Event Pemerintah Aceh 2014

PPP datangi Mabes Polri desak batalkan konser Iblis Lady Gaga

Politis Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendatangi Mabes Polri mendesak kepolisian untuk tidak memberikan izin konser Ratu Iblis Lady Gaga.

"Kami ke sini menindaklanjuti surat kami terdahulu dari fraksi PPP di DPR RI. Menyangkut memberikan dukungan penuh terhadap kepolisian yang selama ini, terutama Polda Metro, yang tidak memberikan izin konser Lady Gaga," kata Ahmad Yani di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (24/5).


PPP menolak Lady Gaga karena bertentangan dengan ideologi partai. Yang pertama, kata Ahmad Yani, pihaknya tidak ingin ada vandalisme atau kekerasan yang mengumbar aurat dan seksualitas, di samping bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Lagu-lagu Lady Gaga, imbuhnya, juga sangat menghujat agama-agama, video klip dan syairnya dinilai melukai kaum perempuan dan nilai universal.

"Ini bertentangan dengan semangat kita. Terutama bagi kami di MPR. Uang cukup banyak dikucurkan untuk mensosialisasikan 4 pilar pembentukan karakter bangsa, kita sudah kecolongan kemarin dengan salah satu artis Katy Perry di Indonesia dan melakukan adegan-adegan seronok," jelas Yani.

Mengenai kebebasan berekspresi, Yani mengatakan hal itu bisa diterapkan di Amerika Serikat (AS) namun di Indonesia, kebebasan berekspresi itu dibatasi nilai, norma dan kultur.

"Tidak boleh dengan kebebasan berekspresi orang bisa berciuman di pinggir jalan. Kita punya nilai, norma dan kultur. Itu yang harus kita jaga," jelas dia.

Bila Polisi tetap memberikan izin, maka bukan tidak mungkin akan ada pengadilan jalanan.

"Kalau kepolisian mengeluarkan izin, dengan tekanan minoritas, kemarin kan ada tekanan mayoritas, saya kira yang harus diperhatikan adalah MUI dan Kementerian Agama. Apalagi Menteri Agama jadi ketua Satgas. Kalau polisi tidak ambil langkah-langkah tersendiri maka street justice sering terjadi," jelas dia.

Dia menambahkan, salah satu syarat bagi kepolisian untuk memberi izin adalah dengan rekomendasi Majelis Ulama Indonesia, dan Kementerian Agama. Dia memastikan dua institusi tersebut tidak akan mengeluarkan rekomendasi.

"MUI tidak memberikan rekomendasi. Menteri Agama dalam rapat, juga ketua satgas antipornografi tidak memberikan rekomendasi," ucapnya.

Karena itu, dia berharap Mabes Polri tidak memberikan izin konser pada 3 Juni 2012 di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan bagi penyanyi berjuluk 'Mother Monster' itu.

Politisi PPP yang hadir ke Mabes Polri tersebut  di antaranya Sekretaris Jenderal DPP PPP M. Romahurmuziy, Sekretaris Majelis Pakar, Ahmad Yani, Ketua bidang Media dan Humas Arwani Tomafi dan Wakil Sekjen Joko Purwanto yang diterima oleh Kabareskrim Polri Komjen Sutarman. (bilal/arrahmah.com)

Politik Aceh Baru Stabil pada 2017

Pilkada Aceh
Kondisi politik di Aceh diperkirakan baru akan mencapai kestabilan setelah tahun 2017 mendatang atau setidaknya saat pemilihan umum kepala daerah yang ketiga di provinsi ini. Saat ini kondisi politik di Aceh masih belum lepas dari situasi setelah konflik sehingga kondisi yang ada masih labil.

Demikian disampaikan dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Saifuddin Bantasyam, dalam acara evaluasi Pilkada Aceh 2012 yang digelar oleh Masyarakat Tranparansi Aceh (MaTA), Selasa (22/5/2012).


Situasi setelah konflik masih sangat berpengaruh dalam politik Aceh saat ini, termasuk dalam hajatan Pilkada 2012. Suasana yang mencekam dan belum lepasnya isu-isu perdamaian dan rekonsiliasi dalam arena politik merupakan salah wujud dari situasi seusai konflik. Itu pula yang agak membedakan antara kondisi politik lokal Aceh dan daerah lain di Indonesia.

"Jadi, menilai prospek demokrasi di Aceh saat ini mungkin kurang fair jika tak melihat dulu sampai pilkada yang ketiga atau keempat, atau setelah tahun 2017 nanti. Jika tak ada lagi konflik di Aceh, saya yakin akan stabil tahun 2017. Tapi, kalau tetap mencekam seperti sekarang tetap belum bisa diharapkan," kata Saifuddin.

Pilkada Aceh lalu, menurut dia, masih belum sepenuhnya memenuhi unsur tercapainya demokrasi yang substansial. Pilkada masih sekadar memenuhi unsur demokrasi yang bersifat prosedural.

Hal tersebut tecermin dari masih minimnya pencapaian atas terwujudnya pendidikan politik, pendidikan pemilih, dan budaya politik yang bertumpu pada kepercayaan kepada otoritas penyelenggara. Masalah dasar hukum dan ketidakpercayaan terhadap penyelenggaraan pilkada mewarnai pelaksanaan pilkada di Aceh.

Hak pilih rakyat secara umum sudah terjamin meskipun dalam berbagai kasus banyak ditemukan kesalahan daftar pemilih tetap, ada kecurangan, dan kekerasan. "Namun itu hanya menjadi diskusi di warung kopi saja karena institusi yang ada gagal membuktikannya," kata dia.

Di pihak lain, baik partai politik di Aceh maupun calon independen juga gagal menjalankan fungsi pendidikan politik kepada masyarakat serta regenerasi kader. Hal ini tampak pada minimnya kampanye-kampanye politik yang mendidik dan mengarah pada ajakan positif kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. 

Juru Bicara Kaukus Barat Selatan, Taf Haikal, mengatakan, pada tahap awal, politik di Aceh sebenarnya tak pernah diarahkan untuk menuju demokrasi. Awalnya, politik Aceh hanya diarahkan sekadar dari situasi konflik ke situasi damai.

"Bahkan, keberadaan calon independen dan partai politik lokal sebenarnya dulu muncul pertama kali di Aceh bukan atas pertimbangan penciptaan demokrasi. Semuanya didasari niat kepentingan politik seusai konflik. Oleh karena itu, tak heran calon independen pada pilkada 2012 lalu pun menjadi masalah dan diperdebatkan keberadaannya, meski di Aceh-lah hal itu pertama kali muncul," tuturnya.

Lebih jauh dia mengatakan, saat ini yang terpenting bagi masyarakat sipil di Aceh adalah menjaga agar pemerintahan baru yang dihasilkan dari pilkada ini berjalan sesuai rel. Jika produk pilkada yang ada saat ini gagal mewujudkan situasi yang lebih baik, maka di situlah persoalan baru Aceh akan muncul. 
 
Sumber: kompas.com

Pemerintah Aceh Harus Selektif Soal Konsesi Hutan

Uni Eropa mendesak agar pemerintah daerah di Aceh tidak dengan mudah memberi izin pembukaan lahan hutan untuk perkebunan. Konsesi hutan harus memperhatikan aspek rencana tata ruang wilayah, dan disetujui masyarakat sekitar, serta memperhatikan kondisi lingkungan.

Hal tersebut disampaikan Kepala Perwakilan Uni Eropa untuk Aceh, Giovanni Serritella, Rabu (23/5/2012) di Banda Aceh. Pernyataan tersebut menanggapi persoalan kerusakan hutan di Aceh yang sebagian terkait dengan masih banyaknya konsesi hutan untuk perusahaan-perusahaan perkebunan.


Giovanni mengatakan, persoalan konsesi hutan menjadi kewenangan pemerintah lokal. Karena itu, dia meminta agar pemerintah lokal di Aceh memprioritaskan kelestarian hutan dalam kebijakannya. Upaya penting yang perlu dilakukan adalah secara selektif memberi konsesi kehutanan.

"Saya tak hendak mengatakan hentikan konsesi. Tapi, yang hendak kami sampaikan adalah konsesi hendaknya diberikan dengan cara yang cerdas. Aspek rencana tata ruang wilayah diperhatikan, ada persetujuan masyarakat, dan kondisi lingkungan diperhatikan," tuturnya.

Mulai tahun 2012, menurut Giovanni, Uni Eropa akan lebih memusatkan perhatian kepada sektor kehutanan dan perubahan iklim di Aceh. Program ini satu paket dengan program untuk sektor yang sama, yang akan dilaksanakan di Papua.

Aceh dan Papua adalah dua wilayah yang mempunyai hutan tropis yang masih tersisa di Indonesia. "Kalimantan sudah sangat buruk kondisinya. Ini sangat perlu untuk dijaga dan Uni Eropa berharap ini dapat diselesaikan bersama nantinya," kata Giovanni.

Sumber: kompas.com

Uni Eropa Akhiri Misi di Aceh

240512foto.13_.jpg
Gubernur Aceh terpilih dr Zaini Abdullah berbincang dengan tim Uni Eropa dan IOM seusai acara penutupan program Aceh Peace Process Support (APPS) di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh, Rabu (23/5). SERAMBI/BUDI FATRIA
Uni Eropa (UE) segera mengakhiri misi di Aceh dalam bentuk program bantuan untuk pendampingan proses perdamaian pascatsunami dan penandatanganan MoU Helsinki antara Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 2005.
Kepala Perwakilan UE di Aceh, Giovanni Serritella mengatakan, program Aceh Peace Program Support (APPS) akan berakhir secara resmi pada akhir Juni 2012. “Ini merupakan akhir dari dukungan UE terhadap proses perdamaian di Aceh,” kata Giovanni kepada wartawan seusai penutupan kegiatan APPS di Hotel Hermes Palace Banda Aceh, Rabu (23/5).

Seremoni penutupan program APPS turut dihadiri Sekretaris Daerah Aceh, Teuku Setiabudi, Amiruddin Usman (Head of PKK/Desk Aceh Menkopolhukam Representative), mantan Ketua Badan Reintegrasi Aceh Yusni Sabi, Gubernur terpilih Zaini Abdullah, perwakilan IOM, FFI, GIZ, anggota DPRA dan aktivis LSM, dan udangan lainnya.

Menurut Giovanni, meskipun program APPS untuk Aceh telah berakhir, namun UE masih tetap berada di Aceh untuk melanjutkan beberapa program dukungan lainnya terkait beberapa isu, antara lain ekonomi dan lingkungan.

“Kami menutup kantor, tapi kami akan melanjutkan dan terlibat aktif dalam beberapa program di Aceh, seperti di bidang ekonomi dan lingkungan,” katanya.

Disebutkan, untuk dukungan terhadap proses perdamaian, UE tidak lagi aktif dalam memantau. “Tapi kami masih terlibat dalam dialog. UE punya kekuatan politik di Aceh yang membantu Aceh mencapai perdamaian. Kami ingin melihat perdamaian dijaga dengan baik,” sebut Giovanni.

Menurutnya, salah satu alasan UE tidak lagi terlibat dalam proses pemantauan perdamaian Aceh dikarenakan proses perdamaian yang sudah berjalan tujuh tahun dinilai telah cukup memberi keyakinan bagi UE bahwa rakyat Aceh sudah  mampu menjaga sendiri (perdamaian) tersebut.

“Masyarakat sudah siap berdiri di atas kaki mereka sendiri. Masyarakat sudah bisa menikmati damai. Kami harus memperlihatkan bahwa Aceh sudah damai dan masyarakat Aceh bisa berdiri di atas kaki mereka sendiri,” katanya.

UE, lanjut Giovanni, telah membantu Aceh dengan dana 45 juta Euro untuk mendukung program perdamaian Aceh sejak 2005 serta 300 juta Euro untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pascatsunami.

Ke depan UE akan fokus pada program yang terkait dengan isu kehutanan dan perubahan iklim. “Kita berharap dukungan terhadap program ini bisa berjalan pada tahun ini,” katanya.

Seperti diketahui, UE hadir di Aceh pascatsunami dan penandatangangan MoU Helsinki antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada Agustus 2005. UE mengirimkan puluhan pemantau perdamaian yang tergabung dalam Aceh Monitoring Mission (AMM).

Selain itu, UE juga mendanai program kerjasama International Organization for Migration (IOM) dengan kepolisian daerah Aceh dalam rangka reformasi dan peningkatan kapasitas personel kepolisian; misi Crisis Management Initiative (CMI) yang terlibat dalam memantau proses implementasi butir-butir kesepakatan damai; pembentukan penjaga hutan (ranger) melalui Fauna and  Flora International (FFI); dan peningkatan kapasitas pemerintahan dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih melalui GIZ (lembaga donor milik Jerman).

Fraksi Partai Aceh Fokus Selesaikan 9 Qanun

Sekretaris Fraksi Partai Aceh di DPRA Muharuddin mengatakan dalam waktu 3 bulan kedepan, Fraksi Partai Aceh akan fokus untuk menyelesaikan 9 Rancangan Qanun. Diantara sembilan qanun yang akan diselesaikan diantaranya adalah Qanun Wali Nanggroe.

“Saat ini, pimpinan Fraksi Partai Aceh sedang menyusun nama-nama anggota pansus untuk diajukan ke pimpinan DPRA, agar nantinya dibentuk tim pembahasan rancangan qanun yang akan diselesaikan,” kata Muharuddin kepada Harian Aceh beberapa waktu lalu di DPRA.


Sembilan Rancangan Qanun yang akan diselesaikan itu adalah Rancangan Qanun Wali Nanggroe, Rancangan Qanun Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW), Rancangan Qanun Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP), Peruibagan Qanun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tatacara Pengalokasian Bagi Hasil migas dan Pengelolaannya, Rancangan Qanun Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Rancangan Qanun Pinjaman Hibah Kepada Pemerinah Aceh dan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Rancangan Qanun Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan Rancangan Qanun Penyertaan Modal Aceh Pada Persoroan Terbatans Bank Pengkreditan Rakyat.

Dalam hal ini Pimpinan Fraksi Partai Aceh, kata Muharuddin, akan melakukan rapat internal dengan anggota fraksi untuk menentukan nama-nama yang akan ditugaskan sebagai perwakilan tim yang akan membahas qanun-qanun tersebut. “Fraksi Partai Aceh menghrapkan pada bulan ini sudsah ada titik terang nama-nama anggota dan program kerja pansus, agar pada bulan Juni sudah bisa membahas kesembilan qanun tersebut,” ujar Muharuddin.

Bagi seluruh anggota Fraksi Partai Aceh, Muharuddin menegaskan, untuk tidak ada yang melakukan kunjunagn kerja dan tugas keluar daerah, keculi bagi yang tidak dapat menggantikan kegiatannya tersebut dengan orang lain. “Semua harus fokus untuk menyelesaikan qanun-qanun ini. Setelah selesai qanun-qanun tersebut, maka Fraksi Partai Aceh akan berupaya untuk segera menyelesaikan Qanun Identitas Aceh yakni tentang Lambang, Hymne, dan Bendera Aceh.

Muharuddin menambahkan, dengan adanya qanun-qanun tersebut maka akan menjadi pedoman dan aturan di pemerintahan dan masyarakat, seperti qanun yang mengatur tentang tugas dan wewenang Wali Naggroe.

Ikuti Sayembara Menulis Suara Rakyat Aceh berhadiah Ratusan Ribu s/d Jutaan

SAYEMBARA MENULIS SUARA RAKYAT ACEH
2012

Oleh
GEMA ANEUK MUDA NANGGROE ACEH
(GAMNA)

sayembara menulis suara rakyat acehA. LATAR BELAKANG
Pesta pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Aceh telah berlangsung sukses. Pemimpin baru Aceh pun telah diputuskan. Pemimpin terpilih akan menjalankan amanah kepemimpinan Aceh hingga lima tahun kedepan. Di tangan pemimpin terpilih nasib Aceh akan ditentukan. Sebagai rakyat, tentu kita berharap mereka akan melakukan terobosan-terobosan baru yang konstruktif dalam upaya pembangunan Aceh.

Dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan, partisipasi rakyat dalam memberikan ide dan gagasan-gagasan kepeda pemerintah adalah sebuah hal yang niscaya. Memang belum tentu masukan-masukan dan gagasan itu akan mudah diterima oleh pemerintah, tapi setidaknya, sebagai rakyat tugas kita untuk memberi masukan, mengontrol atau mengkritisi tetap harus kita jalankan, utamanya lagi kita sebagai pemuda. Urusan mendengar dan menjalankan kebijakan yang pro rakyat serta tidak menyalahi agama dan adat adalah tugas pemerintah.


Tulisan adalah salah satu model masukan yang bisa kita berikan kepada pemerintah. Dalam sejarah, tulisan selalu memiliki dampak untuk perubahan, baik ke arah yang lebih baik, atau ke arah yang lebih buruk. Dengan tulisan pula kita telah ikut serta berpartisipasi dalam upaya pembangunan Aceh. Di hadapan Allah kelak, kita juga bisa menjawab, bahwa kita telah mencoba mengingatkan pemimpin kita melalui tulisan, sehingga kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang tidak peduli pada urusan agama dan ke-ummatan yang mana hal ini akan menjadi kerugian bagi rakyat Aceh.

B. TUJUAN SAYEMBARA
Dalam hal ini, Gema Aneuk Muda Nanggroe Aceh – GAMNA -, sebagai sebuah organisasi kepemudaan yang memiliki semangat religius dan mencintai Nanggroe Aceh, mengadakan sayembara menulis bagi semua warga Aceh khususnya dan Indonesia pada umumnya. Sayembara terbuka untuk umum, akademisi, mahasiswa, santri, pelajar, praktisi dan sebagainya. 13 tulisan terbaik hasil seleksi Dewan Juri, akan mendapat hadiah, 3 orang juara terbaik dan 10 orang juara harapan.
GAMNA akan membuat buku berisi tentang tulisan-tulisan terbaik yang diterima dari sayembara ini dan buku tersebut insya Allah akan diserahkan kepada pemimpin Aceh terpilih secara simbolis. Buku tersebut diharapkan menjadi pengingat bagi pemimpin Aceh tentang janji-janji kampanye yang pernah mereka ucapkan dulu, serta mewakili suara rakyat Aceh lainnya.

C. TARGET KEGIATAN
Secara khusus, target sayembara ini adalah sebagai berikut:
1. Memberi solusi untuk pemerintah.
2. Membangun tradisi menulis secara kritis.
3. Membangun kebiasaan masyarakat memberi masukan melalui tulisan.
4. Tegaknya penerapan Syariat Islam dalam semua dimensi kehidupan.
5. Hadirnya perubahan yang berpihak pada rakyat kecil.
6. Menggali potensi dan intelektualitas rakyat Aceh.

D. TEMA SAYEMBARA
“SUARA RAKYAT ACEH” (Sebuah Harapan dan Masukan untuk Pemimpin Aceh).
Tema / Judul Tulisan mencakup bidang sebagai berikut:
1. Pentingnya Islamisasi Lembaga Pendidikan Umum
2. Adat dan Sosial
3. Politik dan Hukum
4. Perkebunan dan Pertanian
5. Kesehatan
6. Membangun Ekonomi Masyarakat
7. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas
8. Pembangunan Mental Spiritual
9. Penguatan Penegakan Syari’at Islam
10. Pemberantasan Korupsi
11. Mengurangi Angka Kemiskinan
12. Reformasi Birokrasi
13. Kritik untuk Badan Pembinaan Pendidikan Dayah (BPPD)
14. Beasiswa
15. Informatika
16. Penertiban fasilitas publik

E. KRITERIA PENULISAN TULISAN
  1. Setiap topik yang dipilih, para penulis harus memaparkan realitas permasalahan masa lalu dan kemudian dikorelasikan dengan konteks dan masalah sekarang dari perspektif yuridis, teoritis maupun normatif.
  2. Memberikan solusi ideal menurut penulis.
  3. Tulisan harus bernafaskan Islam, atau memiliki korelasi dengan misi Islam sebagai agama yang menjanjikan kebahagiaan dunia dan akhirat bagi pemeluknya yang mau mengamalkan.
  4. Jika mengutip dari sumber lain, sebutkan referensinya dengan format end notes.

F. SYARAT PENULISAN
  1. Peserta adalah warga negara Indonesia. Berdomisili di Aceh atau diluar Aceh.
  2. Sayembara terbuka untuk umum. Baik akademisi, mahasiswa, santri, pelajar, dan sebagainya, se-Indonesia.
  3. Karya tulis yang dikirim berbentuk opini, atau tulisan ilmiah popular, atau bisa juga berbentuk surat non formal dengan bahasa yang sopan.
  4. Karya yang akan dilombakan, belum pernah diterbitkan dalam bentuk buku dan dipublikasikan lewat media cetak atau elektronik, serta tidak sedang diikutkan dalam kompetisi atau kegiatan serupa lainnya.
  5. Karya yang diikutsertakan bukan saduran, terjemahan, plagiat atau pun murni menjiplak, baik sebagian maupun keseluruhan, dari naskah yang telah ada sebelumnya.
  6. Tiap peserta dapat mengirimkan maksimal dua artikel terbaik ke panitia pelaksana.
  7. Peserta melampirkan biodata singkat dan nomor Handphone yang bisa dihubungi.
  8. Karya dikirim dengan format kertas A4, Margin Normal, font Book Antique 12 pt, spasi 1,5. Minimal 1000 kata, dan maksimal 3000 kata.
  9. Naskah dikirim via email ke INFO@GAMNA.ORG atau NASIRJROH@GMAIL.COM dengan subject email “Suara Rakyat Aceh”.
  10. Dewan juri menetapkan 13 orang pemenang. Tiga orang juara 1, 2 dan 3, dan 10 orang lainnya sebagai juara harapan.
  11. Panitia menyediakan sertifikat dan cendra mata dari GAMNA kepada semua peserta lomba.
  12. Pemenang akan diumumkan di media massa dan website GAMNA.ORG.
  13. Keputusan juri tidak bisa diganggu gugat.

G. JADWAL SAYEMBARA DAN PEMBUKUAN KARYA TULIS SUARA RAKYAT ACEH
Tulisan diterima sejak iklan ini diterbitkan hingga 15 Juni 2012 pukul 00:00 WIB. Dan penyerahan hadiah akan dilakukan saat Launching buku di Banda Aceh. Pembukuan (penerbitan) karya tulis dijadwalkan pada akhir Juli 2012.

H. LAUNCHING BUKU
Launching buku dijadwalkan pada 17 Juli 2012 di Banda Aceh.

I. HADIAH UNTUK PENULIS
1. Juara 1 Rp 1.500.000
2. Juara 2 Rp 1.000.000
3. Juara 3 Rp 700.000
4. Untuk 10 orang juara harapan akan mendapatkan hadiah masing-masing sebesar Rp 500.000

ExxonMobil Tidak Bertanggung Jawab di Aceh ?

Oleh Safrizal 
(Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Malikussaleh-HIMIPOL UNIMAL).

Dengan adanya ExxonMobil di Aceh kita anggap dapat membangkitkan ketertinggalan daerah terutama segi pembangunan inftrastruktur, selain itu juga dapat meningkatannya pendapatan daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat seperti peningkatan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja baru baik berupa pertanian maupun perkebunan dll.


ExxonMobil yang berada di Aceh yang tepatnya di Kabupaten Aceh Utara sejak tahun 1977 sampai dengan sekarang (tahun 2012) belum terpenuhi kepentingan masyarakat seperti pembangunan jalan, terutama jalan yang menjadi tanggung jawab Exxon seperti jalan dari arah Simpang Ceubrek Kecamatan Syamtalira Aron yang menghubung kecamatan Nibong, Tanah Luas, Matang Kuli dan Pirak Timu serta jalan dari arah PT. Aron NLG Blang Lancang Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe sampai ke jalan Kecamatan Nibong Aceh Utara yang berkisar jarak sekitar 60 km.
Padahal sejak dioperasikannya ExxonMobil yaitu ekploitasi minyak dan gas (migas) tersebut bukan hanya jalan dapat dibangun, akan tetapi negarapun sanggup di bangun. 

Sementara dalam beberapa tahun terakhir ini menyebarkan isu bahwa ExxonMobil milik perusahaan Amerika Serikat tersebut akan meninggalkan Aceh pada tahun 2014, namun kalau kita perhitungkan dari sekarang (tahun 2012) hanya berkisar waktu sekitar 2 tahun lagi pengoperasiaan ExxonMobil di Aceh.

Hal itu terungkap dalam sebuah pertemuan yang berlangsung di Academic Community Center (ACC) Universitas Malikussaleh Lhokseumawe antara ExxonMobil dengan masyarakat, Rabu (15/4/2010).

Masyarakat mengharapkan agar ExxonMobil tidak meninggalkan Aceh Utara dengan begitu saja, melainkan diharapkan dapat menyelesaikan masalah lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar ladang Arun Field.

Keberadaan ExxonMobil di Aceh selama ini dinilai kurang memberi manfaat bagi masyarakat sekitar. Kondisi itu disebabkan karena peraturan perundangan yang ada sangat merugikan daerah penghasil gas tersebut.

Warga mengatakan, dengan otonomi khusus yang dinikmati Provinsi Aceh saat ini, hasil 70 persen bagi hasil migas justru lebih banyak dinikmati pemerintah provinsi dibandingkan pemerintah kabupaten.

Dua Masalah Utama
Ketua Tim Migas Aceh Utara, Terpiadi A Madjid mengatakan, ada dua masalah utama yang harus dipikirkan sehubungan dengan akan berakhirnya aktivitas Exxon Mobil di Aceh.

Pertama, masalah kerusakan lingkungan. Terpiadi menyebutkan, salah satu limbah yang dihasilkan Exxon Mobil adalah mercuri dan saat ini tidak diketahui di mana mercuri itu disimpan. Persoalan kedua, sumur tua yang ada saat ini seharusnya bisa digarap Pemkab Aceh Utara bekerja sama dengan pihak lain. 
Sementara itu Prof Dr Rudi Ribiandini dari ITB Bandung mengatakan, ladang gas ExxonMobil yang ditinggal kan bisa diserahkan kepada Pertamina agar bisa dimanfaatkan hasilnya oleh pemerintah daerah.

Transfer teknologi pertambangan tidak pernah terjadi selama keberadaan Exxon di Aceh, karena itu diusulkan supaya ada Fakultas Pertambangan, baik di Polteknik Negeri Lhokseumawe maupun di Universitas Malikussaleh. Gagasan ini sesuai dengan fokus kebijakan sosial Exxon dalam bidang kesehatan, pendidikan dan pengembangan perekonomian masyarakat.

Dukung Pemerintah Aceh
Sebelumnnya, Manajer Arun Field ExxonMobil, Barton P Cahir mengatakan, pihaknya tidak akan meninggalkan Aceh begitu saja, namun tetap mendukung Pemerintah Aceh dalam berbagai sektor pembangunan, yakni bidang pendidikan, kesehatan dan lainnya. 

Mantan Rektor Universitas Malikussaleh, Prof Abdul Hadi Arifin M.Si waktu itu mengatakan, selama ini Unimal juga telah menerima beberapa aset ExxonMobil berupa bangunan, sehingga asetnya bertambah menjadi Rp600 miliar sekarang ini.

Sejarah Singkat ExxonMobil
Exxon Mobil atau ExxonMobil, bermarkas di Texas, adalah sebuah perusahaan penghasil dan pengecer minyak yang dibentuk pada 30 November 1999 melalui penggabungan Exxon dan Mobil. ExxonMobil adalah induk perusahaan Exxon, Mobil dan Esso di seluruh dunia.

ExxonMobil merupakan perusahaan terbuka yang terbesar di dunia. Keuntungan operasinya pada 2005 sebesar AS$36,13 miliar (sebuah rekor untuk perusahaan diperdagangan publik), sedikit lebih kecil dari PDB Azerbaijan, sedangkan pendapatannya lebih besar dari PDB Arab Saudi. ExxonMobil berkantor pusat di Irving, Texas.

Sementara ExxonMobil mengoperasikan di Lapangan Arun Kecamatan Syamtalira Arun Kabupaten Aceh Utara Propinsi Aceh sebagai KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama/Cooperation Contract Contractor) bagi Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (BPMIGAS). Afiliasi ExxonMobil juga mengoperasikan South Lhoksukon A dan D, serta lapangan gas lepas pantai North Sumatera Offshore. Afiliasi ExxonMobil memiliki Participating Interest sebesar 100% di lapangan-lapangan gas tersebut di atas.

Mobil Cepu Ltd. (MCL), Ampolex Cepu PTE. LTD., PT Pertamina EP Cepu dan empat Badan Usaha Milik Daerah: PT Sarana Patra Hulu Cepu (Jawa Tengah), PT Asri Dharma Sejahtera (Bojonegoro), PT Blora Patragas Hulu (Blora) dan PT Petrogas Jatim Utama Cendana (Jawa Timur) yang tergabung menjadi kontraktor di bawah KKS Cepu. ExxonMobil memegang 45 persen dari total saham partisipasi Blok Cepu. KKS Cepu ini akan berlanjut hingga 2035.

Eksploitasi sumber daya alam Aceh oleh Exxon Mobil
Kehadiran Exxon mobil sejak tahun 1968 ternyata hanya melahirkan ketimpangan ekonomi dan sosial, Meski pun perusahaan ini dapat mengeksploitasi gas alam hingga mencapai 3,4 juta ton per tahunnya, tetapi realitas ekonomi penduduk di sekitar mega industri itu masih tunggang langgang.

Exxon Mobil sejak hadir di Aceh sampai dengan sekarang masih menyisakan kontroversi. Menurut kesaksian masyarakat, tanah dirampas tanpa kompensasi yang cukup, operasi perusahaan menimbulkan kerusakan lingkungan yang signifikan, dan,walaupun ada penyerapan tenaga kerja yang terkait dengan pembangunan awal, operasi perusahaaan gas ini telah gagal menurunkan angka kemiskinan yang berada di wilayah sekitarnya. Di atas semua itu, Exxon Mobil dan PT Arun, melalui hubungan mereka dengan TNI, tetap tidak dapat melepaskan diri dari keterlibatan dalam konflik yang melanda Aceh sejak tahun 1970an.(Sumber: Lesley McCulloch, “Greed: The Silent Force of the Conflict in Aceh,” paper tidak diterbitkan, Deakin University, Melbourne, Australia (Oktober 2003), 4, http://www.preventconflict.org/portal/main/greed.pdf.).

Manfaat ExxonMobil di Aceh
Sisi positif penulis melihat dengan adanya ExxonMobil dapat menambah pendapatan daerah, namun sisi negatifnya malah sebaliknya yang terjadi dengan adaya ExxonMobil di Aceh dan menjadi sebuah pertanyaan yang besar, pendapatan dan keuntungan apa yang didapat rakyat Aceh ?, sementara rakyat Aceh masih hidup di bawah garis kemiskinan. Jadi pendapatan dan keuntungannya dimana dan untuk siapa ? yang pasti pendapatan dan keutungannya hanya untuk bisnis kapitalisme Amerika Serikat.

Sementara pada situs berita terpecaya http://waspada.co.id pada tanggal 29 Februari 2012 menurunkan berita yang berjudul "Bantuan ExxonMobil tidak terlihat". Di mana Kondisi Kabupaten Aceh Utara sebagai pemilik lading gas terbesar di Indonesia begitu memprihatinkan. Pasalnya, dana Community Development milik ExxonMobil yang diberikan kepada lingkungan tidak tampak, karena semua dana dikelola oleh LSM asing.

Seharusnya, Aceh Utara atau Provinsi Aceh sebagai daerah paling berjasa, ExxonMobil bisa memprioritaskan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Aceh atau Aceh Utara. Misalnya, dana CD yang diperuntukkan pemberdayaan ekonomi perempuan dapat diserahkan langsung kepada ibu-ibu PKK.

Begitu juga dengan dana pendidikan, kesehatan dan dana lainnya. Sehingga berbagai bantuan ExxonMobil langsung diketahui penerima manfaat. Selama ini, dana CD yang dimiliki ExxonMobil kerap diserahkan kepada Save the Children. “Harusnya tidak seperti itu. Biarlah putra-putri terbaik Indonesia yang melaksanakan itu,” kata Syahbuddin Usman, Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara, waktu itu memaparkan kepada waspada.

Padahal, kata dia, banyak bantuan ExxonMobil kepada masyarakat Aceh Utara. Syahbuddin mengaku, Pemkab Aceh Utara dan Aceh tidak berhak mempertanyakan dana CD, karena itu hak dari perusahaan itu sendiri.

Armia Ramli, Humas ExxonMobil mengatakan, ExxonMobil sebelum masuk ke Aceh Utara telah mengikuti berbagai aturan yang ditetapkan Indonesia, begitu juga dengan berbagai persoalan lainnya.

Foto Dokumentasi Jalan yang Menjadi Tanggung Jawab ExxonMobil
Jalan depan Cluster IV - ExxonMobil di Kec. Matang Kuli/Arah Kec. Paya Bakong dan Kec.Pirak Timu Aceh Utara, FOTO by Safrizal
Cluster IV ExxonMobil di Kecamatan Matang Kuli Kab. Aceh Uatara, FOTO by Safrizal
Jalan depan Cluster IV di Kec. Matang Kuli/Arah Kec. Paya Bakong dan Kec.Pirak Timu, FOTO by Safrizal


Sumber: 
Analisa dilapangan dan kutipan dari berbagai sumber seperti:
  1. http://waspada.co.id 
  2. http://www.acehforum.or.id
  3. http://www.batamtoday.com
  4. http://www.exxonmobil.co.id