Tersedia, Beasiswa Eiffel untuk S-2 & S-3
Posted by HIMIPOL UNIMAL on Senin, 29 Oktober 2012
Prancis terkenal akan keindahan alam dan obyek wisatanya. Alangkah nikmatnya ketika keindahan itu bisa dinikmati sambil melanjutkan pendidikan, apalagi secara gratis.
Program beasiswa dari pemerintah Prancis mungkin dapat menjadi jawaban atas keinginan tersebut. Eiffel Excellence Scholarship Program adalah beasiswa parsial yang ditawarkan bagi mahasiswa internasional baik tingkat S-2 maupun S-3. Program studi untuk beasiswa ini difokuskan kepada beberapa bidang, yakni teknik, ekonomi dan manajemen, hukum, dan ilmu politik.
Untuk program S-2, usia pelamar maksimal 30 tahun sementara S-3 maksimal 35 tahun. Kemudian, pelamar juga tidak boleh atau sudah menerima beasiswa serupa dari pemerintah Prancis.
Melalui beasiswa Eiffel ini, mahasiswa S-2 akan menerima tunjangan bulanan 1.181 euro atau sekira Rp14,7 juta (Rp12.427 per euro). Sementara itu, untuk mahasiswa S-3 akan menerima tunjangan sedikit lebih besar, yakni 1.400 euro atau Rp17,3 juta.
Selain tunjangan tiap bulan, baik S-2 maupun S-3 juga mendapat biaya perjalanan pulang, asuransi kesehatan, maupun untuk kegiatan budaya. Bahkan, penerima beasiswa juga bisa mendapatkan tunjangan akomodasi tambahan.
Sayangnya, program beasiswa ini tidak menanggung biaya kuliah. Biaya pendaftaran ke universitas juga tidak termasuk dalam tanggungan beasiswa Eiffel. Perlu diingat, untuk pengajuan beasiswa Eiffel pun hanya dapat dilakukan oleh pihak universitas Prancis.
Berminat? Untuk tahun ajaran 2013/2014, pengajuan aplikasi permohonan beasiswa diterima paling lambat 9 Januari 2013. Informasi lengkap mengenai program ini serta mekanisme pendaftaran dapat diakses pada laman http://www.campusfrance.org/en/eiffel
Sumber: okezone.com
KKR Milik Siapa?
Posted by HIMIPOL UNIMAL on
Oleh Bukhari*
Amanat penyelesaian kasus
masa lalu, merupakan salah satu butir Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki. yang tercantum dalam
Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11/2006 menyebutkan “untuk mencari
Kebenaran dan Rekonsiliasisi Aceh” sebagaimana tertulis dalam pasal 229 ayat 1 dan dalam pasal 260 juga di
tegaskan bahwa pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi satu tahun sesudah
Undang-undang Pemerintah Aceh disahkan, Undang-Undang Pemerintah Aceh disahkan
pada tahun 2006.
Inilah kelemahan parlemen
Aceh, didalam MoU Helsinki sudah sangat tegas dinyatakan, bahwa Komisi
Kebenaran dan Rekonsiliasi, serta pengadilan Hak Asasi Manusia di Aceh harus
segera dibentuk, dengan tujuan agar Negara bertanggung jawab atas penderitaan
korban pelanggaran Hak Asasi Manusia dimasa lalu, keadilan Hak Asasi Manusia
merupakan salah satu amanat dari kontitusi negara kita (republik indonesia).
Namun setelah tujuh tahun
MoU Helsinki, KKR belum ada kepastiaan kapan dibentuk, padahal para korban
Pelanggaran HAM masa lalu di Aceh sangat menanti keadilan, umpamanya ”mereka
seperti menangkap ikan di tengah laut dengan tangan bukan dengan jaring” nasib
korban
Ini tugas berat bagi Zaini
Abdullah dan Muzakir Manaf (ZIKIR) yang terpilih dalam pilkada tanggal 9 April
tahun 2012 lalu, dengan jumlah suara yang diperoleh sangat banyak ketimbang
dengan calon-calon lain.
Manyoritas masyarakat Aceh
masih percaya terhadap kinerja PA, apakah Pemerintah memahami nasib masyarakat
Aceh sekarang ini, terutama dari pihak korban yang dihantam oleh peluru dari
aparat negara di masa konflik. nyawa seseorang itu bisa dibeli dengan sebutir
peluru dari Aparat Negara, padahal peluru tersebut dibeli dengan uang rakyat
yang menjadi korban, seharusnya Aparat Negara mengayomi dan melindungi
masyarakat sipil, yang tidak bersalah disaat operasi militer berlangsung, yang
terjadi malah sebaliknya, nilai-nilai kemanusia ternoda dengan kebiadaban
Aparat Negara.
Mengingat sebuah liric lagu
yang dinyayikan oleh Imum Jhon ”menyoe na
hai adoe gapeuh boh panjoe kuepu lom tabloe gapeuh jakarta” maksudnya kalau
kita sudah mempunyai pemimpin kita sendiri untuk apa kita pilih orang pusat
(Jakarta). Seluruh masayarakat Aceh mengetahui bahwa di parlemen itu manyoritas
orang kita ”awak geutanyoe” tetapi
apa yang telah mereka lakukan terhadap rakyat Aceh? janji-janji kosong yang
keluar dari mulut mereka untuk seluruh rakyat Aceh, terutama bagi pihak korban
pelanggaran HAM yang ingin mencari keadilan atas apa yang mereka alami di masa
lalu (konflik Aceh).
Janji politik DPRA
Pada bulan Desember 2010
yang lalu, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pernah berjanji akan
memprioritaskan qanun KKR selambat-lambatnya juni 2011, namun sampai sekarang
tempo waktu tersebut sudah lewat, dan KKR belum juga ada kepastian kapan
dibentuk di Aceh, janji-janji itu tidak dipenuhi. Di pihak lain, para korban
konflik yang didukung oleh beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang
bergerak dibidang kemanusian di Aceh serta mahasiswa, terus mendesak agar
hak-hak mereka dipulihkan. Tuntutan agar DPRA memberi perhatian kepada mereka
korban konflik karna KKR itu harga mati bagi korban konflik Aceh, disamping
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Qanun KKR Aceh salah
satunya memberikan ruang untuk pendokumentasian kasus masa lalu bahwa Negara
pernah melakukan kekerasan terhadap rakyatnya, tugas negara terhadap HAM adalah untuk menghormati, menghargai,
memajukan dan melindungi hak asasi manusia .
Melihat kinerja DPRA
periode 2009-2014 sampai sekarang ini belum bisa kita katakan baik dan pro
terhadap rakyat, pada Tahun 2011, dari 31 Rancangan Qanun (raqan) prioritas 2011, cuma 9 qanun yang disahkan,
tidak termasuk qanun KKR. Kondisi ini sangat menyedihkan mengingat korban dan
masyarakat sipil secara terus menerus mengingatkan eksekutif dan legislatif
agar KKR di Aceh segera dibentuk dengan melakukan berbagai upaya; seperti
melakukan pengungkapan kebenaran (testimonial), pembuatan monumen pelanggaran
HAM dan peringatan peristiwa pelanggaran HAM, dan Museum HAM.
Partai Aceh merupakan
partai yang memparjuangkan MoU Helsinki dan UUPA, dimasa kampaye tema yang
dibicarakan adalah ”tapeudame ngoen MoU
tapeulaku ngoen UUPA” maksudnya kita berdamai dengan MoU dan kita melakukan
perubahan Aceh dengan UUPA, Semoga apa saja yang tercantum dalam MoU dan UUPA
itu bisa direalisasi secepat mungkin, inilah harapan rakyat Aceh.
Disamping KKR ada juga yang
harus direalisasi oleh pemerintah Aceh, termasuk lembaga wali naggroe, Indetitas
Aceh (lambing, bendera dan lhimne Aceh) dan batas wilayah Aceh serta masalah
pelabuhan bebas RPP sabang ,Pembagian hasil (minyak bumi dan Gas) 70% untuk
Aceh dan 30% untuk Indonesia (pusat).
Ketika tidak direalisasi
amanat MoU Helsinki dan KKR maka berbagai kemungkinan akan terjadi, Salah
satunya kekecewaan terhadap kinerja Partai Aceh (PA) di parlemen dimana pilkada
2009 untuk parlemen itu manyoritas dimenagkan oleh Partai Aceh (Partai lokal),
yang berlangsung dengan sistem demokrasi local, manyoritas dimenangkan oleh PA, yakinlah wahai para cekgu kalau MoU dan UUPA tidak
direalisasikan, kemungkinan besar periode 2014-2019 untuk parlemen partai Aceh
diperhitung suara. Ini hal yang sangat penulis sayangkan.
Apalagi jika pihak oposisi
bisa memobilisasi masyarakat yang kecewa terhadap PA, ini sangat disayangkan
kalau seandainya Zikir, tidak bisa menuruti keinginan seluruh masyarakat Aceh,
khusunya dari pihak korban pelanggaran HAM Aceh.
Didalam Islam setiap orang
berhak untuk hidup, HAM dalam Islam sudah dibicarakan sejak manusia itu lahir
ke muka bumi, dalam agama Islam sebagai agama yang meyakini konsep way of life yang berarti pandangan hidup.
Islam menurut para
penganutnya merupakan konsep yang lengkap mengatur segala aspek kehidupan
manusia, begitu juga dalam pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia, Islampun
mengatur mengenai Hak Asasi Manusia. Islam adalah agama rahmatan lil alamin yang berarti agama rahmat bagi seluruh alam.
Al-Qur’an sebagi kitab suci
umat Islam juga didalamnya terdapat pengakuan –pengakuan terhadap HAM. Seperti
halnya hak atas hidup, dan saling menghargai sesama manusia, Islam menegaskan
bahwa “pembunuhan terhadap seorang manusia ibarat membunuh seluruh umat
manusia”.
HARAPAN
Setelah Zikir terpilih sebagai Pemerintah
Aceh periode 2012-2017 dari Partai Aceh, maka tugas beratnya adalah melaksakan
janji-janji yang telah mereka katakan pada masa kampaye. Disamping itu penulis
sarankan KKR Aceh harus menjadi peoritas
yang pertama, serta pelanggaran HAM masa lalu harus terunggkap seperti kasus
rumoh gedong mereka warga sipil yang di pukuli dengan menggunakan kabel
listrik, dan dipaksakan minum air kencing, apakah agama dan negara membiarkan
hal seperti ini? tentu tidak, malah sebaliknya agama dan Negara memperjuangkan
hak-hak mereka.
Peristiwa gedung KNPI Lhokseumawe 9
januari 1999, kasus Idi cut, tragedi simpang KKA, pembunuhan massal terhadap Tgk.
Bantaqiah dan santrinya, ini merupakan pelanggaran HAM berat yang dilakukan
oleh Negara terhadap rakyatnya.
Kekerasan demi kekerasan masyarakat korban
pelanggaran HAM Aceh telah melaluinya meskipun ada sebagian masyarakat korban
sampai detik ini masih trauma waktu mengingat kejadian masa lampau, lalu
bagaimana tugas Negara untuk menghilangkan trauma ini. Persoalan
pendokumentasian kasus masa lalu belum kunjung tiba, KKR juga memberikan Hak-hak
korban seperti reparasi, kompensasi dan
restitusi, maka penting untuk segera mungkin membentuk qanum KKR Aceh,
sebagai langkah nyata dalam penyelesaian kasus masa lalu.
Ketika Negara membiarkan pelanggaran HAM
Aceh tidak diselesaikan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku, maka Negara
kembali melakukan pelanggaran HAM dalam bentuk pembiaran, kondisi ini bisa
dilihat sebab pemerintah tidak melakukan langkah yang kongkrit untuk
penyelesaian kasus masa lalu.
*BUKHARI adalah Mahasiswa Prodi Ilmu Politik sekaligus
pengurus Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (HIMIPOL) Universitas Malikussaleh dan Siswa Sekolah
HAM angkatan V.
16 Parpol Lolos dan 18 Parpol Tidak Lolos Verifikasi Administrasi KPU
Posted by HIMIPOL UNIMAL on
Berikut Parpol lolos verifikasi administrasi KPU:
- Partai Nasional Demokrat (NasDem)
- PDI Perjuangan
- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
- Partai Bulan Bidang (PBB)
- Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
- Partai Amanat Nasional (PAN)
- Partai Golkar
- Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
- Partai Gerakan Iindonesia Raya (Gerindra)
- Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP)
- Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)
- Partai Demokrat (PD)
- Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
- Partai Keadilan Indonesia Baru (PKBIB)
- Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)
- Partai Persatuan Nasional (PPN)
Berikut
Parpol yang tidak lulus verifikasi administrasi KPU:
- Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)
- Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI)
- Partai Kongres
- Partai Serikat Rakyat Independen (SRI)
- Partai Karya Republik (Pakar)
- Partai Nasional Republik (Nasrep)
- Partai Buruh
- Partai Damai Sejahtera (PDS)
- Partai Republik Nusantara (Republika)
- Partai Nasional Indonesia Marhenisme (PNIM)
- Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)
- Partai Pengusaha Pekerja Indonesia (PPPI)
- Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)
- Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)
- Partai Republik
- Partai Kedaulatan
- Partai Bhinneka Indonesia (PBI)
- Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI)
Editor: Safrizal
Sumber: dari berbagai sumber
Agenda Kegiatan HIMIPOL UNIMAL Tahun 2012
Posted by HIMIPOL UNIMAL on Minggu, 28 Oktober 2012

HIMIPOL UNIMAL – Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik
(HIMIPOL) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh
Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh di tahun 2012 ini yang rencananya akan melaksanakan/mengikuti beberapa
agenda atau kegiatan yang berkenaan dengan konsep dasar Tri Darma Perguruaan
Tinggi.
Untuk
menyukseskan kegiatan tersebut kami sangat mengharapkan dukungan semua pihak
agar agenda yang telah tersusun tersebut
dapat sukses dengan sempurna dan tepat sasaran sebagaimana amanah Tri Darma
Perguruan Tinggi.
Berikut agenda/kegiatan
tersebut:
NO
|
AGENDA
|
PELAKSANA
|
TEMPAT
|
Tgl/Bln
|
1
|
Training Dasar Organisasi (TDO)
HIMIPOL
|
HIMIPOL
|
UNIMAL
|
16 Oktober
2012
|
2
|
Temuramah antara mahasiswa baru
(angkatan 2012) dan HIMIPOL
|
HIMIPOL
|
Kota Sabang
|
7 s/d 9 Desember 2012
|
3
|
Pembentukan Forum
Diskusi Mingguan HIMIPOL
|
HIMIPOL
|
UNIMAL
|
November
2012
|
4
|
Seminar Publik tentang
“Bendera, Lambang dan Himne Aceh”
|
HIMIPOL
|
GOR AAC
UNIMAL
|
November 2012
|
5
|
Silaturahmi dengan
Gubernur Aceh dan DPR Aceh
|
HIMIPOL
|
Banda
Aceh
|
November
2012
|
6
|
Politics and
Governance Days (PolGov Days) 2012
|
Korps
Mahasiswa Politik dan Pemerintahan (KOMAP) UGM
|
Univ. Gajah
Mada Jogyakarta
|
28 Nov s/d
2 Des
2012
|
7
|
Menyambut Hari Ulang Tahun
HIMIPOL yang Ke-9 Tahun
|
HIMIPOL
|
UNIMAL
|
23 Des
2012
|
8
|
Baksi Sosial (Baksos)
|
HIMIPOL
|
Aceh
Utara dan Kota Lhokseumawe
|
Desmber
2012
|
9
|
Olahraga (Pertandingan Bola Kaki
se-Jurusan UNIMAL)
|
HIMIPOL
|
Lapangan
Bukit Indah UNIMAL
|
Desember 2012
|
10
|
Silaturahmi dengan Eksekutif dan
Legislatif Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe
|
HIMIPOL
|
Aceh
Utara dan Kota Lhokseumawe
|
Desember
2012
|
Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Malikussaleh
[HIMIPOL UNIMAL]
Ttd
S A F R I Z A L
Nim. 090220013
Visi dan Misi HIMIPOL UNIMAL Periode 2012/2013
Posted by HIMIPOL UNIMAL on
Berikut Visi dan
Misi Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (HIMIPOL) Universitas Malikussaleh periode
2012-2013 yaitu sbb :
Visi
“Terwujudnya Aktivis Mahasiswa
Ilmu Politik yang Kritis dan Kreatif”
Misi
- Menjalankan prinsip-prinsip tridarma perguruan tinggi.
- Mengembangkan Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (HIMIPOL) Universitas Malikussaleh melalui nilai-nilai kekompakan, kesatuan serta kebersamaan untuk menuju ke arah yang lebih baik.
- Menjadikan Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (HIMIPOL) Universitas Malikussaleh sebagai tempat menyalurkan ide atau gagasan dan sebagai wadah menampung aspirasi mahasiswa pada umumnya dan mahasiswa ilmu politik pada khususnya.
- Mewujudkan kerjasama Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (HIMIPOL) Universitas Malikussaleh dengan mahasiswa internal dan eksternal kampus serta NGO/LSM/ORMAS dan Pemerintah dalam menanggapi isu-isu strategis social politik local, nasional maupun isu strategis social politik internasional.
- Mendorong partisipasi mahasiswa ilmu politik dalam mengawal implementasi Memorandum of Understanding (MoU) antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Republik Indonesia dan mengawal implementasi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) demi terciptanya perdamaian Aceh yang menyeluruh dan bermartabat bagi semua, serta
- Mengontrol, mengawasi, dan mengevaluasi serta menindaklanjuti kebijakan pemerintah.
Sementara
landasan Visi dan Misi Himpunan Mahasiswa Ilmu
Politik (HIMIPOL) Universitas Malikussaleh yaitu :
- Keadilan
- Transparency
- Accountable
- Visioner
- Dedikatif/loyalitas, dan
- Tanggung jawab
Latar Belakang HIMIPOL UNIMAL
Posted by HIMIPOL UNIMAL on Senin, 22 Oktober 2012
Himpunan
Mahasiswa Ilmu Politik (HIMIPOL)
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Malikussaleh merupakan organisasi mahasiswa (ormawa)
internal kampus yang berada di program study ilmu politik Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh.
Bersadasarkan
sejarahnya Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik yang dikalangan mahasiswa dan public
dikenal dengan nama “HIMIPOL”, lahir di
tengah-tengah suhu politik Aceh memanas dan masih dilanda konflik dengan status
darurat militer, maka ketika itulah HIMIPOL muncul kepermukaan publik yang
tepatnya pada tanggal 23 Desember 2003 berdasarkan hasil musyawarah mahasiswa
ilmu politik.
Dengan adanya
HIMIPOL telah banyak memberikan kontribusi baik untuk universitas sendiri maupun
untuk masyarakat dan pemerintah. Kontribusi yang diberikan HIMIPOL melalui
hasil seminar-seminar, worshop, diskusi-diskusi, tulisan-tulisan yang sifatnya
kritikan dan saran dan melalui aksi-aksi damai mahasiswa ilmu politik dalam
menanggapi berbagai isu social politik baik itu isu local, nasional maupun .isu
social politik internasional.
Adapun
program-program yang telah berhasil dilaksanakan Himpunan Mahasiswa Ilmu
Politik (HIMIPOL) Universitas Malikussaleh yaitu:
- Pertemuan Nasional Asosiasi Mahasiswa Ilmu Politik se – Indonesia,
- Pertemuan dengan Mentroe Malik Mahmud (sekarang Pemangkue Wali Nanggroe),
- Pelatihan Kepemimpinan,
- Seminar bersama Ilyas A. Hamid (Bupati Aceh Utara periode 2006-2011) dan Suaidi Yahya (Wakil Wali Kota Lhokseumawe periode 2006-2011),
- Pertandingan Bola Voly HIMIPOL Cup-1 Prodi Ilmu Politik se-Jurusan Universitas Malikussaleh yang di ikuti 18 Jurusan,
- Pertemuan dengan anggota fraksi PKS MPR/DPR di Jakarta,
- Pelatihan Advokasi Politik se BEM Aceh Utara dan Lhokseumawe,
- Seminar dan Worshop Transformasi Politik Aceh Pasca Pemilu 2009 di Aula FISIP Cot Tgk. Nie Reuleut Aceh Utara tahun 2009, serta
- Pertemuan antara HIMIPOL UNIMAL dan Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (HIMAPOL) Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) di Banda Aceh pada tahun 2009,
- Training Dasar Organisasi (TDO) HIMIPOL UNIMAL pada tanggal 16 Oktober 2012, dll.
Berikut Visi dan
Misi Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (HIMIPOL) Universitas Malikussaleh periode
2012-2013 yaitu sbb :
Visi
“Terwujudnya Aktivis Mahasiswa
Ilmu Politik yang Kritis dan Kreatif”
Misi
- Menjalankan prinsip-prinsip tridarma perguruan tinggi.
- Mengembangkan Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (HIMIPOL) Universitas Malikussaleh melalui nilai-nilai kekompakan, kesatuan serta kebersamaan untuk menuju ke arah yang lebih baik.
- Menjadikan Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (HIMIPOL) Universitas Malikussaleh sebagai tempat menyalurkan ide atau gagasan dan sebagai wadah menampung aspirasi mahasiswa pada umumnya dan mahasiswa ilmu politik pada khususnya.
- Mewujudkan kerjasama Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (HIMIPOL) Universitas Malikussaleh dengan mahasiswa internal dan eksternal kampus serta NGO/LSM/ORMAS dan Pemerintah dalam menanggapi isu-isu strategis social politik local, nasional maupun isu strategis social politik internasional.
- Mendorong partisipasi mahasiswa ilmu politik dalam mengawal implementasi Memorandum of Understanding (MoU) antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Republik Indonesia dan mengawal implementasi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) demi terciptanya perdamaian Aceh yang menyeluruh dan bermartabat bagi semua, serta
- Mengontrol, mengawasi, dan mengevaluasi serta menindaklanjuti kebijakan pemerintah.
Sementara
landasan Visi dan Misi Himpunan Mahasiswa Ilmu
Politik (HIMIPOL) Universitas Malikussaleh yaitu :
- Keadilan
- Transparency
- Accountable
- Visioner
- Dedikatif/loyalitas, dan
- Tanggung jawab












![OSPEK TAHUN AKADEMIK 2011-2012 Calon Mahasiswa yang telah mendaftarkan diri di Universitas Malikussaleh [Unimal], mengikuti Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus [OSPEK] yang di laksanakan di kampus induk Unimal Reuleut Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara. Selasa [6/9/2011]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgW1RDuS47ce5YG1zeoA2_Hw6MxdIuJM0-KUxMM5xFb_wSdFHIjRd3Na9KY2sYwbmWA9NckRcryJrhoes4Y7T5Ytt6HLMD2lFNlnlAa6G1IbLWnKFxVezJFft111ygPkDtzWPL9MV81iuw/s640/Ospek+Tahun+Akademik+2011-2012.jpg)





