![Calon Mahasiswa yang telah mendaftarkan diri di Universitas Malikussaleh [Unimal], mengikuti Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus [OSPEK] yang di laksanakan di kampus induk Unimal Reuleut Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara. Selasa [6/9/2011]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgW1RDuS47ce5YG1zeoA2_Hw6MxdIuJM0-KUxMM5xFb_wSdFHIjRd3Na9KY2sYwbmWA9NckRcryJrhoes4Y7T5Ytt6HLMD2lFNlnlAa6G1IbLWnKFxVezJFft111ygPkDtzWPL9MV81iuw/s640/Ospek+Tahun+Akademik+2011-2012.jpg "OSPEK TAHUN AKADEMIK 2011-2012")
[Bupati Terpilih Aceh Utara di Lantik], Jangan Sampai Rakyat di Lantak
 |
| H. Muhammad Thaib [kanan] |
Kedua Pasangan tersebut maju melalui melalui Partai Politik lokal [Partai Aceh] memperoleh dukungan sebayak 174.503 suara (64.18 Persen). Sementara pasang lain seperti Fajri M Kasim/Muchtar A. Al Khutby memperoleh 14.75 suara (5,43 persen). Husnan Harun/T. Muttaqin memperoleh 12.807 suara (4.71 persen), Umar HN/Bakhtiar memperoleh 12,807 suara (0.94 Persen).
Selanjutnya Ilyas A, Hamid/Abd Mahmudi S,Ag memperoleh 8.632 suara (3.17 persen), Marzuki Abdullah/Nuraini Maida 18184 suara (6.69) persen, Martunis Hamzah/ Mustafa Arba memperoleh 2.541 suara (0,93 persen).
Sedangkan Misbahul Munir/Mansur 7863 suara (2.89 persen), Prof. A. Hadi Arifin/Ridwan Lidan, memperoleh 9457 suara (3,48 persen) dan H. Sulaiman Ibrahim/T Syarifuddin yang diusung 19 partai politik memperoleh 20.693 suara (7,61 persen).
Dimana jumlah suara tersebut semua berasal dari 377.780 DPT, sedangkan yang memberikan hak suara sah 271.899 orang,
Seperti di beritakan harian media online Warta Aceh pada 15 April 2012 bahwa Ketua KIP Aceh Utara Muhammad SE, Ak mengatakan, jumlah semua DPT dari 27 kecamatan 377.780 orang.
“Yang memberikan hak pilih untuk Bupati/Wakil bupati dan Cagub/Cawagub, 288.979 orang, terdiri dari 1.112 TPS yang ada di kecamatan di Aceh Utara. Sedangkan yang tidak mengunakan hak pilih 89.031 orang. Dengan demikian kita sudah ada calon sah yakni calon pasangan bupati/wakil Aceh Utara H. Muhammad Thaib/Muhammad Jamil dalam rapat pleno tadi,” sebut Muhammad.
Jadi, mulai hari ini [setelah pelantikan] H. Muhammad Thaib dan wakilnya Drs. Muhammad Jamil M.kes sah menjadi bupati dan wakil bupati kabupaten Aceh Utara untuk masa bakti lima tahun kedepan [2012-2017].
Oleh karena itu kita harapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama pertumbuhan ekonomi, pendidikan, melanjutkan pembangunan, menyediakan lapangan pekerjaan untuk rakyat sebagai wujud mengentaskan kemiskinan dan pengangguran, meningkatkan pelayanan kesehatan yang baik, dan kita harapkan dapat berkerjasama dengan semua pihak baik mahasiswa, ulama, pemuda, serta tak terkecuali dengan tacholder di lingkungan Kabupaten Aceh Utara khususnya dalam mensejahterakan masyarakat.
Jangan samapai H. Muhammad Thaib dan wakilnya Drs. Muhammad Jamil M.kes setelah di lantik kemudian melantak rakyat, seperti yang terjadi sebelumnya terhadap rakyat Aceh Utara, khususnya kasus bobolnya kas Kabupaten Aceh Utara sebesar Rp. 220 Milyar yang disimpan di Bank Mandiri Jelembar Jawa Barat, yang terdakwa mantan Bupati Aceh Utara Ilyas A Hamid dan Wakilnya Syarifuddin SE.
Sekedar diketahui bahwa Ilyas A Hamid dan Syarifuddin SE merupakan pasangan yang memenangi pilkada Aceh Utara pada tahun 2006 yang didukung masyarakat dan mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Pernyataan Safrizal [Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Malikussaleh- HIMIPOL UNIMAL]
Kapolda : Jangan Ada Lagi "Pajak Nanggroe"
Kepala Kepolisian Daerah Aceh Irjen Pol Iskandar Hasan berharap, pemerintahan Zaini Abdullah-Muzakir Manaf (Zikir) bisa mengedepankan azas transparansi dalam menjalankan setiap program pembangunan.“Kalau pembangunan transparan, kita harapkan pajak nanggroe (kutipan liar, red) tidak ada lagi. Jadi, pajaknya bisa masuk ke kas negara atau Baitul Mal,” kata Iskandar Hasan, seperti diberitakan Rakyat Aceh (Grup JPNN).
Hal itu, menurut Kapolda Aceh sangat perlu dilakukan guna membangun Aceh yang lebih baik dan dapat mensejahterakan masyarakat Aceh. “Untuk itu, kami para pimpinan daerah mengharapkan semua pihak yang ada di Aceh mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam membangun Aceh,” ujarnya.
Gandeng Wartawan
Kapolda juga berharap kepada kalangan media (wartawan) di Aceh, bisa mendukung pemerintah dalam membangun Aceh yang lebih baik. Seperti halnya harapan kepala Pemerintahan Aceh yang baru. “Alangkah baiknya rekan-rekan media mengedepankan berita-berita yang bersifat membangun,” ujarnya.
Sebagai jembatan penghubung, Kapolda berharap, agar media bisa menginformasikan setiap kegiatan pemerintah serta pemberitaan mengenai harapan masyarakat terhadap pemerintah. Karena dengan begitu, pemerintah bisa mengetahui apa kebutuhan masyarakat, begitu juga sebaliknya, masyarakat mengetahui apa yang dilakukan pemerintah.
Sementara itu, Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang akrab disapa Mualem mengatakan, kedepan dirinya merencanakan untuk mengatur pembangunan di Aceh yang terbengkalai dan belum sempurna.
“Banyak daerah-daerah tertinggal di Aceh yang perlu diperhatikan. Pemerintah dan wartawan adalah alat untuk membangun Aceh kedepan, serta memakmurkan Aceh. Jika ada hal-hal yang kurang sesuai maka dapat dikonfirmasikan saja. Untuk itu, mari sama-sama memajukan Aceh,” kata Muzakir Manaf.
Menurut Mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka ini, banyak potensi kekayaan Aceh yang belum digarap dengan baik, seperti sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Untuk itu, dirinya mengajak semua pihak untuk bersama-sama saling bahu-membahu untuk membangun dan memajukan Aceh.
Sementara itu dari kalangan legislatif, Wakil Ketua DPRA Sulaiman Abda mengatakan media adalah alat kontor pembangunan. “Kemana mau dibawa pembangunan Aceh ini adalah tergantung dari pemberitaan media,” ujarnya.
Sulaiman Abda berharap, media dapat mengisi pemberitaan dengan aspek-aspek pembangunan, dimana jalan-jalan yang rusak atau daerah-daerah yang tertinggal daapat diinformasikan melalui media.
“Kedepan kita harus mensejahterakan masyarakat di desa. Kalau masyarakat di desa sejahtera, maka di kabupaten pasti sejahtera. Jika di kabupaten sejahtera, maka di provinsi Aceh pasti akan sejahtera,” kata politisi Partai golkar ini |jnpp.com
Syri'at Islam di Aceh Tidak Menghambat Turis Untuk Berwisata
 |
| Turis naik becak | foto by aceh.tribunnews.com | |
Pemerintah Provinsi Aceh menargetkan dapat menarik 1,3 juta turis mancanegara dan domestik untuk berkunjung ke provinsi paling ujung pulau sumatra ini pada 2013.
Di sisi lain, wisatawan, baik dari dalam negeri, maupun turis asing, diharapkan tidak mengkhawatirkan syariat Islam yang menjadi salah satu aturan yang dijalankan di Serambi Mekah pada saat ini untuk berkunjung.
Di sisi lain, wisatawan, baik dari dalam negeri, maupun turis asing, diharapkan tidak mengkhawatirkan syariat Islam yang menjadi salah satu aturan yang dijalankan di Serambi Mekah pada saat ini untuk berkunjung.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Aceh Rasyidah M. Dallah mengatakan untuk mencapai target itu, pihaknya berencana meluncurkan program Tahun Kunjungan Wisata 2013 (Visit Aceh Year 2013) pada November tahun ini.
“Peluncuran akan dilakukan di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta. Arus kunjungan wisatawan pada 2013 kami targetkan ada peningkatan menjadi 1,3 juta orang,” jelas Rasyidah pada Dinner Gathering di Hermes Palace Hotel Banda Aceh, Selasa (4/7) malam.
Angka ini, ujarnya, naik dari target pada 2012 yang ditetapkan sebanyak 1,1 juta orang. Rasyidah mengatakan dirinya meyakini target ini akan tercapai jika mengacu kepada pertumbuhan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Aceh selama 2 tahun terakhir.
Dia menyebutkan pada 2008, jumlah turis dari luar negeri ke Aceh mencapai 17.282 orang, sedangkan wisatawan dalam negeri mencapai 710.890 orang. Pada 2011, naik menjadi 28.053 wisatawan asing dan 959.545 wisatawan domestik.
Dengan begitu, paparnya, sejak 2008 hingga tahun lalu, jumlah pengunjung wisata ke Aceh melonjak 27%. Peningkatan ini, cukup positif mengingat Aceh selama ini lebih dikenal sebagai daerah konflik dan sedang melakukan proses pemulihan akibat bencana tsunami.
Lebih jauh, dia menyebutkan dalam Visit Aceh Year 2013, pihaknya juga akan terus meningkatkan fasilitas penunjang wisata. Ada 808 obyek wisata yang layak dikunjungi di provinsi ini, mulai dari wisata pantai, situs sejarah, situs tsunami, hingga wisata agama.
“Namun, selama ini belum tertata dengan baik, ke depan ini harus dikelola secara professional,” tambahnya.
Syariat Islam
Pada kesempatan yang sama, Rasyidah mengajak wisawatan untuk tidak perlu takut berkunjung ke Aceh. Syariat Islam yang diberlakukan di daerah ini, sebut Rasyidah, tidak akan menghambat sektor pariwisata.
“Aceh adalah daerah kunjungan wisata yang aman dan nyaman bagi wisatawan,” jelasnya.
Dukungan serupa juga dikemukakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh. Khalidin dari instansi tersebut memberikan garansi bahwa pelaksanaan syariat Islam di Aceh tidak akan mengganggu sektor pariwisata.
“WH [Wilayatul Hisbah atau Polisi Syariat] tidak akan menghambat, wisata merupakan salah satu sektor yang bisa mendatangkan PAD [pendapatan asli daerah],” ujarnya.
Sementara itu, General Manager Hermes Palace Hotel Banda Aceh Oktowandi menyebutkan, pihaknya siap mendukung program Visit Aceh Year 2012 dengan menjadikan sejumlah situs-situs wisata di provinsi ini menjadi paket yang menarik.
“Kami akan mengemas paket wisata, seperti mengunjungi situs tsunami dan paket wisata islami. Kami berharap visit Aceh ini akan berhasil,” jelas Oktowandi.
“Peluncuran akan dilakukan di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta. Arus kunjungan wisatawan pada 2013 kami targetkan ada peningkatan menjadi 1,3 juta orang,” jelas Rasyidah pada Dinner Gathering di Hermes Palace Hotel Banda Aceh, Selasa (4/7) malam.
Angka ini, ujarnya, naik dari target pada 2012 yang ditetapkan sebanyak 1,1 juta orang. Rasyidah mengatakan dirinya meyakini target ini akan tercapai jika mengacu kepada pertumbuhan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Aceh selama 2 tahun terakhir.
Dia menyebutkan pada 2008, jumlah turis dari luar negeri ke Aceh mencapai 17.282 orang, sedangkan wisatawan dalam negeri mencapai 710.890 orang. Pada 2011, naik menjadi 28.053 wisatawan asing dan 959.545 wisatawan domestik.
Dengan begitu, paparnya, sejak 2008 hingga tahun lalu, jumlah pengunjung wisata ke Aceh melonjak 27%. Peningkatan ini, cukup positif mengingat Aceh selama ini lebih dikenal sebagai daerah konflik dan sedang melakukan proses pemulihan akibat bencana tsunami.
Lebih jauh, dia menyebutkan dalam Visit Aceh Year 2013, pihaknya juga akan terus meningkatkan fasilitas penunjang wisata. Ada 808 obyek wisata yang layak dikunjungi di provinsi ini, mulai dari wisata pantai, situs sejarah, situs tsunami, hingga wisata agama.
“Namun, selama ini belum tertata dengan baik, ke depan ini harus dikelola secara professional,” tambahnya.
Syariat Islam
Pada kesempatan yang sama, Rasyidah mengajak wisawatan untuk tidak perlu takut berkunjung ke Aceh. Syariat Islam yang diberlakukan di daerah ini, sebut Rasyidah, tidak akan menghambat sektor pariwisata.
“Aceh adalah daerah kunjungan wisata yang aman dan nyaman bagi wisatawan,” jelasnya.
Dukungan serupa juga dikemukakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh. Khalidin dari instansi tersebut memberikan garansi bahwa pelaksanaan syariat Islam di Aceh tidak akan mengganggu sektor pariwisata.
“WH [Wilayatul Hisbah atau Polisi Syariat] tidak akan menghambat, wisata merupakan salah satu sektor yang bisa mendatangkan PAD [pendapatan asli daerah],” ujarnya.
Sementara itu, General Manager Hermes Palace Hotel Banda Aceh Oktowandi menyebutkan, pihaknya siap mendukung program Visit Aceh Year 2012 dengan menjadikan sejumlah situs-situs wisata di provinsi ini menjadi paket yang menarik.
“Kami akan mengemas paket wisata, seperti mengunjungi situs tsunami dan paket wisata islami. Kami berharap visit Aceh ini akan berhasil,” jelas Oktowandi.
Editor: Safrizal
Sumber: bisnis.com
Ilmu Politik Unimal Adakan Semiloka Kurikulum
 |
| Suasana acara SEMILAKO Kurikulum Jurusan ilmu politik Unimal |
Prodi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Social dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh mengadakan acara Seminar Lokakarya (SEMILOKA) kurikulum di ACC GOR Cunda, Kota Lhokseumawe (4/07/12).
Ketua Panitia SEMILOKA kurikulum Bapak DR. Muhammad Bin Abu Bakar, MA dalam menyampaikan laporan panitia menyatakan bahwa SEMILOKA ini sangat diperlukan terutama untuk melahirkan atau meningkatkan agreditasi jurusan serta untuk menata ulang kurikulum jurusan.
Acara SEMILOKA tersebut dipandu oleh pemateri dari Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh yaitu Bapak DR. Saiful Usman, M.Si dan didampingi oleh Bapak DR. Rasyidin, S.Sos.,MA dosen Fisip Unimal sebagai moderator, serta turut di hadiri dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Aceh Utara, pimpinan parpol, Panwaslu, dosen di lingkungan unimal, mahasiswa serta alumni ilmu politik unimal.
Sementara menurut pemateri SEMILOKA tadi bahwa politik di Aceh tidak terlepas dengan agama, karena itu diperlukan mata kuliah untuk jurusan ilmu politik yaitu Teori Politik Islam bukan pemikiran politik islam seperti yang dijalankan sekarang.
Tujuan SEMILOKA kurikulum ini untuk melahirkan agreditasi jurusan ilmu politik, papar Bapak Rasyidin dalam pembukaan diskusi tadi, karna kurikulum berbasis kompentensi tergantung pada jurusan masing-masing di setiap daerah di Indonesia, misalnya Jakarta dengan Sumatra Utara tidak sama kurikulumnya, begitu juga dengan Aceh tambahnya.
Acara yang berlangsung dari pukul 09.00 wib s/d 12.00 wib tersebut menghasilkan beberapa masukan dari para undangan yang hadir, berikut kritik dan saran mereka:
Hasbi (Sekretaris Partai Demokrat Kota Lhokseumawe), untuk jurusan ilmu politik menyarankan agar dimasukan mata kuliah tentang partai politik (parpol) ke dalam kurikulum, karna mengingat Aceh setiap 5 tahun sekali pasti ada tambahan partai lokal, oleh karena itu sangat di perlukan jurusan tersebut.
Abdul Halim (Mahasiswa ilmu politik semester 4) menyarankan perlu adanya mata kuliah tentang strategi dan taktik politik di jurusan ilmu politik unimal.
Ridwan, S.IP (Ketua Panwaslu Kota Lhokseumawe) menyarakan agar Unimal menyediakan journal untuk setiap jurusan karna selama ini mahasiswa ilmu politik khususnya sangat kekurangan dengan referensi, termasuk perpustakaan yang kurang menyediakan buku sebagai refensi mahasiswa.
DPRK Kabupaten Aceh Utara, menyarankan agar jurusan ilmu politik unimal khususnya memasukan mata kuliah manajemen konflik ke dalam kurikulum.
Bisma Yadhi Putra(Mahasiswa ilmu politik semester 8), mengkritisi jurusan khususnya dan unimal pada umumnya, bahwa masih ada dosen-dosen yang tidak mampu memaparkan mata kuliah kepada mahasiswa, oleh karena itu sangat diperlukan kualifikasi terhadap dosen tersebut. Selain itu Bisma menyarankan agar jurusan ilmu politik memasukan mata kuliah psikologi politik, marketing politik, serta pemikiran tokoh politik sebagaimana yang sudah diterapkan di universitas-universitas lain di Jawa.
Iswadi (Dosen Sosiologi unimal) menyarankan agar di masukan mata kuliah Konflik dan Perdamain ke dalam kurikulum jurusan ilmu politik dan mahasiswa ilmu politik harus kuat dengan bahasa asing. selain itu Iswadi mengkritisi dosen unimal bahwa dosen harus memperbaiki panduan mengajarnya.
Mahlil (mahasiswa ilmu politik semester 10), menyarankan agar mahasiswa ilmu politik seharusnya terlibat dalam pilkada untuk praktek langsung baik sebagai pengawas atau sebagai pemantau dan mengharapkan agar sejarah politik Aceh di masukan ke dalam kurikulum.
Lukman (Alumni Ilmu Politik) menyarankan agar filsafat politik islam di masukan ke dalam kurikulum jurusan ilmu politik.
Mulyadi (Dosen fisip Unimal) mengatakan untuk mahasiswa ilmu politik di perlukan praktek politik baik melalui kerjasama dengan partai maupun dengan lembaga negara.
Mujiburahman (Mahasiswa ilmu politik semester 6) mengatakan sangat diperlukan mata kuliah tentang Gerakan Social Politik Aceh untuk di masukan kedalam kurikulum jurusan ilmu politik.
Laporan: Safrizal (Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Malikussaleh - HIMIPOL Unimal]
[Foto] Ilmu Politik Unimal Adakan Semiloka Kurikulum
 |
| Suasan acara seminar lokakarya (semiloka) jurusan ilmu politik unimal |
 |
| Penyerahan cendra mata oleh ketua prodi ilmu politik Naidi Faisal,S.IP.,M.Si kepada Pemateri DR. Saiful Usman,M.Si |
 |
| Mujiburahman [mahasiswa ilmu politik semester 6] memberikan pendapat |
 |
| Bapak Mulyadi (dosen) memberikan pendapat |
 |
| Lukman,S.IP [Alumni ilmu politik] memberikan saran atau masukan |
 |
| Mahlil [mantan ketua HIMIPOL] memberikan tanggapan dan saran |
 |
| Iswadi (Dosen jurusan Sosiologi unimal) memberikan masukan |
 |
| DPRK Kab. Aceh Utara memaparkan pendapat |
 |
| Bisma [mantan ketua HIMIPOL 2010-2011] mengemukakan pendapat dan saran |
 |
| Tamu para undangan |
 |
| Suasana SEMILOKA |
 |
| Pemateri Bapak DR. Saiful Usman, MA sedang memaparkan kurikulum |
 |
| Suasana semoloka sebelah kiri |
 |
| Suasana semiloka dari arah depan |
 |
| Mahasiswa ilmu politik sedang mendengarkan pemaparan materi |
 |
| Ridwan, S.IP (Ketua panwaslu kota Lhokseumawe) memberikan pendapat |
 |
| Abdul Halim [mahasiswa ilmu politik semester 4) memberikan saran |
 |
| Suasana semiloka sebelah kanan |
 |
| Hasbi (Sekretaris partai Demokrat Lhokseumawe] memberikan masukan |
 |
| Ridwan-ketua panwaslu lhokseumawe[kiri] dan Naidi Faisal, S.IP,M.Si-Ketua prodi ilmu politik [kanan] |
 |
| Dr.Muhammad Bin Abu Bakar, MA-Ketua Panitia semiloka [kiri] |
 |
| Bapak DR. Rayidin,S.Sos,MA sedang membacakan biodata pemateri |
 |
| Suasana dari arah belakang semiloka |
Lheuh Jameun Belanda Na Kritan Apui, Nyoe Baroe Rencana Loem
Pemerintah akan segera membangun rel kereta Api yang akan mengubungkan Lampung hingga Aceh.Studi kelayakan (feasibility study) mengenai jalur kereta yang akan mengubungkan Lampung hingga Aceh itu diharapkan bisa selesai Agustus tahun ini.
“Studi sedang dilakukan pemerintah dan akan memperhatikan titik-titik ekonomi di wilayah yang akan dilewati jalur kereta tersebut. Mudah-mudahan studi bisa selesai Agustus 2012,” ujar Wakil Menteri Perhubungan, Bambang Susantono, Selasa (2/7).
Jalur kereta api trans Sumatera tersebut nantinya akan menghubungkan Lampung hingga Aceh sepanjang 2.168 kilometer. Diharapkan dengan adanya jalur kereta tersebut aktivitas pergerakan penumpang, barang atau komoditi strategis lainnya dapat meningkat pesat di masa yang akan datang.
Studi pembangunan jalur kereta trans Sumatera ini sudah mulai dilakukan secara terpisah di sejumlah provinsi dan untuk realisasinya akan dilakukan melalui kerja sama pemerintah dan swasta (KPS). Sebab dana yang dibutuhkan untuk membangun rel kereta cukup besar sehingga perlu keterlibatan investor swasta,”Perhitungan saat ini, pembangunannya akan menghabiskan dana sekitar Rp60 triliun-Rp 70 triliun. Rencananya, sekitar 70 persen sumber dana berasal dari pemerintah, sisanya sebesar 30 persen swasta,” tukasnya.
Sebelumnya sudah ada studi mengenai rencana pembangunan jalur kereta dari Lampung hingga Rantauprapat sepanjang 1.650 kilometer yang membutuhkan perkiraan dana hingga Rp49,5 triliun. Namun karena ada perubahan desain dengan menambahkan jangkauan hingga Banda Aceh, maka pihak pemerintah akan melakukan studi ulang. Oleh karena itu Bambang tidak heran jika ada penambahan biaya dibandingkan estimasi biaya dalam perhitungan awal. “Otomatis kalau panjang yang dibangun bertambah, biayanya juga pasti tambah,” ungkapnya.
Sarana Perkeretaapian Kemenhub, Sugiadi Waluyo mengungkapkan, pemerintah serius menggarap infrastruktur transportasi massal di luar Pulau Jawa, salah satunya Sumatera. Pasalnya pertumbuhan penduduk dan ekonomi di Pulau Sumatera sudah sangat layak untuk disediakan saran transportasi yang memadai, “Kami sedang menyiapkan studi tentang jalur kereta trans Sumatera, karena memang keinginan dan kebutuhannya cukup besar. Targetnya jalur kereta api tersebut sudah bisa beroperasi pada 2030,” sebutnya.
Pihaknya tengah mencari investor yang mau bekerjasama dengan pemerintah untuk membangun jalur kereta tersebut. Studi pembangunan jalur kereta trans Sumatera ini dilakukan secara sepotong-sepotong di masing-masing provinsi karena pemerintah setempatlah yang mengetahui dengan pasti karakteristik, kondisi geografis maupun masyarakat yang wilayahnya akan dilalui jalur kereta,”Kami hanya menyiapkan studinya kalau nanti ada yang mau ya silahkan, tentunya akan kami fasilitasi dan kami permudah,” tegasnya.
Per Kilometer Butuh Rp25 Miliar
Meski studi pembangunan dilakukan secara terpisah-pisah namun nantinya akan dibuat sebuah rencana induk (masterplan) pembangunan kereta api di pulau Sumatera. Untuk itu tim studi yang bekerja di Medan, Riau, dan Jambi nantinya akan digabung. Menurut Sugiadi, perkiraan kebutuhan dana pembangunan rel kereta mencapai Rp25 miliar per kilometer dalam kondisi normal. “Tapi kalau kondisi di lapangan terdapat banyak jembatan dan timbunan, diperkirakan bisa mencapai Rp35 miliar hingga Rp40 miliar,” tuturnya.
Panjang rel kereta di Pulau Sumatera yang ada saat ini (eksisting) mencapai 1.869 kilometer. Dari jumlah tersebut, sepanjang 1.348 kilometer masih beroperasi, sisanya 512 kilometer tidak bisa dioperasikan lagi. Oleh karena itu perlu ada revitalisasi dan pembangunan rel baru. Kemenhub mencatat jumlah penumpang jalur kereta api di Sumatera mencapai 4,2 juta orang per tahun dan jumlah angkutan barang sepanjang 2011 sebanyak 14,7 juta ton,”Jumlah ini sudah sangat besar untuk kita tambah jalur-jalur baru hingga ke Aceh,” jelasnya (wir/jpnn)
| Proyek: | Koridor Trans Sumatera |
| Misi Proyek: | Konektivitas jalan dari Bakeheuni (Lampung) – Aceh. |
| Panjang Jalan: | 1.000 Km |
| Biaya: | Rp150 triliun |
| Konstruktor: | PT Jasa Marga |
| Proyek: | Mega Proyek Trans Sumatera High Garde Highway (HGH) |
| Misi Proyek: | Mengkoneksi jalan tol Sumut-Sumbar- Riau. Trans-Sumatera Highway adalah bagian dari Indonesiaa connectivity yang dicanangkan dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekomoni Indonesia (MP3EI). |
| Panjang Jalan: | - |
| Biaya: | Rp60 Triliun |
| Proyek: | HGH Trans Sumatera |
| Misi Proyek: | -Duplikasi jariangn jalintimsum yakni sedikit bergeser dari Jalintim yang saat ini sudah eksisting. |
| - HGH Trans Sumatera ini terdiri atas Koridor Bakauheni – Banda Aceh sepanjang Lintas Timur Sumatera (2.014 km) yang disertai jalan penghubung (feeder) sepanjang 720 km. | |
| - Menghubungkan 8 Pusat Kegiatan Nasional, 6 pelabuhan udara, dan 7 pelabuhan utama | |
| Panjang: | 2.700 Km |
| Biaya: | Rp99,88 Triliun |
Lheuh Jameun Belanda Na Kritan Apui, Nyoe Baroe Rencana Loem (setelah zaman Belanda ada kereta api, Ini baru rencana lagi)
Editor: Safrizal
Sumber: hariansumutpost.com
[Gawat] 19,5 Persen Rakyat Aceh miskin, Sumut 10,7 Persen
 |
Badan Pusat Statistik (BPS) hari ini merilis data penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia. Penurunan data ini juga terjadi di Aceh dan Sumatera Utara.
BPS Aceh menyatakan 909 ribu orang di provinsi itu atau 19,46 persen adalah penduduk miskin. Angka ini diklaim menurun 0,11 persen dibandingkan posisi Maret 2011.
BPS Aceh menyatakan 909 ribu orang di provinsi itu atau 19,46 persen adalah penduduk miskin. Angka ini diklaim menurun 0,11 persen dibandingkan posisi Maret 2011.
Plh Kepala BPS Aceh, Abdul Hakim mengatakan, secara jumlah angka kemiskinan memang meningkat, karena naiknya jumlah penduduk Aceh, namun secara persentasi angkanya menurun. Pada Maret 2011 jumlah warga miskin di Aceh adalah 894 ribu orang, sedangkan pada Maret 2012 jumlahnya mencapai 909 ribu orang.
"Dibandingkan dengan persentase penduduk miskin pada Maret 2011 yaitu 19,57 persen, berarti penduduk miskin turun sebesar 0,11 persen," katanya, hari ini.
BPS menjelaskan, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan di Aceh hingga Maret 2012 turun 0,62 persen dibanding tahun lalu, yaitu dari 176 ribu orang pada Maret 2011 menjadi 171 ribu orang. Sementara di pedesaan penduduk miskin naik 0,10 persen dari 718 ribu pada Maret 2011 menjadi 737 ribu pada Maret tahun ini.
Menurut Abdul Hakim, ini disebabkan adanya perubahan pada pertumbuhan ekonomi, indeks harga konsumen, tingkat pengangguran terbuka yang mencapai 7,87 persen dan Nilai Tukar Petani yang flukfuatif.
Masih tingginya tingkat kemiskinan di Aceh akibat naiknya garis kemiskinan. Selama periode Maret 2011-Maret 2012 garis kemiskinan di provinsi itu naik 5,37 persen yaitu dari Rp303.692 per kapita per Maret 2011 menjadi Rp320.013 per kapita per Maret 2012.
Untuk daerah perkotaan, garis kemiskinan naik 5,07 persen dari Rp333.355 per kapita per Maret 2011 menjadi Rp350.260 per kapita hingga Maret 2012. Di pedesaan naik 5,50 persen yaitu dari Rp292.085 per kapita menjadi Rp308.162 persen per kapita pada Maret 2012.
Abdul Hakim mengatakan beras, rokok, tongkol, gula pasir dan telur ayam ras merupakan komoditas paling penting bagi penduduk miskin di Aceh. Untuk komoditas bukan bahan makanan yang paling penting bagi penduduk miskin adalah perumahan, pendidikan, listrik, bensing dan angkutan.
"Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan yaitu tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga sekaligus dapat mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan," ujar Abdul Hakim.
Menurutnya indeks kedalaman kemiskinan Aceh bergeser dari 3,495 pada Maret 2011 menjadi 3,548 pada Maret 2012, sedangkan indeks keparahan kemiskinannya bergeser dari 0,940 menjadi 0,994. Terjadi peningkatan sebesar 0,05 point.
"Besarnya kedua indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan, serta ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin juga mengecil," sebut Abdul Hakim
Sementara itu, BPS Sumut, mengklaim terjadinya penurunan jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara sebanyak 74.100 orang. Dimana penurunan jumlah penduduk miskin tertinggi, terjadi di wilayah pedesaan.
Kepala BPS Sumut, Suharno, mengatakan, berdasarkan hasil survei ekonomi nasional (susenas) pada Maret lalu, jumlah penduduk Miskin di Sumut telah mencapai 1.407.200 orang, atau 10,67 persen terhadap jumlah total penduduk. Kondisi ini lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2011 yang jumlah penduduk miskinnya sebanyak 1.481.300 orang atau 11,33 persen dari total jumlah penduduk.
“Dengan berkurangnya 74.100 orang warga miskin, maka penurunan persentase penduduk miskin sebesar 0,66 point. Penurunan angka kemiskinan ini, didorong oleh inflasi umum yang relatif rendah di angka 3,86 persen. Apalagi perekonomian sumatera utara hingga triwulan pertama 2012 menunjukkan pergerakan yang positif. Begitupula dengan indeks tendensi konsumen yang meningkat dan pengangguran yang menurun,” ungkapnya, hari ini.
Suharno menambahkan, penurunan angka kemiskinan terbesar di Sumut terjadi di wilayah pedesaan. Tercatat pada Maret jumlah orang miskin di pedesaan Sumatera Utara sebanyak 738 ribu orang, menurun dari Maret 2011 lalu yang mencapai 790.200 orang.
Jumlah penduduk miskin sumut di perkotaan sebanyak 669.200 orang dan di daerah perdesaan sebanyak 738.000 orang. Jika dibandingkan dengan penduduk yang tinggal pada masing-masing daerah tersebut, maka persentase penduduk miskin di daerah perkotaan sebesar 10,32 persen, sedangkan di daerah perdesaan sebesar 11,01 persen,” tambahnya
Suharno menambahkan, kemiskinan bukan hanya sekedar jumlah dan persentase penduduk miskin, namun juga seberapa dalam kemiskinan masyarakat itu sendiri. Tercatat, indeks kemiskinan pada Maret 2012 sebesar 0,34 persen menurun dibandingkan Maret tahun lalu yang mencapai 1,84 persen.
Menurutnya, Pada Maret 2012 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan daerah perdesaan. Indeks Kedalaman Kemiskinan untuk perkotaan sebesar 1,65 sementara di perdesaan 1,46 dan Indeks Keparahan Kemiskinan untuk perkotaan sebesar 0,38 sedangkan di perdesaan hanya 0,30.
"Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di perkotaan lebih jauh dari garis kemiskinan dibanding perdesaan, begitu juga tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk miskin di perkotaan lebih lebar dibanding perdesaan,” tukas dia.
Sekadar informasi, pada Maret 2012 garis kemiskinan Sumatera Utara sebesar Rp262.102 per kapita per bulan. Untuk daerah perkotaan, garis kemiskinannya sebesar Rp286.649 per kapita per bulan, dan untuk daerah perdesaan sebesar Rp238.368 per kapita per bulan.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah masyarakat miskin pada Maret 2012 mencapai 29,12 juta orang atau 11,96 persen dari total penduduk Indonesia saat ini. Angka itu turun dibanding Maret 2011 yang mencapai 30,02 juta orang (12,4 persen).
Dari seluruh daerah, pengurangan kemiskinan paling banyak terjadi di Pulau Jawa. Alasannya, karena jumlah penduduknya paling banyak.
Per Maret 2012, jumlah penduduk miskin di Jawa tercatat 16,1 juta orang, Sumatera 6,3 juta orang, Sulawesi 2,09 juta orang, Bali dan Nusa Tenggara 2,03 juta orang, dan Kalimantan 954,57 ribu orang. [waspada.co.id]
"Dibandingkan dengan persentase penduduk miskin pada Maret 2011 yaitu 19,57 persen, berarti penduduk miskin turun sebesar 0,11 persen," katanya, hari ini.
BPS menjelaskan, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan di Aceh hingga Maret 2012 turun 0,62 persen dibanding tahun lalu, yaitu dari 176 ribu orang pada Maret 2011 menjadi 171 ribu orang. Sementara di pedesaan penduduk miskin naik 0,10 persen dari 718 ribu pada Maret 2011 menjadi 737 ribu pada Maret tahun ini.
Menurut Abdul Hakim, ini disebabkan adanya perubahan pada pertumbuhan ekonomi, indeks harga konsumen, tingkat pengangguran terbuka yang mencapai 7,87 persen dan Nilai Tukar Petani yang flukfuatif.
Masih tingginya tingkat kemiskinan di Aceh akibat naiknya garis kemiskinan. Selama periode Maret 2011-Maret 2012 garis kemiskinan di provinsi itu naik 5,37 persen yaitu dari Rp303.692 per kapita per Maret 2011 menjadi Rp320.013 per kapita per Maret 2012.
Untuk daerah perkotaan, garis kemiskinan naik 5,07 persen dari Rp333.355 per kapita per Maret 2011 menjadi Rp350.260 per kapita hingga Maret 2012. Di pedesaan naik 5,50 persen yaitu dari Rp292.085 per kapita menjadi Rp308.162 persen per kapita pada Maret 2012.
Abdul Hakim mengatakan beras, rokok, tongkol, gula pasir dan telur ayam ras merupakan komoditas paling penting bagi penduduk miskin di Aceh. Untuk komoditas bukan bahan makanan yang paling penting bagi penduduk miskin adalah perumahan, pendidikan, listrik, bensing dan angkutan.
"Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan yaitu tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga sekaligus dapat mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan," ujar Abdul Hakim.
Menurutnya indeks kedalaman kemiskinan Aceh bergeser dari 3,495 pada Maret 2011 menjadi 3,548 pada Maret 2012, sedangkan indeks keparahan kemiskinannya bergeser dari 0,940 menjadi 0,994. Terjadi peningkatan sebesar 0,05 point.
"Besarnya kedua indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan, serta ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin juga mengecil," sebut Abdul Hakim
Sementara itu, BPS Sumut, mengklaim terjadinya penurunan jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara sebanyak 74.100 orang. Dimana penurunan jumlah penduduk miskin tertinggi, terjadi di wilayah pedesaan.
Kepala BPS Sumut, Suharno, mengatakan, berdasarkan hasil survei ekonomi nasional (susenas) pada Maret lalu, jumlah penduduk Miskin di Sumut telah mencapai 1.407.200 orang, atau 10,67 persen terhadap jumlah total penduduk. Kondisi ini lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2011 yang jumlah penduduk miskinnya sebanyak 1.481.300 orang atau 11,33 persen dari total jumlah penduduk.
“Dengan berkurangnya 74.100 orang warga miskin, maka penurunan persentase penduduk miskin sebesar 0,66 point. Penurunan angka kemiskinan ini, didorong oleh inflasi umum yang relatif rendah di angka 3,86 persen. Apalagi perekonomian sumatera utara hingga triwulan pertama 2012 menunjukkan pergerakan yang positif. Begitupula dengan indeks tendensi konsumen yang meningkat dan pengangguran yang menurun,” ungkapnya, hari ini.
Suharno menambahkan, penurunan angka kemiskinan terbesar di Sumut terjadi di wilayah pedesaan. Tercatat pada Maret jumlah orang miskin di pedesaan Sumatera Utara sebanyak 738 ribu orang, menurun dari Maret 2011 lalu yang mencapai 790.200 orang.
Jumlah penduduk miskin sumut di perkotaan sebanyak 669.200 orang dan di daerah perdesaan sebanyak 738.000 orang. Jika dibandingkan dengan penduduk yang tinggal pada masing-masing daerah tersebut, maka persentase penduduk miskin di daerah perkotaan sebesar 10,32 persen, sedangkan di daerah perdesaan sebesar 11,01 persen,” tambahnya
Suharno menambahkan, kemiskinan bukan hanya sekedar jumlah dan persentase penduduk miskin, namun juga seberapa dalam kemiskinan masyarakat itu sendiri. Tercatat, indeks kemiskinan pada Maret 2012 sebesar 0,34 persen menurun dibandingkan Maret tahun lalu yang mencapai 1,84 persen.
Menurutnya, Pada Maret 2012 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan daerah perdesaan. Indeks Kedalaman Kemiskinan untuk perkotaan sebesar 1,65 sementara di perdesaan 1,46 dan Indeks Keparahan Kemiskinan untuk perkotaan sebesar 0,38 sedangkan di perdesaan hanya 0,30.
"Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di perkotaan lebih jauh dari garis kemiskinan dibanding perdesaan, begitu juga tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk miskin di perkotaan lebih lebar dibanding perdesaan,” tukas dia.
Sekadar informasi, pada Maret 2012 garis kemiskinan Sumatera Utara sebesar Rp262.102 per kapita per bulan. Untuk daerah perkotaan, garis kemiskinannya sebesar Rp286.649 per kapita per bulan, dan untuk daerah perdesaan sebesar Rp238.368 per kapita per bulan.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah masyarakat miskin pada Maret 2012 mencapai 29,12 juta orang atau 11,96 persen dari total penduduk Indonesia saat ini. Angka itu turun dibanding Maret 2011 yang mencapai 30,02 juta orang (12,4 persen).
Dari seluruh daerah, pengurangan kemiskinan paling banyak terjadi di Pulau Jawa. Alasannya, karena jumlah penduduknya paling banyak.
Per Maret 2012, jumlah penduduk miskin di Jawa tercatat 16,1 juta orang, Sumatera 6,3 juta orang, Sulawesi 2,09 juta orang, Bali dan Nusa Tenggara 2,03 juta orang, dan Kalimantan 954,57 ribu orang. [waspada.co.id]
