![Calon Mahasiswa yang telah mendaftarkan diri di Universitas Malikussaleh [Unimal], mengikuti Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus [OSPEK] yang di laksanakan di kampus induk Unimal Reuleut Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara. Selasa [6/9/2011]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgW1RDuS47ce5YG1zeoA2_Hw6MxdIuJM0-KUxMM5xFb_wSdFHIjRd3Na9KY2sYwbmWA9NckRcryJrhoes4Y7T5Ytt6HLMD2lFNlnlAa6G1IbLWnKFxVezJFft111ygPkDtzWPL9MV81iuw/s640/Ospek+Tahun+Akademik+2011-2012.jpg "OSPEK TAHUN AKADEMIK 2011-2012")
[Bupati Terpilih Bireun] Memiliki 25 Kebijakan Membangun Bireuen
 |
| Pasangan Harus Muda [Foto: wartaaceh.com] |
Sebagaimana dirilis media online the globe journal bahwa ada 25 kebijakan pasangan tersebut yang diambil dari buku visi dan misi mereka.
Misi pertama pasangan ini adalah :
mewujudkan pemerintahan yang Islami, berbudaya, bersih, dan berwibawa (good governance).
Dalam misi ini ditetapkan lima langkah kebijakan yaitu:
- Membangun dan mengimplementasikan nilai-nilai Islami dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- Membangun transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- Menempatkan aparatur sesuai keahliannya.
- Meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur.
- Meningkatkan kedisplinan aparatur dalam penyelengaraan pemerintahan.
Misi kedua :
Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas.
Dalam misi ini ada tujuh (7) kebijakan.
- Menetapkan zona pendidikan kota santri di wilayah barat (Samalanga) dan kota pelajar di wilayah timur (Matangglumpangdua) melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.
- Menyusun dan mengimplementasikan kurikulum Islami di semua jenjang pendidikan.
- Menguatkan fungsi MPD dan kelembagaan lainnya dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.
- Memperluas akses pelayanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau , baik formal maupun informal.
- Membangun kemandirian lembaga dayah dalam rangka meningkatkan peran dayah dalam pembangunan daerah. Ke enam: meningkatkan pemerataan tenaga pendidik berkualitas di semua jenjang pendidikan. Dan ke tujuh: Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik di semua jenjang endidikan.
Misi ketiga :
Bidang pengembangan ekonomi, Harus Muda yaitu:
- Membangun infrastruktur ekonomi yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, terutama irigasi, jalan produksi, dan jalan usaha tani.
- Pengembangkan sektor ekonomi unggulan terutama sektor pertanian, perkebunan, peternakan, industri, perdagangan, dan pariwisata dalam rangka perluasan kesempatan kerja. Selanjutnya membangun iklim usaha dan investasi yang kompetitif. Peningkatan promosi potensi unggulan. Pemanfaatan lahan terlantar yang melibatkan peran serta masyarakat serta meningkatkan pemberdayaaan ekonomi masyarakat pesisir meliputi pengadaan alat tangkap, penguatan kelembagaan nelayan, normalisasi kuala, dan pengembangan budidaya perikanan darat dan laut.
- Bidang pelayanan kesehatan, pasangan ini mengusung empat (4) kebijakan yaitu membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan yang moderen dan berkualitas. Meningkatkan kompetensi sumberdaya kesehatan dan para medis. Memperluas dan menjamin akses pelayanan kesehatan yang berkualitas serta membangun kesadaran masyarakat dalam berprilaku yang sehat.
Misi keempat:
Memelihara persatuan dan perdamaian berdasarkan UUPA. Ada tiga kebijakan yang dibuat yaitu :
- Menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan dan perdamaian.
- Menjalin kerjasama yang sinergis lintas sektor dalam menjaga keamanan dan keutuhan perdamaian berdasarkan UUPA.
- Memupuk dan memperkuat interaksi sosial kemasyarakatan sesuai budaya dan adapt istiadat.
Kebijakan tersebut ditanda tangani langsung oleh keduanya pada tanggal 15 Maret 2012 di Bireuen dan kemudian direkap dalam visi, misi dan program kerja Bupati dan wakil Bupati Bireuen tahun 2012-2017.
Sementara sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam tahapan Pilkada Bireuen, pengambilan sumpah dan pelantikan pasangan yang dikenal dengan “Harus Muda” ini akan dilangsungkan pada 25 Juli 2012.
 |
| DPW PA Bireun Deklarasi Pasangan Harus Muda [Foto analisadaily.com] |
Editor: Safrizal
Sumber: theglobejournal.com
[Bupati Terpilih Aceh Utara di Lantik], Jangan Sampai Rakyat di Lantak
 |
| H. Muhammad Thaib [kanan] |
Kedua Pasangan tersebut maju melalui melalui Partai Politik lokal [Partai Aceh] memperoleh dukungan sebayak 174.503 suara (64.18 Persen). Sementara pasang lain seperti Fajri M Kasim/Muchtar A. Al Khutby memperoleh 14.75 suara (5,43 persen). Husnan Harun/T. Muttaqin memperoleh 12.807 suara (4.71 persen), Umar HN/Bakhtiar memperoleh 12,807 suara (0.94 Persen).
Selanjutnya Ilyas A, Hamid/Abd Mahmudi S,Ag memperoleh 8.632 suara (3.17 persen), Marzuki Abdullah/Nuraini Maida 18184 suara (6.69) persen, Martunis Hamzah/ Mustafa Arba memperoleh 2.541 suara (0,93 persen).
Sedangkan Misbahul Munir/Mansur 7863 suara (2.89 persen), Prof. A. Hadi Arifin/Ridwan Lidan, memperoleh 9457 suara (3,48 persen) dan H. Sulaiman Ibrahim/T Syarifuddin yang diusung 19 partai politik memperoleh 20.693 suara (7,61 persen).
Dimana jumlah suara tersebut semua berasal dari 377.780 DPT, sedangkan yang memberikan hak suara sah 271.899 orang,
Seperti di beritakan harian media online Warta Aceh pada 15 April 2012 bahwa Ketua KIP Aceh Utara Muhammad SE, Ak mengatakan, jumlah semua DPT dari 27 kecamatan 377.780 orang.
“Yang memberikan hak pilih untuk Bupati/Wakil bupati dan Cagub/Cawagub, 288.979 orang, terdiri dari 1.112 TPS yang ada di kecamatan di Aceh Utara. Sedangkan yang tidak mengunakan hak pilih 89.031 orang. Dengan demikian kita sudah ada calon sah yakni calon pasangan bupati/wakil Aceh Utara H. Muhammad Thaib/Muhammad Jamil dalam rapat pleno tadi,” sebut Muhammad.
Jadi, mulai hari ini [setelah pelantikan] H. Muhammad Thaib dan wakilnya Drs. Muhammad Jamil M.kes sah menjadi bupati dan wakil bupati kabupaten Aceh Utara untuk masa bakti lima tahun kedepan [2012-2017].
Oleh karena itu kita harapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama pertumbuhan ekonomi, pendidikan, melanjutkan pembangunan, menyediakan lapangan pekerjaan untuk rakyat sebagai wujud mengentaskan kemiskinan dan pengangguran, meningkatkan pelayanan kesehatan yang baik, dan kita harapkan dapat berkerjasama dengan semua pihak baik mahasiswa, ulama, pemuda, serta tak terkecuali dengan tacholder di lingkungan Kabupaten Aceh Utara khususnya dalam mensejahterakan masyarakat.
Jangan samapai H. Muhammad Thaib dan wakilnya Drs. Muhammad Jamil M.kes setelah di lantik kemudian melantak rakyat, seperti yang terjadi sebelumnya terhadap rakyat Aceh Utara, khususnya kasus bobolnya kas Kabupaten Aceh Utara sebesar Rp. 220 Milyar yang disimpan di Bank Mandiri Jelembar Jawa Barat, yang terdakwa mantan Bupati Aceh Utara Ilyas A Hamid dan Wakilnya Syarifuddin SE.
Sekedar diketahui bahwa Ilyas A Hamid dan Syarifuddin SE merupakan pasangan yang memenangi pilkada Aceh Utara pada tahun 2006 yang didukung masyarakat dan mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Pernyataan Safrizal [Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Malikussaleh- HIMIPOL UNIMAL]
Kapolda : Jangan Ada Lagi "Pajak Nanggroe"
Kepala Kepolisian Daerah Aceh Irjen Pol Iskandar Hasan berharap, pemerintahan Zaini Abdullah-Muzakir Manaf (Zikir) bisa mengedepankan azas transparansi dalam menjalankan setiap program pembangunan.“Kalau pembangunan transparan, kita harapkan pajak nanggroe (kutipan liar, red) tidak ada lagi. Jadi, pajaknya bisa masuk ke kas negara atau Baitul Mal,” kata Iskandar Hasan, seperti diberitakan Rakyat Aceh (Grup JPNN).
Hal itu, menurut Kapolda Aceh sangat perlu dilakukan guna membangun Aceh yang lebih baik dan dapat mensejahterakan masyarakat Aceh. “Untuk itu, kami para pimpinan daerah mengharapkan semua pihak yang ada di Aceh mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam membangun Aceh,” ujarnya.
Gandeng Wartawan
Kapolda juga berharap kepada kalangan media (wartawan) di Aceh, bisa mendukung pemerintah dalam membangun Aceh yang lebih baik. Seperti halnya harapan kepala Pemerintahan Aceh yang baru. “Alangkah baiknya rekan-rekan media mengedepankan berita-berita yang bersifat membangun,” ujarnya.
Sebagai jembatan penghubung, Kapolda berharap, agar media bisa menginformasikan setiap kegiatan pemerintah serta pemberitaan mengenai harapan masyarakat terhadap pemerintah. Karena dengan begitu, pemerintah bisa mengetahui apa kebutuhan masyarakat, begitu juga sebaliknya, masyarakat mengetahui apa yang dilakukan pemerintah.
Sementara itu, Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang akrab disapa Mualem mengatakan, kedepan dirinya merencanakan untuk mengatur pembangunan di Aceh yang terbengkalai dan belum sempurna.
“Banyak daerah-daerah tertinggal di Aceh yang perlu diperhatikan. Pemerintah dan wartawan adalah alat untuk membangun Aceh kedepan, serta memakmurkan Aceh. Jika ada hal-hal yang kurang sesuai maka dapat dikonfirmasikan saja. Untuk itu, mari sama-sama memajukan Aceh,” kata Muzakir Manaf.
Menurut Mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka ini, banyak potensi kekayaan Aceh yang belum digarap dengan baik, seperti sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Untuk itu, dirinya mengajak semua pihak untuk bersama-sama saling bahu-membahu untuk membangun dan memajukan Aceh.
Sementara itu dari kalangan legislatif, Wakil Ketua DPRA Sulaiman Abda mengatakan media adalah alat kontor pembangunan. “Kemana mau dibawa pembangunan Aceh ini adalah tergantung dari pemberitaan media,” ujarnya.
Sulaiman Abda berharap, media dapat mengisi pemberitaan dengan aspek-aspek pembangunan, dimana jalan-jalan yang rusak atau daerah-daerah yang tertinggal daapat diinformasikan melalui media.
“Kedepan kita harus mensejahterakan masyarakat di desa. Kalau masyarakat di desa sejahtera, maka di kabupaten pasti sejahtera. Jika di kabupaten sejahtera, maka di provinsi Aceh pasti akan sejahtera,” kata politisi Partai golkar ini |jnpp.com
Syri'at Islam di Aceh Tidak Menghambat Turis Untuk Berwisata
 |
| Turis naik becak | foto by aceh.tribunnews.com | |
Pemerintah Provinsi Aceh menargetkan dapat menarik 1,3 juta turis mancanegara dan domestik untuk berkunjung ke provinsi paling ujung pulau sumatra ini pada 2013.
Di sisi lain, wisatawan, baik dari dalam negeri, maupun turis asing, diharapkan tidak mengkhawatirkan syariat Islam yang menjadi salah satu aturan yang dijalankan di Serambi Mekah pada saat ini untuk berkunjung.
Di sisi lain, wisatawan, baik dari dalam negeri, maupun turis asing, diharapkan tidak mengkhawatirkan syariat Islam yang menjadi salah satu aturan yang dijalankan di Serambi Mekah pada saat ini untuk berkunjung.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Aceh Rasyidah M. Dallah mengatakan untuk mencapai target itu, pihaknya berencana meluncurkan program Tahun Kunjungan Wisata 2013 (Visit Aceh Year 2013) pada November tahun ini.
“Peluncuran akan dilakukan di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta. Arus kunjungan wisatawan pada 2013 kami targetkan ada peningkatan menjadi 1,3 juta orang,” jelas Rasyidah pada Dinner Gathering di Hermes Palace Hotel Banda Aceh, Selasa (4/7) malam.
Angka ini, ujarnya, naik dari target pada 2012 yang ditetapkan sebanyak 1,1 juta orang. Rasyidah mengatakan dirinya meyakini target ini akan tercapai jika mengacu kepada pertumbuhan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Aceh selama 2 tahun terakhir.
Dia menyebutkan pada 2008, jumlah turis dari luar negeri ke Aceh mencapai 17.282 orang, sedangkan wisatawan dalam negeri mencapai 710.890 orang. Pada 2011, naik menjadi 28.053 wisatawan asing dan 959.545 wisatawan domestik.
Dengan begitu, paparnya, sejak 2008 hingga tahun lalu, jumlah pengunjung wisata ke Aceh melonjak 27%. Peningkatan ini, cukup positif mengingat Aceh selama ini lebih dikenal sebagai daerah konflik dan sedang melakukan proses pemulihan akibat bencana tsunami.
Lebih jauh, dia menyebutkan dalam Visit Aceh Year 2013, pihaknya juga akan terus meningkatkan fasilitas penunjang wisata. Ada 808 obyek wisata yang layak dikunjungi di provinsi ini, mulai dari wisata pantai, situs sejarah, situs tsunami, hingga wisata agama.
“Namun, selama ini belum tertata dengan baik, ke depan ini harus dikelola secara professional,” tambahnya.
Syariat Islam
Pada kesempatan yang sama, Rasyidah mengajak wisawatan untuk tidak perlu takut berkunjung ke Aceh. Syariat Islam yang diberlakukan di daerah ini, sebut Rasyidah, tidak akan menghambat sektor pariwisata.
“Aceh adalah daerah kunjungan wisata yang aman dan nyaman bagi wisatawan,” jelasnya.
Dukungan serupa juga dikemukakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh. Khalidin dari instansi tersebut memberikan garansi bahwa pelaksanaan syariat Islam di Aceh tidak akan mengganggu sektor pariwisata.
“WH [Wilayatul Hisbah atau Polisi Syariat] tidak akan menghambat, wisata merupakan salah satu sektor yang bisa mendatangkan PAD [pendapatan asli daerah],” ujarnya.
Sementara itu, General Manager Hermes Palace Hotel Banda Aceh Oktowandi menyebutkan, pihaknya siap mendukung program Visit Aceh Year 2012 dengan menjadikan sejumlah situs-situs wisata di provinsi ini menjadi paket yang menarik.
“Kami akan mengemas paket wisata, seperti mengunjungi situs tsunami dan paket wisata islami. Kami berharap visit Aceh ini akan berhasil,” jelas Oktowandi.
“Peluncuran akan dilakukan di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta. Arus kunjungan wisatawan pada 2013 kami targetkan ada peningkatan menjadi 1,3 juta orang,” jelas Rasyidah pada Dinner Gathering di Hermes Palace Hotel Banda Aceh, Selasa (4/7) malam.
Angka ini, ujarnya, naik dari target pada 2012 yang ditetapkan sebanyak 1,1 juta orang. Rasyidah mengatakan dirinya meyakini target ini akan tercapai jika mengacu kepada pertumbuhan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Aceh selama 2 tahun terakhir.
Dia menyebutkan pada 2008, jumlah turis dari luar negeri ke Aceh mencapai 17.282 orang, sedangkan wisatawan dalam negeri mencapai 710.890 orang. Pada 2011, naik menjadi 28.053 wisatawan asing dan 959.545 wisatawan domestik.
Dengan begitu, paparnya, sejak 2008 hingga tahun lalu, jumlah pengunjung wisata ke Aceh melonjak 27%. Peningkatan ini, cukup positif mengingat Aceh selama ini lebih dikenal sebagai daerah konflik dan sedang melakukan proses pemulihan akibat bencana tsunami.
Lebih jauh, dia menyebutkan dalam Visit Aceh Year 2013, pihaknya juga akan terus meningkatkan fasilitas penunjang wisata. Ada 808 obyek wisata yang layak dikunjungi di provinsi ini, mulai dari wisata pantai, situs sejarah, situs tsunami, hingga wisata agama.
“Namun, selama ini belum tertata dengan baik, ke depan ini harus dikelola secara professional,” tambahnya.
Syariat Islam
Pada kesempatan yang sama, Rasyidah mengajak wisawatan untuk tidak perlu takut berkunjung ke Aceh. Syariat Islam yang diberlakukan di daerah ini, sebut Rasyidah, tidak akan menghambat sektor pariwisata.
“Aceh adalah daerah kunjungan wisata yang aman dan nyaman bagi wisatawan,” jelasnya.
Dukungan serupa juga dikemukakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh. Khalidin dari instansi tersebut memberikan garansi bahwa pelaksanaan syariat Islam di Aceh tidak akan mengganggu sektor pariwisata.
“WH [Wilayatul Hisbah atau Polisi Syariat] tidak akan menghambat, wisata merupakan salah satu sektor yang bisa mendatangkan PAD [pendapatan asli daerah],” ujarnya.
Sementara itu, General Manager Hermes Palace Hotel Banda Aceh Oktowandi menyebutkan, pihaknya siap mendukung program Visit Aceh Year 2012 dengan menjadikan sejumlah situs-situs wisata di provinsi ini menjadi paket yang menarik.
“Kami akan mengemas paket wisata, seperti mengunjungi situs tsunami dan paket wisata islami. Kami berharap visit Aceh ini akan berhasil,” jelas Oktowandi.
Editor: Safrizal
Sumber: bisnis.com
Ilmu Politik Unimal Adakan Semiloka Kurikulum
 |
| Suasana acara SEMILAKO Kurikulum Jurusan ilmu politik Unimal |
Prodi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Social dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh mengadakan acara Seminar Lokakarya (SEMILOKA) kurikulum di ACC GOR Cunda, Kota Lhokseumawe (4/07/12).
Ketua Panitia SEMILOKA kurikulum Bapak DR. Muhammad Bin Abu Bakar, MA dalam menyampaikan laporan panitia menyatakan bahwa SEMILOKA ini sangat diperlukan terutama untuk melahirkan atau meningkatkan agreditasi jurusan serta untuk menata ulang kurikulum jurusan.
Acara SEMILOKA tersebut dipandu oleh pemateri dari Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh yaitu Bapak DR. Saiful Usman, M.Si dan didampingi oleh Bapak DR. Rasyidin, S.Sos.,MA dosen Fisip Unimal sebagai moderator, serta turut di hadiri dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Aceh Utara, pimpinan parpol, Panwaslu, dosen di lingkungan unimal, mahasiswa serta alumni ilmu politik unimal.
Sementara menurut pemateri SEMILOKA tadi bahwa politik di Aceh tidak terlepas dengan agama, karena itu diperlukan mata kuliah untuk jurusan ilmu politik yaitu Teori Politik Islam bukan pemikiran politik islam seperti yang dijalankan sekarang.
Tujuan SEMILOKA kurikulum ini untuk melahirkan agreditasi jurusan ilmu politik, papar Bapak Rasyidin dalam pembukaan diskusi tadi, karna kurikulum berbasis kompentensi tergantung pada jurusan masing-masing di setiap daerah di Indonesia, misalnya Jakarta dengan Sumatra Utara tidak sama kurikulumnya, begitu juga dengan Aceh tambahnya.
Acara yang berlangsung dari pukul 09.00 wib s/d 12.00 wib tersebut menghasilkan beberapa masukan dari para undangan yang hadir, berikut kritik dan saran mereka:
Hasbi (Sekretaris Partai Demokrat Kota Lhokseumawe), untuk jurusan ilmu politik menyarankan agar dimasukan mata kuliah tentang partai politik (parpol) ke dalam kurikulum, karna mengingat Aceh setiap 5 tahun sekali pasti ada tambahan partai lokal, oleh karena itu sangat di perlukan jurusan tersebut.
Abdul Halim (Mahasiswa ilmu politik semester 4) menyarankan perlu adanya mata kuliah tentang strategi dan taktik politik di jurusan ilmu politik unimal.
Ridwan, S.IP (Ketua Panwaslu Kota Lhokseumawe) menyarakan agar Unimal menyediakan journal untuk setiap jurusan karna selama ini mahasiswa ilmu politik khususnya sangat kekurangan dengan referensi, termasuk perpustakaan yang kurang menyediakan buku sebagai refensi mahasiswa.
DPRK Kabupaten Aceh Utara, menyarankan agar jurusan ilmu politik unimal khususnya memasukan mata kuliah manajemen konflik ke dalam kurikulum.
Bisma Yadhi Putra(Mahasiswa ilmu politik semester 8), mengkritisi jurusan khususnya dan unimal pada umumnya, bahwa masih ada dosen-dosen yang tidak mampu memaparkan mata kuliah kepada mahasiswa, oleh karena itu sangat diperlukan kualifikasi terhadap dosen tersebut. Selain itu Bisma menyarankan agar jurusan ilmu politik memasukan mata kuliah psikologi politik, marketing politik, serta pemikiran tokoh politik sebagaimana yang sudah diterapkan di universitas-universitas lain di Jawa.
Iswadi (Dosen Sosiologi unimal) menyarankan agar di masukan mata kuliah Konflik dan Perdamain ke dalam kurikulum jurusan ilmu politik dan mahasiswa ilmu politik harus kuat dengan bahasa asing. selain itu Iswadi mengkritisi dosen unimal bahwa dosen harus memperbaiki panduan mengajarnya.
Mahlil (mahasiswa ilmu politik semester 10), menyarankan agar mahasiswa ilmu politik seharusnya terlibat dalam pilkada untuk praktek langsung baik sebagai pengawas atau sebagai pemantau dan mengharapkan agar sejarah politik Aceh di masukan ke dalam kurikulum.
Lukman (Alumni Ilmu Politik) menyarankan agar filsafat politik islam di masukan ke dalam kurikulum jurusan ilmu politik.
Mulyadi (Dosen fisip Unimal) mengatakan untuk mahasiswa ilmu politik di perlukan praktek politik baik melalui kerjasama dengan partai maupun dengan lembaga negara.
Mujiburahman (Mahasiswa ilmu politik semester 6) mengatakan sangat diperlukan mata kuliah tentang Gerakan Social Politik Aceh untuk di masukan kedalam kurikulum jurusan ilmu politik.
Laporan: Safrizal (Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Malikussaleh - HIMIPOL Unimal]
[Foto] Ilmu Politik Unimal Adakan Semiloka Kurikulum
 |
| Suasan acara seminar lokakarya (semiloka) jurusan ilmu politik unimal |
 |
| Penyerahan cendra mata oleh ketua prodi ilmu politik Naidi Faisal,S.IP.,M.Si kepada Pemateri DR. Saiful Usman,M.Si |
 |
| Mujiburahman [mahasiswa ilmu politik semester 6] memberikan pendapat |
 |
| Bapak Mulyadi (dosen) memberikan pendapat |
 |
| Lukman,S.IP [Alumni ilmu politik] memberikan saran atau masukan |
 |
| Mahlil [mantan ketua HIMIPOL] memberikan tanggapan dan saran |
 |
| Iswadi (Dosen jurusan Sosiologi unimal) memberikan masukan |
 |
| DPRK Kab. Aceh Utara memaparkan pendapat |
 |
| Bisma [mantan ketua HIMIPOL 2010-2011] mengemukakan pendapat dan saran |
 |
| Tamu para undangan |
 |
| Suasana SEMILOKA |
 |
| Pemateri Bapak DR. Saiful Usman, MA sedang memaparkan kurikulum |
 |
| Suasana semoloka sebelah kiri |
 |
| Suasana semiloka dari arah depan |
 |
| Mahasiswa ilmu politik sedang mendengarkan pemaparan materi |
 |
| Ridwan, S.IP (Ketua panwaslu kota Lhokseumawe) memberikan pendapat |
 |
| Abdul Halim [mahasiswa ilmu politik semester 4) memberikan saran |
 |
| Suasana semiloka sebelah kanan |
 |
| Hasbi (Sekretaris partai Demokrat Lhokseumawe] memberikan masukan |
 |
| Ridwan-ketua panwaslu lhokseumawe[kiri] dan Naidi Faisal, S.IP,M.Si-Ketua prodi ilmu politik [kanan] |
 |
| Dr.Muhammad Bin Abu Bakar, MA-Ketua Panitia semiloka [kiri] |
 |
| Bapak DR. Rayidin,S.Sos,MA sedang membacakan biodata pemateri |
 |
| Suasana dari arah belakang semiloka |
Lheuh Jameun Belanda Na Kritan Apui, Nyoe Baroe Rencana Loem
Pemerintah akan segera membangun rel kereta Api yang akan mengubungkan Lampung hingga Aceh.Studi kelayakan (feasibility study) mengenai jalur kereta yang akan mengubungkan Lampung hingga Aceh itu diharapkan bisa selesai Agustus tahun ini.
“Studi sedang dilakukan pemerintah dan akan memperhatikan titik-titik ekonomi di wilayah yang akan dilewati jalur kereta tersebut. Mudah-mudahan studi bisa selesai Agustus 2012,” ujar Wakil Menteri Perhubungan, Bambang Susantono, Selasa (2/7).
Jalur kereta api trans Sumatera tersebut nantinya akan menghubungkan Lampung hingga Aceh sepanjang 2.168 kilometer. Diharapkan dengan adanya jalur kereta tersebut aktivitas pergerakan penumpang, barang atau komoditi strategis lainnya dapat meningkat pesat di masa yang akan datang.
Studi pembangunan jalur kereta trans Sumatera ini sudah mulai dilakukan secara terpisah di sejumlah provinsi dan untuk realisasinya akan dilakukan melalui kerja sama pemerintah dan swasta (KPS). Sebab dana yang dibutuhkan untuk membangun rel kereta cukup besar sehingga perlu keterlibatan investor swasta,”Perhitungan saat ini, pembangunannya akan menghabiskan dana sekitar Rp60 triliun-Rp 70 triliun. Rencananya, sekitar 70 persen sumber dana berasal dari pemerintah, sisanya sebesar 30 persen swasta,” tukasnya.
Sebelumnya sudah ada studi mengenai rencana pembangunan jalur kereta dari Lampung hingga Rantauprapat sepanjang 1.650 kilometer yang membutuhkan perkiraan dana hingga Rp49,5 triliun. Namun karena ada perubahan desain dengan menambahkan jangkauan hingga Banda Aceh, maka pihak pemerintah akan melakukan studi ulang. Oleh karena itu Bambang tidak heran jika ada penambahan biaya dibandingkan estimasi biaya dalam perhitungan awal. “Otomatis kalau panjang yang dibangun bertambah, biayanya juga pasti tambah,” ungkapnya.
Sarana Perkeretaapian Kemenhub, Sugiadi Waluyo mengungkapkan, pemerintah serius menggarap infrastruktur transportasi massal di luar Pulau Jawa, salah satunya Sumatera. Pasalnya pertumbuhan penduduk dan ekonomi di Pulau Sumatera sudah sangat layak untuk disediakan saran transportasi yang memadai, “Kami sedang menyiapkan studi tentang jalur kereta trans Sumatera, karena memang keinginan dan kebutuhannya cukup besar. Targetnya jalur kereta api tersebut sudah bisa beroperasi pada 2030,” sebutnya.
Pihaknya tengah mencari investor yang mau bekerjasama dengan pemerintah untuk membangun jalur kereta tersebut. Studi pembangunan jalur kereta trans Sumatera ini dilakukan secara sepotong-sepotong di masing-masing provinsi karena pemerintah setempatlah yang mengetahui dengan pasti karakteristik, kondisi geografis maupun masyarakat yang wilayahnya akan dilalui jalur kereta,”Kami hanya menyiapkan studinya kalau nanti ada yang mau ya silahkan, tentunya akan kami fasilitasi dan kami permudah,” tegasnya.
Per Kilometer Butuh Rp25 Miliar
Meski studi pembangunan dilakukan secara terpisah-pisah namun nantinya akan dibuat sebuah rencana induk (masterplan) pembangunan kereta api di pulau Sumatera. Untuk itu tim studi yang bekerja di Medan, Riau, dan Jambi nantinya akan digabung. Menurut Sugiadi, perkiraan kebutuhan dana pembangunan rel kereta mencapai Rp25 miliar per kilometer dalam kondisi normal. “Tapi kalau kondisi di lapangan terdapat banyak jembatan dan timbunan, diperkirakan bisa mencapai Rp35 miliar hingga Rp40 miliar,” tuturnya.
Panjang rel kereta di Pulau Sumatera yang ada saat ini (eksisting) mencapai 1.869 kilometer. Dari jumlah tersebut, sepanjang 1.348 kilometer masih beroperasi, sisanya 512 kilometer tidak bisa dioperasikan lagi. Oleh karena itu perlu ada revitalisasi dan pembangunan rel baru. Kemenhub mencatat jumlah penumpang jalur kereta api di Sumatera mencapai 4,2 juta orang per tahun dan jumlah angkutan barang sepanjang 2011 sebanyak 14,7 juta ton,”Jumlah ini sudah sangat besar untuk kita tambah jalur-jalur baru hingga ke Aceh,” jelasnya (wir/jpnn)
| Proyek: | Koridor Trans Sumatera |
| Misi Proyek: | Konektivitas jalan dari Bakeheuni (Lampung) – Aceh. |
| Panjang Jalan: | 1.000 Km |
| Biaya: | Rp150 triliun |
| Konstruktor: | PT Jasa Marga |
| Proyek: | Mega Proyek Trans Sumatera High Garde Highway (HGH) |
| Misi Proyek: | Mengkoneksi jalan tol Sumut-Sumbar- Riau. Trans-Sumatera Highway adalah bagian dari Indonesiaa connectivity yang dicanangkan dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekomoni Indonesia (MP3EI). |
| Panjang Jalan: | - |
| Biaya: | Rp60 Triliun |
| Proyek: | HGH Trans Sumatera |
| Misi Proyek: | -Duplikasi jariangn jalintimsum yakni sedikit bergeser dari Jalintim yang saat ini sudah eksisting. |
| - HGH Trans Sumatera ini terdiri atas Koridor Bakauheni – Banda Aceh sepanjang Lintas Timur Sumatera (2.014 km) yang disertai jalan penghubung (feeder) sepanjang 720 km. | |
| - Menghubungkan 8 Pusat Kegiatan Nasional, 6 pelabuhan udara, dan 7 pelabuhan utama | |
| Panjang: | 2.700 Km |
| Biaya: | Rp99,88 Triliun |
Lheuh Jameun Belanda Na Kritan Apui, Nyoe Baroe Rencana Loem (setelah zaman Belanda ada kereta api, Ini baru rencana lagi)
Editor: Safrizal
Sumber: hariansumutpost.com
