Event Pemerintah Aceh 2014

Tampilkan postingan dengan label Rakyat. Tampilkan semua postingan

[Gula Disita Petugas kppbc] Warga Sabang Kecewa

Puluhan Ibu-ibu Tidur di Depan Rumah Wagub Aceh
Pemilik gula impor bermalam di trotoar jalan depan rumah dinas Wakil Gubernur Aceh di Blangpadang, Banda Aceh, Jumat (31/8) malam. Aksi itu dilakukan untuk menyampaikan keluhan terhadap penahanan gula impor mereka oleh Bea Cukai Banda Aceh.
Puluhan warga Balohan, Sabang, Kamis (30/8/2012) malam, memutuskan tidur di atas trotoar depan rumah dinas Wakil Gubernur (Wagub) Aceh, Muzakir Manaf, di kawasan Blangpadang. Sebagaimana di kabarka media online tribunnews.com bahwa mereka gagal bertemu Gubernur dan Wagub untuk mengadu perihal penangkapan gula impor yang mereka bawa dari Sabang, oleh pihak Bea Cukai Banda Aceh, Kamis pagi.

Jumat (31/8/2012) pagi kemarin, para pemilik gula impor tersebut kembali mendatangi Kantor Gubernur Aceh. 

Pada pukul 07.00 WIB puluhan kaum pria dan wanita serta sejumlah anak-anak, tiba di Kantor Gubernur Aceh, tapi sampai pukul 11.00 WIB, tidak ada seorang pun yang menemui mereka.

“Kami sangat kecewa. Tujuan kami kemari hanya minta Gubernur membantu kami, mengambil kebijakan agar gula itu diizinkan kami bawa pulang kembali ke Sabang. Kalau kami pulang kami nggak tahu harus bayar apa untuk toke tempat kami ambil gula di Sabang,” kata Agustina yang mengaku membawa dua sak gula.

Menurut dia, jika warga tak dibenarkan menjual gula ke luar Sabang, mereka meminta dinas terkait untuk tidak lagi memasukkan gula ke Sabang.

“Puluhan ribu ton gula di Sabang, untuk apa? Mana mungkin dikonsumsi semua untuk warga Sabang. Kalau kami jual keluar, ditangkap, dan tidak jelas prosesnya. Ini kan sama dengan menjebak warga menjadi miskin,” tandas Agustina.

Mirisnya, tambah pemilik gula lainnya, Isa, hanya mereka yang mencari untung kecil-kecilan yang ditangkap. “Sementara banyak yang mengangkut gula dengan truk, dibiarkan lolos oleh petugas.” kata Isa seraya mengatakan mereka telah kembali ke Sabang pukul 14.00 WIB kemarin.

Seperti dikabarkan sebelumnya, petugas KPPBC Banda Aceh menyita 5,5 ton gulaimpor, Kamis (30/8). Gula itu ditangkap dari 30-an warga Sabang, umumnya ibu-ibu, di Pelabuhan Ulee Lheue, Banda Aceh. Gula tak memiliki izin edar di luar Sabang tersebut diamankan di Kantor KPPBC Banda Aceh untuk dilelang.

Editor: Safrizal

Korban gempa Sigi perlu selimut

Warga mencari barang yang bisa diselamatkan di sekitar reruntuhan rumah ibadah yang rubuh akibat gempa di desa Tomado, Kecamatan Lindu, Kab. Sigi, Sulteng, Selasa (21/8). Data yang dikeluarkan BNPBD setempat menyebutkan, gempat yang terjadi Sabtu (18/8) pukul 17.41 Wita tersebut mengakibatkan 5 warga tewas, 48 luka-luka, 479 rumah rusak berat, dan 464 rumah rusak ringan. (ANTARA/Basri Marzuki)
Korban gempa bumi di Kecamatan Lindu, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, membutuhkan bantuan termasuk selimut karena di wilayah itu terus diguyur hujan,sebagaimana di kabarkan antara.com bahwa "Mereka masih butuh bantuan, terutama selimut," kata Camat Lindu Karno Buamusu di Tomado sekitar 70-an kilometer dari Kota Palu, Minggu.

Ia mengatakan berbagai bantuan dari pemerintah, swasta dan organisasi politik, ormas dan agama terus mengalir.

Menurut dia, kepedulian terhadap korban gempa cukup tinggi.

Itu bisa dilihat langsung dari bantuan yang terus berdatangan untuk memenuhu kebutuhan para korban di wilayahnya.

"Tapi yang paling dibutuhkan saat ini selimut," katanya.

Hujan deras hingga kini mengguyur Kecamatan Lindu menyebabkan warga yang tinggal di posko penampungan pengungsi maupun tenda-tenda di halaman rumah warga tampak kedinginan pada malam hari.

Karena itu, Karno mengimbau para donatur yang akan menyalurkan bantuannya hendaknya juga berupa selimut.
 
Editor: Safrizal
Sumber: antara.com

[Tak Tahan Napsu, Santri di Cabuli] Anggota DPRK di Jeblos ke Bui

Ilustrasi
Suasana gawat, dunia mulai kiamat napsu tidak tertahan, akhirnya terpaksa dimasukan ke bui, hal tersebut di alami Tgk Idris seorang anggota dewan yang sangat terhormat  di DPRK Abdya.

Sebagaimana dikabarkan media oline jppn bahwa Kasat Reskrim Polres Aceh Selatan, Iptu Susilo saat dikonfirmasi Metro Aceh, Minggu (21/7) membenarkan penangkapan tersebut. Tgk Idris disebut mulai menghuni Rutan Klas II B Tapaktuan, sejak hari Rabu (18/7) pasca polisi berkoordinasi dengan pihak kejaksaan. Padahal penanganan kasus tersebut sudah berlangsung sangat lama, yakni Oktober 2011 lalu. Namun baru sekarang Anggota DPRK Abdya itu berhasil dijebloskan ke penjara.

“Benar, secara resmi Kejaksanaan Negeri Tapaktuan telah menahan tersangka. Ia tersangkut dugaan pencabulan terhadap salah seorang santriwati berinisial Wir (21), warga Lhok Aman kecamatan Meukek. Proses penahanan dilakukan Kejari setelah kita limpahkan berkas perkara, tersangka dan barang bukti pada Rabu tanggal 18 Juli 2012 kemarin,” ujar Kasat Reskrim.


Ditegaskan Kasat Reskrim, kasus dugaan asusila yang menjerat Tgk. Idris sudah sejak lama kita tangani. Namun upaya hukum yang ditempuh untuk mengungkap secara komprehensif memakan waktu agak lama, karena kasusnya sedikit rumit. Pihaknya mengaku harus bekerja ekstra untuk mengumpulkan bukti-bukti akurat.


“Polisi harus mendalami dan melakukan penyelidikan seksama serta mengumpul bukti-bukti akurat, setelah berhasil melengkapi semua data-data baru kita P.21 kan (tahap dua-red) sehingga upaya hukum yang kita laksanakan tidak sia-sia,” ujar Susilo.


Menurut keterangan penyelidik, sesuai pengakuan saksi-saksi, kasus yang membawa Tgk. Id mendekam di hotel prodeo, terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2011 lalu. Terindikasi tersangka melakukan aksi ‘bejatnya’ pada saat kediaman Pondok pesantren sedang sepi, karena keluarga tersangka (isteri) sedang menghadiri kenduri salah seorang kerabat di Labuhanhaji.


Sementara itu Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Tapaktuan, Meiza Khoirawan, SH, melalui Kasie Pidana Umum (Pidum), Ardian, SH, mengakui pihaknya telah menahan Tgk Id sebagai tersangka pencabulan sejak tanggal 18 Juli selama 20 hari sebelum dilimpahkan ke Pengadilan Negeri.


"Jika tidak ada halangan, Insyaallah minggu depan kita limpahkan ke Pengadilan, saat ini status tersangka Tgk Id dititip di Rutan Kelas II B Tapaktuan," imbuh Ardian.

Editor: Safrizal
Sumber: jpnn

Dibuka Ujian Masuk Bersama Perguruan Tinggi Sampai 18 Juli 2012

PENDAFTARAN UMB-PT 2012
Setelah Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2012-2013 ditutup pada 31 Mei 2012, kini Perhimpuan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Nusantara (P-SPMBN) sebagai organ penyelenggara seleksi dan penerimaan mahasiswa baru pada perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia, saat ini menyelenggarakan berbagai seleksi penerimaan antara lain :

  • UMB-PT Merupakan ujian masuk bersama untuk Perguruan Tinggi Negeri dan beberapa Perguruan Tinggi Swasta ternama di Indonesia
  • UMB-PTS Merupakan ujian masuk bersama yang diikuti Perguruan Tinggi Swasta
  • TPBI Test Potensi Bidang Ilmu (TPBI) diperuntukkan bagi siswa SMTA yang duduk di kelas 12 (semester 1) yang hasilnya dapat menjadi bahan pertimbangan lain untuk Perguruan Tinggi Negeri dalam menerima calon mahasiswa barunya melalui jalur Minat dan Bakat seperti jalur Undangan Universitas.

Jadwal:
UMB-PT

Pembayaran di Bank:4 Juni - 18 Juli 2012
Pendaftaran online:4 Juni - 18 Juli 2012
Pencetakan KARTU UJIAN:Paling lambat 19 Juli 2012 Jam 20.00, apabila Anda tidak mencetak maka Anda dianggap mengundurkan diri
Ujian Tulis:22 Juli 2012
Ujian Keterampilan UNS lihat di sini
Ujian Keterampilan Universitas Palangkaraya lihat di sini

TPBI

Pembayaran di Bank:03 April - 10 Mei 2012
Pendaftaran online:03 April - 10 Mei 2012
Pencetakan KARTU UJIAN:Paling lambat 10 Mei 2012 Jam 17.00, apabila Anda tidak mencetak maka Anda dianggap mengundurkan diri
Ujian Tulis:12 Mei 2012

UMB-PTS
Pembayaran di Bank:26 Maret - 27 April 2012
Pendaftaran online:26 Maret - 27 April 2012
Pencetakan KARTU UJIAN:Paling lambat 28 April 2012 Jam 15.00, apabila Anda tidak mencetak maka Anda dianggap mengundurkan diri
Cyber Test:29 April 2012


Untuk informasi lebih lanjut dapat mengunjungi link di bawah ini:

Suasana Panas, Warga sipil Jadi Korban Penembakan di Lhokseumawe

Penembakan terhadap warga sipil kembali terjadi di Lhokseumawe, Provinsi Aceh, kali ini menimpa Nasrul Muhyat (27), pekerja mekanik Rasio Auto, Senin petang.

Peristiwa ters
ebut terjadi sekitar pukul 18.10 WIB di Desa Paloh Dayah, Kecamatan Muara Satu, akibatnya korban mengalami luka tembak pada bagian punggung kanan dan dirawat secara intensif di Rumah Sakit Kesrem Lhokseumawe.

Informasi yang diperoleh, korban berangkat dari tempat ia bekerja di Desa Panggoi, karena diminta untuk mengantar rekannya ke Desa Paloh Dayah dengan menggunakan sepeda motor.

Setibanya di desa itu, tiba-tiba dua orang tak dikenal (OTK) dengan menggunakan sepeda motor melepaskan tembakan dari jarak dekat, tembakan sebanyak dua kali itu mengenai bagian punggung korban, sementara satu rekan korban lari menyelamatkan diri pada saat terjadi penembakan itu.

Kapolres Lhokseumawe AKBP Kukuh Santoso melalui Kasat Reserse Kriminal AKP Supriadi membenarkan insiden penembakan itu terjadi di wilayah hukumnya.

"Benar ada penembakan terhadap warga sipil, dan saat ini kita sudah menurunkan petugas ke tempat kejadian perkara (TKP), bahkan kami sedang lakukan pengejaran terhadap pelaku, dan meminta keterangan sejumlah saksi yang mungkin melihat atau mendengar aksi penembakan itu," katanya singkat.

Editor: Safrizal

Penguasa Abaikan Aspirasi Masyarakat

Penguasa kini jauh dari kehendak dan aspirasi masyarakat, serta tidak mampu mengadopsi rasa keadilan. Dua contoh gelap dari fenomena itu adalah kenaikan harga BBM, dan pemberian grasi pada terpidana narkoba Corby.

Hal ini, menurut Ichsanuddin Noorsy, dalam pidatonya seusai menerima penghargaan Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) 2012 di Jakarta, Sabtu (26/5/2012) malam, menunjukkan otoritas semu penguasa (false authority).


Otoritas semu ini juga ditunjukkan para kepala daerah yang ketika memenangi pilkada, membawa rombongannya untuk mengisi jabatan-jabatan kunci. Akibatnya, kepentingan masyarakat umumnya tidak terakomodir. Bahkan, banyak kepala daerah tidak membuat rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

Otoritas semu ini didahului pemerintahan palsu (false government), yang menghasilkan kebijakan publik yang jauh dari kepentingan rakyat (false public policy). Hal ini mudah saja dilakukan, karena mereka pun mendapatkan kekuasaan melalui pendekatan pragmatis.

Kesadaran masyarakat dimanipulasi secara transaksional. Suara diperoleh bukan dengan pendekatan aspirasi masyarakat, terjadi false vote yang menghasilkan false representative.

Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia menyerahkan penghargaan kepada empat kepala daerah yang dinilai berprestasi, serta dua akademisi yang berkontribusi pada perbaikan kualitas pemerintahan.

Empat kepala daerah itu adalah Gubernur Kalimantan Tengah Teras Narang, Bupati Serdang Bedagai Erry Nuradi, Wali Kota Cimahi Itoc Tochija, dan Bupati Enrekang La Tinro La Tunrung.

Adapun akademisi yang mendapatkan penghargaan adalah Guru Besar FISIP Universitas Indonesia Prof Bhenyamin Hoessain, atas pengabdian sbg ilmuwan pemerintahan, dan Ichsanuddin Noorsy, atas pengabdiannya sebagai pemerhati pemerintahan. 

Editor: Safrizal

Ketika ASNLF Menarik Perhatian Pegiat HAM

Delegasi Aceh Yusuf Daud dua dari kanan di sidang HAM Dewan PBB
Foto: dok pribadiDelegasi Aceh Yusuf Daud dua dari kanan di sidang HAM Dewan PBB
Jenewa - Di pintu rapat sejumlah pria parlente dan wanita berseragam kantor berdiri rapi layaknya antrian. Di depan barisan, berdiri dua polisi berbadan tegap. Mereka  nyaris tidak pernah bicara. Matanya awas memandangi peserta yang masuk pintu pemeriksaan. Di sudut kiri kanan terlihat kamera CCTV. Satu persatu maju sambil meletakkan barang bawaan di mesin pemindai.
"Your glasses please," ujar petugas kepada penulis yang kebetulan lupa meletakkan kaca mata. Layaknya masuk ke area bandar udara, begitu pula memasuki ruangan acara rapat yang membahas tinjauan periodik universal sesi 13 - UPR (Universal Periodic Review), Rabu, (23/5) Jenewa.
Hari itu, ruang XX lantai 2, sekira pukul 9:00-12:30 giliran delegasi Indonesia memberikan laporan periodik HAM selama 4 tahun sebelumnya. Dari meja lingkar terdepan, duduk manis Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalagewa didampingi stafnya.

Diluar kelaziman jika seorang menteri luar negeri sebuah negara langsung yang membaca dan menjawab tanggapan. Indonesia sudah mengantisipasi mendapat tantangan berat dari NGO dan pemerintah karena rekomendasi-rekomendasi dari UPR 2008 tidak seluruhnya dilaksanakan. Oleh sebab itu, Indonesia mempersiapkan delegasi tingkat tinggi yang terdiri dari 13 orang dan dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negerinya.
Di belakang delegasi Indonesia terbentang layar jumbo ukuran bioskop dan perwakilan negara-negara duduk di kursi melingkar menghadap mimbar. Sejurus kemudian, pemimpin rapat H.E Mr Andras Dekany memberikan sambutan. Di akhir ucapannya, dia mempersilahkan Indonesia memberikan laporan, yang diikuti oleh tanggapan-tanggapan dari 74 negara atas laporan Indonesia selama 95 detik per negara.
Dalam mekanisme UPR tidak diatur peranan NGO memberi tanggapan. Walaupun demikian, para NGO kaliber international cukup lihai melobi dan menciptakan mekanisme sendiri untuk menggugat Indonesia, baik melalui lisan atau tulisan.

Suasana forum  UPR (Universal Periodic Review), Rabu, (23/5) di Jenewa
Foto: Asnawi AliSuasana forum UPR (Universal Periodic Review), Rabu, (23/5) di Jenewa
Seperti diduga sebelumnya, Indonesia melaporkan hal-hal yang positif saja. Dari uraian normatif, Marty menjelaskan terdapat kemajuan penegakan hak asasi terutama masalah kebebasan beragama. Sebagai contoh, dia menuturkan ada kesalahpahaman di mana Indonesia bukan hanya mengakui 6 agama resmi selain Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu juga kepercayaan lainnya. Sejumlah negara mempertanyakan kejadian penyerangan terhadap penganut Ahmadiah, Syiah dan kaum minoritas lainnya. Dalam sisi lain, Marty mencari alibi dengan mengatakan bahwa "Indonesia mempunyai keragaman etnis, budaya dan agama serta bentuk geografis yang besar. Namun, dalam memberikan perlindungan dan peningkatan HAM ke depan diusahakan tidak akan berjalan di tempat," ujar Marty dengan mimik serius.

Sementara itu, anggota-angota negara ASEAN memberikan tanggapan yang sangat umum bahkan memuji layaknya negara sahabat. Aktivis HAM Indonesia yang enggan menyebutkan namanya malah sudah mengatakan kepada penulis agar tidak terkejut.

"Saya yakin mereka sudah kontak beberapa hari sebelumnya untuk lobi dan meyakinkan agar memberikan penilaian yang baik kepada Indonesia. Jadi, seperti hubungan timbal balik" ujar aktivis tersebut yang paham betul dengan mekanisme beluk sidang UPR.

Dalam komentar lainnya, negara dari Eropa menekan Indonesia agar meninjau kembali serta menghapuskan undang-undang hukuman mati, mengratifikasi Konvensi ROME tentang Pengadilan Kriminal Iternasional (ICC), tentang impunitas terhadap pelanggaran militer, latihan pendidikan HAM untuk polisi dan militer Indonesia, perbaikan undang-undang untuk perlindungan pekerja migran.

Berkaitan dengan daerah konflik, yang sering disinggung adalah kejadian di provinsi Papua dan Papua Barat. Hal kejutan terdapat saat sejumlah negara Eropa menyinggung kekerasan yang terjadi di kedua provinsi tersebut. Bahkan dari Australia dan Swiss menyarankan agar Indonesia mengedepankan dialog dan bekerja sama dengan pihak NGO.

“Kemitraan dengan pihak lembaga bukan pemerintah diharapkan menjadi prioritas” tekan mereka dalam ucapannya. Spanyol meminta kepada Indonesia agar diberikan akses kepada pembela hak asasi manusia, wartawan dan diplomat ke provinsi Papua dan Papua Barat.
Kejutan lainnya terjadi saat menyinggung Aceh. Negeri matador itu dalam poinnya meminta agar menghilangkan undang-undang kriminal terhadap bagi kaum homoseksual di mana sejak diperkenalkannya Syariah Islam pada tahun 2002.
 
Sementara itu, delegasi ASNLF yang diwakili oleh Yusuf Daud, sejak awal mengikuti jalannya rapat secara seksama mengambil inisiatif memperkenalkan HAM Aceh yang belum selesai. Salah satu mekanisme yang bisa dipakai ujar warga Swedia keturunan Aceh ini dengan membuat pernyataan sikap dari Acheh Sumatra National Libeartion Front (ASNLF).
 
“Pernyataan ini sangat penting kita bagi-bagikan sebelum adopsi laporan dan kesimpulan tentang Indonesia Jumat esok” ujarnya. Rencananya, pernyataan berbentuk kesimpulan HAM itu akan dibagi-bagikan ke depan panitia dan meja para hampir setiap delegasi negara, terutama Negara Uni Eropa.
 
Setelah rehat siang selama 2 jam, dalam ruangan berbeda di XXV Palais des Nations namun di bangunan yang sama, ditampilkan sesi tambahan bertajuk "Voices from the Ground Assesing Indonesia's Human Rights Developments through the UPR". Acara yang disponsori oleh NGO kaliber internasional seperti Forum Asia, Infid, Human Right Watch, Franciscans International dan ILGA ini menampilkan pembicara dari aktivis HAM dari Jakarta Rafendi Djamin (HRWG), Ifdhal Kasim (Komnas HAM) Yuniyanti Chuzaifah (Komnas Perempuan).
Dalam undangan terdapat daftar perwakilan ELSAM Papua namun berhalangan hadir dan diwakili oleh NGO Franciscans International. Mereka mempresentasikan permasalahan HAM Indonesia versi LSM yang berbeda seperti presentasi delegasi Indonesia beberapa jam sebelumnya. Layaknya oposisi, mekanisme demikian ditujukan untuk memberikan kesempatan kepada pihak lain agar menerima informasi kedua belah pihak.

Dari dalam bangunan kantor PBB urusan HAM yang megah Jenewa ini, berbagai bahasa, kaum dan bangsa dari 4 penjuru mata dunia datang dan duduk sejajar membicarakan masalah hak asasi manusia disetiap negaranya. Dari sini pula, akan menjadi pedoman untuk peningkatan HAM setipa negara di empat tahun mendatang.

Sikap ASNLF di Sidang Dewan HAM PBB di Jenewa

Besok, PBB Bahas HAM Pemerintah Indonesia

Yusuf Daud [Anggota Acheh Sumatra National Libeartion Front (ASNLF). Pernyataan ini Disampaikan pada Sidang HAM UPR di Jenewa]Jum`at, 25 Mei 2012 11:08 WIB
 
“Kekerasan sudah pasti menjadi satu bagian penting dari sejarah singkat Indonesia. Pemerintah Indonesia secara sistematis telah melanggar  hak asasi manusia yang  fundamental selama lebih dari 20 tahun ini dan terus melakukannya tanpa adanya hukuman.” Laporan Asia Watch 1990

Hampir 30 tahun lamanya Aceh menjadi ladang pembantaian bagi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), yang kemudian diganti nama menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI), dalam upaya mereka untuk menghancurkan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) - salah satu pergerakan untuk membebaskan Aceh dari Republik Indonesia.

Selama rentang waktu tersebut, ribuan jiwa rakyat Aceh yang tidak bersalah telah menjadi korban pembunuhan, termasuk sebagai korban pembunuhan diluar hukum, pembantaian massal, penyiksaan, penangkapaan secara sewenang-wenang serta penghilangan secara paksa. Kebrutalan yang terjadi tersebut telah pula terdokumentasi secara rinci baik oleh organisasi-organisasi Hak Asasi Manusia (HAM) lokal maupun organisasi-organisasi HAM international.

Sungguh sangat disayangkan bahwa kelakuan-kelakuan brutal yang dimaksudkan di atas dan juga pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan oleh militer Indonesia semasa konflik Aceh telah berhasil ditutup-tutupi atau bahkan dilupakan dengan adanya Perjanjian Helsinki di tahun 2005.


Pada Desember 2004, Aceh dilanda bencana Tsunami yang mengakibatkan sekitar 200, 000 jiwa rakyat Aceh meninggal dunia. Bencana alam ini ditambah dengan perang yang berkepanjangan telah mengantar kedua belah pihak, yaitu Indonesia dan GAM, ke meja perundingan. Sebuah perjanjian pun akhirnya disepakati pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, ibu kota Finland.  Dan, karena itu, berakhirlah  salah satu  perang yang terpanjang di Asia Tenggara.

Banyak pengamat yang menganggap bahwa penyebab utama keberhasilan perundingan Helsinki adalah kerelaan GAM untuk meninggalkan opsi “merdeka” dari agenda perundingan. Namun menurut sebagian pakar tentang konflik Aceh seperti Aspinal (2005), keberhasilan perundingan tersebut justru disebabkan oleh “melemahnya kekuatan GAM yang disebabkan oleh operasi-operasi brutal darurat militer,” yang dilakukan sebelum datangnya tsunami.

Sebagai hasil dari perundingan tersebut, GAM diberikan status “pemerintah sendiri” yang didalamnya termasuk hak-hak untuk membuat partai lokal, Pengadilan HAM (PH), Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) serta  amnesti untuk tahanan politik dan lain sebagainya.

Dunia pun menarik nafas lega bahwa salah satu perang kotor Indonesia, setelah Timor Leste,  berakhir dalam sekejap. Rakyat Aceh yang paling terkorbankan dalam konflik ini pun berduyun-duyun keluar ke jalan-jalan untuk menyambut berita damai dengan doa dan air mata bahagia.


Sekarang, tujuh tahun telah berlalu,  rakyat Aceh telah menyaksikan sendiri bagaimana aktor-aktor perjanjian Helsinki, yaitu mantan GAM dan pihak Indonesia,  telah mempermainkan jiwa-raga dan masa depan rakyat Aceh.

Kebanyakan Janji Helsinki seperti pengadilan HAM dan KKR serta lebih dari selusin poin-poin penting lainnya dari MoU dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) tetap belum terlaksana. Dan dalam kenyataannya, aktor-aktor tersebut malah lebih sibuk mencari jalan pintas untuk memutihkan  kasus-kasus masa lalu daripada membuat qanun yang diperlukan bagi kasus tersebut untuk dibawa ke jalur hukum.

Bahkan mereka yang paling fanatik kepada proses perdamaian Helsinki pun kini sudah mulai pesimis bahwa kedua badan HAM penting, yaitu Pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, yang dimaksudkan untuk menyediakan akses keadilan bagi korban kekerasan militer tersebut akan berhasil didirikan di Aceh.

Organisasi-organisasi HAM lokal dan nasional tidak habis-habisnya menyuarakan dan menuntut pelaku-pelaku pelanggaran HAM baik yang terjadi di masa lalu maupun sekarang untuk segera dibawa ke pengadilan, namun segala usaha mereka itu belum membawakan hasil.

Organisasi Pusat Transisi Keadilan Internasional (ICTJ) yang berbasis di New York (laporan 1998) mengatakan bahwa dalam proses pembinaan damai, suara korban itu tidak boleh diabaikan, karena mereka itu adalah aktor-aktor yang penting. Karena damai itu sendiri merupaka sebuah proses, tambah ICTJ lagi,  maka keadilan harus ditegakkan dengan cara membongkar akar dari pokok permasaalahan contohnya dengan mengubah institusi-institusi yang terkait dengan pelanggaran HAM yang dimaksud.

Pelanggaran HAM di Aceh sudah dianggap sebagai masa lalu yang tidak perlu diungkit-ungkit lagi. Hal ini mengakibatkan pelanggaran HAM dalam bentuk yang sama masih saja terus berlangsung sampai saat ini walaupun keadaan di Aceh sudah damai. Tentunya efek dari kekebalan hukum tersebut sangatlah jelas kita rasakan yang secara nyata telah diakibatkan secara langsung oleh perbuatan Indonesia yang tidak bertanggung jawab dan tidak konsisten dalam menanggulangi kasus-kasus HAM masa lalu. Oleh karena itu, selama hak penentuan nasib sendiri dan hak kebebasan fundamental bangsa Aceh belum terpenuhi, maka pelanggaran-pelanggaran tersebut pun tidak akan pernah berkesudahan.

Uskup Carlos Belo dari Timor Leste, pemenang Hadiah Nobel Damai, berkata: “Ketika sebuah  pemerintahan menyatakan bahwa peristiwa-peristiwa tertentu tidak pernah terjadi, sedangkan di depan kita hadir korban-korban yang menyatakan bahwa peristiwa-peristiwa tesebut memang pernah terjadi, maka pemerintahan tersebut akan kehilangan kredibilitas dan kekuasaannya.  Tidak ada satu pemerintahan  yang memerintah dengan menggunakan kekerasan yang  bisa bertahan kecuali dengan terus  menggunakan kekerasan. Tidak ada jalan mundur, karena kekerasan tetap hanya akan  melahirkan kekerasan, dan para pelaku kejahatan hidup dalam ketakutan akan kemungkinan menjadi korban dari kejahatan itu sendiri dikemudian hari.”

Sekarang terserah kepada Indonesia sendiri untuk membuktikan ketidak-benaran pernyataan di atas, dan merupakan tugas masyarakat international untuk membantu Indonesia untuk mewujudkan bahwa  “Tidak ada satu pemerintahan yang memerintah dengan menggunakan kekerasan bisa bertahan kecuali dengan terus menggunakan kekerasan”  itu tidak benar.


Sumber: http://www.theglobejournal.com

ExxonMobil Tidak Bertanggung Jawab di Aceh ?

Oleh Safrizal 
(Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Malikussaleh-HIMIPOL UNIMAL).

Dengan adanya ExxonMobil di Aceh kita anggap dapat membangkitkan ketertinggalan daerah terutama segi pembangunan inftrastruktur, selain itu juga dapat meningkatannya pendapatan daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat seperti peningkatan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja baru baik berupa pertanian maupun perkebunan dll.


ExxonMobil yang berada di Aceh yang tepatnya di Kabupaten Aceh Utara sejak tahun 1977 sampai dengan sekarang (tahun 2012) belum terpenuhi kepentingan masyarakat seperti pembangunan jalan, terutama jalan yang menjadi tanggung jawab Exxon seperti jalan dari arah Simpang Ceubrek Kecamatan Syamtalira Aron yang menghubung kecamatan Nibong, Tanah Luas, Matang Kuli dan Pirak Timu serta jalan dari arah PT. Aron NLG Blang Lancang Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe sampai ke jalan Kecamatan Nibong Aceh Utara yang berkisar jarak sekitar 60 km.
Padahal sejak dioperasikannya ExxonMobil yaitu ekploitasi minyak dan gas (migas) tersebut bukan hanya jalan dapat dibangun, akan tetapi negarapun sanggup di bangun. 

Sementara dalam beberapa tahun terakhir ini menyebarkan isu bahwa ExxonMobil milik perusahaan Amerika Serikat tersebut akan meninggalkan Aceh pada tahun 2014, namun kalau kita perhitungkan dari sekarang (tahun 2012) hanya berkisar waktu sekitar 2 tahun lagi pengoperasiaan ExxonMobil di Aceh.

Hal itu terungkap dalam sebuah pertemuan yang berlangsung di Academic Community Center (ACC) Universitas Malikussaleh Lhokseumawe antara ExxonMobil dengan masyarakat, Rabu (15/4/2010).

Masyarakat mengharapkan agar ExxonMobil tidak meninggalkan Aceh Utara dengan begitu saja, melainkan diharapkan dapat menyelesaikan masalah lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar ladang Arun Field.

Keberadaan ExxonMobil di Aceh selama ini dinilai kurang memberi manfaat bagi masyarakat sekitar. Kondisi itu disebabkan karena peraturan perundangan yang ada sangat merugikan daerah penghasil gas tersebut.

Warga mengatakan, dengan otonomi khusus yang dinikmati Provinsi Aceh saat ini, hasil 70 persen bagi hasil migas justru lebih banyak dinikmati pemerintah provinsi dibandingkan pemerintah kabupaten.

Dua Masalah Utama
Ketua Tim Migas Aceh Utara, Terpiadi A Madjid mengatakan, ada dua masalah utama yang harus dipikirkan sehubungan dengan akan berakhirnya aktivitas Exxon Mobil di Aceh.

Pertama, masalah kerusakan lingkungan. Terpiadi menyebutkan, salah satu limbah yang dihasilkan Exxon Mobil adalah mercuri dan saat ini tidak diketahui di mana mercuri itu disimpan. Persoalan kedua, sumur tua yang ada saat ini seharusnya bisa digarap Pemkab Aceh Utara bekerja sama dengan pihak lain. 
Sementara itu Prof Dr Rudi Ribiandini dari ITB Bandung mengatakan, ladang gas ExxonMobil yang ditinggal kan bisa diserahkan kepada Pertamina agar bisa dimanfaatkan hasilnya oleh pemerintah daerah.

Transfer teknologi pertambangan tidak pernah terjadi selama keberadaan Exxon di Aceh, karena itu diusulkan supaya ada Fakultas Pertambangan, baik di Polteknik Negeri Lhokseumawe maupun di Universitas Malikussaleh. Gagasan ini sesuai dengan fokus kebijakan sosial Exxon dalam bidang kesehatan, pendidikan dan pengembangan perekonomian masyarakat.

Dukung Pemerintah Aceh
Sebelumnnya, Manajer Arun Field ExxonMobil, Barton P Cahir mengatakan, pihaknya tidak akan meninggalkan Aceh begitu saja, namun tetap mendukung Pemerintah Aceh dalam berbagai sektor pembangunan, yakni bidang pendidikan, kesehatan dan lainnya. 

Mantan Rektor Universitas Malikussaleh, Prof Abdul Hadi Arifin M.Si waktu itu mengatakan, selama ini Unimal juga telah menerima beberapa aset ExxonMobil berupa bangunan, sehingga asetnya bertambah menjadi Rp600 miliar sekarang ini.

Sejarah Singkat ExxonMobil
Exxon Mobil atau ExxonMobil, bermarkas di Texas, adalah sebuah perusahaan penghasil dan pengecer minyak yang dibentuk pada 30 November 1999 melalui penggabungan Exxon dan Mobil. ExxonMobil adalah induk perusahaan Exxon, Mobil dan Esso di seluruh dunia.

ExxonMobil merupakan perusahaan terbuka yang terbesar di dunia. Keuntungan operasinya pada 2005 sebesar AS$36,13 miliar (sebuah rekor untuk perusahaan diperdagangan publik), sedikit lebih kecil dari PDB Azerbaijan, sedangkan pendapatannya lebih besar dari PDB Arab Saudi. ExxonMobil berkantor pusat di Irving, Texas.

Sementara ExxonMobil mengoperasikan di Lapangan Arun Kecamatan Syamtalira Arun Kabupaten Aceh Utara Propinsi Aceh sebagai KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama/Cooperation Contract Contractor) bagi Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (BPMIGAS). Afiliasi ExxonMobil juga mengoperasikan South Lhoksukon A dan D, serta lapangan gas lepas pantai North Sumatera Offshore. Afiliasi ExxonMobil memiliki Participating Interest sebesar 100% di lapangan-lapangan gas tersebut di atas.

Mobil Cepu Ltd. (MCL), Ampolex Cepu PTE. LTD., PT Pertamina EP Cepu dan empat Badan Usaha Milik Daerah: PT Sarana Patra Hulu Cepu (Jawa Tengah), PT Asri Dharma Sejahtera (Bojonegoro), PT Blora Patragas Hulu (Blora) dan PT Petrogas Jatim Utama Cendana (Jawa Timur) yang tergabung menjadi kontraktor di bawah KKS Cepu. ExxonMobil memegang 45 persen dari total saham partisipasi Blok Cepu. KKS Cepu ini akan berlanjut hingga 2035.

Eksploitasi sumber daya alam Aceh oleh Exxon Mobil
Kehadiran Exxon mobil sejak tahun 1968 ternyata hanya melahirkan ketimpangan ekonomi dan sosial, Meski pun perusahaan ini dapat mengeksploitasi gas alam hingga mencapai 3,4 juta ton per tahunnya, tetapi realitas ekonomi penduduk di sekitar mega industri itu masih tunggang langgang.

Exxon Mobil sejak hadir di Aceh sampai dengan sekarang masih menyisakan kontroversi. Menurut kesaksian masyarakat, tanah dirampas tanpa kompensasi yang cukup, operasi perusahaan menimbulkan kerusakan lingkungan yang signifikan, dan,walaupun ada penyerapan tenaga kerja yang terkait dengan pembangunan awal, operasi perusahaaan gas ini telah gagal menurunkan angka kemiskinan yang berada di wilayah sekitarnya. Di atas semua itu, Exxon Mobil dan PT Arun, melalui hubungan mereka dengan TNI, tetap tidak dapat melepaskan diri dari keterlibatan dalam konflik yang melanda Aceh sejak tahun 1970an.(Sumber: Lesley McCulloch, “Greed: The Silent Force of the Conflict in Aceh,” paper tidak diterbitkan, Deakin University, Melbourne, Australia (Oktober 2003), 4, http://www.preventconflict.org/portal/main/greed.pdf.).

Manfaat ExxonMobil di Aceh
Sisi positif penulis melihat dengan adanya ExxonMobil dapat menambah pendapatan daerah, namun sisi negatifnya malah sebaliknya yang terjadi dengan adaya ExxonMobil di Aceh dan menjadi sebuah pertanyaan yang besar, pendapatan dan keuntungan apa yang didapat rakyat Aceh ?, sementara rakyat Aceh masih hidup di bawah garis kemiskinan. Jadi pendapatan dan keuntungannya dimana dan untuk siapa ? yang pasti pendapatan dan keutungannya hanya untuk bisnis kapitalisme Amerika Serikat.

Sementara pada situs berita terpecaya http://waspada.co.id pada tanggal 29 Februari 2012 menurunkan berita yang berjudul "Bantuan ExxonMobil tidak terlihat". Di mana Kondisi Kabupaten Aceh Utara sebagai pemilik lading gas terbesar di Indonesia begitu memprihatinkan. Pasalnya, dana Community Development milik ExxonMobil yang diberikan kepada lingkungan tidak tampak, karena semua dana dikelola oleh LSM asing.

Seharusnya, Aceh Utara atau Provinsi Aceh sebagai daerah paling berjasa, ExxonMobil bisa memprioritaskan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Aceh atau Aceh Utara. Misalnya, dana CD yang diperuntukkan pemberdayaan ekonomi perempuan dapat diserahkan langsung kepada ibu-ibu PKK.

Begitu juga dengan dana pendidikan, kesehatan dan dana lainnya. Sehingga berbagai bantuan ExxonMobil langsung diketahui penerima manfaat. Selama ini, dana CD yang dimiliki ExxonMobil kerap diserahkan kepada Save the Children. “Harusnya tidak seperti itu. Biarlah putra-putri terbaik Indonesia yang melaksanakan itu,” kata Syahbuddin Usman, Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara, waktu itu memaparkan kepada waspada.

Padahal, kata dia, banyak bantuan ExxonMobil kepada masyarakat Aceh Utara. Syahbuddin mengaku, Pemkab Aceh Utara dan Aceh tidak berhak mempertanyakan dana CD, karena itu hak dari perusahaan itu sendiri.

Armia Ramli, Humas ExxonMobil mengatakan, ExxonMobil sebelum masuk ke Aceh Utara telah mengikuti berbagai aturan yang ditetapkan Indonesia, begitu juga dengan berbagai persoalan lainnya.

Foto Dokumentasi Jalan yang Menjadi Tanggung Jawab ExxonMobil
Jalan depan Cluster IV - ExxonMobil di Kec. Matang Kuli/Arah Kec. Paya Bakong dan Kec.Pirak Timu Aceh Utara, FOTO by Safrizal
Cluster IV ExxonMobil di Kecamatan Matang Kuli Kab. Aceh Uatara, FOTO by Safrizal
Jalan depan Cluster IV di Kec. Matang Kuli/Arah Kec. Paya Bakong dan Kec.Pirak Timu, FOTO by Safrizal


Sumber: 
Analisa dilapangan dan kutipan dari berbagai sumber seperti:
  1. http://waspada.co.id 
  2. http://www.acehforum.or.id
  3. http://www.batamtoday.com
  4. http://www.exxonmobil.co.id

Rakyat Aceh Menunggu Kesejahteraan dibawah Kepemimpinan Zaini-Muzakir

Oleh Safrizal (Mahasiswa Ilmu Politik Unimal).
Aceh yang terletak di ujung barat pulau Sumatra dengan luas wilayah 56.500,51 (km2) dan memiliki 23 jumlah kabupaten da kota yang berpenduduk sekitar 4.486.570 jiwa ini sangat membutuhkan perhatian dan dukungan semua pihak untuk bangkit dari arah yang ketertinggalan menuju ke arah yang makmur dan sejahtera.

Aceh pada masa Soekarno dijuluki sebagai daerah modal dalam perjuangan kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia, namun julukan tersebut dikehendaki semangat orang Aceh bahwa Aceh daerah yang berani dan mampu memperjuagkan kemerdekaan Indonesia, namun akhirnya dengan kekayaan yang dimiliki Aceh dapat membawa Indonesia ke arah yang berdaulat yaitu merdeka.


Dengan kekayaan alam Aceh itu maka seluruh rakyat Indonesia merasakannya tak terkecuali Aceh sendiri, Aceh memiliki berbagai Sumber Daya Alam (SDA) seperti pertambangan mineral, batubara, panas bumi, kehutanan, pertanian, perikanan, dan kelautan.

Sementara dari sisi industri Aceh juga memiliki beberapa Industri besar seperi PT. KKA, PT. PIM, PT. ARON NLG, AAF, Exxon Mobil serta PT Lafarge Cement Indonesia.

Tapi industri-industri besar tersebut seperti PT. KKA dan PT. AAF sudah lama tidak dioperasikan, padahal dengan ada industri tersebut dapat menampung pengangguran-pengangguran yang ada di Aceh dan dapat menambah pendapatan daerah. Selain itu PT. Aron NLG yang terletak di Aceh Utara juga dapat menampung sejumlah tenaga kerja di daerah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat dan dapat menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah baik dalam pertumbuhan ekonomi maupun dalam pembangunan. PT. Aron yang ditargetkan pada tahun 2014 ini akan meninggalkan Aceh, namun belum memberikan konstribusi yang memadai untuk masyarakat Aceh, buktinya masih banyak masyarakat miskin yang seharusnya dapat hidup makmur dan sejahtera dengan adanya pabrik vital tersebut, memang itulah yang namanya Kapitalisme.

PT. Pupuk Iskandar Muda (PIM) yang selama ini juga banyak menimbulkan kasus dan perusakan lingkungan hidup, seperti bocornya  amonia, sehingga masyarakat dilingkungan tersebut terpaksa dilarikan ke rumah sakit akibat terhirupnya gas beracun yang namanya amonia.

Sementara dalam beberapa tahun terakhir ini daerah yang mampu berdiri sebagai sebuah negara yaitu Aceh Utara hancur berantakan, apalagi kasus bobolnya kas Daerah tersebut sebesar Rp 220 milyar pada tahun 2009. Akibatnya pembangunan infrastruktur dan peningkatan ekonomi masyarakat terhambat. Belum lagi berbicara jalan yang seharusnya menjadi tanggung jawab Exxonmobil di lingkungan ExxonMobil itu sendiri yang selama puluhan tahun mengambil migas di Aceh Utara tidak pernah diperbaiki dengan sebenarnya yang ada hanya menetupi lubang  di badan jalan.

Ketika kita berbicara pertanian dan perkebunan yang memang salah satu sumber pendapatan masyarakat Aceh dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sangat meperihatinkan, terutama harga panen tidak seimbang dengan modal yang dikeluarkan. Namun demikian terpaksa masyarakat harus menjual harga panen yang memang tidak bisa dibayangkan dengan pekerjaan yang dilakukan sehari-hari, yang semestinya harga panen tersebut sesuai dengan pekerjaan yang dikerjakan.

Di sisi ekonomi bahwa Aceh memiliki undang-undang sendiri yang mengatur khusus tentang Aceh yaitu Undang-Undang nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) , dimana pada bab XXII tentang perekonomian bagian kesatu prinsip ekonomi pasal 154 ayat  3 disebutkan “Usaha perekonomian di Aceh diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan, penghormatan atas hak-hak rakyat setempat, pemberian peluang dan akses pendanaan seluas-luasnya kepada usaha ekonomi kelompok perempuan, serta pemberian jaminan hukum bagi pengusaha dan pekerja”.

Sementara bagian kedua yaitu arah perekonomian pasal 155 ayat 1 disebutkan “perekonomian di Aceh diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan menjungjung tinggi nilai-nilai Islam, keadilan, pemerataan, partisipasi rakyat dan efesiensi dalam pola pembangunan yang berkelanjutan”.

Alhasil sampai saat ini implementasi pasal tersebut belum dirasakan masyarakat Aceh secara menyeluruh, yang ada hanya menimbulkan kesenjangan ekonomi di kalangan masyarakat sehingga pada akhirnya terciptanya pengangguran dan kriminalitas.

Sementara bagian keuangan seperti sumber penerimaan dan pengolalaan yang menjadi fokus utama yaitu otonomi khusus (otsus) yang ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengetasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan yang hanya berlaku untuk jangka waktu 20 tahun.

Dimana implementasi otsus ini menjadi sisi penting untuk rakyat Aceh pasca MoU, dan bila imlementasinya tidak sejalan dengan aplikasi UUPA maka sangat disayangkan akan nasip rakyat Aceh yang saat ini sedang menunggu kesejahteraan dan kemakmuran.

Itulah ringkasan singkat yang menjadi beberapa pertimbangan dalam memujudkan Aceh yang berkeadilan, makmur, sejahtera, bermartabat dan menyeluruh bagi semua untuk pemimpin kita yang baru yaitu Dr. Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf. Wallahu’alam.....

Foto Dokumentasi SDA Aceh


Kebun Sawit di Aceh

Kopi Arabika - Gayo/Aceh Tengah


Padi di Aceh
Alam Aceh
ExxonMobil - Aceh Utara
PT. Aron NLG - Lhokseumawe
PT. Pupuk Iskandar Muda (PT. PIM) - Aceh Utara
PT Kertas Kraf Aceh (KKA) - Aceh Utara
PT Asean Aceh Fertilizer (PT AAF) - Aceh Utara
PT Lafarge Cement Indonesia - Lhoknga Provinsi Aceh

Rumah DPRK di Granat

Kekerasan masih meningkat di Aceh, sebelum pesta demokrasi di Aceh dimulai palda 09 April 2012 yaitu pemilihan kepala daerah tingkat Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota kekerasan juga sempat terjadi di beberapa wilayah di Aceh baik itu berupa pemboman rumah, penembakan, maupun pembunuhan.

Sebagaimana di kabarkan situs berita diliputnews.com bahwa Rumah Rizwan, Ketua Komisi A DPRK Aceh Barat, di jaga ketat aparat kepolisian paska ledakan granat tadi malam, selain itu di lingkaran rumah juga telah dipasang garis polisi, sementara pemelik rumah telah diungsikan ke tempat aman setelah kejadian tersebut.


bom.jpg
Foto Serambi
Pantauan Diliputnews, di Lokasi Tempat Kejadian Perkara (TKP) sejumlah personil polisi bersenjata lengkap menjaga pekarangan rumah anggota Dewan itu paska ledakan yang mengejutkan warga meulaboh. Sedangkan pemilik rumah telah diungsikan ke tempat aman, guna menghindari hal yang tak diinginkan.

Sementara, suasana usai kejadian tersebut di Kuta Padang, yang merupakan kelurahan tempat Kejadian Perkara, kini mencekam. Warga merasa trauma melintas dikawasan itu, aktivitas warga yang biasanya sangat sibuk kini menjadi sepi, “kami disini merasa trauma setelah kejadian yang belum pernah ada sebelumnya” kata Pakar seorang warga Kuta Padang.

Menurutnya, usai kejadian tersebut, warga di kuta padang lebih banyak mendiamkan diri di dalam rumah, sedangkan lalulintas yang biasanya ramai kini banyak pengendara yang beralih ke jalan lain ketimbang melewati jalan Seulawah tempat letaknya rumah anggota DPRK dari Partai Aceh itu.



Editor: Safrizal
Sumber: diliputnews.com

Pengangguran Meningkat 164 ribu orang, Rakyat Aceh Membutuhkan Lapangan Kerja

Jumlah Pengangguran di Aceh Mencapai 164 ribu Orang.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh Syech Suhaimi mengatakan bahwa sepanjang bulan Agustus 2011 hingga Februari 2012 angka pengangguran di Aceh naik.

Ia mengatakan persoalan utama dari meningkatnya angka pengangguran di Aceh disebabkan tingginya angka pencari kerja dibandingkan dengan kesediaan lapangan kerja.
"Data yang ada di BPS, hingga bulan Februari 2012, jumlah pengangguran di Aceh sudah mencapai 164 ribu orang, angka ini belum termasuk jumlah pencari kerja yang tidak tercatat di BPS," tandasnya.

Ia menjelaskan, dari berbagai sektor penyedia lapangan kerja di Aceh, sektor pertanian dan perkebunan merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja.

"Sektor perkebunan dan pertanian biasanya kan program padat karya, dan pembukaan lahan perkebunan umumnya banyak menyerap tenaga kerja," jelasnya.

Untuk itu Syech Suhami berahap kepada Gubernur Aceh terpilih nantinya untuk dapat mengembangkan berbagai program pro kerakyatan yang dapat menyerap tenaga kerja yang banyak di Aceh.

"Semoga dengan Gubernur terpilih dan pemerintahan baru Aceh nanti, persoalan ketenagakerjaan dan pengagguran dapat diatasi," tukasnya.


Editor: Safrizal
Sumber: www.waspada.co.id

Singapura Hibahkan 50.000. Al-Quran Untuk Aceh

Delegasi dari Singapura yang bertemu dengan Pj. Gubernur Aceh Tarmizi Karim di Banda Aceh, Jumat (27/4), menyerahkan 7.000 Al Qur’an dalam rangka kerja sama bidang pendidikan agama di Aceh melalui Yayasan Fajar Hidayah Aceh.

Program tersebut termasuk dalam hibah 50.000 Al-Qur’an yang direncanakan diserahkan untuk Aceh, dan delegasi dari Singapura yang bertemu dengan Pj. Gubernur Aceh Tarmizi Karim itu menyatakan akan terus melakukan kerja sama dengan Aceh. Sejumlah isu menarik seperti pertukaran pelajar, program orang tua asuh, dan  kerja sama dalam mengembangkan promosi wisata turut  dibicarakan dalam pertemuan tersebut. 


Sementara itu, pada hari yang sama, delegasi dari Korsel yang telah melakukan kunker selama beberapa hari di Aceh, juga bertemu Gubernur, di Pendopo Gubernuran,  Banda Aceh. “Mereka berniat berinvestasi di Aceh, terutama dalam bidang  infrastruktur, sekarang ini sedang  kita bangun komunikasi  dalam merealisasikan investasi  dalam bidang pendidikan, terutama  capasity building antara Unsyiah dengan salah satu universitas di Korea Selatan,” kata Pj Gubernur  Tarmizi A Karim. 

Delegasi Korea Selatan tersebut dipimpin oleh Kwan Joeng Sung dari PT Vogo Korea beserta Menteri  Informasi dan Komunikasi Yang Seung Taik.

Sejumlah sektor seperti  pendidikan, infrastruktur  maupun teknologi berpeluang untuk dikembangkan oleh  pengusaha Korsel tersebut di Aceh. 

Kunjungan delegasi Korea Selatan tersebut merupakan lanjutan kerja sama antara Aceh dan Korsel yang telah dibangun semenjak tahun 2008 lalu, terutama dengan Provinsi Jeju. Sebuah provinsi  yang memiliki kesamaan dengan  Aceh dalam bidang otonomi khusus. 

Editor: Safrizal

HKTI Ingin RUU Pangan Berpihak kepada Rakyat

HKTI Ingin RUU Pangan Berpihak kepada RakyatJAKARTA - Rancangan Undang-undang (RUU) Pangan sedang digodok di DPR RI. Sejumlah pihak menginginkan RUU Pangan berpihak pada kepentiLihat Fotongan petani.

Dalam sebuah diskusi di Jakarta, Ketua Dewan Pertimbangan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jafar Hafsah menegaskan, pangan merupakan hak azasi setiap warga negara. Sehingga, semua rakyat tanpa kecuali harus terjamin haknya untuk memperoleh pangan.


"HKTI dan kita semua akan memperjuangkan bagaimana RUU Pangan berpihak kepada rakyat," ujar Jafar yang juga anggota Komisi IV DPR RI, Kamis (26/4/2012).

Dalam diskusi itu, hadir sejumlah organisasi berbasis pertanian. Diskusi ini terkait rangkaian HUT HKTI ke-39, yang acara puncaknya berlangsung besok, Jumat (27/4/2012), di Sekretariat DPN HKTI.

Anggota DPR RI Fary Dj Francis yang juga ketua panitia pelaksana HUT HKTI mengatakan, RUU Pangan terbaru ini akan mengubah sekitar 70 persen materi UU Pangan No 7 Tahun 1996.

 "Pertanyaannya adalah, perubahan materi 70 persen itu berpihak ke mana ? Apakah ke petani atau tidak," kata salah satu Ketua DPN HKTI.
 
HKTI dan DPR, paparnya, bakal memperjuangkan agar RUU Pangan berpihak pada kepentingan petani secara umum, sehingga kehidupan petani bisa lebih baik dan sejahtera. 
 
Editor: Safrizal