Event Pemerintah Aceh 2014

Menulis Opini itu (Tak) Mudah

Posted by HIMIPOL UNIMAL on Jumat, 15 Juni 2012

Oleh : James P. Pardede. 
Sebelum berkecimpung di dunia jurnalistik, sejak duduk di bangku  kuliah penulis sudah aktif menulis di berbagai media. Tulisan-tulisan yang dihasilkan ada beberapa jenis, mulai dari puisi, cerpen, feature, catatan perjalanan, artikel remaja dan sesekali menulis opini. Keseriusan dalam menulis ini menjadi pintu gerbang saya masuk ke dunia jurnalistik, yang dalam penulisan berita dan artikel harus tetap berpedoman pada rambu-rambunya : 5 W + 1 H (What, Where, Who, Why, When + How).

Kalau belakangan ini ada banyak berita-berita yang memunculkan informasi tentang sesuatu hal tapi tidak berpedoman pada kode etik jurnalistik dan rumus 5 W + 1 H tadi, berarti berita tersebut adalah opini dari wartawannya sendiri atau hanya dilaporkan berdasarkan pandangan mata saja tanpa mau menggali sesuatu yang tersirat dibalik kejadian itu.

Opini wartawan dalam laporan jurnalistik sangat diharamkan. Sebagai contoh, ketika wartawan melaporkan sebuah berita korupsi atau penyelewengan dana, berita tentang sidang dan perkara lainnya, opini dari wartawan tentang kasus-kasus seperti ini sangat diharamkan. Karena, ketika si wartawan larut dengan opininya, maka berita yang dilaporkan akan timpang dan tidak berimbang. Ketika wartawan menuangkan opininya, ada kemungkinan tulisan yang dihasilkan akan memberatkan seseorang atau justru meringankan seseorang.

Itu sebabnya, beberapa surat kabar menyediakan kolom opini bagi masyarakat juga bagi wartawannya. Di kolom inilah kita bisa ikut bergabung menyampaikan pendapat kita. Seorang wartawan juga bisa menulis opininya di halaman ini. Hanya saja, tulisan opini seorang wartawan sering menyelipkan percakapan yang akhirnya melahirkan sebuah tulisan semi feature atau semi opini.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, opini itu adalah: pendapat, pikiran, gagasan, ide atau pendirian. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama dalam mengeluarkan pendapat, ide dan gagasannya. Hanya saja harus mengikuti kaidah dan hukum yang berlaku. Opini bukan berarti kita dengan seenaknya mengkritisi seseorang atau kebijakan tertentu tanpa bukti dan fakta yang akurat.

Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mengeluarkan opini kita. Baik di tempat kerja, di sekolah, di kampus atau dimana saja. Ketika seseorang menanyakan apa kesan Anda terhadap pemerintahan SBY - Pasti setiap orang dari kita memiliki opini yang berbeda-beda. Ketika opini itu dikembangkan, kita perlu banyak fakta dan data-data pendukung untuk menjadikan opini itu makin bagus dan ketika dibaca oleh orang lain akan memberikan pencerahan dan pemahaman yang lebih luas.

Opini setiap orang tentang pemerintahan SBY akan melebar ke banyak hal. Ada yang mengupasnya dari sisi kejelekannya, kebaikannya, menteri-menterinya dan lain sebagainya. Menuliskan opini yang bagus dan dipertimbangkan pemuatannya tidak mudah. Banyak penulis pemula yang memiliki keberanian mengirimkan karya tulis opininya terkendala pada kaidah-kaidah penulisan dan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Memang, adakalanya pengasuh halaman memuat tulisan yang unik dan sesekali melanggar aturan penulisan yang berlaku sepanjang tulisan yang dianggap layak muat dan memiliki manfaat bagi pembacanya. Tulisan-tulisan yang sampai ke meja redaksi biasanya tidak langsung dimuat begitu saja. Ada banyak pertimbangan yang diberikan terhadap tulisan-tulisan yang masuk. Mulai dari tema yang diangkat, apakah masih aktual, penggunaan bahasanya dan pola penulisannya apakah mengalir seperti air atau lompat-lompat.

Ada baiknya artikel atau opini yang ditulis berkaitan dengan masalah aktual yang sedang diperbincangkan masyarakat, tidak bersifat menghasut, mengadu domba, memfitnah, membela pihak tertentu tanpa ada perimbangan tulisan dan isinya bernada emosi secara berlebihan.

Isi tulisan sebaiknya lebih berupa suatu solusi terhadap berbagai persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat dan tidak terkesan menggurui atau memaksa masyarakat agar melakukan apa yang ditulis. Dalam menulis opini pun, kita harus lebih dulu mengikuti ritme atau ciri khas dari surat kabar yang akan kita tuju. Jangan sampai tulisan yang kita kirim salah alamat.

Fakta dan Data
Ada beberapa hal perlu diperhatikan dalam menulis opini. Pertama, tulislah sebuah opini berdasarkan fakta yang ada di hadapan kita. Pilih fakta yang menarik banyak kalangan. Atau fakta yang terbaru. Karena sifat koran atau majalah yang mengejar kebaruan, maka jangan menulis fakta lama yang sudah tak banyak dibicarakan lagi. Biasanya, penulis yang sudah bisa membaca jaman akan tahu topik-topik apa yang menarik untuk dibahas.

Kedua, menulis opini berarti menuliskan ide dan gagasan kita terhadap sebuah fakta atau masalah, kita tak harus sepaham dengan orang lain atau menyetujui apa yang dikatakan orang tersebut. Kita bisa berbeda dengan orang lain. Lebih baik lagi bila opini kita terhadap sebuah fakta berdasarkan sudut pandang yang belum disampaikan oleh orang atau penulis lain. Sebuah fakta tentu multi sudut pandang. Misalnya saja, di hadapan kita ada fakta terjadinya bencana alam. Fakta ini bisa dilihat dari sudut pandang pemerintah, anggota DPR, masyarakat biasa dan yang lebih spesifik lagi.

Ketiga, tulislah latar belakang sebuah fakta. Walaupun tulisan opini, untuk lebih menajamkan sebuah tulisan, sebaiknya sertakan latar belakang fakta dengan selengkap mungkin. Jangan sampai kita menulis tanpa memberi latar belakang fakta. Karena tulisan seperti itu akan kurang menarik. Fakta dalam hal ini akan lebih kuat jika disertai data-data konkrit yang bisa menguatkan tulisan opini kita.

Keempat, jangan ragu dalam menyampaikan argumen dan gagasan kita. Karena, sebuah opini akan lebih dinikmati pembaca jika disertai argumen yang kuat. Argumen dapat disertai dengan data statistik berkaitan dengan fakta yang ditulis atau kutipan pendapat ahli tentang hal yang sama. Data statistik akan sangat membantu dalam menyajikan sebuah opini atau memperkuat opini yang kita sajikan. Pendapat ahli juga akan memperkukuh opini kita. Data dan pendapat ahli yang disajikan bersamaan akan menjadikan opini kita bukan opini sembarangan, tapi perlu dipertimbangkan.

Langkah kelima adalah, jangan lupa memberikan solusi atau jalan keluar sebuah permasalahan yang kita bahas secara panjang lebar. Jika kita beropini sebaiknya sajikan jalan keluar terhadap fakta yang kita kupas. Jalan keluar bisa lebih dari satu. Bisa disertai dengan penjelasan akan keefektifan setiap jalan keluar yang kita tawarkan. Pokoknya, jangan menulis opini kalau didalam tulisan opini itu tidak ada solusi yang kita tawarkan.

Dari paparan ini dapat disimpulkan, menulis opini itu mudah sekaligus tidak mudah. Mudah ketika kita bisa menuliskan apa yang ada dalam pemikiran kita. Menulis opini itu tidak mudah ketika rambu-rambu yang diterapkan terhadap tulisan kita harus memenuhi aturan yang berlaku, mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Sebelum menulis opini, kita juga harus terlebih dahulu membaca tulisan-tulisan atau opini yang dimuat di media atau surat kabar yang akan kita tuju. Pastikan tulisan atau opini yang kita kirim tidak salah tempat dan salah alamat. Selamat menulis opini. ***

Penulis adalah jurnalis tinggal di Medan.

Sumber: www.analisadaily.com


Pengumuman Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) Unimal 2012

Posted by HIMIPOL UNIMAL on Kamis, 14 Juni 2012

Sesuai dengan pilar ke tiga Pola Pengembangan Kemahasiswaan (POLBANGMAWA) Universitas Malikussaleh, yang bertujuan mendekatkan mahasiswa pada dunia kerja serta dalam rangka menumbuhkembangkan jiwa dan meningkatkan aktivitas Kewirausahaan, Direktorat Pendidikan Tinggi (Dikti) bekerjasama dengan Universitas Malikussaleh meluncurkan PROGRAM MAHASISWA WIRAUSAHA 2012 untuk menjembatani mahasiswa memasuki dunia bisnis riil melalui fasilitas “start up business”.
Persyaratan Peserta :
  1. Mahasiswa aktif S1 yang telah menyelesaikan kuliah 4 semester atau minimal telah menempuh 80 SKS dan mahasiswa program diploma 3 yang telah menyelesaikan kuliah 3 semester atau minimal telah menempuh 60 SKS. (dibuktikan dengan menyerahkan foto copy Transkrip Nilai).
  2. Mempunyai minat, bakat dan atau pengalaman berwirausaha.
  3. Belum pernah memperoleh bantuan modal PMW yang didanai Direktorat Kelembagaan Ditjen Dikti baik individu maupun kelompok. Baik selaku ketua maupun anggota kelompok. 
  4. Untuk proposal kelompok, anggota kelompok 3-5 orang, dapat dari satu program studi atau satu fakultas atau lintas fakultas. 
  5. Total dana yang dikucurkan pada PMW tahun 2012 adalah Rp. 208.000.000,- (Dua Ratus Delapan Juta Rupiah). Untuk usaha yang bersifat individu akan mendapat bantuan modal kerja masimum 8 juta/orang, sedangkan untuk kelompok sesuai jumlah anggota kelompok maksimum 40 juta/kelompok, Disesuaikan dengan kebutuhan/jenis usaha serta lokasi usaha. 
  6. Denah lokasi usaha harus digambarkan pada proposal usaha,lokasi usaha tidak boleh diubah bila dilakukan perubahan lokasi pada saat monev secara otomatis proposal tersebut dinyatakan Tidak Lulus.    
  7. Jenis Usaha yang inovatif dan terbaru akan menjadi prioritas pada PMW 2012
  8. Sanggup mengikuti seluruh agenda kegiatan yang diselenggarakan.
  9. Menandatangani kontak kerja dan menyepakati klausul-klausul di dalamnya, termasuk kesediaan menabungkan dana hasil usaha, untuk digulirkan pada mahasiswa yang lain oleh pengelola agar keberlanjutan program terlaksana.Seorang mahasiswa hanya dibenarkan masuk dalam satu kelompok pengusul yang disetujui untuk didanai.  
  10. Mengingat kompetisi untuk memenangkan dana PMW tahun 2012 ini sangat ketat maka seleksi sangat ditentukan oleh kualitas proposal rencana bisnis yang diajukan dan kemampuan mempresentasikan rencana usaha serta kemungkinan untuk dilaksanakan sesuai batasan dana yang disediakan. 
  11. Menyusun Proposal sesuai dengan Panduan PMW 2012 dan Usulan yang dinyatakan didanai akan diumumkan melalui papan pengumuman dan website Unimal http://www.unimal.ac.id


Agenda Program :
  1. Sosialisasi Program
  2. Penyerahan Proposal Usulan
  3. Seleksi Proposal
  4. Pengumuman Proposal yang Diterima
  5. Workshop
  6. Diklat Kewirausahaan
  7. Penyerahan Bisnis Plan
  8. Magang Kewirausahaan
  9. Pencairan Modal Usaha Tahap I
  10. Pelaksanaan Usaha dan Pendampingan
  11. Monitoring dan Evaluasi
  12. Pelaporan.
Sekretariat Pelaksana :
Program Mahasiswa Wirausaha Universitas Malikussaleh
Bagian Kemahasiswaan Universitas Malikussaleh, Kampus Utama Reuleut
Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara
Telp. (0645) 41373 – Fax. (0645) 41038 – 44450

Mengapa Irwandi Kalah ?

Posted by HIMIPOL UNIMAL on

Oleh Bisma Yadhi Putra

Bisma Yadhi Putra

SIAPA sangka, dengan mesin politik yang cukup besar, yang didukung tidak hanya oleh sebagian tokoh eks kombatan GAM ternama, tetapi juga oleh aneka elemen seperti mahasiswa sampai ibu-ibu rumah tangga, serta dengan modal individu sebagai sosok yang sudah “banyak makan garam” dalam politik atau pemerintahan, ternyata tidak membuat Irwandi Yusuf berhasil duduk kembali di kursi Gubernur Aceh untuk kedua kalinya?

Hasil rekapitulasi suara yang diumumkan Komisi Indpenden Pemilihan (KIP) menyimpulkan bahwa pasangan Irwandi-Muhyan berada di posisi runner-up dengan perolehan suara sebesar 29,18 persen, kalah telak dari perolehan suara rival bebuyutannya, Zaini-Muzakkir. Kekalahan Irwandi-Muhyan bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Tetapi yang mengejutkan adalah persentase suara yang selisihnya cukup besar dari Zaini-Muzakif, yang berhasil meraup suara sebesar 55,78 persen. Prediksi banyak pihak bahwa perolehan suara antara pasangan Zaini-Muzakir dan Irwandi-Muhyan akan berimbang akhirnya terbukti salah.

Melihat hasil quick count sementara saja, yang diumumkan oleh aneka lembaga survey di beberapa media massa beberapa saat sehabis proses pemungutan suara, kita sudah bisa menyimpulkan bahwa rasanya sangat sulit bagi pasangan Irwandi-Muhyan untuk mengejar ketertinggalan perolehan suara mereka dari rival terberatnya, Zaini-Muzakir. Dan hasil perolehan suara yang diumumkan KIP dalam sidang pleno pun membuktikannya. Para pengamat, analis politik, akademisi, bahkan tukang somay sekalipun, tentu akan bertanya-tanya: Mengapa Irwandi-Muhyan kalah? Mengapa perolehan suara Irwandi-Muhyan terpaut jauh dari perolehan suara Zaini-Muzakir sebagai lawan terberat?

Setidaknya ada beberapa penyebab yang membuat perolehan suara Irwandi-Muhyan tersungkur jauh di bawah perolehan suara Zaini-Muzakir. Pertama, Muhyan Yunan, sebagai pasangan Irwandi, belum cukup populer di kalangan masyarakat luas. Padahal, peran calon Wakil Gubernur dalam memengaruhi pemilih dalam jumlah yang besar tidak bisa diabaikan. Karena Muhyan belum begitu tenar, apalagi jika dibandingkan dengan Muzakir Manaf selaku pasangan dari Zaini Abdullah, popularitasnya tertinggal jauh.

Untuk bisa mendulang suara dalam jumlah besar, seharusnya Irwandi menggandeng tokoh yang namanya sudah populer tidak hanya di kalangan birokrat atau masyarakat menengah ke atas semata, melainkan juga yang namanya sudah populer di telinga masyarakat menengah ke bawah sekalipun, misalnya seperti Sofyan Dawood. Seandainya saja Sofyan Dawood yang digandeng, yang kini berada di kubu Irwandi, tentu akan lain ceritanya.

Padahal, sebagaimana diketahui, rival terberat Irwandi-Muhyan adalah kolaborasi pasangan yang nama keduanya sudah sangat populer di masyarakat luas. Zaini bukanlah orang yang tidak dikenal publik luas, begitu pula dengan Muzakir Manaf. Masing-masing dari keduanya punya kekuatan yang besar. Bahkan jika posisi pasangan ini dibalik, Muzakir Manaf yang menjadi calon Gubernur sementara Zaini Abdullah yang menjadi calon Wakilnya, kekuatan politiknya tetap kuat.

Kedua, masyarakat luas sudah “diracuni” dengan sentimen politik bahwa calon independen, atau kontestan yang maju melalui jalur persorangan, adalah pihak yang tidak menghargai MoU Helsinki. Calon independen diasumsikan sebagai “pengkhianat” dan “najis” untuk dipilih. Propaganda politik seperti ini tentu sangat mudah memengaruhi masyarakat luas yang umumnya masih mudah terpancing provokasi dari pihak-pihak tertentu. Celakanya, ternyata sentimen terhadap calon independen tidak begitu sinis di mata publik terhadap kontestan yang maju melalui jalur perseorangan lainnya, tetapi lebih dituju kepada personal Irwandi Yusuf.

Karena propaganda politik yang tidak sehat seperti ini, masyarakat yang terpengaruhi akhirnya melihat adanya calon independen dalam Pilkada bukanlah sebuah kemajuan demokrasi, melainkan “cacat” besar dalam politik. Padahal jika mau menilai secara objektif dan rasional, banyak visi dan misi atau program kerja dari kontestan-kontestan yang maju melalui jalur independen tidak kalah bagus dan berkualitas dengan kontestan yang diusung partai politik.

Bagi pemilih yang cerdas dan rasional, tentu mereka tidak akan terpengaruh dengan provokasi untuk menumbuhkan sentimen negatif terhadap calon independen. Sayangnya, jumlah pemilih cerdas di Aceh masih sangat minim. Kebanyakan pemilih lebih mengedepankan ketokohan seorang kontestan atau sentimen-sentimen politik dalam menentukan pilihannya.

Ketiga, kurang kuatnya konsolidasi mesin politik yang dijalankan Irwandi-Muhyan. Walaupun punya mesin politik yang besar, tetapi Irwandi kurang mengoptimalkan upaya untuk menambah kekuatan mesin politiknya. Karena rival terberatnya adalah kontestan yang diusung partai politik, seharusnya Irwandi membangun pula sebuah kekuatan melalui partai politik. Jauh-jauh hari sebelum Pilkada, memang sempat berhembus kabar bahwa Irwandi beserta pihak-pihak yang berada di belakangnya akan mendeklarasikan sebuah partai politik lokal baru sebelum Pilkada dilangsungkan.

Namun sampai hari pemungutan suara Pilkada partai politik itu belum juga dideklrasikan. Seandainya Irwandi mendirikan partai politik tersebut sebelum Pilkada, mesin politiknya akan lebih mantap dan kuat. Konsolidasi di daerah-daerah akan lebih mudah dibangun. Segenap pendukung Irwandi dirangkul ke dalam sebuah wadah agar tidak “lari” ke kontestan lain. Walaupun para pendukungnya diintimidasi, tetapi mereka tidak akan mudah goyah karena sudah terikat dengan lebih erat di dalam partai politik tersebut.

Selanjutnya, walaupun Irwandi tetap tercatat sebagai kontestan yang maju melalui jalur persorangan, dengan adanya partai politik tersebut, ia akan membuat peta persaingan mejadi imbang. Yang muncul kemudian adalah partai politik versus partai politik. Namun dapat dipahami mengapa partai politik itu tidak bisa dideklarasikan sebelum Pilkada. Mungkin saja karena semua pendukungnya, termasuk Irwandi sendiri, sedang sibuk dan fokus ke masalah Pilkada terlebih dahulu.

Tetapi jika seandainya Irwandi mendirikan partai politik itu sebelum Pilkada, tentu akan lain ceritanya. Mesin politiknya akan lebih kuat. Walaupun kalah, tentu perolehan suaranya tidak terpaut jauh dari pasangan Zaini-Muzakir.
Kekalahan Irwandi-Muhyan memang mengejutkan pihak yang memprediksi pasangan ini akan menang. Akan tetapi, yang lebih dikejutkan adalah pihak yang memprediksi bahwa Irwandi-Muhyan akan menang atau kalah tipis dari pasangan Zaini-Muzakir.

Menurut analisis atau prediksi pihak yang disebut terakhir, Irwandi-Muhyan dan Zaini-Muzakir punya kekuatan atau mesin yang kuat, jadi perolehan suaranya pasti tidak akan jauh berbeda. Namun fakta membuktikan sebaliknya. Kini Irwandi Yusuf tidak akan duduk lagi di kursi Gubernur Aceh, untuk periode 2012-2017.

*Bisma Yadhi Putra adalah Mahasiswa Ilmu Politik Unimal

Ayo Daftar: PNA Terima Caleg

Posted by HIMIPOL UNIMAL on Rabu, 13 Juni 2012

Partai Nasional Aceh (PNA) ternyata sudah sekitar dua minggu lalu menerima pendaftaran calon legislatif (caleg) sementara untuk anggota DPRA dan DPRK kabupaten/kota di Aceh. Padahal partai ini baru kemarin diverifikasi faktual oleh tim verifikasi ke Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PNA, Banda Aceh, bersamaan verifikasi faktual ke Kantor DPP Partai Damai Aceh (PDA), Banda Aceh.   

Jubir PNA Thamren Ananda menyampaikan hal itu ketika menjawab Serambi di sela-sela verifikasi faktual di Kantor DPP PNA, Ulee Kareng, Banda Aceh, Senin (11/6). “Insya Allah kita optimis PNA lolos verifikasi faktual, karena yang kita laporkan dalam verifikasi administrasi yang lalu, apa adanya di lapangan. Sudah dua minggu dibuka pendaftaran caleg sementara dan sudah ada yang mendaftar,” kata Thamren.
120612foto.14_.jpg
Tim dari Kemenkumham Aceh memverifikasi faktual Partai Nasional Aceh (PNA) di Kantor DPP partai tersebut, Banda Aceh, Senin (11/6). SERAMBI/BUDI FATRIA
Thamren mengatakan PNA menerima semua warga Aceh untuk menjadi caleg di partai itu, termasuk tokoh Aceh di luar daerah ini, tanpa harus dari kader partai yang melibatkan mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf sebagai penasihat itu. “Yang penting memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk kepentingan Aceh,” ujarnya.

Ditanya sudah berapa banyak yang mendaftar, Thamren menyebutkan belum merekap data pasti sesuai jumlah caleg DPRA dan DPRK yang mendaftar melalui DPD PNA kabupaten/kota di Aceh dan yang mendaftar di Kantor DPP PNA Banda Aceh. Menurutnya, pendaftaran dibuka lebih awal agar semakin banyak bergabung dengan PNA, sekaligus memberi kesempatan caleg bersangkutan agar lebih banyak waktu memperkenalkan diri pada masyarakat, terutama di daerah pemilihan masing-masing.

“Penetapan caleg PNA sementara pada Oktober 2012. Artinya nanti penetapan mereka juga berdasarkan verifikasi pengurus PNA di daerah pemilihan. Ya, tentu yang paling memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk Aceh, di samping sudah dikenal dan dianggap layak oleh masyarakat. Selanjutnya, ketika mendaftar ke KIP pada 2013 nanti, tentu sesuai jumlah ditetapkan lembaga penyelenggara pemilu itu,” jelas Thamren.

Kemarin, tim verifikasi ke Kantor DPP PNA dipimpin Kakanwilkumham Aceh selaku penanggungjawab tim, Dr Yatiman Eddy SH MHum. Mereka yang tiba sekitar pukul 09.30 WIB disambut Ketua Umum DPP PNA Irwansyah bersama Sekjen Muharram, serta pengurus inti lainnya. Di kantor itu juga tampak mantan Wakil Ketua DPRK Banda Aceh yang di-PAW dari PA, Basyaruddin alias Abu Sara dan mantan Wali Kota Sabang Munawarliza.

Daya Tampung Mahasiswa Baru Unimal Mencapai 5000 Orang

Posted by HIMIPOL UNIMAL on

Foto by seputaraceh.com
Sebanyak 16.386 orang peserta yang mendaftar pada Panitia Lokal (Panlok) Banda Aceh telah berlangsung ujian tulis Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) tahun 2012 mulai hari Selasa (12/6) hingga Rabu (13/6).

Dari jumlah tersebut, di Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh diikuti 13.982 peserta terdiri dari jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berjumlah 3.354 orang, IPS 2.290 orang dan IPC 8.338 orang.

Sedangkan di Universitas Malikussaleh (Unimal) Lhokseumawe diikuti 2.404 peserta terdiri dari jurusan IPA 471 orang, IPS 395 orang dan kelompok IPC berjumlah 1.538 orang.
Sementara hasilnya akan di umumkan pada tanggal 07 Juli 2012 secara serektak. 

Sekedar diketahui jumlah peserta SNMPTN tahun masuk 2012-2013 ini, seluruh tanah air sebanyak 618.804 peserta, namun kursi yang tersedia hanya 106.363 kursi, berarti setiap peserta harus mengalahkan 4 peserta lainya untuk bisa lolos. Namun demikian jangan gelisah juga bagi yang tidak lulus karna masih diberikan satu kesempatan lagi untuk masuk perguruan tinggi melalui Ujian Masuk Bersama Perguruan Tinggi (UMB-PT). ini linknya http://penerimaan.spmb.or.id/welcome

Dari jumlah total kursi yang tersedia tersebut dari seluruh perguruan tinggi yang menerima mahasiswa baru melalui SNMPTN tahun 2012 di Indonesia, sebagaimana dikabarkan media online warta aceh pada 30 Mei 2012 bahwa Menjelang penutupan pendaftaran Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), calon mahasiswa baru yang telah mendaftar di Universitas Malikussaleh (Unimal) sudah mencapai 2.136 orang dari total daya tampung 5000 mahasiswa.

Editor: Safrizal
Sumber: diolah dari berbagai sumber

Di Aceh, Motor Identik dengan Honda

Posted by HIMIPOL UNIMAL on

img
Begitu banyak merek motor yang beredar di jalanan Indonesia. Namun sebagian besar masyarakat Aceh, masih banyak yang menyebut motor dengan sebutan 'Honda'.

Seperti terlihat di foto, pinggir jalan di daerah Banda Aceh, tukang tambal ban pun menamai usahanya dengan 'Tempel ban Honda dan Mobil', bukan tambal ban motor dan mobil.

"Kata tempel itu juga berarti tambal untuk di Aceh," jelas Otolovers, Arif Priyo Susanto.

Bagi orang Aceh, apapun merek motornya, mereka akan tetap menyebut dengan Honda. Memang motor-motor Honda mendominasi penjualan motor di Serambi Mekkah tersebut.

"Jadi jangan khawatir bagi pemilik motor dengan merek Suzuki, Yamaha, Kawasaki, dan lain sebagainya, bisa tetap menambal ban motornya di tukang tempel ban Honda tersebut," ujarnya.

Marketing Planning and Analysis Division PT Astra Honda Motor (AHM) Agustinus Indraputra mengakui hal yang unik tersebut. "Honda tidak boleh lengah, itu merupakan modal brand equity yang dibangun bertahun-tahun," ujarnya. (detik.com)

Kelompok Buddha dan Muslim Rusuh di Burma

Posted by HIMIPOL UNIMAL on Selasa, 12 Juni 2012

Tentara di Rakhine
Suasana tegang di Rakhine menyusul keadaan darurat yang ditetapkan Minggu (10/06).
Bunyi tembakan dan gedung terbakar terjadi di Burma barat, tempat kerusuhan berdarah antara kelompok Buddha dan Muslim, menurut sejumlah laporan.

Sebagian besar penduduk Muslim di negara bagian Rakhine diungsikan, kata para saksi mata.

Paling tidak tujuh orang tewas sejak Jumat lalu dan satu laporan menyebutkan jumlah korban meninggal mencapai 25 orang.

Presiden Thein Sein menetapkan keadaan darurat Minggu (10/06).

Kekerasan meningkat setelah terbunuhnya seorang wanita Buddha bulan lalu, menyusul serangan terhadap bus yang mengangkut sejumlah warga Muslim.

Beberapa laporan menyebutkan kerusuhan itu pecah hari Jumat di kota Maungdaw dan menyebar ke kota Sittwe dan desa-desa di sekitar.

"Asap mengepul dari banyak arah. Kami ketakutan," kata Ma Thein, warga Rakhine di Sittwe, kepada kantor berita Associated Press.

"Pemerintah harus mengerahkan pasukan keamanan tambahan untuk melindungi dua komunitas ini," katanya.
Kerusuhan di Rakhine
Kerusuhan yang berlangsung sejak Sabtu lalu dilaporkan sudah menewaskan sedikitnya 17 orang.

Kehadiran pasukan keamanan

Nama negara bagian Rakine berasal dari etnik mayoritas Buddha.

Penduduk di negara bagian ini juga terdiri dari suku Rohingya yang menganut agama Islam.

Kelompok Rohingya tidak memiliki kewarganegaraan resmi dan Burma menganggap mereka sebagai imigran ilegal dari Bangladesh.

Bangladesh sendiri meningkatkan keamanan di perbatasan karena khawatir eksodus kelompok ini.

Penjaga perbatasan Bangladesh mengatakan mereka menolak sejumlah kapal yang mengangkut kelompok Rohingya Senin (11/06). Sejumlah laporan menyebutkan jumlah mereka berkisar antara 50 sampai 300 orang.

Para aktivis mengkritik pemerintah Burma karena menerapkan keadaan darurat dan dapat membuka jalan pengambilalihan negara bagian itu.

Human Rights Watch menuduh pemerintah Burma menyerahkan kewenangan di negara bagian Rakhine kepada militer, yang menurut mereka memiliki sejarah brutalitas terhadap kelompok Buddha dan Muslim.

Pemerintah sipil terpilih di Burma dalam pemilihan tahun 2010 dan bulan April lalu, kelompok oposisi yang dipimpin Aung San Suu Kyi menduduki kursi di parlemen menyusul pemilihan sela.

Pemerintah Burma Berlakukan Jam Malam
Sementara itu Pemerintah Burma memberlakukan jam malam di empat kota di negara bagian Rakhine, tempat maraknya kekerasan antara umat Budha dan Islam dalam sepekan belakangan.

Ibukota negara bagian, Sittwe, termasuk dalam empat kota yang terkena jam malam tersebut.

Jam malam ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengendalikan kekerasan yang marak di kawasan di dekat perbatasan dengan Bangladesh ini sejak Sabtu (02/06) pekan lalu.
Presiden Thein Sein dilaporkan akan segera menyampaikan pidato lewat stasiun TV nasional untuk meredakan ketegangan antar masyarakat di Rakhine.

Sementara itu koran Cahaya Baru Burma -yang merupakan corong pemerintah- edisi Minggu 10 Juni menurunkan berita yang memperingatkan risiko anarki dan aksi balas dendam yang tidak akan berkesudahan.

Stop Kekerasan atas nama Agama dan Etnis di Myanmar Barat

Solidarity Indonesia for Asean Peopels (SIAP), yang sangat khawatir dengan tindak kekerasan-kekersan atas etnis Rakhine di Myanmar Barat yang mengakibatkan masyarakat sipil meninggal, cedera, kerusakan properti dan banyaknya pengungsi.

Kami menyerukan kepada pemerintah Myanmar untuk segera mengambil langkah untuk dapat melindungi semua warganya dari segala bentuk kekerasan,kematian,teror atas nama agama, etnis atau diskriminasi lainya. Dan segera melakukan penyelidikan investigasi secara independen atas terjadinya kekerasan tersebut. Dan meminta kepada  Pasukan keamanan negara atau keamanan PBB untuk ikut mejaga ketertiban dunia, khususnya atas etnis  Rakhine  di Myanmar Barat. Karena kami melihat bahwa entish Rohingya telah sangat rentan terhadap korban pelanggaran Hak Asasi Manusia serius dan pelanggran hak hak lainya sesuai dalam prinsif-prinsif Deklarasi Hak asai manusia dan kesepakat lainya.

 Kami juga meminta kepada Pemerintahan Mnyanmar secara konsisten untuk dapat membangun dialog dengan semua partai politik, pro-demokrasi, kekuatan-kekuatan sipil lainya, dan semua kelompok etnis kebangsaan, untuk dapat bersama-sama menciptakan satu kesepakatn damai (rekonsiliasi) dan juga melakukan upaya pencabutan atas semua undang - undang yang bernuansa represif dan diskriminatif atas entis minoritas tertentu.

Kami juga menyerukan kepada pemerintah Bangladesh untuk memberikan perlindungan terhadap para pengungsi yang melarikan diri dari kekerasan di Burma barat, sesuai dengan standar norma-nora pemnuhan hak-hak pengungsi yang di jamin oleh nilai-nilah Hak asasi Manusia.

Solidarity Indonesia for Asean Peopels (SIAP) mendesak kepada sekertariat ASEAN di Jakarta untuk melakukan upaya-upaya tekanan baik secara politik atau Diplomasi terhadap pemerintah Myanmar untuk dapat melakukan investigasi dan penyelesain konflik atas nama agama dan etnis ini. Dan juga Kami percaya bahwa pembangunan Myanmar kedepan membutuhkan satu komitmen untuk dapat mengatasi masalah diskriminasi dan hukum-hukum tidak berpihak kepada kelompok minoritas.dan kami pikir inilah saatnya Persiden Thein Sein untuk melakukan langkah reformasi demi kemajuan Myanmar dimasa yang akan datang.

Demikian rilis ini disebarkan atas nama Solidaritas Asean, mari akhir konflik berkepanjangan atas nama agama, rasis,entis dan kesukuan lain di ASEAN.

Jakarta, 13 Juni 2012
In Solidarity,
Dedi A Ahmad
Coordinator Solidarity Indonesia for Asean Peopels (SIAP)


Editor: Safrizal