![Calon Mahasiswa yang telah mendaftarkan diri di Universitas Malikussaleh [Unimal], mengikuti Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus [OSPEK] yang di laksanakan di kampus induk Unimal Reuleut Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara. Selasa [6/9/2011]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgW1RDuS47ce5YG1zeoA2_Hw6MxdIuJM0-KUxMM5xFb_wSdFHIjRd3Na9KY2sYwbmWA9NckRcryJrhoes4Y7T5Ytt6HLMD2lFNlnlAa6G1IbLWnKFxVezJFft111ygPkDtzWPL9MV81iuw/s640/Ospek+Tahun+Akademik+2011-2012.jpg "OSPEK TAHUN AKADEMIK 2011-2012")
Aceh Masuk Nilai Tertinggi UN 2012
Sebanyak 99,5 persen siswa sekolah menengah atas (SMA) serta madrasah aliyah (MA) dinyatakan lulus Ujian Nasional. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M. Nuh mengatakan tingkat kelulusan tahun ini lebih tinggi dari tahun lalu.“Ada kenaikan dari segi kelulusan,” kata M. Nuh di kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Kamis, 24 Mei 2012.
Menurut data Kementerian, tahun ini ada 1,52 juta siswa SMA dan MA yang mengikuti Ujian Nasional (UN). Sebanyak 7,5 ribu peserta UN dinyatakan tidak lulus. Tahun lalu, kata Nuh, tingkat kelulusan sedikit lebih rendah, yakni 99,2 persen.
Tahun ini setidaknya ada 15 ribu sekolah yang tingkat kelulusan siswanya mencapai 100 persen. Di sisi lain, ada empat sekolah yang tingkat ketidaklulusannya mencapai 100 persen.
Empat sekolah itu tersebar di Provinsi Sumatera Utara, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara. Keempat sekolah tersebut menampung tidak lebih dari 20 siswa. Bahkan, ada satu sekolah yang hanya mengajar empat siswa. "Itu angkatan pertama," kata Nuh. Nama empat sekolah tersebut tak boleh dirinci karena pengumuman kelulusan baru akan dilaksanakan dua hari mendatang.
Di sisi lain, sekolah-sekolah dengan nilai UN murni tertinggi tersebar di beberapa provinsi, antara lain Aceh, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Bali.
SMK Lulus 99,7 persen
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan tahun ini tingkat kelulusan siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mencapai 99,7 persen. Dari 1,03 juta peserta Ujian Nasional (UN), ada 2.925 siswa yang tidak lulus ujian akhir. “Sama seperti SMA (Sekolah Menengah Atas), tingkat kelulusan SMA juga meningkat,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh di kantor Kementerian pada 24 Mei 2012 siang.
Adapun tingkat kelulusan siswa Sekolah Menengah Atas mencapai 99,5 persen dari total 1,52 juta siswa. Dari 15 ribuan SMA di seluruh Indonesia, hanya empat sekolah yang siswanya tidak lulus semua.
Tingkat ketidaklulusan pada 2012 ini jauh lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Pada tahun ajaran 2010-2011, data Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) menyatakan setidaknya ada 7,19 persen atau 67.935 siswa tidak lulus. Sedangkan pada 2012 hanya 0,28 persen.
Jumlah ketidaklulusan tertinggi terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Sebanyak 357 atau 3,5 persen siswa SMK asal NTT dinyatakan tidak lulus ujian. Disusul dengan Provinsi Maluku. Di Maluku, tingkat ketidaklulusan mencapai 3,4 persen atau 146 siswa.
Nuh mengatakan pengumuman kelulusan siswa SMA, SMK, dan Madrasah Awaliyah akan disampaikan serentak pada Sabtu 26 Mei 2012. Pengumuman kelulusan disampaikan langsung oleh masing-masing sekolah. Nuh mengimbau agar siswa tidak merayakan kelulusan dengan mencoret-coret baju. “Jangan coret-coret baju,” katanya. | sumber: tempo.co
Pengamat : Islamophobia merupakan bentuk baru politik kolonialisme
Seorang pengamat politik mengatakan bahwa Islamophobia adalah jenis baru "politik kolonialisme" dan "perang ideologi" yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan sekutu Zionis terhadap Islam dan kaum Muslimin.
"Islamophobia adalah bentuk politik kolonialisme, perang ideologi terhadap Islam dan kaum Muslimin," tulis Dr. Ismali Salami, seorang pengamat ahli Timur Tengah dalam artikelnya yang dipublikasikan oleh Press TV.
"Ini adalah praktek yang merusak yang digunakan oleh Washington dan sekutunya untuk membenarkan nafsu mereka untuk darah Muslim, memberikan validitas untuk ekspedisi militer mereka di negara-negara Muslim dan meraup sumber daya mereka," tambahnya.
Merujuk pada penembakan tentara penjajah AS terhadap warga sipil Afghanistan pada Maret lalu, di mana puluhan orang gugur termasuk anak-anak dan kaum perempuan ketika mereka tengah tertidur, serta pembakaran Al Qur'an, Salami lebih lanjut mencatat bahwa ini adalah "kampanye besar-besaran yang dimulai pemerintah AS terhadap Islam dengan maksud untuk melemahkan komunitas Muslim."
"Faktanya, perang terhadap Islam dimulai pada tahun 2001 ketika Presiden AS, George Bush membuat referensi kasar untuk apa yang ia sebut perang melawan teror sebagai 'perang salib'," jelasnya, menambahkan "Secara bertahap, washington menanamkan sensasi anti-Islamisme di Amerika dan Eropa dengan menghubungkan tragedi 911 dan selanjutnya operasi 'teroris' dengan Muslim."
Menjelaskan mengenai "delusi" mentalitas Bush dalam memulai kampanye Islamophobia, ia menyoroti bahwa Bush sadar atau tidak tengah menyeret dunia ke margin di mana benturan peradaban sudah dekat.
Penulis hak asasi manusia dalam Islam juga menyebut upaya militer AS untuk memprovokasi kebencian anti-Islam kepada anggotanya dan mengajarkan mereka untuk perang total terhadap Islam dalam rangka "melindungi Amerika".
Ia akhirnya menjelaskan mengenai efek destruktif seperti sikap pasukan AS terhadap Islam, penentuan lembaga-lembaga di belakang protek anti-Islam di Amerika Serikat.
"Proyek Islamophobia yang telah menelan biaya lebih dari 40 juta USD selama sepuluh tahun terakhir telah didanai oleh tujuh yayasan di Amerika Serikat : Richard Mellon Scaife Foundation, Lynde dan Harry Bradley Foundation, Newton Newton and Rochelle Becker Foundation, Russell Berrie Foundation, Anchorage Charitable Fund and William Rosenwald, Family Fund, Fairbrook Foundation” Salami menyimpulkan. (haninmazaya/arrahmah.com)
Inggris Minta Langkah “Tegas” Iran
Iran dan enam negara Kamis sepakat untuk berunding kembali mengenai masalah nuklir di Moskow 18-19 Juni, kata ketua kebijakan luar negeri Uni Eropa Catherine Ashton setelah perundingan dua hari di Baghdad. "Kami akan tetap melakukan kontak-kontak intensif dengan rekan-rekan kami untuk mempersiapkan pertemuan lanjutan di Moskow dengan datang pada 17 Juni, sedangkan perundingan akan diselenggarakan 18-19 Juni, kata Ashton dalam satu jumpa wartawan.
"Seperti yang telah kami sepakati, perundingan-perundingan itu akan didasarkan pada pendekatan tahap demi tahap dan timbal balik. Kami tetap berikrar akan menyelesaikan masalah ini dalam waktu dekat melalui perundingan-perundingan, dan akan melakukan segala usaha untuk menyelesaikan masalah ini."
Pengumuman itu dibuat setelah perundingan dua hari-- yang bertujuan untuk meletakkan landasan untuk mengakhiri krisis menyangkut program nuklir Iran.
Banyak masyarakat internasional mencurigai kegiatan nuklir Iran bertujuan untuk membuat senjata-senjata atom. Republik Islam itu membantah tuduhan-tuduhan itu, dan ketua perunding Teheran kemudian mengemukakan dalam jumpa wartawan itu bahwa Iran memiliki "hak mutlak" bagi energi nuklir untuk tujuan damai dan pengayaan uranium.
Perundingan itu diselenggarakan setelah pertemuan pertama di Istanbul pertengahan April, pertama dalam 15 bulan, yang menghasilkan landasan bersama untuk berembuk kembali di Baghdad, ibuk kota Irak membahas masalah-masalah yang lebih substantif.
Ashton mengatakan enam negara yaitu AS,Inggris, Prancis, Inggris, Rusia plus Jerman (P5+1) "tetap tegas, jelas dan bersatu dalam mengusahakan satu resolusi diplomatik kekhawatiran masyarakat internasional sifat damai program nuklir Iran itu."
"Kami mengharapkan Iran melakukan langkah-langkah konkret dan praktis untuk segera mengatasi kekhawatiran masyarakat internasional, membangun kepercayaan dan memenuhi kewajiban-kewajiban internasionalnya," katanya.
Inggris menambahkan bahwa enam negara dalam perundingan di Baghdad itu telah mengusulkan "usul-usul yang jelas uatuk menyelesaikan mssslah nuklir dan khususnya semua aspek pengayaan uranium 20 persen."
Bagi P5+1,ini adalah bagian yang sangat sulit dari kegiatan Teheran dan masalah genting karena kemampuan untuk memperkaya 20 persen uranium s dapat menuju pada pengayaan 90 persen yang dapat membuat senjata-senjata nuklir.
"Iran menyatakan pihaknya bersedia mengatasi masalah pengayaan uranium 20 persen dengan mengajukan rencana lima pasal, termasuk tuntutan mereka agar kami mengakui hak mereka untuk pengayaan uranium," kata Ashton.
Sebelumnya Duta Besar Rusia untuk Iran, Levan Dzhagaryan menyatakan, ketegangan mengenai program energi nuklir Iran bukan masalah dalam perundingan mendatang antara Iran dan kelompok 5+1 di Irak.
Dalam wawancara eksklusif dengan Fars News Agency Ahad (13/5), Dzhagaryan menekankan bahwa Teheran memiliki hak mutlak untuk menggunakan energi nuklir untuk tujuan damai, dan tidak ada yang dapat menghalanginya.
"Rusia berharap bahwa kedua belah pihak akan mencapai pemahaman di Baghdad, dan bergerak menuju penyelesaian atas kekhawatiran tentang program energi nuklir Iran dan membangun kepercayaan bersama, "tegasnya.
Putaran terakhir perundingan antara Iran dan kelompok 5+1 digelar di kota Istanbul Turki pada 14 April lalu. Kedua belah pihak menilai pembicaraan konstruktif dan sepakat untuk mengadakan putaran berikutnya di Baghdad pada 23 Mei 2012 mendatang.
*
Sumber:
AS Ucapkan Selamat Atas Pemilu Bersejarah Mesir
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton mengucapkan selamat kepada Mesir yang telah menggelar pemilihan presiden bersejarah. Pemerintah AS pun siap bekerja sama dengan pemerintahan baru di Kairo, Mesir.
"Kami menantikan untuk bekerja sama dengan pemerintahan Mesir yang terpilih secara demokratis," kata Hillary dalam statemen yang dirilis juru bicaranya seperti diberitakan AFP, Jumat (25/5/2012).
"Kami menantikan untuk bekerja sama dengan pemerintahan Mesir yang terpilih secara demokratis," kata Hillary dalam statemen yang dirilis juru bicaranya seperti diberitakan AFP, Jumat (25/5/2012).
"Hari ini, rakyat Mesir menyelesaikan pemilihan bersejarah yang berlangsung dua hari dalam putaran pertama pemilihan presiden mereka, yang menandai tonggak penting lainnya dalam transisi mereka menuju demokrasi," tandas mantan ibu negara AS itu.
Saat ini penghitungan suara tengah dilakukan menyusul pemilu yang digelar pada 23-24 Mei. Sekitar 50 juta pemilih menggunakan hak suara mereka untuk memilih pengganti presiden terguling Hosni Mubarak. Para pemilih harus memilih satu di antara 13 kandidat.
Di antara para kandidat tersebut adalah, mantan Menlu Mesir dan kepala Liga Arab Amr Mussa, yang dipandang sebagai politikus dan diplomat berpengalaman. Ada pula kandidat dari Ikhwanul Muslimin, Mohammed Mursi serta Abdel Moneim Abul Fotouh, mantan anggota gerakan Islamist yang menyebut dirinya sebagai pilihan bersama.
Hasil awal penghitungan suara diperkirakan baru akan diketahui pada Minggu, 27 Mei waktu setempat. Jika tak ada kandidat yang meraih suara mayoritas dalam pilpres putaran pertama ini, maka dua kandidat teratas akan berhadapan dalam putaran kedua yang akan digelar bulan depan.
Sumber: http://news.detik.com
Pernyataan Sikap FPI tentang Konser Lady GaGa
Berikut Pernyataan sikap Front Pembela Islam (FPI) tentang Lady GaGa Untuk disampaikan kepada Pemerintah dan DPR RI.
- Penolakan FPI terhadap Konser Lady GaGa BUKAN HANYA terbatas pada persoalan PAKAIAN, tapi juga menyangkut lirik lagu, symbol, gaya, karakter dan ideologi sebagai pemuja iblis.
- FPI menolak usulan Lady GaGa “TAMPIL DENGAN SYARAT” karena tidak ada jaminan Lady GaGa tidak melanggar syarat. BUKTINYA, pada 21 Mei 2012, di Philipina, Lady GaGa langgar syarat dengan menyanyikan 2 lagu yang dilarang, yaitu ”Judas” dan “Born This Way” yang disebut sebagai lagu bagi kalangan gay. Ketika ditegur TIM SENSOR, dia menjawab “Aku bukan mahluk Pemerintah anda di Manila” artinya, dia tidak mau tunduk kepada hukum dan aturan Philipina.
- Langkah Kapolda Metro Jaya yang menolak memberi izin Konser Lady GaGa sudah sesuai prosedur dan sudah sesuai wewenangnya, sehingga pihak mana pun tidak boleh INTERVENSI ke dalam wewenang Polri, termasuk Presiden dan DPR RI sekalipun.
- FPI prihatin bahwa persoalan Lady GaGa yang sebenarnya cukup diselesaikan di tingkat Polda, namun dibesar-besarkan hingga mau diangkat ke tingkat Rapat Kabinet dan sidang DPR RI. Sungguh memalukan!.
- Pihak promotor dan panitia acara Konser Lady GaGa telah melakukan PENIPUAN terhadap masyarakat, karena sudah nekat jual tiket, padahal belum mengantongi izin penyelenggaraan dari Polri, maka mereka harus diproses secara hukum.
- Di Cina yang negara komunis saja tegas menolak Lady GaGa, mestinya Indonesia yang berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa tampil LEBIH TEGAS untuk menolak Lady GaGa.
- FPI mengingatkan, bahwa Indonesia negara berdasarkan KETUHANAN bukan KESETANAN, dan berdasarkan KEMANUSIAAN bukan KEBINATANGAN, karenanya Pemerintah dan DPR RI wajib menjaga dasar negara tersebut dan tidak memberi kesempatan apalagi membiarkan untuk dilanggar siapa pun.
- FPI menyesalkan sikap segelintir tokoh dengan MENGATAS-NAMAKAN ISLAM untuk merestui Konser Lady GaGa dengan berbagai dalih seperti wewenang Pemerintah, anti kekeraasan, umat Islam tidak akan terpengaruh atau usulan dengan syarat dan lain sebagainya.
- FPI menyerukan Pemerintah dan DPR RI untuk melarang penyebaran paham-paham SEPILIS (Sekularisme, Pluralisme dan Liberalisme) yang dengan dalih HAM dan KEBEBASAN selalu berupaya merusak akidah, syariat dan akhlak.
- FPI menyerukan segenap komponen bangsa INDONESIA untuk merapatkan barisan dan menyatukan seluruh potensi dalam membela agama, bangsa dan negara dari serangan LIBERAL, kapan saja dan dimana saja.
Demikian pernyataan sikap ini dibuat, agar menjadi bahan pertimbangan Pemerintah dan DPR RI demi kehormatan dan martabat bangsa Indonesia.
Jakarta, 1 Rajab 1433 H / 22 Mei 2012 M
DPP Front Pembela Islam (FPI)
-Habib Muhammad Rizieq Syihab-
Sumber: FPI
Gawat, Menkeu: Anggaran Belanja Dinas Bocor 40 Persen
 |
| Menkeu: Anggaran Belanja Dinas Bocor 40 % |
Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan saat ini anggaran belanja untuk perjalanan dinas banyak yang terpakai dengan tidak semestinya dan mengakibatkan kebocoran hingga 40 persen.
"Anggaran belanja dinas bisa bocor 30 persen-40 persen, itu tidak bisa diterima. Kami minta semua jajaran yang ada di wilayah-wilayah itu betul-betul mengingatkan institusi Kementerian Lembaga lain agar hal tersebut tidak terjadi," ujarnya di Jakarta, Jumat.
Menkeu menjelaskan dari audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) banyak sekali ditemukan praktek-praktek yang tidak taat aturan dan hal tersebut merupakan tindak kejahatan terkait penggunaan belanja negara.
Untuk itu, ia mengharapkan aparat internal Inspektorat Jenderal dapat mengusut belanja untuk perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan ketentuan, karena hal ini juga terjadi dalam belanja modal maupun belanja barang yang lain.
"Yang bisa menjadi contoh adalah perjalanan dinas itu, jangan sampai terjadi dan betul-betul harus ditangani masing-masing Kementerian Lembaga. Tetapi yang ada bukan hanya (penyelewengan) perjalanan dinas dan bisa biaya-biaya lain dalam bentuk belanja modal dan barang lain," ujarnya.
Situasi ini sangat disayangkan karena pemerintah harus melakukan penghematan karena harus menjaga anggaran negara akibat batalnya penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dan sedang terjadi krisis ekonomi di Eropa.
"Ini semua harus kita jaga karena kita perlu dalam kondisi sekarang ini kita berhemat atas anggaran kita karena kondisi dunia yang berat dan kita mesti menggunakan anggaran kita yang berkualitas dan tepat sasaran," ujarnya.
Menkeu terus memberikan instruksi kepada para jajarannya agar perbuatan tersebut tidak lagi dilakukan dan terus menjaga penerimaan negara agar anggaran tidak terbebani dengan belanja-belanja yang kurang perlu.
"Tidak bisa suatu negara dikendalikan jika pengeluarannya lebih besar dari penerimaannya karena (dengan demikian) reputasi bahwa kita adalah negara yang kredibel dan sehat itu dipertaruhkan," ujarnya.
Direktur Jenderal Anggaran Herry Purnomo mengatakan modus "mark up" anggaran untuk perjalanan dinas ini telah terjadi sejak lama dilakukan para pegawai negeri dengan dalih untuk menambah pendapatan.
Menurut dia, dahulu para pengawai yang melakukan perjalanan dinas diberikan anggaran dengan cara "lump sum" yaitu dengan pemberian sejumlah dana perjalanan di muka, sehingga pegawai diberikan kebebasan untuk menggunakan dana perjalanan tersebut sesuai peruntukkan.
Namun, saat ini para pegawai diberikan anggaran dengan cara "at cost" yaitu dana dikeluarkan sesuai dengan biaya perjalanan yang terpakai dan pegawai wajib memberikan manifest serta kuintansi perjalanan.
"Di sini orang makin pintar, ada provider boarding pass asli tapi palsu, tiket asli tapi palsu. Dia boarding passnya (maskapai penerbangan) Garuda, (tetapi) dia (pergi) memakai penerbangan lain. BPK pintar, dicari manifesnya ada atau tidak, ternyata tidak ada," ujarnya.
Untuk itu, dia meminta kepada para atasan atau maupun yang memberi perintah perjalanan dinas agar memberikan pengawasan kepada para pegawai yang diberikan penugasan agar fungsi penyalahgunaan anggaran tidak terjadi.
"Jadi yang terpenting adalah fungsi atasan untuk mengontrol ini dan fungsi verifikator pada waktu membuat pertanggungjawaban. Selama masih kongkalikong (pelanggaran semacam ini) tetap ada," kata Herry.
Editor: Safrizal
Sumber: antaranews
Gawat, FPI memiliki 150 tiket nonton Lady Gaga di Jakarta
Anggota Komisi III (Komisi Hukum) DPR RI Martin Hutabarat mengatakan polisi harus melindungi penonton dari kalangan FPI (Front Pembela Islam) yang katanya memiliki 150 tiket nonton konser Lady Gaga."Kalau konser Lady Gaga terlaksana. Polisi harus lindungi yang 150 orang itu," kata Martin di gedung DPR Jakarta, Jumat (25/5/2012).
Menurut Martin, kalau terjadi huru-hara dalam acara nonton itu maka bagaimana nasib pemegang tiket 150 itu.
"Bayangkan pemegang tiket 150 itu diantara 50 ribu penonton lainnya. Ini pekerjaan polisi lagi," kata Martin.
Menurut dia, 50 ribu penonton itu bisa jadi terganggu dengan 150 penonton lainnya.
"Jadi pemegang 150 tiket ini harus melapor ke polisi sebelum nonton biar dilindungi polisi," kata dia.
Seperti diberitakan sebelumnya, FPI memiliki 150 tiket nonton Lady Gaga di Jakarta. Mereka berencana menggagalkan konser Lady Gaga dengan ikut serta menonton.
Berikut Pernyataan sikap Front Pembela Islam (FPI) tentang Lady GaGa Untuk disampaikan kepada Pemerintah dan DPR RI.
- Penolakan FPI terhadap Konser Lady GaGa BUKAN HANYA terbatas pada persoalan PAKAIAN, tapi juga menyangkut lirik lagu, symbol, gaya, karakter dan ideologi sebagai pemuja iblis.
- FPI menolak usulan Lady GaGa “TAMPIL DENGAN SYARAT” karena tidak ada jaminan Lady GaGa tidak melanggar syarat. BUKTINYA, pada 21 Mei 2012, di Philipina, Lady GaGa langgar syarat dengan menyanyikan 2 lagu yang dilarang, yaitu ”Judas” dan “Born This Way” yang disebut sebagai lagu bagi kalangan gay. Ketika ditegur TIM SENSOR, dia menjawab “Aku bukan mahluk Pemerintah anda di Manila” artinya, dia tidak mau tunduk kepada hukum dan aturan Philipina.
- Langkah Kapolda Metro Jaya yang menolak memberi izin Konser Lady GaGa sudah sesuai prosedur dan sudah sesuai wewenangnya, sehingga pihak mana pun tidak boleh INTERVENSI ke dalam wewenang Polri, termasuk Presiden dan DPR RI sekalipun.
- FPI prihatin bahwa persoalan Lady GaGa yang sebenarnya cukup diselesaikan di tingkat Polda, namun dibesar-besarkan hingga mau diangkat ke tingkat Rapat Kabinet dan sidang DPR RI. Sungguh memalukan!.
- Pihak promotor dan panitia acara Konser Lady GaGa telah melakukan PENIPUAN terhadap masyarakat, karena sudah nekat jual tiket, padahal belum mengantongi izin penyelenggaraan dari Polri, maka mereka harus diproses secara hukum.
- Di Cina yang negara komunis saja tegas menolak Lady GaGa, mestinya Indonesia yang berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa tampil LEBIH TEGAS untuk menolak Lady GaGa.
- FPI mengingatkan, bahwa Indonesia negara berdasarkan KETUHANAN bukan KESETANAN, dan berdasarkan KEMANUSIAAN bukan KEBINATANGAN, karenanya Pemerintah dan DPR RI wajib menjaga dasar negara tersebut dan tidak memberi kesempatan apalagi membiarkan untuk dilanggar siapa pun.
- FPI menyesalkan sikap segelintir tokoh dengan MENGATAS-NAMAKAN ISLAM untuk merestui Konser Lady GaGa dengan berbagai dalih seperti wewenang Pemerintah, anti kekeraasan, umat Islam tidak akan terpengaruh atau usulan dengan syarat dan lain sebagainya.
- FPI menyerukan Pemerintah dan DPR RI untuk melarang penyebaran paham-paham SEPILIS (Sekularisme, Pluralisme dan Liberalisme) yang dengan dalih HAM dan KEBEBASAN selalu berupaya merusak akidah, syariat dan akhlak.
- FPI menyerukan segenap komponen bangsa INDONESIA untuk merapatkan barisan dan menyatukan seluruh potensi dalam membela agama, bangsa dan negara dari serangan LIBERAL, kapan saja dan dimana saja.
Demikian pernyataan sikap ini dibuat, agar menjadi bahan pertimbangan Pemerintah dan DPR RI demi kehormatan dan martabat bangsa Indonesia.
Jakarta, 1 Rajab 1433 H / 22 Mei 2012 M
DPP Front Pembela Islam (FPI)
-Habib Muhammad Rizieq Syihab-
Sumber: http://www.tribunnews.com dan FPI
