Event Pemerintah Aceh 2014

Survei LSI: 10 Calon Presiden Indonesia

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) kembali merilis hasil survei nasional terkait tingkat keterpilihan calon presiden (capres) dan partai politik. Ada lima tokoh yang paling banyak mendapat dukungan responden.

Survei pada 2-11 Juni 2012, dengan metode multistage random sampling dari 1.200 responden, dilakukan dengan metode wawancara. Hasil survei menunjukkan :


  1. Megawati Soekarnoputri dengan 18,3 persen dukungan responden,
  2. Prabowo Subianto (18 persen).
  3. Aburizal Bakrie (17,5 persen),
  4. Hatta Rajasa (6,8 persen) dan
  5. Ani Yudhoyono dengan dukungan 6,5 persen responden. 


Namun bila dikerucutkan capres di luar 3 partai besar yakni Golkar, PDIP dan Demokrat, maka :

  1. Prabowo dengan 23,9 persen.
  2. Wiranto dengan 12,9 persen
  3. Hatta Rajasa dengan 8,1 persen
  4. Surya Paloh dengan 5 persen
  5. Mahfud MD dengan 4,5 persen
  6. Dahlan Iskan dengan 4,4 persen dan
  7. Sri Mulyani yang hanya mendapat dukungan 2,1 persen responden.

"Prabowo memimpin poros tengah di luar tiga partai," kata peneliti LSI Adjie Alfaraby di kantor LSI, Jalan Pemuda, Jakarta Timur, Minggu (17/6/2012).

Terka
it dengan elektabilitas partai, Demokrat terus melorot posisisnya ke urutan ketiga dengan 11,3 persen. Sementara Golkar berhasil menjadi jawara dengan 20,9 persen dukungan responden disusul PDIP dengan 14 persen.

"Gerindra, PKS, NasDem, PKB, PAN, PPP, Hanura tidak ada yang mendapat dukungan di atas 5 persen," sebut Adjie.


Megawati
Prabowo Subianto
Aburizal Bakrie
Hatta Rajasa
Ani Yudhoyono
Wiranto
Surya Paloh
Mahfud MD
Dahlan Iskan
Sri Mulyani Indrawati

Editor: Safrizal
Sumber: detik.com  dan foto dari berbagai sumber



Foto Rusuh Antara Islam dan Budha di Myanmar


Aparat keamanan Myanmar masih terus mengadakan patroli di wilayah Rakhine, setelah meletus bentrokan antarsuku dalam beberapa hari terakhir. Sedikitnya 50 orang tewas dalam bentrokan itu.

Polisi dan tentara terus berpatroli dan berjaga-jaga di sejumlah kawasan di Sittwe, Ibu Kota Rakhine, Sabtu (16/6). Sejumlah toko dan pasar masih tutup. Sedangkan sebagian warga khawatir bentrokan dapat meletus kembali.
 
Bentrokan antara Suku Rakhine yang beragama budha dengan Suku Rohingya yang beragama Islam sudah lama dan sering terjadi. Pasalnya warga Rakhine menganggap orang Rohingya adalah pendatang dari Bangladesh. Sementara Rohingya menganggap dirinya sudah lama menetap di kawasan Rakhine. 

Bentrokan terakhir terjadi akibat pemerkosaan dan pembunuhan seorang wanita beragama Budha yang diduga dilakukan oleh tiga orang muslim. Kemudian 10 umat muslim dibunuh oleh sekitar 300 orang, yang diduga sebagai aksi balas dendam. 

Selain korban, bentrokan di Rakhine ini menyebabkan lebih dari 50 orang terluka dan lebih dari dua ribu rumah hancur. | metrotvnews.com


Foto Kerusuhan


Foto by skalanews.com

Image
Budha
Image
Muslim balas bakar rumah milik agama budha


Seorang muslim ditangkap aparat nyanmar

kelompok budha bersiap-siap

Foto by kaskus.co.id
foto by indonesia.faithfreedom.org

Foto by poskotanews.com
Foto by jalanallah.com
mobil polisi digulingkan
foto by indonesia.faithfreedom.org
Image
Kelompok Islambersiap-siap
Image
Rumah terbakar
Image
Nampak kebakaran
Image
Kelompok muslim bersiap-siap
Image
Kenak parang
Sumber: dari berbagai sumber

Gubernur terpilih dilantik 25 Juni 2012

Gubernur dan wakil gubernur Aceh terpilih dalam pilkada 9 April  pasangan Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf, akan dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi pada 25 Juni 2012.

"Pada 25 Juni 2012 telah ditetapkan pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih, dan itu hasil pertemuan saya dengan Mendagri di Jakarta," kata Penjabat Gubernur Aceh Tarmizi A Karim di Banda Aceh, hari ini.

Hal tersebut disampaikan Tarmizi A Karim setelah membuka Kongres Nasional ke-18 Perhimpunan Peneliti Penyakit Tropik dan Infeksi Indonesia (Petri).

"Sesuai harapan pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih oleh Mendagri itu pada jadwal yang telah ditentukan, dan mudah-mudahan tidak ada pergeseran," katanya menegaskan.

Pasangan Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf yang diusung Partai Aceh (partai politik lokal) terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur Aceh setelah memperoleh suara terbanyak (55,78 persen) pada pilkada. Pasangan itu ditetapkan sebagai Kepala Pemerintahan Aceh periode 2012-2017.

Terkait dengan Kongres Nasional Petri, Penjabat Gubernur Aceh dalam sambutannya mengharapkan semua pihak agar terdorong untuk lebih peduli dalam melakukan penelitian dan menangani berbagai penyakit tropik dan infeksi di seluruh Indonesia, khususnya di provinsi ujung paling barat Indonesia itu.

"Bagi kami di Aceh, penyakit tropik dan infeksi termasuk yang harus mendapat perhatian khusus mengingat tingginya prevalensi penyakit tersebut dikalangan masyarakat," katanya menambahkan.

Oleh sebab itu, melalui forum kongres Petri diharapkan para ahli dan dokter bidang penyakit tersebut terus memberikan perhatian serius dalam penanganannya.

Ditambahkan, masalah kualitas kesehatan masyarakat termasuk persoalan rumit yang dihadapi  Pemerintah Aceh dari tahun ketahun. Rendahnya kualitas kesehatan akaan mempengaruhi beberapa faktor, antara lain kualitas hidup kurang baik sebagai dampak konflik masa lalu.

"Kita mengakui tingkat pendidikan rendah, pelayanan dan wawasan kesehatan yang belum membaik di Aceh. Karenanya dalam Undang Undang Nomor 11/2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA) ditekankan agar masalah kesehatan harus mendapatkan perhatian khusus," kata Tarmizi A Karim. 

Tangani Papua, Kebijakan Pemerintah Saling Bertentangan

http://images.hukumonline.com/frontend/lt4fdb3b41829df/lt4fdb638b174c8.jpg
Komnas HAM dan Komnas Perempuan mengutuk berbagai peristiwa penembakan dan kekerasan di Papua yang  sepanjang semester pertama 2012 cenderung meningkat. Kedua lembaga itu akhirnya menuntut kepolisian untuk segera mengusut kasus-kasus tersebut namun tetap memberikan rasa aman kepada warga saat melakukan operasi pencarian pelaku penembakan atau kekerasan.


"Dalam kurun waktu Januari sampai awal Juni 2012, sekurang-kurangnya terdapat 11 korban meninggal dan 12 korban mengalami luka-luka," kata Komisioner Komnas HAM, Ridha Saleh, membacakan pernyataan bersama Komnas HAM dan Komnas Perempuan dalam jumpa pers di  gedung Komnas HAM Jakarta, Jumat (15/6). Peristiwa terakhir yang berhasil dipantau Komnas HAM dan Komnas Perempuan yaitu penembakan terhadap Koordinator Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Mako Tabuni di Jayapura.


Pada kesempatan yang sama, Ketua Komnas HAM, Ifdhal Kasim, mengatakan setiap penindakan yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap para aktivis di Papua jangan serta merta mengatasnamakan melakukan tindakan terhadap kelompok separatis. Aparat keamanan harus membedakan mana yang separatis dan bukan. Dengan digunakannya tindak kekerasan sebagai pendekatan oleh aparat keamanan, maka Ifdhal menilai tindak kekerasan yang ada di Papua tidak dapat dituntaskan, yang terjadi malah sebaliknya.


Pemerintah, Ifdhal melanjutkan, sebelumnya telah mengumumkan kebijakan untuk membangun Papua dengan konsep
prosperity lewat Unit Percepatan Pembangunan untuk Papua dan Papua Barat (UP4B). Konsep itu dinilai sebagai langkah baik karena mengedepankan mekanisme dialogis dan bermartabat. Tapi di sisi lain Ifdhal melihat kebijakan itu kontradiktif dengan kebijakan lainnya. Yaitu menggunakan pendekatan keamanan dalam menyelesaikan persoalan di Papua.

"Melihat masalah Papua harus berbeda, jangan seperti masa Orde Baru," kata Ifdhal.


Senada, perwakilan dari Komnas Perempuan, Sylvana Maria Apituley, mengatakan pemerintah harus menjalankan komitmennya atas kebijakan untuk membangun Papua dengan pendekatan yang memprioritaskan kesejahteraan. Namun,  serangkaian tindak kekerasan yang terjadi belakangan ini, menurut Sylvana, telah menodai komitmen tersebut.


Sylvana mengingatkan, dalam
sidang tinjauan periodik (UPR) PBB di Jenewa, Swiss yang berlangsung beberapa waktu lalu sejumlah negara mempertanyakan Indonesia terkait ketidakjelasan penyelesaian permasalahan di Papua. Salah satu rekomendasi dalam UPR, pemerintah diimbau untuk menuntaskan berbagai persoalan di Papua lewat penegakan hukum, HAM dan demokrasi.

Penyelesaian persoalan itu, Sylvana melanjutkan, harus turut memandang penting pemulihan terhadap korban tindak kekerasan dan pelanggaran HAM. Pemulihan itu harus dilakukan kepada korban yang secara langsung atau tidak terkena dampak dari tindak kekerasan yang terjadi. Selain tindak kekerasan, bentuk pelanggaran HAM lainnya yang dialami masyarakat Papua dari hasil pantauan Sylvana adalah pelecehan seksual serta konflik atas sumber daya alam.


Anggota Komnas Perempuan lainnya, Saur Tumiur Situmorang, menambahkan, kaum perempuan di Papua terkena dampak tindak kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Dia memantau terdapat kaum perempuan yang terpaksa mengungsi, mencari tempat aman untuk berlindung. Saur mendesak agar pemerintah memenuhi HAM masyarakat Papua yang selama ini terpinggirkan. "Memenuhi hak atas kebenaran dan keadilan,” ujarnya.


Terpisah, menanggapi permasalahan di Papua, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi, mengatakan akan segera turun ke lokasi secara langsung bersama Kapolri dan sejumlah pejabat pemerintahan lainnya. Mengacu amanat Presiden, Gamawan menyebut akan menindak pelaku kriminal secara hukum. Begitu pula pelanggaran dan penyelewengan yang dilakukan oleh aparat.

“Itu juga diproses,” kata dia kepada wartawan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Jumat (15/6).


Sementara peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang fokus mengamati Papua, Muridan Satrio Widjojo, mengatakan persoalan di Papua memiliki kompleksitas yang cukup tinggi. Yaitu terkait masalah sosial dan politik. Seperti kemiskinan yang selama ini mendera masyarakat di Papua, menjadi salah satu pemicu tingginya tingkat kekerasan.


Sehingga menimbulkan persoalan politik, misalnya adanya keinginan sebagian kelompok untuk memisahkan Papua dari Indonesia. Namun penyelesaian berbagai masalah terkait sosial dan politik harus dilakukan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang.


Terkait penyelesaian masalah untuk jangka pendek, Muridan melihat pentingnya penguatan aparat kepolisian di Papua dengan cara penegakan hukum. Baginya lembaga kepolisian mampu menyelesaikan permasalahan terkait tindak kekerasan dan pelanggaran HAM yang ada di Papua dengan penegakan hukum. Namun langkah itu menurut Muridan dapat ditempuh jika aparat kepolisian mampu bertindak tegas terhadap siapa saja yang melakukan pelanggaran serta mendapat dukungan politik dari pemerintah pusat.


Namun Muridan menekankan secara tegas, penguatan yang dimaksud kepada kepolisian bukan penambahan jumlah personil aparat di Papua. “Bukan penambahan pasukan tapi memperkuat secara politik supaya tidak ragu, siapapun yang menjadi pelaku ditindak dan diberi hukuman,” kata Muridan kepada
hukumonline ketika dihubungi lewat telepon, Jumat (15/6).

Menulis Opini itu (Tak) Mudah

Oleh : James P. Pardede. 
Sebelum berkecimpung di dunia jurnalistik, sejak duduk di bangku  kuliah penulis sudah aktif menulis di berbagai media. Tulisan-tulisan yang dihasilkan ada beberapa jenis, mulai dari puisi, cerpen, feature, catatan perjalanan, artikel remaja dan sesekali menulis opini. Keseriusan dalam menulis ini menjadi pintu gerbang saya masuk ke dunia jurnalistik, yang dalam penulisan berita dan artikel harus tetap berpedoman pada rambu-rambunya : 5 W + 1 H (What, Where, Who, Why, When + How).

Kalau belakangan ini ada banyak berita-berita yang memunculkan informasi tentang sesuatu hal tapi tidak berpedoman pada kode etik jurnalistik dan rumus 5 W + 1 H tadi, berarti berita tersebut adalah opini dari wartawannya sendiri atau hanya dilaporkan berdasarkan pandangan mata saja tanpa mau menggali sesuatu yang tersirat dibalik kejadian itu.

Opini wartawan dalam laporan jurnalistik sangat diharamkan. Sebagai contoh, ketika wartawan melaporkan sebuah berita korupsi atau penyelewengan dana, berita tentang sidang dan perkara lainnya, opini dari wartawan tentang kasus-kasus seperti ini sangat diharamkan. Karena, ketika si wartawan larut dengan opininya, maka berita yang dilaporkan akan timpang dan tidak berimbang. Ketika wartawan menuangkan opininya, ada kemungkinan tulisan yang dihasilkan akan memberatkan seseorang atau justru meringankan seseorang.

Itu sebabnya, beberapa surat kabar menyediakan kolom opini bagi masyarakat juga bagi wartawannya. Di kolom inilah kita bisa ikut bergabung menyampaikan pendapat kita. Seorang wartawan juga bisa menulis opininya di halaman ini. Hanya saja, tulisan opini seorang wartawan sering menyelipkan percakapan yang akhirnya melahirkan sebuah tulisan semi feature atau semi opini.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, opini itu adalah: pendapat, pikiran, gagasan, ide atau pendirian. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama dalam mengeluarkan pendapat, ide dan gagasannya. Hanya saja harus mengikuti kaidah dan hukum yang berlaku. Opini bukan berarti kita dengan seenaknya mengkritisi seseorang atau kebijakan tertentu tanpa bukti dan fakta yang akurat.

Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mengeluarkan opini kita. Baik di tempat kerja, di sekolah, di kampus atau dimana saja. Ketika seseorang menanyakan apa kesan Anda terhadap pemerintahan SBY - Pasti setiap orang dari kita memiliki opini yang berbeda-beda. Ketika opini itu dikembangkan, kita perlu banyak fakta dan data-data pendukung untuk menjadikan opini itu makin bagus dan ketika dibaca oleh orang lain akan memberikan pencerahan dan pemahaman yang lebih luas.

Opini setiap orang tentang pemerintahan SBY akan melebar ke banyak hal. Ada yang mengupasnya dari sisi kejelekannya, kebaikannya, menteri-menterinya dan lain sebagainya. Menuliskan opini yang bagus dan dipertimbangkan pemuatannya tidak mudah. Banyak penulis pemula yang memiliki keberanian mengirimkan karya tulis opininya terkendala pada kaidah-kaidah penulisan dan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Memang, adakalanya pengasuh halaman memuat tulisan yang unik dan sesekali melanggar aturan penulisan yang berlaku sepanjang tulisan yang dianggap layak muat dan memiliki manfaat bagi pembacanya. Tulisan-tulisan yang sampai ke meja redaksi biasanya tidak langsung dimuat begitu saja. Ada banyak pertimbangan yang diberikan terhadap tulisan-tulisan yang masuk. Mulai dari tema yang diangkat, apakah masih aktual, penggunaan bahasanya dan pola penulisannya apakah mengalir seperti air atau lompat-lompat.

Ada baiknya artikel atau opini yang ditulis berkaitan dengan masalah aktual yang sedang diperbincangkan masyarakat, tidak bersifat menghasut, mengadu domba, memfitnah, membela pihak tertentu tanpa ada perimbangan tulisan dan isinya bernada emosi secara berlebihan.

Isi tulisan sebaiknya lebih berupa suatu solusi terhadap berbagai persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat dan tidak terkesan menggurui atau memaksa masyarakat agar melakukan apa yang ditulis. Dalam menulis opini pun, kita harus lebih dulu mengikuti ritme atau ciri khas dari surat kabar yang akan kita tuju. Jangan sampai tulisan yang kita kirim salah alamat.

Fakta dan Data
Ada beberapa hal perlu diperhatikan dalam menulis opini. Pertama, tulislah sebuah opini berdasarkan fakta yang ada di hadapan kita. Pilih fakta yang menarik banyak kalangan. Atau fakta yang terbaru. Karena sifat koran atau majalah yang mengejar kebaruan, maka jangan menulis fakta lama yang sudah tak banyak dibicarakan lagi. Biasanya, penulis yang sudah bisa membaca jaman akan tahu topik-topik apa yang menarik untuk dibahas.

Kedua, menulis opini berarti menuliskan ide dan gagasan kita terhadap sebuah fakta atau masalah, kita tak harus sepaham dengan orang lain atau menyetujui apa yang dikatakan orang tersebut. Kita bisa berbeda dengan orang lain. Lebih baik lagi bila opini kita terhadap sebuah fakta berdasarkan sudut pandang yang belum disampaikan oleh orang atau penulis lain. Sebuah fakta tentu multi sudut pandang. Misalnya saja, di hadapan kita ada fakta terjadinya bencana alam. Fakta ini bisa dilihat dari sudut pandang pemerintah, anggota DPR, masyarakat biasa dan yang lebih spesifik lagi.

Ketiga, tulislah latar belakang sebuah fakta. Walaupun tulisan opini, untuk lebih menajamkan sebuah tulisan, sebaiknya sertakan latar belakang fakta dengan selengkap mungkin. Jangan sampai kita menulis tanpa memberi latar belakang fakta. Karena tulisan seperti itu akan kurang menarik. Fakta dalam hal ini akan lebih kuat jika disertai data-data konkrit yang bisa menguatkan tulisan opini kita.

Keempat, jangan ragu dalam menyampaikan argumen dan gagasan kita. Karena, sebuah opini akan lebih dinikmati pembaca jika disertai argumen yang kuat. Argumen dapat disertai dengan data statistik berkaitan dengan fakta yang ditulis atau kutipan pendapat ahli tentang hal yang sama. Data statistik akan sangat membantu dalam menyajikan sebuah opini atau memperkuat opini yang kita sajikan. Pendapat ahli juga akan memperkukuh opini kita. Data dan pendapat ahli yang disajikan bersamaan akan menjadikan opini kita bukan opini sembarangan, tapi perlu dipertimbangkan.

Langkah kelima adalah, jangan lupa memberikan solusi atau jalan keluar sebuah permasalahan yang kita bahas secara panjang lebar. Jika kita beropini sebaiknya sajikan jalan keluar terhadap fakta yang kita kupas. Jalan keluar bisa lebih dari satu. Bisa disertai dengan penjelasan akan keefektifan setiap jalan keluar yang kita tawarkan. Pokoknya, jangan menulis opini kalau didalam tulisan opini itu tidak ada solusi yang kita tawarkan.

Dari paparan ini dapat disimpulkan, menulis opini itu mudah sekaligus tidak mudah. Mudah ketika kita bisa menuliskan apa yang ada dalam pemikiran kita. Menulis opini itu tidak mudah ketika rambu-rambu yang diterapkan terhadap tulisan kita harus memenuhi aturan yang berlaku, mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Sebelum menulis opini, kita juga harus terlebih dahulu membaca tulisan-tulisan atau opini yang dimuat di media atau surat kabar yang akan kita tuju. Pastikan tulisan atau opini yang kita kirim tidak salah tempat dan salah alamat. Selamat menulis opini. ***

Penulis adalah jurnalis tinggal di Medan.



Pengumuman Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) Unimal 2012

Sesuai dengan pilar ke tiga Pola Pengembangan Kemahasiswaan (POLBANGMAWA) Universitas Malikussaleh, yang bertujuan mendekatkan mahasiswa pada dunia kerja serta dalam rangka menumbuhkembangkan jiwa dan meningkatkan aktivitas Kewirausahaan, Direktorat Pendidikan Tinggi (Dikti) bekerjasama dengan Universitas Malikussaleh meluncurkan PROGRAM MAHASISWA WIRAUSAHA 2012 untuk menjembatani mahasiswa memasuki dunia bisnis riil melalui fasilitas “start up business”.
Persyaratan Peserta :
  1. Mahasiswa aktif S1 yang telah menyelesaikan kuliah 4 semester atau minimal telah menempuh 80 SKS dan mahasiswa program diploma 3 yang telah menyelesaikan kuliah 3 semester atau minimal telah menempuh 60 SKS. (dibuktikan dengan menyerahkan foto copy Transkrip Nilai).
  2. Mempunyai minat, bakat dan atau pengalaman berwirausaha.
  3. Belum pernah memperoleh bantuan modal PMW yang didanai Direktorat Kelembagaan Ditjen Dikti baik individu maupun kelompok. Baik selaku ketua maupun anggota kelompok. 
  4. Untuk proposal kelompok, anggota kelompok 3-5 orang, dapat dari satu program studi atau satu fakultas atau lintas fakultas. 
  5. Total dana yang dikucurkan pada PMW tahun 2012 adalah Rp. 208.000.000,- (Dua Ratus Delapan Juta Rupiah). Untuk usaha yang bersifat individu akan mendapat bantuan modal kerja masimum 8 juta/orang, sedangkan untuk kelompok sesuai jumlah anggota kelompok maksimum 40 juta/kelompok, Disesuaikan dengan kebutuhan/jenis usaha serta lokasi usaha. 
  6. Denah lokasi usaha harus digambarkan pada proposal usaha,lokasi usaha tidak boleh diubah bila dilakukan perubahan lokasi pada saat monev secara otomatis proposal tersebut dinyatakan Tidak Lulus.    
  7. Jenis Usaha yang inovatif dan terbaru akan menjadi prioritas pada PMW 2012
  8. Sanggup mengikuti seluruh agenda kegiatan yang diselenggarakan.
  9. Menandatangani kontak kerja dan menyepakati klausul-klausul di dalamnya, termasuk kesediaan menabungkan dana hasil usaha, untuk digulirkan pada mahasiswa yang lain oleh pengelola agar keberlanjutan program terlaksana.Seorang mahasiswa hanya dibenarkan masuk dalam satu kelompok pengusul yang disetujui untuk didanai.  
  10. Mengingat kompetisi untuk memenangkan dana PMW tahun 2012 ini sangat ketat maka seleksi sangat ditentukan oleh kualitas proposal rencana bisnis yang diajukan dan kemampuan mempresentasikan rencana usaha serta kemungkinan untuk dilaksanakan sesuai batasan dana yang disediakan. 
  11. Menyusun Proposal sesuai dengan Panduan PMW 2012 dan Usulan yang dinyatakan didanai akan diumumkan melalui papan pengumuman dan website Unimal http://www.unimal.ac.id


Agenda Program :
  1. Sosialisasi Program
  2. Penyerahan Proposal Usulan
  3. Seleksi Proposal
  4. Pengumuman Proposal yang Diterima
  5. Workshop
  6. Diklat Kewirausahaan
  7. Penyerahan Bisnis Plan
  8. Magang Kewirausahaan
  9. Pencairan Modal Usaha Tahap I
  10. Pelaksanaan Usaha dan Pendampingan
  11. Monitoring dan Evaluasi
  12. Pelaporan.
Sekretariat Pelaksana :
Program Mahasiswa Wirausaha Universitas Malikussaleh
Bagian Kemahasiswaan Universitas Malikussaleh, Kampus Utama Reuleut
Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara
Telp. (0645) 41373 – Fax. (0645) 41038 – 44450

Mengapa Irwandi Kalah ?

Oleh Bisma Yadhi Putra

Bisma Yadhi Putra

SIAPA sangka, dengan mesin politik yang cukup besar, yang didukung tidak hanya oleh sebagian tokoh eks kombatan GAM ternama, tetapi juga oleh aneka elemen seperti mahasiswa sampai ibu-ibu rumah tangga, serta dengan modal individu sebagai sosok yang sudah “banyak makan garam” dalam politik atau pemerintahan, ternyata tidak membuat Irwandi Yusuf berhasil duduk kembali di kursi Gubernur Aceh untuk kedua kalinya?

Hasil rekapitulasi suara yang diumumkan Komisi Indpenden Pemilihan (KIP) menyimpulkan bahwa pasangan Irwandi-Muhyan berada di posisi runner-up dengan perolehan suara sebesar 29,18 persen, kalah telak dari perolehan suara rival bebuyutannya, Zaini-Muzakkir. Kekalahan Irwandi-Muhyan bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Tetapi yang mengejutkan adalah persentase suara yang selisihnya cukup besar dari Zaini-Muzakif, yang berhasil meraup suara sebesar 55,78 persen. Prediksi banyak pihak bahwa perolehan suara antara pasangan Zaini-Muzakir dan Irwandi-Muhyan akan berimbang akhirnya terbukti salah.

Melihat hasil quick count sementara saja, yang diumumkan oleh aneka lembaga survey di beberapa media massa beberapa saat sehabis proses pemungutan suara, kita sudah bisa menyimpulkan bahwa rasanya sangat sulit bagi pasangan Irwandi-Muhyan untuk mengejar ketertinggalan perolehan suara mereka dari rival terberatnya, Zaini-Muzakir. Dan hasil perolehan suara yang diumumkan KIP dalam sidang pleno pun membuktikannya. Para pengamat, analis politik, akademisi, bahkan tukang somay sekalipun, tentu akan bertanya-tanya: Mengapa Irwandi-Muhyan kalah? Mengapa perolehan suara Irwandi-Muhyan terpaut jauh dari perolehan suara Zaini-Muzakir sebagai lawan terberat?

Setidaknya ada beberapa penyebab yang membuat perolehan suara Irwandi-Muhyan tersungkur jauh di bawah perolehan suara Zaini-Muzakir. Pertama, Muhyan Yunan, sebagai pasangan Irwandi, belum cukup populer di kalangan masyarakat luas. Padahal, peran calon Wakil Gubernur dalam memengaruhi pemilih dalam jumlah yang besar tidak bisa diabaikan. Karena Muhyan belum begitu tenar, apalagi jika dibandingkan dengan Muzakir Manaf selaku pasangan dari Zaini Abdullah, popularitasnya tertinggal jauh.

Untuk bisa mendulang suara dalam jumlah besar, seharusnya Irwandi menggandeng tokoh yang namanya sudah populer tidak hanya di kalangan birokrat atau masyarakat menengah ke atas semata, melainkan juga yang namanya sudah populer di telinga masyarakat menengah ke bawah sekalipun, misalnya seperti Sofyan Dawood. Seandainya saja Sofyan Dawood yang digandeng, yang kini berada di kubu Irwandi, tentu akan lain ceritanya.

Padahal, sebagaimana diketahui, rival terberat Irwandi-Muhyan adalah kolaborasi pasangan yang nama keduanya sudah sangat populer di masyarakat luas. Zaini bukanlah orang yang tidak dikenal publik luas, begitu pula dengan Muzakir Manaf. Masing-masing dari keduanya punya kekuatan yang besar. Bahkan jika posisi pasangan ini dibalik, Muzakir Manaf yang menjadi calon Gubernur sementara Zaini Abdullah yang menjadi calon Wakilnya, kekuatan politiknya tetap kuat.

Kedua, masyarakat luas sudah “diracuni” dengan sentimen politik bahwa calon independen, atau kontestan yang maju melalui jalur persorangan, adalah pihak yang tidak menghargai MoU Helsinki. Calon independen diasumsikan sebagai “pengkhianat” dan “najis” untuk dipilih. Propaganda politik seperti ini tentu sangat mudah memengaruhi masyarakat luas yang umumnya masih mudah terpancing provokasi dari pihak-pihak tertentu. Celakanya, ternyata sentimen terhadap calon independen tidak begitu sinis di mata publik terhadap kontestan yang maju melalui jalur perseorangan lainnya, tetapi lebih dituju kepada personal Irwandi Yusuf.

Karena propaganda politik yang tidak sehat seperti ini, masyarakat yang terpengaruhi akhirnya melihat adanya calon independen dalam Pilkada bukanlah sebuah kemajuan demokrasi, melainkan “cacat” besar dalam politik. Padahal jika mau menilai secara objektif dan rasional, banyak visi dan misi atau program kerja dari kontestan-kontestan yang maju melalui jalur independen tidak kalah bagus dan berkualitas dengan kontestan yang diusung partai politik.

Bagi pemilih yang cerdas dan rasional, tentu mereka tidak akan terpengaruh dengan provokasi untuk menumbuhkan sentimen negatif terhadap calon independen. Sayangnya, jumlah pemilih cerdas di Aceh masih sangat minim. Kebanyakan pemilih lebih mengedepankan ketokohan seorang kontestan atau sentimen-sentimen politik dalam menentukan pilihannya.

Ketiga, kurang kuatnya konsolidasi mesin politik yang dijalankan Irwandi-Muhyan. Walaupun punya mesin politik yang besar, tetapi Irwandi kurang mengoptimalkan upaya untuk menambah kekuatan mesin politiknya. Karena rival terberatnya adalah kontestan yang diusung partai politik, seharusnya Irwandi membangun pula sebuah kekuatan melalui partai politik. Jauh-jauh hari sebelum Pilkada, memang sempat berhembus kabar bahwa Irwandi beserta pihak-pihak yang berada di belakangnya akan mendeklarasikan sebuah partai politik lokal baru sebelum Pilkada dilangsungkan.

Namun sampai hari pemungutan suara Pilkada partai politik itu belum juga dideklrasikan. Seandainya Irwandi mendirikan partai politik tersebut sebelum Pilkada, mesin politiknya akan lebih mantap dan kuat. Konsolidasi di daerah-daerah akan lebih mudah dibangun. Segenap pendukung Irwandi dirangkul ke dalam sebuah wadah agar tidak “lari” ke kontestan lain. Walaupun para pendukungnya diintimidasi, tetapi mereka tidak akan mudah goyah karena sudah terikat dengan lebih erat di dalam partai politik tersebut.

Selanjutnya, walaupun Irwandi tetap tercatat sebagai kontestan yang maju melalui jalur persorangan, dengan adanya partai politik tersebut, ia akan membuat peta persaingan mejadi imbang. Yang muncul kemudian adalah partai politik versus partai politik. Namun dapat dipahami mengapa partai politik itu tidak bisa dideklarasikan sebelum Pilkada. Mungkin saja karena semua pendukungnya, termasuk Irwandi sendiri, sedang sibuk dan fokus ke masalah Pilkada terlebih dahulu.

Tetapi jika seandainya Irwandi mendirikan partai politik itu sebelum Pilkada, tentu akan lain ceritanya. Mesin politiknya akan lebih kuat. Walaupun kalah, tentu perolehan suaranya tidak terpaut jauh dari pasangan Zaini-Muzakir.
Kekalahan Irwandi-Muhyan memang mengejutkan pihak yang memprediksi pasangan ini akan menang. Akan tetapi, yang lebih dikejutkan adalah pihak yang memprediksi bahwa Irwandi-Muhyan akan menang atau kalah tipis dari pasangan Zaini-Muzakir.

Menurut analisis atau prediksi pihak yang disebut terakhir, Irwandi-Muhyan dan Zaini-Muzakir punya kekuatan atau mesin yang kuat, jadi perolehan suaranya pasti tidak akan jauh berbeda. Namun fakta membuktikan sebaliknya. Kini Irwandi Yusuf tidak akan duduk lagi di kursi Gubernur Aceh, untuk periode 2012-2017.

*Bisma Yadhi Putra adalah Mahasiswa Ilmu Politik Unimal