Event Pemerintah Aceh 2014

Visi dan Misi HIMIPOL UNIMAL Periode 2012/2013

Berikut Visi dan Misi Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (HIMIPOL) Universitas Malikussaleh periode 2012-2013 yaitu sbb :

Visi
“Terwujudnya Aktivis Mahasiswa Ilmu Politik yang Kritis dan Kreatif”

Misi
  1. Menjalankan prinsip-prinsip tridarma perguruan tinggi.
  2. Mengembangkan Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (HIMIPOL) Universitas Malikussaleh melalui nilai-nilai kekompakan, kesatuan serta kebersamaan untuk menuju ke arah yang lebih baik.
  3. Menjadikan Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (HIMIPOL) Universitas Malikussaleh sebagai tempat menyalurkan ide atau gagasan dan sebagai wadah menampung aspirasi mahasiswa pada umumnya dan mahasiswa ilmu politik pada khususnya.
  4. Mewujudkan kerjasama Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (HIMIPOL) Universitas Malikussaleh dengan mahasiswa internal dan eksternal kampus serta NGO/LSM/ORMAS dan Pemerintah dalam menanggapi isu-isu strategis social politik local, nasional maupun isu strategis social politik internasional.
  5. Mendorong partisipasi mahasiswa ilmu politik dalam mengawal implementasi Memorandum of Understanding (MoU) antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Republik Indonesia dan mengawal implementasi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) demi terciptanya perdamaian Aceh yang menyeluruh dan bermartabat bagi semua, serta
  6. Mengontrol, mengawasi, dan mengevaluasi serta menindaklanjuti kebijakan pemerintah.

Sementara landasan Visi dan Misi Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (HIMIPOL) Universitas Malikussaleh yaitu :
  1. Keadilan
  2. Transparency
  3. Accountable
  4. Visioner
  5. Dedikatif/loyalitas, dan
  6. Tanggung jawab

Latar Belakang HIMIPOL UNIMAL

Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik  (HIMIPOL) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  Universitas Malikussaleh merupakan organisasi mahasiswa (ormawa) internal kampus yang berada di program study ilmu politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh.

Bersadasarkan sejarahnya Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik yang dikalangan mahasiswa dan public dikenal dengan nama “HIMIPOL”,   lahir di tengah-tengah suhu politik Aceh memanas dan masih dilanda konflik dengan status darurat militer, maka ketika itulah HIMIPOL muncul kepermukaan publik yang tepatnya pada tanggal 23 Desember 2003 berdasarkan hasil musyawarah mahasiswa ilmu politik.

Dengan adanya HIMIPOL telah banyak memberikan kontribusi baik untuk universitas sendiri maupun untuk masyarakat dan pemerintah. Kontribusi yang diberikan HIMIPOL melalui hasil seminar-seminar, worshop, diskusi-diskusi, tulisan-tulisan yang sifatnya kritikan dan saran dan melalui aksi-aksi damai mahasiswa ilmu politik dalam menanggapi berbagai isu social politik baik itu isu local, nasional maupun .isu social politik internasional.

Adapun program-program yang telah berhasil dilaksanakan Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (HIMIPOL) Universitas Malikussaleh yaitu:
  1. Pertemuan Nasional Asosiasi Mahasiswa Ilmu Politik se – Indonesia,
  2. Pertemuan dengan Mentroe Malik Mahmud (sekarang Pemangkue Wali Nanggroe),
  3. Pelatihan Kepemimpinan,
  4. Seminar bersama Ilyas A. Hamid (Bupati Aceh Utara periode 2006-2011) dan Suaidi Yahya (Wakil Wali Kota Lhokseumawe periode 2006-2011),
  5. Pertandingan Bola Voly HIMIPOL Cup-1 Prodi Ilmu Politik se-Jurusan Universitas Malikussaleh yang di ikuti 18 Jurusan,
  6. Pertemuan dengan anggota fraksi PKS MPR/DPR di Jakarta,
  7. Pelatihan Advokasi Politik se BEM Aceh Utara dan Lhokseumawe,
  8. Seminar dan Worshop Transformasi Politik  Aceh Pasca Pemilu 2009 di Aula FISIP Cot Tgk. Nie Reuleut Aceh Utara tahun 2009, serta
  9. Pertemuan antara HIMIPOL UNIMAL dan Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (HIMAPOL) Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) di Banda Aceh pada tahun 2009, 
  10. Training Dasar Organisasi (TDO) HIMIPOL UNIMAL pada tanggal 16 Oktober 2012, dll.

Berikut Visi dan Misi Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (HIMIPOL) Universitas Malikussaleh periode 2012-2013 yaitu sbb :

Visi
“Terwujudnya Aktivis Mahasiswa Ilmu Politik yang Kritis dan Kreatif”

Misi
  1. Menjalankan prinsip-prinsip tridarma perguruan tinggi. 
  2. Mengembangkan Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (HIMIPOL) Universitas Malikussaleh melalui nilai-nilai kekompakan, kesatuan serta kebersamaan untuk menuju ke arah yang lebih baik. 
  3. Menjadikan Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (HIMIPOL) Universitas Malikussaleh sebagai tempat menyalurkan ide atau gagasan dan sebagai wadah menampung aspirasi mahasiswa pada umumnya dan mahasiswa ilmu politik pada khususnya. 
  4. Mewujudkan kerjasama Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (HIMIPOL) Universitas Malikussaleh dengan mahasiswa internal dan eksternal kampus serta NGO/LSM/ORMAS dan Pemerintah dalam menanggapi isu-isu strategis social politik local, nasional maupun isu strategis social politik internasional. 
  5. Mendorong partisipasi mahasiswa ilmu politik dalam mengawal implementasi Memorandum of Understanding (MoU) antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Republik Indonesia dan mengawal implementasi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) demi terciptanya perdamaian Aceh yang menyeluruh dan bermartabat bagi semua, serta 
  6. Mengontrol, mengawasi, dan mengevaluasi serta menindaklanjuti kebijakan pemerintah.

Sementara landasan Visi dan Misi Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (HIMIPOL) Universitas Malikussaleh yaitu :
  1. Keadilan 
  2. Transparency 
  3. Accountable 
  4. Visioner 
  5. Dedikatif/loyalitas, dan 
  6. Tanggung jawab

[FOTO] TDO HIMIPOL UNIMAL TAHUN 2012

HIMIPOL UNIMAL – Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (HIMIPOL) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh menyelenggarakan Training Dasar Organisasi (TDO) denga Tema “Meningkatkan Pengetahuan Kader HIMIPOL yang Kritis, Visioner, Revolusioner dan Kreatif dalam Mewujudkan kinerja organisasi yang professional “ pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 yang bertempat di BAR Kampus Bukit Indah Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh Kota Lhokseumawe.

Acara TDO tersebut terselenggara atas dukungan semua pihak dan kerja keras teman-teman Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Malikussaleh serta di dukung oleh Bapak Dr. Rasyidin, S.Sos.,MA sebagai Pemateri di acara TDO tersebut.

Foto Dokumentasi TDO HIMIPOL tahun 2012 



Mahasiswa dan Parpol

Oleh T. Noval Ariandi

SEJAK awal kemerdekaan, mahasiswa Indonesia sudah berperan aktif dalam bidang sosial politik (sospol). Banyak di antara mereka, ketika itu, yang menjadi pengurus partai politik (parpol) dan menduduki kursi parlemen di lembaga legislatif. Bahkan, sampai pada era sistem demokrasi liberal (1950-1959), seiring dengan penerapan sistem kepartaian di Indonesia, banyak organisasi mahasiswa yang menjadi tulang punggung parpol.

Kerja sama politik tersebut, misalnya, bisa kita lihat pada Partai Masyumi dengan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Partai Khatolik dengan Perhimpunan Mahasiswa Khatolik Republik Indonesia (PMKRI), PKI dengan Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI), dan lain sebagainya. Namun ‘hubungan mesra’ ini tak berlangsung lama. Penggabungan idologis mahasiswa dan parpol mulai memiliki jarak setelah peristiwa ’65, hingga kemudian terkesan bagaikan cerai paksa.

Beberapa tahun setelah meletusnya peristiwa yang di kenal dengan Malapetaka Lima Belas Januari (Malari), pada saat itu pemerintah mulai semakin ketat memenjarakan sikap kritis mahasiswa dengan dikeluarkannya SK 0156/U/1978 tentang Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK), lalu di susul dengan keluarnya SK Menteri P dan K No.037/U/1979 tentang Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK).

 Era NKK dan BKK
Setelah tahun 1978 tidak ada lagi gerakan besar yang dilakukan oleh para intelektual, ini dikarnakan pemberlakukan NKK dan BKK oleh pemerintah secara paksa. Konsep ini hanya mengarahkan mahasiswa ke persoalan akademik saja dan menjauhkan mahasiswa dari aktivitas politik. Sebenarnya kebijakan BKK ini untuk membekukan Dewan Mahasiswa (Dema) dan melahirkan badan perwakilan tingkat fakultas yang memberi wewenang kepada rektor serta pembantunya untuk menentukan kegiatan mahasiswa sesuai NKK dan BKK yang bisa di intervensi. Depolitisasi mahasiswa di era Orde Baru melalui NKK/BKK sangat membatasi gerakan mahasiswa yang dampaknya sampai hari ini, dikarnakan kurangnya kesadaran mahasiswa dalam politik, termasuk kesadaran mahasiswa ilmu politik sendiri dalam berpartai.

Pola gerakan mahasiswa yang dibangun pada masa itu dilakukan secara bawah tanah dalam bentuk diskusi di ruang-ruang kuliah dan bentuk diskusi lainnya, sehingga menjadi organisasi yang berandil besar dalam gerakan reformasi untuk menggulingkan rezim Orde Baru. Setelah tumbangnya Orba juga belum menghasilkan kontribusi positif dalam perbaikan sistem seperti diharapkan oleh gerakan mahasiswa, malah mahasiswa enggan mengambil peran dalam kancah politik untuk mensejahterakan rakyat.

Sementara pascalengsernya Soeharto pemilik modal (kapital) atau donator memiliki andil besar dalam partai politik Indonesia kini. Kebanyakan dari partai politik di Indonesia semua di penuhi oleh para kapital yang di anggap memiliki finansial yang mapan, mereka mencari keuntungan dari pemimpin melalui partai politik, tidak satu pun hari ini partai yang menjadikan mahasiswa sebagai tulang punggung partainya untuk perubahan Indonesia, dan banyak partai juga tidak melakukan pendidikan politik terhadap kader-kadernya.

Sudah saatnya parpol kembali menjadikan mahasiswa sebagai kader dan tulang punggung (backbone)-nya, sesuai dengan kesamaan ideologis, orientasi dan cita-cita. Partai Nasional Demokrat (Nasdem), misalnya, telah membuat organisasi kemahasiswaan untuk menjadikan tulang punggung partainya dengan jiwa restorasi dan gerakan perubahan, suatu contoh yang baik untuk partai-partai yang lain agar partai politik yang lain melibatkan mahasiswa sebagai sumber kadernya atas kesamaan ideologis tersebut. Akankah partai politik lainnya yang telah lama berdiri juga mau mengikuti langkah parpol yang baru berdiri beberapa waktu lalu itu, untuk rujuk kembali dengan mahasiswa?

Kondisi para intelektual mahasiswa yang apatis di era sekarang tidak lepas dari peran Orba yang memperlakukan depolitisasi terhadap mahasiswa dengan NKK/BKK yang dicetuskan oleh Daoed Joesoef pada masa beliau menjabat Mendikbud, mahasiswa juga di fokuskan dengan persoalan akademik melalui sistem SKS dan jenjang tahun yang telah ditentukan, mahasiswa hanya di beri hak berkegiatan memenuhi hobi mereka melalui Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) kampus. Dari sinilah muncul organisasi intra dan ekstra kampus yang penuh pertentangan keduanya. Organisasi intra dianggap organisasi yang tunduk dan tidak kritis serta menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah melalui rektor, dan sebaliknya organisasi ektra kampus dipandang gagal secara akademik dikarnakan banyak beraktifitasnya di luar kampus.

Pada 1990-an NKK/BKK dicabut dan dikelurkannya pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan (PUOK), melalui PUOK tersebut ditetapkanlah bahwa organisasi intra kampus diantaranya adalah Senat Mahasiswa perguruan tinggi (SMPT), yg terdiri senat mahasiswa fakultas (SMF) dan Unit kegiatan mahasiswa (UKM), dalam beberapa perkembangan kedepan mengenai PUOK banyak kekecewaan yang timbul dari perguruan tinggi karna kesalahan konsep. Perlu kita ketahui bersama para mahasiswa, bahwasannya kampus kita dijebak dengan situasi depolitisasi, deorganisasi dan deideologisasi.

 Ingin menjadi PNS
Banyak mahasiswa kita yang pandai, pandai dalam memahami teori-teori, mengerti buku-buku tapi malah menjadi manusia yang berpikiran apolitis. Tak sedikit pula mahasiswa kita yang kemudian hanya ingin menjadi bagian dari PNS saja. Mahasiswa yang berpikiran maju dan kritis semestinya mendedikasikan dirinya untuk memimpin negeri ini melalui parpol, agar panggung politik kita tak dipenuhi oleh para pelawak dan artis yang tak punya integritas ideologis.

Kalau kita kembalikan kepada titah awal mahasiswa pada era-era sebelumnya dengan terjadinya reformasi maka saya berangkapan bahwa sah-sah saja bila mahasiswa terlibat dalam kancah politik di bawah wadah partai politik. Mau tidak mau, suka tidak suka bila mahasiswa ingin perubahan dalam negeri ini mesti terjun keranah politik tidak hanya menghujat dan mengkritik tanpa ada perubahan dalam diri mahasiswa kita sendiri, sudah saat nya mahasiswa ikut serta dalam ranah partai politik, memenuhi struktur partai politik, sudah saat nya juga mahasiswa untuk menjadi anggota parlemen.

Mahasiswa sudah semestinya memperjuangkan hak-hak rakyat di parlemen tidak hanya di jalan-jalanan, bersorak-sorak hingga membakar ban di simpang jalan. Mahasiswa sebagai garda terdepan dan simbol perjuangan telah saat nya menunjukkan nilai-nilai dan sikap yang beretika, dan sudah saat nya pula mahasiswa memimpin negeri ini masuk melalui wadah partai politik.

Walaupun saat ini masih kurangnya kesadaran mahasiswa untuk bergabung dan menduduki struktur pengurus partai, tapi setidaknya upaya ini diharapkan bisa menumbuhkan kembali kesadaran mahasiswa kita untuk ikut andil dalam kancah dan fenomena-fenomena politik baik di daerah maupun di pusat, seperti yang telah diajarkan oleh pemimpin-pemimpin era Orde Lama. Para mahasiswa harus mengesampingkan konflik yang terjadi antarmahasiswa intra dan ektra kampus.

Mari mahasiswa Indonesia untuk jangan pernah enggan berpolitik dan berpartai, karena menurut saya politik tanpa berpartai adalah hal yang merugikan, berpartai tanpa berbakti adalah kemunafikan.

* T. Noval Ariandi, Mahasiswa, aktif di Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (Himipol), Universitas Malikussaleh (Unimal) Lhokseumawe. Email: noval.ariandi@ymail.com