan.
Tiba-tiba Alimuddin yang berjalan cepat menghilang dalam lebat bakau. Kami terpisah dan berpencar. Dari hutan, muncul Rai Radi (34). ”Wah, kalian menakuti burung. Bakal tak ada tangkapan hari ini,” keluh lelaki dari Desa Ujung, Singkil.
Rai berburu burung di Singkil lama sejak 10 tahun lalu. Dia membuat jebakan kurungan yang diberi batok kelapa berisi air dan makanan. Setiap burung yang masuk tak akan bisa keluar. Hanya burung dan ikan yang bisa hidup di Singkil lama.
”Padahal, di sinilah dulu kakek-nenek kami bermukim,” katanya. Rai lalu menunjuk lubang-lubang bekas penggalian yang menganga di sejumlah titik. ”Itu bekas orang menggali untuk cari harta karun,” katanya.
Rai mengajak mencari peninggalan Singkil lama. Di rawa-rawa yang dikelilingi lebat bakau, kami menemukan makam tua yang dikelilingi reruntuhan tembok bata. Kami juga menemukan koin bertuliskan Hindia Belanda berangka tahun 1834, pecahan keramik dan kaca, sumur tua, serta reruntuhan tembok bata. ”Ini hanya sisanya. Kata orang tua, dulu di sebelah sana banyak deretan dinding rumah,” kata Rai, menunjuk Samudra Hindia.
”Galoro”
Tak ada catatan pasti kapan Singkil lama tenggelam. Namun, berdasarkan catatan Moehammad Saleh dalam buku otobiografinya, Riwajat Hidoep dan Perasaian Saja, 1965, hingga pertengahan abad ke-19, kota Singkil masih menjadi salah satu pusat perdagangan.
Sekitar awal 1861, Saleh berlayar ke Singkil untuk berdagang. Dia menginap beberapa hari, lalu kembali berlayar ke Pariaman. ”Belum lama saya di Pariaman, kembali dari Singkil, pecah kabar bahwa Pasar Singkil tenggelam, terbenam karena gelora (air laut) naik yang disertai gempa bumi,” tulis Saleh. Gempa itu disebut Saleh telah menenggelamkan gosong Djawi-Djawi yang berada di dekat Singkil. ”Bukan hanya Pasar Singkil yang tandas, perkuburan pun disapu licin air bah. Banyak orang mengungsi, melarikan badan ke bagian selatan Singkil, ke Ujung Bawang.”
Dalam rekaman warga, Singkil lama ditinggalkan karena dilanda galoro, yaitu ombak besar yang menerjang daratan setelah terjadi gempa. ”Cerita galoro ini berulang kali diceritakan orangtua kami,” kata Datuk Amirul Alam (74), warga Kilangan, Singkil. ”Kami baru tahu galoro itu sama seperti tsunami setelah gempa 26 Desember 2004.”
Setelah dilanda galoro, warga Singkil lama pindah, menjauh dari muara Kuala Singkil. Permukiman baru itu kini dikenal dengan Singkil. ”Permukiman pertama di Kilangan yang paling ujung di dekat sungai, kemudian menyebar ke Desa Ujung, Desa Pasar, dan Pulau Sarok.”
Singkil baru
Namun, kota Singkil (baru) di sebelah hulu sungai, sekitar 45 menit berperahu motor dari Singkil lama, kembali tenggelam setelah dihantam gempa pada 26 Desember 2004, disusul gempa pada 28 Maret 2005.
Setelah dua gempa itu, daratan di Singkil ambles. Peneliti gempa Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Danny Hilman, menemukan, daratan di Singkil turun 0,5 meter hingga 1,5 meter akibat gempa Maret 2005.
Sedikitnya 3.000 rumah di Singkil terendam air laut akibat turunnya tanah. Warga terpaksa meninggalkan rumah. Sebagian di antaranya kembali dan meninggikan lantai rumah mereka.
Abnan Balok (44), warga Kampung Kilangan, Singkil, mengatakan sudah tiga kali meninggikan lantai rumahnya. Akibatnya, jarak lantai rumah dan langit-langit semakin pendek.
”Padahal, di sini dulu pasar ikan, ramai sekali,” ujar Bakarudin (63), warga Desa Pasar, Singkil, meratapi kotanya yang terus tenggelam.
Hilangnya Singkil lama dan tenggelamnya Singkil (baru) membuktikan kuasa alam dalam mengubah jalan sejarah.
Sumber: http://regional.kompas.com












![OSPEK TAHUN AKADEMIK 2011-2012 Calon Mahasiswa yang telah mendaftarkan diri di Universitas Malikussaleh [Unimal], mengikuti Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus [OSPEK] yang di laksanakan di kampus induk Unimal Reuleut Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara. Selasa [6/9/2011]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgW1RDuS47ce5YG1zeoA2_Hw6MxdIuJM0-KUxMM5xFb_wSdFHIjRd3Na9KY2sYwbmWA9NckRcryJrhoes4Y7T5Ytt6HLMD2lFNlnlAa6G1IbLWnKFxVezJFft111ygPkDtzWPL9MV81iuw/s640/Ospek+Tahun+Akademik+2011-2012.jpg)





