![Calon Mahasiswa yang telah mendaftarkan diri di Universitas Malikussaleh [Unimal], mengikuti Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus [OSPEK] yang di laksanakan di kampus induk Unimal Reuleut Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara. Selasa [6/9/2011]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgW1RDuS47ce5YG1zeoA2_Hw6MxdIuJM0-KUxMM5xFb_wSdFHIjRd3Na9KY2sYwbmWA9NckRcryJrhoes4Y7T5Ytt6HLMD2lFNlnlAa6G1IbLWnKFxVezJFft111ygPkDtzWPL9MV81iuw/s640/Ospek+Tahun+Akademik+2011-2012.jpg "OSPEK TAHUN AKADEMIK 2011-2012")
Dua Prodi ITB Raih Akreditasi Internasional
Dua program studi Institut Teknologi Bandung yakni Program Studi
Sarjana Teknik Kimia dan Program Studi Sarjana Teknik Fisika meraih
akreditasi internasional ABET (Accreditation Board for Engineering and
Technology). Pengakuan ini menyusul dua prodi ITB yang pada tahun lalu
meraih akreditasi serupa yakni program studi Teknik Elektro dan Teknik
Kelautan ITB.
Dekan Fakultas Teknik Industri Hermawan Kresno Dipojono menuturkan,
akreditasi internasional ABET yang diraih keempat program studi di ITB
merupakan yang pertama di Indonesia. Akreditasi ini adalah bentuk
pengakuan internasional atas kualitas seluruh komponen dan siklus proses
pembelajaran suatu program studi kerekayasaan. ABET merupakan lembaga
akreditasi independen terkemuka di Amerika Serikat untuk program-program
pendidikan tinggi teknik.
“Pencapaian ini mensejajarkan ITB dengan universitas ternama yang
juga meraih ABET, seperti Carnegie Mellon University, Harvard
University, Pennsylvania State University, dan Massachusetts Institute
of Technology Amerika Serikat,” ujarnya kepada wartawan di Gedung
Rektorat ITB, Jln. Tamansari Bandung, Jumat (7/9).
Sumber: Pikiran Rakyat
[Calon Peserta Pemilu 2014] 33 Parpol Sudah Terdaftar di KPU
Untuk diketahui bahwa Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mewajibkan seluruh partai politik melakukan verifikasi
faktual. Syarat menjadi peserta pemilu, di antaranya memiliki
kepengurusan di seluruh provinsi, memiliki kepenguruusan minimal 75
persen jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan, dan memiliki
kepengurusan minimal 50 persen di jumlah kecamatan di kabupaten/kota
bersangkutan.
Berikut nama-nama Partai Politik yang mendaftar ke KPU:
- Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)
- Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
- Partai Pemuda Indonesia (PPI)
- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
- Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI)
- Partai Kongres
- Partai Serikat Independen (SRI)
- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
- Partai Indonesia Sejahtera (PIS)
- Partai Bulan Bintang (PBB)
- Partai Pemersatu Bangsa (PPB)
- Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
- Partai Amanat Nasional (PAN)
- Partai Golongan Karya (Golkar)
- Partai Karya Republik (Pakar)
- Partai Nasional Republik (Nasrep)
- Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
- Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
- Partai Demokrasi Pembaruan (PDP)
- Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKPI)
- Partai Pelopor
- Partai Republiku Indonesia
- Partai Demokrat
- Partai Damai Sejahtera (PDS)
- Partai Republika Nusantara (Republikan)
- Partai Islam
- Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme)
- Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)
- Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
- Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
- Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia (PPPI)
- Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)
- Partai Aksi Rakyat (PAR)
Editor: Safrizal
Sumber: http://www.kpu.go.id
Selengkapnya lihat di sini.
Pendidikan Terlalu Mendewakan Angka
Kebijakan operas
ional pendidikan saat ini terlalu mendewakan angka atau
memakai solusi kuantitatif untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
Akibatnya, telah terjadi dehumanisasi dan sekolah-sekolah hanya
membentuk robot.
Hal itu mengemuka dalam sebuah diskusi mengenai konstitusi dan negara kesejahteraan oleh Lingkar Muda Indonesia, hari ini di Jakarta. "Tuhan kita sekarang angka sehingga perhatiannya terpusat ke kuantitatif. Semua capaian dilihat dari angka. Semua jadi hanya mengejar angka. Anak-anak menjadi instrumentatif. Ini budaya kuantifikasi," kata praktisi ilmu sosial dan komunikasi, Jalaluddin Rakhmat.
ional pendidikan saat ini terlalu mendewakan angka atau
memakai solusi kuantitatif untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
Akibatnya, telah terjadi dehumanisasi dan sekolah-sekolah hanya
membentuk robot.Hal itu mengemuka dalam sebuah diskusi mengenai konstitusi dan negara kesejahteraan oleh Lingkar Muda Indonesia, hari ini di Jakarta. "Tuhan kita sekarang angka sehingga perhatiannya terpusat ke kuantitatif. Semua capaian dilihat dari angka. Semua jadi hanya mengejar angka. Anak-anak menjadi instrumentatif. Ini budaya kuantifikasi," kata praktisi ilmu sosial dan komunikasi, Jalaluddin Rakhmat.
Fenomena mendewakan angka ini mulai terlihat dari kebijakan pemerintah
antara lain dalam penetapan akreditasi sekolah dan perolehan nilai atau
prestasi siswa. Karena budaya kuantifikasi itu, lalu muncul suasana
kompetitif dan justru membentuk individu yang akan berusaha memperoleh
nilai baik dengan cara apa pun.
Kondisi ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi di Amerika Serikat. Bahkan, sistem pendidikan yang mengutamakan angka atau kuantitatif mulai menuai kritik dan protes masyarakat AS. "Semua diukur dengan angka dan bukan lagi pendidikan yang memerdekakan," kata Jalaluddin.
Ujian nasional merupakan salah satu contoh budaya kuantifikasi. Ini terlihat dari kebijakan penyelenggaraan ujian nasional (UN). Kemampuan siswa hanya dinilai dari angka perolehan hasil UN dan nilai rapor serta tidak dilihat secara keseluruhan. Siswa dengan nilai UN yang lebih tinggi lantas memiliki peluang lebih besar untuk diterima di sekolah yang dinilai bermutu.
"Tidak adil menilai kualitas sekolah semata-mata dari nilai rata-rata UN lulusannya karena inputnya berbeda-beda di setiap sekolah. Kualitas pendidikan yang berbeda tidak bisa diuji dengan ujian nasional," kata Elin Driana, pemerhati pendidikan dari Education Forum.
Karena terlalu fokus pada angka, Elin menilai siswa Indonesia tidak siap menghadapi tantangan dunia saat ini dan masa depan. Ini terlihat dari hasil The Programme for International Student Assessment (PISA) yang diselenggarakan Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) yang menunjukkan kemampuan siswa Indonesia di bidang matematika, membaca, dan sains yang rendah yakni di urutan ke-54 (kemampuan membaca) dan urutan ke-59 (sains dan matematika) dari 65 negara yang dinilai.
PISA merupakan penilaian terhadap anak-anak berusia 15 tahun dalam mengaplikasikan pengetahuan dan kemampuan di bidang matematika, membaca, dan sains untuk menyelesaikan persoalan sehari-hari dan mempersiapkan diri menghadapi tantangan abad ke-21.
"Pembelajaran di sekolah hanya fokus pada kemampuan berpikir rutin, bukan melatih kemampuan siswa menyelesaikan masalah sehingga siswa tidak kreatif," kata Elin.
Untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan, pemerhati pendidikan Soedijarto menilai tidak perlu mengubah kurikulum terlebih dahulu. Ia justru menilai ada yang salah di ruang kelas. Arah pendidikan nasional yang diterjemahkan ke dalam kurikulum secara konsep sudah bagus. Hanya saja tidak dipraktikkan.
"Seharusnya anak-anak belajar menyelesaikan persoalan. Ruang kelas jarang mengajarkan cara hidup bersama dalam keberagaman. Yang salah itu ruang kelas kita, bukan kurikulumnya," kata Soedijarto.
Untuk memerdekakan pendidikan, Jalaluddin menyarankan agar memasukkan pendidikan karakter dalam kurikulum. Karakter yang dibutuhkan siswa sebagai bekal menghadapi berbagai tantangan di masa depan adalah empati, kerja sama, keterbukaan dan pikiran kritis, serta semangat penemuan yang tiada henti.(dat06/kompas/waspada)
Kondisi ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi di Amerika Serikat. Bahkan, sistem pendidikan yang mengutamakan angka atau kuantitatif mulai menuai kritik dan protes masyarakat AS. "Semua diukur dengan angka dan bukan lagi pendidikan yang memerdekakan," kata Jalaluddin.
Ujian nasional merupakan salah satu contoh budaya kuantifikasi. Ini terlihat dari kebijakan penyelenggaraan ujian nasional (UN). Kemampuan siswa hanya dinilai dari angka perolehan hasil UN dan nilai rapor serta tidak dilihat secara keseluruhan. Siswa dengan nilai UN yang lebih tinggi lantas memiliki peluang lebih besar untuk diterima di sekolah yang dinilai bermutu.
"Tidak adil menilai kualitas sekolah semata-mata dari nilai rata-rata UN lulusannya karena inputnya berbeda-beda di setiap sekolah. Kualitas pendidikan yang berbeda tidak bisa diuji dengan ujian nasional," kata Elin Driana, pemerhati pendidikan dari Education Forum.
Karena terlalu fokus pada angka, Elin menilai siswa Indonesia tidak siap menghadapi tantangan dunia saat ini dan masa depan. Ini terlihat dari hasil The Programme for International Student Assessment (PISA) yang diselenggarakan Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) yang menunjukkan kemampuan siswa Indonesia di bidang matematika, membaca, dan sains yang rendah yakni di urutan ke-54 (kemampuan membaca) dan urutan ke-59 (sains dan matematika) dari 65 negara yang dinilai.
PISA merupakan penilaian terhadap anak-anak berusia 15 tahun dalam mengaplikasikan pengetahuan dan kemampuan di bidang matematika, membaca, dan sains untuk menyelesaikan persoalan sehari-hari dan mempersiapkan diri menghadapi tantangan abad ke-21.
"Pembelajaran di sekolah hanya fokus pada kemampuan berpikir rutin, bukan melatih kemampuan siswa menyelesaikan masalah sehingga siswa tidak kreatif," kata Elin.
Untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan, pemerhati pendidikan Soedijarto menilai tidak perlu mengubah kurikulum terlebih dahulu. Ia justru menilai ada yang salah di ruang kelas. Arah pendidikan nasional yang diterjemahkan ke dalam kurikulum secara konsep sudah bagus. Hanya saja tidak dipraktikkan.
"Seharusnya anak-anak belajar menyelesaikan persoalan. Ruang kelas jarang mengajarkan cara hidup bersama dalam keberagaman. Yang salah itu ruang kelas kita, bukan kurikulumnya," kata Soedijarto.
Untuk memerdekakan pendidikan, Jalaluddin menyarankan agar memasukkan pendidikan karakter dalam kurikulum. Karakter yang dibutuhkan siswa sebagai bekal menghadapi berbagai tantangan di masa depan adalah empati, kerja sama, keterbukaan dan pikiran kritis, serta semangat penemuan yang tiada henti.(dat06/kompas/waspada)
PKB Siap Daftar ke KPU
 |
| Tengku Firmansyah, Helmy Faishal dan Muhaimin Iskandar (Antara/ Ismar Patrizki) |
Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Helmy Faishal Zaini,
menyatakan partainya tidak mengalami kesulitan melaksanakan amar putusan
Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan semua parpol, termasuk parpol yang
sudah mempunyai wakil di parlemen, untuk mendaftar dan mengikuti
verifikasi administrasi faktual di Komisi Pemilihan Umum seperti dikabarkan http://politik.news.viva.co.id/.
"Untuk tingkat provinsi kami sudah 100 persen, kabupaten kota 100 persen, kecamatan mencapai 80 persen, syaratnya kan 50 persen, jadi kami sudah memenuhi syarat," ujar Helmy usai mengikuti acara Halal Bihalal Nahdlatul Ulama di Kantor PBNU, Jakarta, Selasa 4 Maret 2012.
Oleh karena itu, Helmy optimistis PKB dapat lolos verifikasi administrasi faktual dan menjadi peserta pemilu 2014 bersama partai lainnya. "Optimistis lolos," kata Helmy. "Silakan, di daerah mana saja, kami siap untuk dilakukan verifikasi faktual. Tapi perlu kami sampaikan juga bahwa memang beberapa cabang dari unsur kewilayahan di luar Jawa ada yang dijadikan uji petik verifikasi faktual, misalnya di NTT," kata Helmy.
Helmy menambahkan, penyerahan data keanggotaan partai yang ditandai dengan jumlah KTA memang masih bertahap diserahkan oleh pengurus tingkat kabupaten di berbagai daerah kepada KPUD setempat.
"PKB di tingkat DPC dan PAC sudah melakukan inventarisasi kartu tanda anggota. Dari awal kami sudah bangun sistem pencatatan yang computerized E-KTA. Jadi bagi kita tidak ada kesulitan apapun, insya Allah kami memenuhi. Sebagian pengurus di daerah sudah menyerahkan ke KPUD. Ya ini pun masih terus berlangsung, bertahaplah," kata Helmy.
PKBIB Tak Masalah dengan PKB
Terkait PKBIB yang dipimpin oleh Yenny Wahid akan mendaftar ke KPU untuk mengikuti proses verifikasi administrasi faktual, menurut Helmy, hal itu wajar saja dan tidak ada masalah bagi PKB.
"Saya kira bagi semua partai dipersilahkan saja, nanti kan pada akhirnya KPU yang akan melakukan verifikasi," kata Helmy.
PKB, lanjut Helmy, sudah lebih dikenal masyarakat karena sejak 1999 terus mengikuti pemilu dan berhasil memenuhi ambang batas parlemen. Proyeksi 2014, Helmy menjelaskan, partainya tetap dapat menempatkan wakilnya di parlemen karena basis survei menunjukkan keterpilihan PKB di atas ambang batas parlemen 3,5 persen.
"Dulu sebelum pemilu 2009 kan kita ini disurvei oleh sebuah lembaga hanya 1,8 persen keterpilihan, dianggap tidak akan lolos. Ternyata lolos, kita tembus 4,9 persen setara 5,6 juta pemilih. Sekarang kita juga sudah ada basis survei dari beberapa lembaga independen, angkanya itu 5,6 persen," kata Helmy.
"Untuk tingkat provinsi kami sudah 100 persen, kabupaten kota 100 persen, kecamatan mencapai 80 persen, syaratnya kan 50 persen, jadi kami sudah memenuhi syarat," ujar Helmy usai mengikuti acara Halal Bihalal Nahdlatul Ulama di Kantor PBNU, Jakarta, Selasa 4 Maret 2012.
Oleh karena itu, Helmy optimistis PKB dapat lolos verifikasi administrasi faktual dan menjadi peserta pemilu 2014 bersama partai lainnya. "Optimistis lolos," kata Helmy. "Silakan, di daerah mana saja, kami siap untuk dilakukan verifikasi faktual. Tapi perlu kami sampaikan juga bahwa memang beberapa cabang dari unsur kewilayahan di luar Jawa ada yang dijadikan uji petik verifikasi faktual, misalnya di NTT," kata Helmy.
Helmy menambahkan, penyerahan data keanggotaan partai yang ditandai dengan jumlah KTA memang masih bertahap diserahkan oleh pengurus tingkat kabupaten di berbagai daerah kepada KPUD setempat.
"PKB di tingkat DPC dan PAC sudah melakukan inventarisasi kartu tanda anggota. Dari awal kami sudah bangun sistem pencatatan yang computerized E-KTA. Jadi bagi kita tidak ada kesulitan apapun, insya Allah kami memenuhi. Sebagian pengurus di daerah sudah menyerahkan ke KPUD. Ya ini pun masih terus berlangsung, bertahaplah," kata Helmy.
PKBIB Tak Masalah dengan PKB
Terkait PKBIB yang dipimpin oleh Yenny Wahid akan mendaftar ke KPU untuk mengikuti proses verifikasi administrasi faktual, menurut Helmy, hal itu wajar saja dan tidak ada masalah bagi PKB.
"Saya kira bagi semua partai dipersilahkan saja, nanti kan pada akhirnya KPU yang akan melakukan verifikasi," kata Helmy.
PKB, lanjut Helmy, sudah lebih dikenal masyarakat karena sejak 1999 terus mengikuti pemilu dan berhasil memenuhi ambang batas parlemen. Proyeksi 2014, Helmy menjelaskan, partainya tetap dapat menempatkan wakilnya di parlemen karena basis survei menunjukkan keterpilihan PKB di atas ambang batas parlemen 3,5 persen.
"Dulu sebelum pemilu 2009 kan kita ini disurvei oleh sebuah lembaga hanya 1,8 persen keterpilihan, dianggap tidak akan lolos. Ternyata lolos, kita tembus 4,9 persen setara 5,6 juta pemilih. Sekarang kita juga sudah ada basis survei dari beberapa lembaga independen, angkanya itu 5,6 persen," kata Helmy.
Editor: Safrizal
Sumber: http://politik.news.viva.co.id/
BAKN Temukan Dugaan Penyimpangan Keuangan di 16 Universitas Negeri
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR menemukan dugaan
kejanggalan dalam penggunaan keuangan di sejumlah Perguruan Tinggi
Negeri (PTN) dan 3 direktorat di Kemendiknas. BAKN meminta Komisi X DPR
segera menindaklanjuti temuan tersebut.Sebagaimana dikabarkan media online news.etik.com bahwa berdasar telaahan BAKN dari LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) terhadap Kemendiknas untuk budget tahun 2008, 2009 dan 2010, maka tata kelola keuangan terkait pengadaan barang jasa, PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dan rekening-rekening terkait oleh 16 PTN dan 3 direktorat di Kemendiknas terdapat berbagai penyimpangan," kata Anggota BAKN, Eva Sundari, dalam siaran pers yang diterima, Selasa (4/9/2012).
Eva mengatakan, ada tiga permasalahan utama yang ditelaah BAKN dalam proses penganggaran pengadaan barang dan jasa di 16 PTN dan 3 direktorat.
"Antara lain pagu bukan dari usulan Kemendiknas, penggunaan anggaran berbeda dengan peruntukannya serta penggunaan PNBP yang tidak sesuai Keppres," ujarnya.
Berdasarkan temuan itu, BAKN meminta Komisi X menindaklanjuti temuan dugaan penyimpangan di 16 universitas negeri ternama tersebut.
"BAKN meminta Komisi X segera menyelenggarakan rapat kerja dengan Mendiknas guna pembenahan-pembenahannya," imbuhnya.
Ketua Komisi X DPR, Agus Hermanto, mengaku belum mendapat laporan dari BAKN. Namun, jika laporan sudah diterima, Agus menjamin Komisi X akan segera menindaklanjuti.
"Kami akan serius menangani ini. Tapi dasar pembahasan harus jelas dulu. Nanti kita koordinasikan dengan sekretariat dengan sekretariat komisi untuk meminta laporan BAKN," kata Agus.
Editor: Safrizal
Sumber: news.detik.com
Tawaran The 2012 SEAMEO- Jasper Research Award Competition
Informasi persyaratan untuk mengikuti tawaran yang dimaksud dan
informasi lebih lanjut mengenai tawaran tersebut dapat diperoleh melalui
laman http://www.seameo.org/go/JasperResearchAward/.
Calon yang berminat diharapkan dapat menyampaikan aplikasi sebelum tanggal 30 Oktober 2012 kepada:
Bagian Kerjasama Luar Negeri, Biro PKLN
Gedung C Lantai 6
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan
Jakarta 10270
Telp: 021-5711144 ext 2602
Fax. 021-5746395
Atas perhatian dan kerjasamanya , kami ucapkan terima kasih.
Sumber: http://www.dikti.go.id/
Beasiswa NPGS untuk Program Gelar Doktor (PhD) di Singapura
NTU menyediakan 30 beasiswa NPGS untuk meraih program gelar doktor (PhD). Meski penyelenggara akan mengutamakan warga Singapura, namun tidak ada batasan kewarganegaraan dalam upaya meraih beasiswa ini.
Penyelenggara akan memenuhi semua dana pendidikan sampai empat tahun, uang saku 3.200 dolar Singapura, biaya ikut serta dalam konferensi di luar negeri, tunjangan untuk penggunaan teknologi informasi sebesar 1.500 dolar Singapura, dan berhak atas hibah tahunan sebesar 500 dolar Singapura untuk berlangganan jurnal atau membeli buku, tunjangan persiapan tesis, dan mendapat prioritas untuk akomodasi kampus bersubsidi.
Untuk mendapatkannya, syaratnya Anda harus lulus S-1 dan menunjukkan kemampuan penelitian yang sangat baik. Pada saat mendaftar, Anda hanya perlu menyertakan surat keterangan dari Universitas jika Anda akan segera menyelesaikan kuliah Anda dengan hasil yang sangat baik.
Untuk mendaftar, cukup lengkapi dokumen dengan formulir aplikasi, dua lembar foto paspor terbaru, fotokopi skor TOEFL / IELTS, fotokopi skor GRE / GMAT / GATE, transkrip nilai (terjemahan dalam bahasa Inggris dan bahasa aslinya), fotokopi ijazah S-1 (terjemahan dalam bahasa Inggris dan bahasa aslinya), surat rekomendasi, serta proposal penelitian dan publikasi penelitian. Kirim melalui laman resmi beasiswa atau ke alamat kantor:
Nanyang Technological University
Student Services Centre, Lantai 3 No. 42 Nanyang Road, Singapore 639.815.
Masih ada waktu. Pendaftaran dibuka mulai 1 September 2012 sampai dengan 31 Oktober 2012 untuk masuk di kelas pertama Agustus 2013 atau Januari 2014. Informasi lebih lanjut bisa dilihat di sini.
Editor: Safrizal
Sumber: http://edukasi.kompas.com
