Wacana Perlu Pembentukan Partai Lokal di Papua
Posted by HIMIPOL UNIMAL on Jumat, 13 Juli 2012
"Janganlah, nanti dikira saya mendorong (pembentukan partai lokal di Papua, red)," kilah Gamawan Fauzi kepada wartawan di kantornya, kemarin (13/7).
Dia mengatakan masih menunggu saja perkembangan mengenai wacana ini. Pemerintah sendiri, lanjutnya, belum punya sikap apa pun. Sikap pemerintah mengenai Papua, tetap mengacu pada UU yang ada, yakni UU Otsus Papua, yang memang tidak mengatur keberadaan partai lokal.
Seperti diketahui, untuk kasus Aceh, gerakan bersenjata berhenti lantaran sudah ada partai lokal, yang bia menjadi ruang bagi para kombatan GAM untuk menyalurkan aspirasi politiknya, termasuk duduk sebagai kepala daerah.
Nah, di Papua, meski sudah digelontorkan dana otsus, tetap saja gerakan bersenjata jalan terus. Disinyalir, ini lantaran tidak ada partai lokal, yang bisa dijadikan askes masuk ke kursi-kursi kekuasaan di tingkat lokal di Papua.
Gamawan tidak setuju Papua disamakan dengan Aceh. Menurutnya, aspirasi yang berkembang di Papua sangat beragam. "Di Aceh aspirasinya jelas, satu. Di Papua, banyak," cetusnya.
Dia memberi contoh aspirasi pemekaran di Papua. "Saya bertemu dengan sembilan pendeta, setuju pemekaran. Ketemu gubernur, sebaiknya pemekaran. Ketemu dengan sembilan pendeta yang beda lagi, menolak pemekaran. Banyak sekali pemikiran di sana," ulas Gamawan.
"Papua Barat beda dengan Papua. Jadi tak mudah. Aspirasi itu banyak, tak selalu kita mampu menyatukan. Kita dialog terus," imbuhnya lagi. [jpnn]
Editor: Safrizal
[Update Unimal] Pendaftaran Ulang Mahasiswa Baru Tahun 2012
Posted by HIMIPOL UNIMAL on
Bagi calon mahasiswa (i) yang dinyatakan lulus Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) tahun 2012 lewat jalur ujian tulis, khususnya yang lolos di Universitas Malikussaleh Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh agar dapat melakukan pendaftaran ulang di kampus tersebut yang beralamat di jalan Medan - Banda Aceh, Cot Tengku Nie, Releut, Kabupaten Aceh Utara, Telp. +62-645-41373 Fax. +62-645-44450 Email: info@unimal.ac.id dan Homepage: http://www.unimal.ac.id.
Pendaftaran Ulang akan dilakukan mulai tanggal 16 s/d 23 Juli 2012 mulai Pukul 9:00 s.d 16:00 WIB
- Petunjuk Pendaftaran Ulang dapat didownload disini.
- Syarat-syarat Pendaftaran Ulang dapat didownload disini.
- Surat Pernyataan Kesanggupan Menjadi Mahasiswa dapat didownload disini
Sumber: www.unimal.ac.id
[Alasan] Undang Undang Pendidikan Tinggi di Sahkan
Posted by HIMIPOL UNIMAL on
Setidaknya ada tiga alasan mengapa Undang-Undang Pendidikan Tinggi disahkan pada bulan juli ini. Yaitu :
- Dikarenakan pada bulan Juli ini adalah masa persiapan menyambut tahun akademik 2012/2013, sehingga Undang Undang Pendidikan Tinggi tersebut dapat langsung di implementasikan.
- Terkait dengan persiapan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2013, maka perencanaan pengimplementasian Undang Undang Pendidikan Tinggi yang sejatinya tentu membutuhkan anggaran tersendiri akan tersinkronisasi dengan anggaran yang akan dipersiapkan pemerintah di tahun 2013.
- Mengenai selesainya masa tujuh perguruan tinggi BHMN, dengan adanya Undang-undang Pendidikan Tinggi ini, tentunya ke-tujuh BHMN tersebut akan dapat menyesuaikan dengan peraturan yang ada di Undang-Undang Pendidikan tinggi.
“ Jadi pengesahan Undang-Undang Pendidikan Tinggi pada bulan ini sudah tepat dari sisi tahun akademik, sisi tahun anggaran dan tentunya dari sisi perguruan tinggi BHMN yang akan selesai pada tahun ini “ ujar Menteri Nuh pada acara temu wartawan, sore ini (13/7) di Kemdikbud.
Tidak ingin Undang-Undang ini bernasib sama dengan Undang_undang Badan Hukum Pendidikan yang telah digugurkan oleh Makamah konsitusi (MK), pemerintah memperhatikan betul masukan yang diberikan oleh MK pada saat itu. Isu mengenai keseragaman, liberalisasi hingga komersialisasi tidak luput menjadi titik perhatian ketika menyusun undang-undang pendidikan tinggi ini, “ Jelasnya tidak ada penyeragaman pada pengelolaan perguruan tinggi, setiap perguruan tinggi dapat memilih otonomi sumber dayanya, bisa dalam bentuk satuan kerja di bawah Kemdikbud seperti Direktorat jenderal, Badan Layanan Umum (BLU) atau dalam bentuk Perguruan tinggi Berbadan Hukum “ Sambung Menteri Nuh.
Sedangkan mengenai isu liberalisme dan komersialisme, Menteri Nuh menjelaskan bahwa pesan MK pada poin tersebut merupakan dasar alasan mengapa otonomi perguruan tinggi tidak dilepas sepenuhnya “ MK berpesan agar pemerintah pusat dan daerah tetap harus bertanggung jawab terhadap pendananaan, oleh karena itu otonomi perguruan tinggi tidak kita lepas sepenuhnya tetapi tetap dengan prinsip nirlaba, hal ini dimaksudkan agar perguruan tinggi tidak terjebak pada komersialisasi “ ucapnya sembari menambahkan perguruan tinggi harus tetap memagang teguh prinsip akuntabilitas, transparan, efesiensi dan efektifitas dalam setiap.
Menteri Nuh melihat bahwa Undang-undang Pendidikan tinggi ini memiliki afirmasi terhadap gambaran pendidikan tinggi di Indonesia. Saat ini Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi di Indonesia baru mencapai 26 % di tahun 2011, hal ini menandakan bahwa ada 74 % sisinya dari lulusan SMA/SMK dan MA yang tidak dapat mengakses pendidikan tinggi. Salah satu alasannya adalah permasalahan ekonomi, dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi ini, jawaban tantangan ekonomi tersebut telah dipersiapkan “secara eksplisit ada afirmatif agar perguruan tinggi negeri menyediakan bangku sebanyak 20 persen untuk anak-anak kita yang memiliki keterbatasan ekonomi. Selain itu kita pun akan mendirikan perguruan tinggi negeri paling tidak di setiap provinsi, baik dalam bentuk universitas, institut, atau dalam bentuk yang lain. Kita juga akan mendirikan akademik komunitas di kabupaten atau kota terutama di daerah perbatasan. Dengan upaya tersebut diharapkan lulusan SMA/SMK dan MA, bisa berbondong-bondang masuk ke komunitas akademik itu, seingga angkatan kerja kita juga meningkat” papar Menteri Nuh.
Mengenai isu perguruan tinggi asing yang disinggung dalam Undang-Undang Peguruan Tinggi ini, Menteri Nuh menjelaskan bahwa sikap pemerintah tidak sepenuhnya membuka atau menutup masuknya perguruan tinggi asing di Indonesia “ tetapi kita memiliki penseleksian yang khusus dan amat ketat” ujarnya. Lebih lanjut Menteri Nuh menjelaskan bahwa setiap perguruan tinggi asing yang akan masuk ke Indonesia haruslah terakreditasi dengan baik di negaranya kemudian harus melakukan pola kerjasama dengan perguruan tinggi di Indonesia, “ jadi tidak dengan serta merta diberi keleluasaan berdiri dimana saja, ada persyaratan dimana mereka bisa berdiri dan program studi apa saja yang perlu mereka tawarkan, hal ini untuk menjaga agar perguruan tinggi kita tidak terancam keberadaanya”. Jelas Nuh.
Menteri Nuh merencanakan akan terus mensosialisasikan produk undang-undang ini kepada masyarakat luas dan para pemangku kepentingan, tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman dan pengertian yang baik mengenai latar belakang dan tujuan dari Undang-Undang tersebut. Apabila ada unsur masyarakat yang ingin melakukan judicial review, Menteri Nuh tetap mempersilahkan karena dirinya memahami bahwa ini adalah sebuah dinamika “ Kalau ada yang mau men-judicial review, silahkan. Kami akan sosialisasi agar masyarakat dan pemangku kepentingan paham betul tentang konten dari undang –undang ini, tetapi harus diperhatikan betul apakah ada pasal atau yg bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Bila tidak, saya mohon tidak usah masuk Judicial Riview.” Jelas Menteri Nuh. [dikti]
Editor: Safrizal
Himipol Unimal Akan Promosikan Visit Aceh 2013
Posted by HIMIPOL UNIMAL on Kamis, 12 Juli 2012
Untuk mendukung program visit Aceh 2013 sebagai wujud memperkenalkan Aceh di mata nasional dan internasional dalam kehidupan soaial, adat dan budaya Aceh, maka kami Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (HIMIPOL) Universitas Malikussaleh Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh mendukung dan akan mempromosikan tentang Visit Aceh, wisata Aceh, adat dan budaya Aceh, kuliner Aceh, Travel Aceh, serta sejarah Aceh.
Dimana informasi tersebut akan kami kemas dalam bentuk tulisan dan didukung oleh gambar yang akan kami tampilkan untuk anda dalam blog HIMIPOLUNIMAL dengan alamat URL http://himipol-unimal.blogspot.com/.
Dengan adanya informasi ini kita harapkan saudara-saudara yang khususnya berada di luar Aceh dapat memahami dan mengetahui bagaimana Aceh saat ini atau setelah konflik berkepanjangan dan hantaman Tsunami yang begitu dahsyat ketika melanda beberapa daerah di Aceh pada 26 Desember 2004 lalu. Sebagai bukti sejarah tsunami Aceh kita dapat melihat kapal Apung di Banda Aceh serta mesium tsunami yang dibangun khusus oleh pemerintah Aceh sebagai tempat yang menyimpan berbagai bukti-bukti sejarah tsunami Aceh yang menelan puluhan ribu jiwa tersebut.
Oleh karena itu kami sepakat untuk menyukseskan visit Aceh 2013 dan seterusnya dengan kemampuan dan tenaga yang kami miliki demi Aceh yang bermartabat, sejahtera, damai, adil dan meyeluruh bagi semua.
*Salam HIMIPOL UNIMAL*
Setiap Hari 2 Jiwa di Aceh Meninggal di Jalan Raya
Posted by HIMIPOL UNIMAL on
Tingginya angka kecelakaan tersebut disebabkan oleh rendahnya ketertiban lalu lintas, yang salah satu faktornya karena pola pikir yang dibentuk pada masa konflik, serta kenaikan jumlah kendaraan bermotor.
Data yang dihimpun Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Aceh menyebutkan, pada tahun 2010 jumlah kecelakaan lalu lintas di wilayah Aceh 806 kejadian, dengan jumlah korban meninggal dunia 639 jiwa dan menimbulkan kerugian material Rp 2,53 miliar.
Jumlah tersebut melonjak tahun 2011 menjadi 1.466 kecelakaan lalu lintas dengan jumlah korban meninggal dunia 807 jiwa serta kerugian material Rp 5,84 miliar.
Pada tahun 2012, hingga bulan Juni tercatat sebanyak 732 kecelakaan lalu lintas di Aceh, dengan jumlah korban meninggal dunia sebanyak 363 jiwa serta kerugian material Rp 2,33 miliar.
Artinya, dalam sehari di Aceh rata-rata terjadi empat kecelakaan dengan jumlah korban meninggal dua orang per hari.
Direktur Lalu Lintas Polda Aceh Komisaris Besar Unggul Sedyantoro, Rabu (12/7/2012), mengungkapkan, kesadaran untuk tertib berlalu lintas pada masyarakat Aceh masih tergolong rendah. Ini terlihat dari banyaknya ketidaktaatan pengendara kendaraan di jalan raya terhadap rambu-rambu lalu lintas, khususnya di area lampu pengatur lalu lintas.
Ini sebagai dampak dari pola pikir yang masih tersisa dari masa konflik. Bagi sebagian masyarakat Aceh, berdiam diri lama di dekat lampu pengatur lalu lintas adalah berbahaya. Mereka seperti terancam.[serambi/kompas]
Dubes Suriah untuk Irak membelot ke oposisi
Posted by HIMIPOL UNIMAL on
| Nawaf Fares menyebut rezim Suriah "brutal" |
Duta besar Suriah untuk Irak mengatakan ia telah membelot ke pihak oposisi.
Nafaf Fares adalah diplomat senior Suriah pertama yang meninggalkan pemerintahan Presiden Bashar al-Assad.
Langkah ini diambilnya hanya sepekan setelah seorang jenderal Suriah dari keluarga berkuasa yang dekat dengan Presiden Assad juga membelot.
Sementara itu negara-negara Barat mendesak PBB untuk mengancam sanksi keras terhadap Suriah saat Dewan Keamanan membuka pembicaraan mengenai masa depan misi pengawas di negara itu.
Dewan Keamanan harus meloloskan resolusi baru sebelum mandat misi tersebut berakhir Jumat minggu depan.
Fares mengkonfirmasi keputusannya dalam pernyataan yang disiarkan di Facebook dan televisi al-Jazeera.
Dengan bendera revolusioner Suriah di belakangnya, ia membacakan pernyataan bahwa ia mengundurkan diri sebagai duta besar Suriah untuk Irak dan anggota Partai Baath yang berkuasa.
"Saya menyerukan kepada anggota partai untuk melakukan hal serupa karena rezim telah berubah menjadi alat untuk menekan rakyat dan aspirasi mereka untuk kebebasan dan harga diri.
"Saya mengumumkan, sejak saat ini, bahwa saya memihak revolusi rakyat di Suriah, tempat saya yang sesungguhnya di tengah situasi Suriah yang sangat sulit saat ini."
Fares ditunjuk menjadi duta besar ke Baghdad pada 2008. [bbc]
Nafaf Fares adalah diplomat senior Suriah pertama yang meninggalkan pemerintahan Presiden Bashar al-Assad.
Langkah ini diambilnya hanya sepekan setelah seorang jenderal Suriah dari keluarga berkuasa yang dekat dengan Presiden Assad juga membelot.
Sementara itu negara-negara Barat mendesak PBB untuk mengancam sanksi keras terhadap Suriah saat Dewan Keamanan membuka pembicaraan mengenai masa depan misi pengawas di negara itu.
Dewan Keamanan harus meloloskan resolusi baru sebelum mandat misi tersebut berakhir Jumat minggu depan.
Fares mengkonfirmasi keputusannya dalam pernyataan yang disiarkan di Facebook dan televisi al-Jazeera.
Dengan bendera revolusioner Suriah di belakangnya, ia membacakan pernyataan bahwa ia mengundurkan diri sebagai duta besar Suriah untuk Irak dan anggota Partai Baath yang berkuasa.
"Saya menyerukan kepada anggota partai untuk melakukan hal serupa karena rezim telah berubah menjadi alat untuk menekan rakyat dan aspirasi mereka untuk kebebasan dan harga diri.
"Saya mengumumkan, sejak saat ini, bahwa saya memihak revolusi rakyat di Suriah, tempat saya yang sesungguhnya di tengah situasi Suriah yang sangat sulit saat ini."
Fares ditunjuk menjadi duta besar ke Baghdad pada 2008. [bbc]
Korupsi dan Lingkaran Partai Politik
Posted by HIMIPOL UNIMAL on
Saat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mengatakan institusinya tengah menyelidiki dugaan korupsi pengadaan Al Quran, banyak yang terenyak. Sesuatu yang suci pun dikorupsi di negeri ini. Belakangan, saat KPK menetapkan anggota Badan Anggaran dari Fraksi Partai Golkar, Zulkarnaen Djabar, sebagai tersangka dalam kasus ini, efek kejutannya tidak sama lagi.
Korupsi pembahasan pengadaan Al Quran membuat kita terkejut. Namun, begitu mengetahui bahwa pelakunya diduga adalah anggota DPR, mereka yang tadinya kaget pun seperti sudah mafhum. Survei Transparency International Indonesia tahun 2009 menempatkan DPR sebagai lembaga terkorup di Indonesia, sementara partai politik berada di urutan ketiga terkorup. Kondisi ini tak banyak berubah dalam tiga tahun terakhir.
Sejauh ini, lebih dari 40 anggota DPR yang dihukum karena korupsi. Jika benar-benar terbukti, Zulkarnaen mungkin akan menambah panjang daftar anggota DPR yang menjadi pesakitan karena korupsi.
Setahun terakhir kita seperti disuguhi pertunjukan tentang betapa korupnya anggota DPR di Indonesia. Dimulai ketika KPK membongkar kasus suap wisma atlet SEA Games di Palembang. Ketika itu, yang ditangkap memang seperti tidak ada kaitannya dengan anggota DPR atau partai politik. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam tertangkap tangan oleh KPK saat menerima suap dari Direktur Marketing PT Duta Graha Indah dan anggota staf marketing Grup Permai.
Belakangan, melalui serangkaian penyidikan, KPK menemukan, Grup Permai sebenarnya dikendalikan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. Dalam persidangan dengan terdakwa Nazaruddin, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pun menyebutnya sebagai pengendali Grup Permai.
Persidangan Nazaruddin memberi gambaran jelas ada hubungan nyata antara aktivitas politik anggota DPR dan korupsi berbagai proyek pemerintah yang anggarannya dibahas di parlemen.
Grup Permai adalah entitas berbagai kelompok bisnis yang dipakai untuk mendapatkan proyek-proyek pemerintah lewat cara curang, seperti menyuap pemilik proyek. Grup Permai membawahi beberapa perusahaan. Anak perusahaan itulah yang bertugas mencari proyek pemerintah untuk dimenangkan tendernya. Setelah menang dan memperoleh proyek, mereka bisa mengerjakan sendiri atau menyerahkan ke perusahaan lain yang bersedia membayar fee. Fee itu kemudian disimpan di brankas milik Grup Permai.
Untuk bisa mendapat proyek, pegawai Grup Permai seperti Mindo Rosalina Manulang harus dekat dengan anggota DPR. Dengan Partai Demokrat sebagai pemenang pemilu, tak sulit bagi Nazaruddin menginstruksikan anak buahnya seperti Mindo untuk berhubungan erat dengan anggota DPR yang membahas anggaran proyek.
Dalam kasus wisma atlet, Mindo mengaku bekerja sama dengan anggota Komisi X DPR dari Fraksi Demokrat, Angelina Sondakh. Angelina merupakan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR. Pembahasan seluruh anggaran yang diajukan pemerintah yang melalui Banggar DPR membuat alat kelengkapan ini jadi tempat pertama korupsi direncanakan.
Kerja sama dengan anggota Banggar DPR menjadi kunci permainan korup ini. Dakwaan jaksa KPK terhadap Wa Ode Nurhayati dengan jelas menggambarkannya. Wa Ode adalah mantan anggota Banggar DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional. Jaksa mendakwa Wa Ode menerima suap dari pengusaha Fadh Arafiq melalui Haris Andi Surahman.
Dalam dakwaan jaksa disebut, Fadh minta tolong Haris agar dicarikan anggota Banggar yang bisa mencairkan dana penyesuaian infrastruktur daerah (DPID) untuk tiga kabupaten, yaitu Aceh Besar, Pidie Jaya, dan Bener Meriah. Imbalannya, Wa Ode minta 6 persen dari total DPID untuk tiga kabupaten itu.
Dalam kasus korupsi pembahasan pengadaan Al Quran, sebagai anggota Banggar DPR sekaligus Komisi VIII, Zulkarnaen ikut mengarahkan perusahaan tertentu agar dimenangkan tendernya. Untuk perannya ini, Zulkarnaen diduga menerima suap miliaran rupiah. Zulkarnaen membantah terlibat kasus itu saat diperiksa Badan Kehormatan DPR. Namun, dia sudah dicopot dari Banggar DPR.
Secara sederhana, peran anggota Banggar DPR terlihat dari komisi tempatnya berasal. Zulkarnaen ada di Komisi VIII yang mitranya antara lain Kementerian Agama. Angelina yang tersangkut kasus wisma atlet dan 16 universitas negeri ada di Komisi X yang bermitra kerja dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Namun, ada juga yang bermain lintas komisi seperti Nazaruddin. Dia bisa seperti itu karena posisinya di struktur partai termasuk paling tinggi, yakni bendahara umum. Tampaknya siapa pun yang dipilih menjadi anggota Banggar DPR oleh fraksinya punya tugas sebagai penggalang dana (fundraiser) bagi partai. Rata-rata bendahara partai merupakan anggota Banggar DPR.
Sumber: kompas












![OSPEK TAHUN AKADEMIK 2011-2012 Calon Mahasiswa yang telah mendaftarkan diri di Universitas Malikussaleh [Unimal], mengikuti Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus [OSPEK] yang di laksanakan di kampus induk Unimal Reuleut Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara. Selasa [6/9/2011]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgW1RDuS47ce5YG1zeoA2_Hw6MxdIuJM0-KUxMM5xFb_wSdFHIjRd3Na9KY2sYwbmWA9NckRcryJrhoes4Y7T5Ytt6HLMD2lFNlnlAa6G1IbLWnKFxVezJFft111ygPkDtzWPL9MV81iuw/s640/Ospek+Tahun+Akademik+2011-2012.jpg)






