Event Pemerintah Aceh 2014

Pertamina Siapkan Gas Arun Aceh Untuk Stok Nasional

Posted by HIMIPOL UNIMAL on Selasa, 05 Juni 2012

Perseroan Terbatas (PT) Pertamina sedang mempersiapkan infrastruktur untuk memanfaatkan gas dari Arun, Aceh sebagai stok nasional, terutama memasok kebutuhan industri di Sumatera Utara dan Aceh.

"Bila nantinya sudah tidak ekonomis lagi untuk LNG, akan dimanfaatkan sebagai stok nasional," kata Senior Vice President Gas & Power PT Pertamina, Nanang Untung, di sela acara "25th World Gas Conference" di Kuala Lumpur, Selasa.

Menurut dia, pada tahun 2014, bila sudah tidak ekonomis lagi pengiriman LNG ke luar negeri, potensi gas tersebut masih bisa digunakan untuk kebutuhan industri di dalam negeri.

Khusus wilayah Jawa Barat dan sekitarnya, PT Pertamina juga mengupayakan pasok dengan pembangunan infrastruktur di Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang pada awal Mei telah selesai dan gas mulai tersalurkan (start up).

"Sekarang ini, PLN sudah menikmati LNG dari Tanjung Priok," kata Nanang Untung menjelaskan.

Dalam upaya meningkatkan konsumsi gas di dalam negeri, dia mengatakan perlunya perbaikan infrastruktur pendukungnya sehingga distribusi gas di dalam negeri kepada konsumen menjadi cepat, efektif, dan efisien.

"Perbaikan infrastruktur tersebut agar sasaran memaksimalkan penggunaan gas di dalam negeri tercapai," katanya.

Sementara itu, di samping di dalam negeri, Pertamina juga terus berupaya menjajaki peluang-peluang pengembangan usaha di luar negeri yang salah satunya dilakukan dengan keikutsertaannya dalam WGC 2012 ini.

"Selama 10 tahun, Pertamina melakukan konsolidasi dan sekarang ini sudah waktunya keluar bermain di tingkat internasional," kata dia.

Untuk sektor gas ini, kata dia, Pertamina harus berani muncul berkompetisi di tingkat global dengan memaksimalkan pasar domestik dan memperkuat sayap bisnis hingga ke mancanegara.
PT. Arun NLG Lhokseumawe - Aceh

Editor: Safrizal

Enam Kewenangan Pusat di Aceh

Posted by HIMIPOL UNIMAL on Senin, 04 Juni 2012

Ketua Komisi A DPRA Adnan Beuranyah bersama Dirjen Otda Djohermansyah Djohan

 Ketua Komisi A bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Adnan Beuransyah mengatakan ada 6 kewenangan pusat di Aceh sesuai dengan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka tahun 2005 lalu, yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia.


Hal tersebut dikatakannya saat diwawancara Aceh Independent, Senin (4/6/2012) di Banda Aceh. Kata Adnan, dalam MoU antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka poin 1.1.2.a dijelaskan bahwa Aceh akan melaksanakan kewenangan dalam semua sektor publik, yang akan diselenggarakan bersamaan dengan administrasi sipil dan peradilan, kecuali dalam bidang luar negeri, pertahanan luar, keamanan nasional, hal ikhwal moneter dan fiskal, kekuasaan kehakiman dan kebebasan beragama, di mana kebijakan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Konstitusi.

Terkait belum turunnya Peraturan Pelaksana (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) yang belum dikeluarkan oleh Presiden, yang seharusnya wajib dikeluarkan paling lama 2 tahun setelah Undang-Undang Pemerintah Aceh, Adnan Beuransyah mengatakan pihaknya terus mendorong dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri untuk segera mengeluarkan PP dan Perpres tersebut.

“Menurut pengakuan daripada Bapak Joehsyah, Dirjen Otda, tahun ini akan dituntaskan semua PP dan perpres,” ujar Adnan.

Menurutnya, yang paling sensitif adalah menyangkut kewenangan Minyak dan Gas (Migas) dan Badan Petanahan Nasional (BPN). Kedua tersebut masih tarik ulur antara Pemerintah Aceh dan Republik Indonesia.
“Kita berharap agar Migas dan BPN tahun ini bisa diselesaikan semuanya, sehingga pemerintah Aceh ke depan bisa menjalankan sesuan dengan aturan yang ada,” harap anggota bekas Gerakan Aceh (GAM) yang pernah tinggal di Denmark ini.

Suasana Panas, Warga sipil Jadi Korban Penembakan di Lhokseumawe

Posted by HIMIPOL UNIMAL on

Penembakan terhadap warga sipil kembali terjadi di Lhokseumawe, Provinsi Aceh, kali ini menimpa Nasrul Muhyat (27), pekerja mekanik Rasio Auto, Senin petang.

Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 18.10 WIB di Desa Paloh Dayah, Kecamatan Muara Satu, akibatnya korban mengalami luka tembak pada bagian punggung kanan dan dirawat secara intensif di Rumah Sakit Kesrem Lhokseumawe.

Informasi yang diperoleh, korban berangkat dari tempat ia bekerja di Desa Panggoi, karena diminta untuk mengantar rekannya ke Desa Paloh Dayah dengan menggunakan sepeda motor.

Setibanya di desa itu, tiba-tiba dua orang tak dikenal (OTK) dengan menggunakan sepeda motor melepaskan tembakan dari jarak dekat, tembakan sebanyak dua kali itu mengenai bagian punggung korban, sementara satu rekan korban lari menyelamatkan diri pada saat terjadi penembakan itu.

Kapolres Lhokseumawe AKBP Kukuh Santoso melalui Kasat Reserse Kriminal AKP Supriadi membenarkan insiden penembakan itu terjadi di wilayah hukumnya.

"Benar ada penembakan terhadap warga sipil, dan saat ini kita sudah menurunkan petugas ke tempat kejadian perkara (TKP), bahkan kami sedang lakukan pengejaran terhadap pelaku, dan meminta keterangan sejumlah saksi yang mungkin melihat atau mendengar aksi penembakan itu," katanya singkat.

Editor: Safrizal

Pengawal BBC Akui Bakar Mayat Bayi di Aceh

Posted by HIMIPOL UNIMAL on

Pengawal BBC Akui Bakar Mayat Bayi di Aceh
Mantan pengawal BBC, Craig Summers, 52 tahun, mengaku telah membakar mayat bayi laki-laki berusia 1-2 bulan ditengah tumpukan sampah tak jauh dari rumah yang disewa kru BBC selama meliput pasca-gempa dan tsunami di Aceh. 

Summers mengungkapkan pembakaran mayat bayi itu dalam buku terbarunya bertajuk Bodyguard: My Life On the Frontline.


»Saat itu kami merasa itu hal termudah dan paling manusiawi yang dilakukan. Ada seperempat juta orang tewas di sana dan mayoritas tergeletak di dalam galian tanah yang terbuka,” kata Summers kepada The Mail Ahad 3 Juni 2012.

Hanya satu alasan, kata mantan komandan pasukan Inggris di Falkland dan Balkan itu, yakni mencegah kru BBC terkena penyakit.

Munculnya tulisan tentang pembakaran mayat bayi dalam buku Summers membuat BBC tak nyaman. Kepala pemberitaan BCC, Fran Unsworth, serta kepala keamanan yang juga bekas perwira angkatan bersenjata Inggris, Paul Greeves, dikabarkan berupaya merayu Summers untuk tidak menerbitkan buku biografinya itu.

Summers menuturkan, peristiwa tersebut berawal saat ia bangun saat subuh pada 7 Januari 2005. Ketika pintu dibuka, ia kaget melihat mayat seorang bayi laki-laki diletakkan di tangga pintu masuk. 

Bukannya melaporkan peristiwa itu ke aparat setempat, Summers memilih meletakkan bayi itu ke tempat sampah. Kemudian ia berbalik untuk membawa kotak dari kayu dan membakar bayi itu.

Ada dua orang yang menyaksikan aksi Summers tersebut, yakni perawat asal Australia yang disapa Bob yang rumahnya bersebelahan dengan rumah kru BBC serta produser BBC, Peter Leng. Namun jurnalis BBC, Ben Brown, tidak diketahui secara pasti apakah menyaksikan hal itu.

»Saya bangga terhadap diri saya dengan pekerjaan saya,” kata Summers, yang sekarang menjabat kepala keamanan Sky TV, dalam bukunya.

Leng dan Brown menolak mengomentari buku Summers. »Tidak ada yang kami sampaikan. Kami tidak membahas pembicaraan pribadi. Namun para menajer terkadang berbicara dengan staf, atau mantan staf, yang menulis buku tentang BBC, khususnya jika di sana ada isu hukum atau keamanan,” kata juru bicara BBC.

DAILY MAIL I MARIA RITA

Sumber: yahoo.com

IMPKL: Beasiswa Pemerintah Kota Lhokseumawe Untuk D-3/S-1

Posted by HIMIPOL UNIMAL on Minggu, 03 Juni 2012

IKATAN MAHASISWA PEMUDA KOTA LHOKSEUMAWE (IMPKL) BANDA ACEH
Anjungan Kota Lhokseumawe, Komplek PKA, Jl. Ratu Safiatuddin, Lamprit, Banda Aceh

PENGUMUMAN

Pemerintah Kota Lhokseumawe menyediakan bantuan Biaya Pendidikan untuk mahasiswa Lhokseumawe yang menempuh pendidikan di BANDA ACEH untuk prodi D-3/S-1, dengan ketentuan sebagai berikut :

  1. Memiliki IPK minimal 2,75 (PTN), dan minimal 3,00 (PTS);
  2. Belum bekerja tetap dan tidak sedang menerima beasiswa/tunjangan ikatan dinas dari sumber lain manapun;
  3. Berasal dari keluarga yang kehidupan sosial ekonominya kurang mampu;
  4. a. Bagi mahasiswa program S1 Minimal semester II dan maksimal semester VIII.
    b. Bagi mahasiswa program Diploma III minimal  semester II dan maksimal semester VI.
  5. Periode Januari s/d Desember 2012 belum dapat menyelesaikan studi dan tidak mengambil cuti akademik;
Selanjutnya, membuat permohonan secara perorangan kepada Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Pemuda Kota Lhokseumawe (IMPKL) Banda Aceh, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
  • Mengisi Formulir Aplikasi Beasiswa (Download disini);
  • Mengisi Surat Permohonan Beasiswa (Download disini);
  • Fotokopi KTM;
  • Fotokopi KTP Warga Kota LHOKSEUMAWE;
  • Fotokopi Kartu Keluarga Warga Kota LHOKSEUMAWE;
  • Surat Keterangan masih aktif kuliah tahun 2012 dari pimpinan Fakultas (ASLI);
  • Fotokopi Kartu Hasil Studi (KHS) yang telah dilegalisasi oleh pihak berwenang, semester ganjil tahun akademik 2011/2012;
  • Fotokopi KRS semester genap tahun akademik 2011/2012 (terbaru);
  • Surat Keterangan Kurang Mampu / Surat Keterangan Gaji Orang Tua dari kepala desa/lurah Lhokseumawe dimana orang tua calon penerima beasiswa berdomisili;
  • Fotokopi buku rekening Bank Aceh atas nama sendiri dan masih aktif serta online (  WAJIB REKENING BANK ACEH);
  • Pasfoto berwarna ukuran 3 x 4 cm, 3 lembar;
Seluruh berkas dimasukkan ke dalam Map dengan ketentuan sbb:
a. Untuk D-3 : menggunakan map berwarna BIRU
b. Untuk S-1 : menggunakan map berwarna MERAH

Dan dikirim ke alamat : Sekretariat IMPKL Banda Aceh, Anjungan Kota Lhokseumawe, Komplek PKA, Jl. Ratu Safiatuddin, Lamprit, Banda Aceh, Setiap hari, Jam 08.00 s/d 24.00 WIB.

Masa penerimaan permohonan dimulai dari tanggal 8 Juni 2012 dan ditutup tanggal 10 Juni 2012.

Permohonan yang tidak lengkap dan yang diterima setelah masa pengumuman ini tidak akan diproses, serta berkas menjadi dokumen IMPKL Banda Aceh. Keputusan Tim Seleksi Beasiswa bersifat final, mengikat dan tidak dapat diganggu gugat.

Banda Aceh, 26 Mei 2012
IMPKL Banda Aceh
Panitia

Beasiswa S1 UII Santri Unggulan 2012-2013

Posted by HIMIPOL UNIMAL on

Beasiswa Santri Unggulan Adalah beasiswa yang berasal dari Biro Perencanaan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Pendidikan Nasional (BPKLN Diknas), dan dikelola oleh Fakultas Teknologi Industri (FTI) Universitas Islam Indonesia. 


Beasiswa ini ditujukan bagi para santri dengan lulusan setingkat SMU. Beasiswa berupa biaya kuliah selama maksimal 4 tahun meliputi : Biaya Tridarma Perguruan Tinggi, Sumbangan Pembiayaan Pendidikan (SPP), serta Dana Pengembangan Laboratorium.

Pelaksanaan seleksi dilakukan langsung oleh BPKLN Diknas, dan hasilnya akan diinformasikan ke UII. Sejak tahun 2010, UII telah dipercaya untuk mengelola Program ini.
Syarat Pendaftaran:

  • Calon Mahasiswa berasal dari Pondok Pesantren dengan Pendidikan terakhir setingkat SMU Program Eksakta
  • Dokumen bukti prestasi selama mengikuti pendidikan di Pondok Pesantren
  • Fotokopi Ijazah yang telah dilegalisir
  • Fotokopi daftar nilai UAN yang telah dilegalisir
  • Fotokopi raport yang telah dilegalisir
  • Pas Foto 4 x 6 dua lembar
  • Surat rekomendasi dari Pimpinan Pondok Pesantren atau Ijazah Pondok Pesantren
  • Mengisi formulir pendaftaran dan Pernyataan Motivasi (dapat diunduh dari website)
Berkas pendaftaran dimasukkan ke dalam map dan dikirimkan/diantar langsung ke :
Panitia Seleksi Beasiswa Santri Unggulan UII
Fakultas Teknologi Industri
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km. 14.4 Sleman Yogyakarta
Telepon : (0274) 895287
e-mail : fti@uii.ac.id

Lampiran:



Sumber

Kesadaran Mahasiswa dalam Partai Politik

Posted by HIMIPOL UNIMAL on

Oleh: T. Noval Ariandi

MAHASISWA banyak memiliki peran penting dalam membuat sejarah kebangsaan Indonesia, mahasiswa indonesia dari awal kemerdekaan hingga saat ini banyak memiliki peran aktif dalam sosial politik, pada era-era awal kemerdekaan banyak mahasiswa Indonesia menduduki kursi legislatif dan menjadi pengurus partai politik. Masa Demokrasi Liberal berkisar tahun 1950-1959 beriringan dengan penerapan sistem kepartaian di Indonesia dengan menjadikan mahasiswa sebagai wadah ideologisasi dan tulang punggung partai. 

Tugas pertama partai politik pada saat itu mendirikan organisasi kemahasiswaan yang menjadi tulang punggung partainya, kita ketahui bersama partai Masyumi dengan organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Partai Khatolik dengan Organisasi Perhimpunan Mahasiswa Khatolik Republik Indonesia (PMKRI), PKI dengan Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI), dan partai lainnya. 

Dengan demikian tokoh-tokoh bangsa negeri ini berpendirian bahwa partai politiklah yang layak menjadi peluang instrument dan alat ekspresi kepentingan bangsa. Penggabungan idologis mahasiswa dan partai politik itu memiliki jarak setelah peristiwa ’65, hingga tahun ketahun hubungan mahasiswa dengan partai politik bagaikan cerai paksa. Beberapa tahun setelah meletusnya peristiwa yang di kenal dengan Malapetaka Lima Belas Januari (Malari), pada saat itu pemerintah mulai semakin ketat memenjarakan sikap kritis mahasiswa dengan dikeluarkannya SK 0156/U/1978 tentang Normalisasi Kebijakan Kampus (NKK) lalu di susul dengan keluarnya SK Menteri P&K no.037/U/1979 mengenai Badan Kordinasi Kemahasiswaan (BKK).

Mahasiswa di Era NKK dan BKK
Setelah tahun 1978 tidak ada lagi gerakan besar yang dilakukan oleh para intelektual, ini dikarnakan pemberlakukan NKK dan BKK oleh pemerintah secara paksa. Konsep ini hanya mengarahkan mahasiswa ke persoalan akademik saja dan menjauhkan mahasiswa dari aktivitas politik. Sebenarnya kebijakan BKK ini untuk membekukan dewan mahasiswa dan melahirkan badan perwakilan tingkat fakultas yang memberi wewenang kepada rektor serta pembantunya untuk menentukan kegiatan mahasiswa sesuai NKK dan BKK yang bisa di intervensi. Depolitisasi mahasiswa di era Orde Baru melalui NKK/BKK sangat membatasi gerakan mahasiswa yang dampaknya sampai hari ini, dikarnakan kurangnya kesadaran mahasiswa dalam politik, termasuk kesadaran mahasiswa ilmu politik sendiri dalam berpartai.

Pola gerakan mahasiswa yang di bangun pada masa itu dilakukan secara bawah tanah dalam bentuk diskusi di ruang-ruang kuliah dan bentuk diskusi lainnya hingga menjadi organisasi yang berandil besar dalam gerakan reformasi untuk menggulingkan rezim Orde Baru. Setelah lensernya Orba juga belum menghasilkan kontribusi positif dalam perbaikan sistem seperti diharapkan oleh gerakan mahasiswa, malah mahasiswa enggan mengambil peran dalam kancah politiknya untuk mengsejahterakan rakyat. Sementara pada pasca lengsernya Soeharto pemilik modal (kapital) atau donator memiliki andil besar dalam partai politik Indonesia kini. Kebanyakan dari partai politik di Indonesia semua di penuhi oleh para kapital yang di anggap memiliki finansial yang mapan, mereka mencari keuntungan dari pemimpin melalui partai politik, tidak satu pun hari ini partai yang menjadikan mahasiswa sebagai tulang punggung partainya untuk perubahan Indonesia, dan banyak partai juga tidak melakukan pendidikan politik terhadap kader-kadernya.

Sudah saatnya partai politik kembali menjadikan mahasiswa sebagai sumber kader partainya sesuai dengan kesamaan ideologis, orientasi dan cita-cita yang sama. Baru-baru ini Partai Nasdem yang telah membuat organisasi kemahasiswaan untuk menjadikan tulang punggung partainya dengan jiwa restorasi dan gerakan perubahan, suatu contoh yang baik untuk partai-partai yang lain agar partai politik yang lain melibatkan mahasiswa sebagai sumber kadernya atas kesamaan ideologis tersebut. Akankah partai  politik lainnya yang telah lama berdiri juga mau mengikuti partai politik nasional yang baru berdiri beberapa waktu lalu, ini untuk mengembalikan dan mengrujukkan kembali mahasiswa dengan partai politik demi menjadi tulang punggung (backbone) partai.

Kondisi para intelektual mahasiswa yang apatis di era sekarang tidak lepas dari peran Orba yang memperlakukan depolitisasi terhadap mahasiswa dengan NKK/BKK yang dicetuskan oleh Daoed Joesoef pada masa beliau menjabat Mendikbud, mahasiswa juga di fokuskan dengan persoalan akademik melalui sistem SKS dan jenjang tahun yang telah ditentukan, mahasiswa hanya di beri hak berkegiatan memenuhi hobi mereka melalui Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) kampus. Dari sinilah muncul organisasi intra dan ekstra kampus yang penuh pertentangan keduanya. Organisasi intra dianggap organisasi yang tunduk dan tidak kritis serta menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah melalui rektor, dan sebaliknya organisasi ektra kampus dipandang gagal secara akademik dikarnakan banyak beraktifitasnya di luar kampus. 

Pada tahun 1990-an NKK/BKK dicabut dan dikelurkannya pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan (PUOK), melalui PUOK tersebut ditetapkanlah bahwa organisasi intra kampus diantaranya adalah Senat Mahasiswa perguruan tinggi (SMPT), yg terdiri senat mahasiswa fakultas (SMF) dan Unit kegiatan mahasiswa (UKM), dalam beberapa perkembangan kedepan mengenai PUOK banyak kekecewaan yang timbul dari perguruan tinggi karna kesalahan konsep. Perlu kita ketahui bersama para mahasiswa, bahwasannya kampus kita dijebak dengan situasi Depolitisasi, Deorganisasi dan Deideologisasi. Banyak mahasiswa kita yang pandai, pandai dalam memahami teori-teori, mengerti buku-buku tapi malah menjadi manusia yang berpikiran apolitis, banyak dari kita yang hanya ingin menjadi bagian dari PNS saja. 

Mari kawan-kawan mahasiswa yang berpikiran maju, kritis dan bertindak maju semestinya mendedikasikan dirinya untuk memimpin negeri ini melalui partai politik. Agar politik di negeri ini tidak dipenuhi oleh pelawak-pelawak, artis-artis yang tidak memiliki Integritas Ideologis.

Kalau kita kembalikan kepada titah awal mahasiswa pada era-era sebelumnya dengan terjadinya reformasi maka saya berangkapan bahwa sah-sah saja bila mahasiswa terlibat dalam kancah politik di bawah wadah partai politik. Mau tidak mau, suka tidak suka bila mahasiswa ingin perubahan dalam negeri ini mesti terjun keranah politik tidak hanya menghujat dan mengkritik tanpa ada perubahan dalam diri mahasiswa kita sendiri, sudah saat nya mahasiswa ikut serta dalam ranah partai politik, memenuhi struktur partai politik, sudah saat nya juga mahasiswa untuk menjadi anggota parlemen. 

Mahasiswa sudah semestinya memperjuangkan hak-hak rakyat di parlemen tidak hanya di jalan-jalanan, bersorak-sorak hingga membakar ban di simpang jalan. Mahasiswa sebagai garda terdepan dan simbol perjuangan telah saat nya menunjukkan nilai-nilai dan sikap yang beretika, dan sudah saat nya pula mahasiswa memimpin negeri ini masuk melalui wadah partai politik. Walau saat ini masih kurangnya kesadaran mahasiswa untuk bergabung dan menduduki struktur pengurus parati, tapi setidaknya apa yang telah di contohkan oleh Partai Nasdem membuat banyak kesadaran terhadap mahasiswa-mahasiswa kita untuk ikut andil dalam kancah dan fenomena-fenomena politik baik di daerah maupun di pusat, seperti yang telah di ajarkan oleh pemimpin-pemimpin era Orde lama, para mahasiswa harus mengesampingkan konflik yang terjadi antar mahasiswa intra dan ektra kampus. 

Mari mahasiswa Indonesia untuk jangan pernah enggan berpolitik dan berpartai, karna menurut saya Politik tanpa bepartai adalah hal yang merugikan, berpartai tanpa berbakti adalah kemunafikan.

*T. Noval Ariandi adalah mahasiswa aktif di Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (HIMIPOL) Unimal dan dipercaya sebagai Ketua INFOKOM HIMIPOL.