Event Pemerintah Aceh 2014

Kronologis Kekerasan dan Penyerangan Kelompok Syiah di Sampang Madura


Kekerasan dan penyerangan di Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Madura terjadi pada hari Minggu (26/8/2012) sekitar jam 11 pagi dan korban meninggal 2 orang. Sebelumnya sekitar 500-an orang berkumpul dan terkonsentrasi di sekitar Kampung Nangkernang sejak pukul 8 pagi.
 
“Massa tersebut membawa clurit, pedang, pentungan dan sejumlah bom molotov, Penyerangan itu tidak hanya kepada properti Ustad Tajul Muluk, tetapi dapat dikatakan ke seluruh warga Syiah di sana.” sebagaimana diungkapkan Aliansi Solidaritas Kasus Sampang di LBH Jakarta, Senin (27/8/2012).

keterangan Iklil, abang Tajul Muluk dan Zaini, yang berada di sekitar lokasi, ratusan massa itu adalah massa pelaku yang sama yang pernah membakar dan meneror mereka pada 29 Desember 2011. Catatan aliansi mengatakan massa mulai membakar dan melakukan kekerasan sekitar pukul 11.00 Kekerasan dilakukan kepada warga jemaat Syiah yang berada di sana.

Aliansi membeberkan korban tewas dan luka-luka berat mencoba membela diri dan melindungi perempuan dan anak-anak. Rata-rata korban mengalami luka-luka akibat serangan benda tajam, lemparan batu, dan bom molotov. Posisi warga Syiah tersebar di sekitar lima titik.

Menurut Iklil, dirinya sudah mengetahui kemungkinan terjadinya penyerangan susulan setelah apa yang terjadi pada pembakaran 29 Desember 2011. Ancaman-ancaman penyerangan yang direncanakan seusai lebaran itu, sambungnya, sudah disampaikan kepada mereka sebelum dan saat Ramadan tiba.

“Para peneror itu mengatakan akan menghabisi dan ‘menyembelih’ warga Syiah jika tetap berada di sana seusai Ramadan,” kata Iklil seperti yang dikutip dalam hasil pemantauan aliansi. “Kami akan dibuat habis.”

Pada Minggu pada pukul 09.00, Iklil menelepon Polsek Omben dan menelpon Polres Sampang untuk menginformasikan adanya eskalasi massa yang mencekam di sekitar kampungnya. Laporan via telpon itu diterima dan ditanggapi dengan janji akan mengirimkan anggota polisi ke TKP. Terlihat di sekitar TKP tidak lebih tidak lebih dari 5 orang personil kepolisian yang berada di sana.

“Eskalasi kekerasan dan pembunuhan terhadap Muslim Syiah di Sampang yang terus-menerus sangat dipengaruhi oleh buruknya kinerja pemerintah daerah, polisi, pejabat Kementrian Agama, Bakesbangpol, dan lain-lain yang telah menunjukkan sikap tidak netral,” demikian aliansi tersebut. “Kami Aliansi Solidaritas Kasus Sampang akan melakukan langkah-langkah keras meminta pertanggungjawaban Presiden dan Kapolri untuk berhenti menjadi penonton yang tidak netral dan menghentikan pembantaian.”

Aliansi yang terdiri dari 16 LSM pemantau masalah HAM itu mengatakan kasus Sampang adalah bukti kesekian kali bahwa negara telah lumpuh dan tidak bisa dipercaya untuk menjamin keamanan dan perlindungan hukum bagi warga minoritas. Selain itu, sambungnya, negara juga dianggap membiarkan satu pihak dengan ajarannya yang brutal untuk eksis dengan memberangus dan membantai kelompok lain.

Tanggapan Kasus Sampang menurut:
  1. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam rapat kabinet terbatas, Selasa (27/08), mengatakan peristiwa penyerangan terhadap pengikut Syiah di Sampang, Madura, semestinya sudah bisa dideteksi jika intelijen bekerja optimal. 
  2. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan pemerintah masih harus mengkaji sejumlah kemungkinan termasuk kembali menempatkan korban penyerangan. "Saya akan dalami ini dulu mana yang lebih ideal apakah tetap tinggal di situ atau relokasi nanti malam kita bahas di Surabaya," kata Gamawan seusai menghairi rapat terbatas dengan Presiden Yudhoyono.
  3. Human Rights Working Group (HRWG) akan membawa kasus tersebut ke sidang Universal Periodic Review (UPR) Dewan HAM PBB pada September mendatang. Peritiwa tersebut dianggap membuktikan pemerintah Indonesia bersikap intoleran karena tidak melindungi warga negaranya. Aliansi tersebut terdiri dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat seperti Asian Muslim Action Network (Aman Indonesia), HRWG, Elsam, Komnas Perempuan, Kontras, LBH Jakarta, dan Setara Institute.
  4. MPR mengecam aksi kekerasan massa terhadap kaum syiah di Sampang, Madura. Aksi semacam ini tidak boleh ditolerir dan harus diproses hukum. "Penyerangan terhadap kelompok minoritas yang terus menerus, berulang berkepanjangan dengan sasaran yang terus silih berganti ini sungguh berbahaya. Bayangkan setelah yang menjadi sasaran adalah kelompok minoritas Ahmadiyah, kemudian melebar ke jamaah MTA (Majelis Tafsir Al-Quran) di Jawa Tengah, kemudian berlanjut ke kelompok Syiah. Jangan-jangan nanti akan berlanjut kepada kelompok berikutnya lagi yg minoritas di suatu daerah. Terus berlanjutnya serangan ini sungguh tidak lagi bisa ditoleransi," kecam Wakil Ketua MPR Hadjriyanto Y Tohari, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (27/8/2012).
  5. Staff Khusus Presiden bidang Hubungan Masyarakat, Heru Lelono, memaparkan kronologi kejadian yang diperoleh dari Deputi V Menko Polhukam Irjen Pol Bambang Suparno. Aksi massa ini terjadi pada 26 Agustus 2012 pukul 11.00 WIB di kampung Nakernang desa. Karang Gayam, Omben, Sampang, Madura. Peristiwa bermula dari sekelompok orang dari kelompok Tajul berniat ke Malang untuk bersilahturahim Idul Fitri. Namun berkembang isu mereka ke Pasuruan mendatangi seorang imam Syiah yang memicu kemarahan pihak Syuni sehingga menyerang membakar rumah milik kelompok Syiah.
  6. Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar, menilai penyerangan terhadap penganut Syiah di Sampang, Jawa Timur, Ahad, 26 Agustus 2012, bukan semata kesalahan intelijen dalam mengantisipasi konflik. "Akar masalahnya adalah kebencian terhadap perbedaan," kata Haris Azhar saat dihubungi Tempo, Senin, 27 Agustus 2012. Menurut dia, pemerintah–dari Presiden, menteri, gubernur, sampai komandan aparatur yang bertugas di lapangan—punya tanggung jawab mencegah konflik seperti ini terjadi. "Tapi yang kita lihat justru sikap anti-terhadap perbedaan, sehingga kaum minoritas seperti Syiah ini jadi tidak terlindungi," kata Haris.
  7. Direktur Eksekutif Maarif Institute Fajar Rizal Ul Haq mengatakan, penyerangan terhadap kelompok Syiah di Sampang, Madura merupakan bentuk kriminalisasi terhadap kelompok minoritas. “Meningkatnya teror terhadap kelompok-kelompok minoritas harus diwaspadai karena merefleksikan gejala eskalasi kriminalisasi yang menimpa kelompok-kelompok keagamaan yang dianggap berbeda,” ungkap Fajar Riza Ul Haq dalam siaran pers dari Maarif Institute di Jakarta.
Foto Dokumentasi


Gusdurian: Tugas Pemerintah Melindungi Setiap Warga Negara
Polisi melihat tempat kejadian perkara


Polisi bersama warga melihat tempat kejadian perkara

Korban Kerusahan Warga di Sampang Petugas mendata warga korban kerusuhan antarwarga Desa karang gayam kecamatan Omben dan Desa Bluuran di Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang,di hall tenis indoor, Minggu (26/8/2012). Bentrokan warga yang diduga akibat berbeda aliran keagamaan menyebabkan satu orang tewas dan belasan rumah dibakar.

Editor: Safrizal
Sumber:
·  detik.com

Ayo Ikuti Aceh Dirtbike Adventure 2012

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banda Aceh, bekerjasama dengan komunitas trail “Aceh Cahroad” menggelar event wisata petualangan dengan motor trail, yang dinamakan “Aceh Dirtbike Adventure 2012”. 

Kegiatan ini ditujukan sebagai upaya untuk mendorong promosi pariwisata di Aceh dan akan dilaksanakan pada tanggal 15-16 September 2012 dengan lokasi Banda Aceh dan Aceh Besar.

"Aceh Dirtbike Adventure akan menempuh rute Banda Aceh-Aceh Besar, yaitu rute hari pertama ; Banda Aceh-Siem-Cot Keueng-Babah Rimba-Seulimum-Jantho, kemudian dilanjutkan hari kedua ; Jantho-Cumcum-Siron-Indrapuri-Samahani-Banda Aceh.

Selain itu dalam pelaksanaannya nanti peserta juga dapat mengunjungi berbagai objek wisata yang dilalui dan sekaligus mencicipi kuliner Aceh. Namun kegiatan Aceh Dirt Bike ini bukanlah event yang bersifat perlombaan ataupun uji ketangkasan bermotor, akan tetapi ini merupakan event wisata, yaitu menjelajahi alam dengan menggunakan sepeda motor trail.

Nah bagi anda pecinta komunitas trail khususnya dan masyarakat umum pada umumnya yang berminat silahkan menghubungi Sekretariat Panitia di Black Jack Kupi, Jln. Abdullah Ujong Rimba No. 36 Banda Aceh, Cp. Emde 08126992255 dan Jack 08116802174. karna kegiatan ini terbuka untuk umum di seluruh Indonesia dan sampai saat ini sudah ratusan peserta dari seluruh Indonesia yang mendaftar.

Editor: Safrizal
Sumber: waspada.com



[Lanjutkan] Studi Banding DPR RI Tak Berhenti Sampai di Cina dan Brasil Saja, Tapi?

Studi banding anggota Dewan Perwakilan Rakyat tak berhenti sampai di Cina dan Brasil. Wakil Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah Khatibul Umam Wiranu mengatakan para anggota Dewan juga akan mengunjungi Jerman dan Jepang. 
 
Menurut dia, 16 anggota DPR akan pelesir ke Jerman selama enam hari mulai 23 September mendatang. Panitia Khusus belum membahas waktu kunjungan ke Jepang. »Mungkin setelah reses dibahas lagi,” kata politikus Partai Demokrat ini kepada Tempo, Sabtu 25 Agustus 2012.

Umam mengatakan Jerman menjadi rujukan karena memiliki sistem pemerintahan yang baik. Di sana, para anggota Dewan akan mempelajari sistem pemerintahan daerah, hubungan pemerintah pusat-daerah, serta pengelolaan keuangan di daerah. Mereka juga akan mengunjungi sejumlah daerah percontohan.

Dinihari tadi, 13 anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Desa direncanakan bertolak ke Brasil selama tujuh hari. Kunjungan ini melanjutkan studi banding ke Cina yang digelar 6-12 Juli lalu. Kunjungan yang dipimpin Wakil Ketua Panitia Khusus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Budiman Sudjatmiko ini diperkirakan memakan biaya Rp 1,629 miliar.

Anggota Panitia Khusus, Abdul Gafar Patappe, termasuk dalam rombongan ke Brasil. Tapi ia juga akan masuk rombongan wakil rakyat yang ke Jerman. "Saya ikut studi banding ke Jerman September nanti," ujarnya. Rancangan Undang-Undang Desa dan revisi Undang-Undang Pemerintahan Daerah dibahas paralel di DPR. Meski ada dua Panitia Khusus, anggotanya sama saja.

Sejumlah pihak mengkritik kunjungan bertubi-tubi ala DPR ini. Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center Arif Nur Alam menilai rencana kunjungan ke Brasil, Jerman, dan Jepang memperburuk citra DPR. Kalaupun membutuhkan informasi, anggota DPR bisa menugaskan staf ahli melakukan riset. "Tak ada urgensinya pergi ke sana. Ini hanya akal-akalan DPR menghabiskan anggaran," kata Arif.

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi August Mellaz juga mempertanyakan negara yang dipilih anggota DPR. August menilai Jerman tak cocok dijadikan tempat studi banding soal pemerintahan daerah. "Kita tidak tahu apa pertimbangan mereka. Jerman kan dasarnya menganut federalisme," katanya.

Tapi Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Daerah Totok Daryanto mengklaim kunjungan ini bakal bermanfaat untuk pembahasan undang-undang. Ia membantah studi banding keluar negeri menghamburkan duit negara. Pelesiran ke Jerman, misalnya, tak sepenuhnya dibiayai negara. "Pemerintah Jerman menanggung biaya akomodasi kami di sana," katanya.[yahoo.com]

Korban gempa Sigi perlu selimut

Warga mencari barang yang bisa diselamatkan di sekitar reruntuhan rumah ibadah yang rubuh akibat gempa di desa Tomado, Kecamatan Lindu, Kab. Sigi, Sulteng, Selasa (21/8). Data yang dikeluarkan BNPBD setempat menyebutkan, gempat yang terjadi Sabtu (18/8) pukul 17.41 Wita tersebut mengakibatkan 5 warga tewas, 48 luka-luka, 479 rumah rusak berat, dan 464 rumah rusak ringan. (ANTARA/Basri Marzuki)
Korban gempa bumi di Kecamatan Lindu, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, membutuhkan bantuan termasuk selimut karena di wilayah itu terus diguyur hujan,sebagaimana di kabarkan antara.com bahwa "Mereka masih butuh bantuan, terutama selimut," kata Camat Lindu Karno Buamusu di Tomado sekitar 70-an kilometer dari Kota Palu, Minggu.

Ia mengatakan berbagai bantuan dari pemerintah, swasta dan organisasi politik, ormas dan agama terus mengalir.

Menurut dia, kepedulian terhadap korban gempa cukup tinggi.

Itu bisa dilihat langsung dari bantuan yang terus berdatangan untuk memenuhu kebutuhan para korban di wilayahnya.

"Tapi yang paling dibutuhkan saat ini selimut," katanya.

Hujan deras hingga kini mengguyur Kecamatan Lindu menyebabkan warga yang tinggal di posko penampungan pengungsi maupun tenda-tenda di halaman rumah warga tampak kedinginan pada malam hari.

Karena itu, Karno mengimbau para donatur yang akan menyalurkan bantuannya hendaknya juga berupa selimut.
 
Editor: Safrizal
Sumber: antara.com

Aceh: Kapan “Merdeka” dari Teror?

Oleh Dr. Husaini Alif Hasan Ibn Haytar

Besok, segenap masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke akan merayakan Hari Kemerdekaan RI k-67. Sebuah perjalanan panjang dengan berbagai rasa, mulai dari pahit dan getir hingga suka cita. Perjalanan yang membawa kebangkitan dan prestasi, namun juga menyisakan keterpurukan. Perjalanan yang patut menjadi bahan introspeksi dan evaluasi demi perbaikan bangsa di masa yang akan datang. Senang tidak senang, bangsa ini sangat rentan terhadap berbagai ancaman dan bahaya, mulai dari akselerasi perkembangan global yang semakin mengikis nilai-nilai kultur budaya setempat, bahaya disitegrasi hingga ancaman teror global, maupun lokal. Di Aceh, pasca berakhirnya konflik puluhan tahun, ternyata masyarakat Aceh belum betul-betul merasakan nikmatnya perdamaian dan kemerdekaan sejati selayaknya masyarakat Indonesia di tempat lain, akibat ancaman bahaya teror yang masih terus mengintai.

Sementara itu, pemahaman teror bagi aparat penegak hukum dan keamanan pun masih diartikan secara sempit, dimana masih “terbawa” oleh arus trend global yang dipengaruhi oleh hegemoni AS dan sekutunya. War on Terror masih menjadi bagian dari policy pemerintahan kita dalam melihat berbagai kasus terorisme di negeri ini. Di lain pihak masyarakat Indonesia yag berdiam di bumi Serambi Mekah tak henti-hentinya merasakan ketakutan dan kecemasan akibat terror yang terus mengintai.

Hal ini dapat dilihat dengan adanya deretan kasus penembakan dan aksi terorisme di Aceh yang mengorbankan belasan korban jiwa dan puluhan lainnya luka-luka sepanjang tahun 2011-2012. Kala itu, situasi politik Aceh tengah memanas dengan adanya perbedaan pendapat antara keputusan MK dengan Partai Aceh mengenai calon independen yang berakhir pada penolakan PA untuk mengikuti pilkada. Kebijakan Pemerintah pusat sendiri cenderung “memaksakan” untuk melakukan pemilukada tanpa keterlibatan kandidat dari Partai Aceh mulai lembek hingga terbawa arus suasana hingga menilai keadaan politik Aceh yang inkondusif. Sikap Pemerintah pusat berubah, setelah menimbang keadaan yang “tercipta” dari proses aksi-aksi terror tersebut.

Situasi dan keadaan yang tercipta akibat teror tersebut saja menyandera kebijakan penyelenggara negara, namun juga telah merebut hak dan kemerdekaan individu yang paling hakiki yaitu kebebasan. Sebab, teror yang disebar bertujuan untuk mengendalikan dan mengarahkan pilihan masyarakat yang pada akhirnya terjebak dalam lingkaran setan yang tidak pernah punya pilihan apapun selain “yang diarahkan”. Polisi dan aparat keamanan memang telah menangkap sebagian  pelaku dan pelaksana teror di Aceh seperti Dugok dan Vikram alias Ayah Banta, namun akar persoalannya bukan hanya siapa yang berbuat, tetapi siapa yang memberi perintah? Sebelum Dugok cs dan Ayah Banta tertangkap, clues yang diperoleh polisi didapat setelah menggeledah rumah/mess tempat tinggal Malik Mahmud, Pemangku Wali sehingga mengantar polisi untuk menangkap para pelaku teror tersebut. Pertanyaan besarnya adalah, mengapa Malik Mahmud “aman-aman” saja?

Kemerdekaan adalah isu terbesar di Aceh sejak lama, bukan karena rakyat Aceh menginginkan kekuasaan, namun lebih karena keinginan memperoleh keadilan dan martabat selayaknya orang Aceh sebagai wujud kemerdekaan yang hakiki. Namun semuanya akan sangat mustahil ketika kemerdekaan itu dirampas oleh pemimpin orang Aceh sendiri yang lebih mencintai kekuasaan daripada rakyatnya sendiri. 

*Dr. Husaini Alif Hasan Ibn Haytar adalah Masyarakat biasa yang senang menulis dan tertarik akan sejarah dan perkembangan sosial politik.



Wisatawan Membludak ke Sabang

Libur panjang Hari Raya Idul Fitri menyebabkan membludaknya wisatawan menuju ke Pulau Sabang. Sebagaimana dikabarkan media online acehkita.com bahwa Kemarin, pihak Pelabuhan Ulee Lheue Banda Aceh menambah jadwal kapal yang menuju ke Sabang akibat banyaknya penumpang.

Pantauan acehkita.com, kepadatan terlihat di Pelabuhan Ulee Lheue. Ratusan orang memadati ruang tunggu pelabuhan. Sementara kendaraan roda dua, roda empat, truk, dan pick-up mengantre di pintu masuk kapal lambat KMP BRR. 

Kepala UPTD Pelabuhan Ulee Lheue Teuku Naziruddin menyebutkan, akibat membludaknya penumpang, trip KMP BRR ditambah menjadi dua kali. “Hari ini dua trip. Trip kedua pada malam hari,” kata Naziruddin kepada wartawan, Jumat (24/8) malam.

Menurutnya, KMP BRR sekali jalan mengangkut 440 penumpang. Sementara kapal cepat Pulo Rondo mengangkut 230 penumpang. Untuk kapal cepat, pihak UPTD Pelabuhan Ulee Lheue juga menambah armada, yaitu Express Bahari. 

Membludaknya penumpang menuju ke Sabang, selain karena arus balik, juga disebabkan oleh arus wisatawan yang hendak berlibur akhir pekan di Sabang. Mereka berasal dari Sumatera Utara. 

“Penumpang rata-rata banyak dari luar Aceh dan juga warga Aceh,” ujar Nizaruddin. “Kunjungan seperti ini sudah sejak hari raya pertama.”

Nizar memprediksi lonjakan penumpang masih akan terjadi hingga sepekan ke depan. “Terutama arus balik dari Balohan Sabang menuju ke Banda Aceh, itu akan sangat tinggi. Bahkan mulai kemarin jumlah arus balik sudah sangat tinggi,” ujarnya.

Pada hari biasanya, KMP BRR hanya mempunyai satu kali pulang-pergi melayani pelayaran Ulee Lheue-Balohan. Begitu juga dengan jadwal kapal cepat Pulo Rondo. “Kalau meningkat begini, kita hanya tambah jadwal, tidak menambah armada kapal,” sebut Nizar. 

Editor: Safrizal
Sumber: acehkita.com

123.354 Anak Yatim Belum Terima Beasiswa Pemprov Aceh

Pemerintah Provinsi Aceh dibawah pimpinan Gubernur dr Zaini Abdullah dan Wagub Muzakir Manaf, hingga kini belum juga menyalurkan bantuan beasiswa kepada 123.354 anak yatim, korban konflik dan anak kurang mampu untuk melanjutkan pendidikannya. Sebagaimana dikabarkan media online www.analisadaily.com bahwa hal ini mulai dikeluhkan para anak yatim karena kebutuhan mulai banyak untuk biaya sekolah dan kebutuhan lain yang mengharuskan mereka berhutang terutama saat datangnya lebaran.

Dimasa pemerintahan Aceh dipimpin Gubernur Irwandi Yusuf dan Wagub Muhammad Nazar, beasiswa yatim tersebut biasanya sudah cair dan disalurkan pada Juni dan Juli. "Ini sudah menjelang akhir Agustus, kenapa beasiswa untuk anak yatim yang dijanjikan belum disalurkan pemerintah Aceh, dimana sebenarnya kendalanya," ujar Ramlah, ibu dari seorang anak yatim dari Desa Kp. Pisang Kecamatan Sakti, Pidie, Selasa (21/8).

Padahal, saya dan anak saya yang saat ini bersekolah di SMP, dalam seminggu dua kali datang ke bank untuk menanyakan apakah dana beasiswa anak saya itu sudah masuk. Karena belum masuk juga, maka petugas bank jawabnya belum ada," kata Ramlah. Hal yang sama juga disampaikan warga Kecamatan Tangse, yang mengeluhkan anaknya belum menerima bantuan beasiswa sebesar Rp1,8 juta pertahun/orang.

Menurutnya, saat awal tahun pelajaran baru 2012/2013 kemarin, begitu banyak kebutuhan anaknya untuk masuk SMP setelah lulus SD. Begitu juga untuk kebutuhan pergi sekolah sehari-hari. Namun, untuk memenuhi kebutuhan itu, dirinya terpaksa berhutang dulu pada orang lain, sambil berharap segera keluar bantuan beasiswa dari pemerintah Aceh.

"Karenanya pemerintah Aceh dibawah pimpinan Zaini Abdullah-Muzakir Manaf, segera mempercepat penyaluran beasiswa kepada 123 ribu lebih anak yatim korban konflik dan kurang mampu," kata Rosmaini, warga Tangse.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Drs Bakhtiar Ishak, juga membenarkan, jika beasiswa anak yatim sebesar Rp1,8 juta per tahun untuk 123.354 penerima, sampai pertengahan Agustus lalu belum juga cair. Padahal semestinya, dana bantuan pendidikan tersebut sudah bisa dimanfaatkan menjelang tahun ajaran baru, Juli 2012. Menurutnya, hal ini untuk penuyalurannya masih terkendala dengan Permendagri baru yaitu Permendagri No. 37 tahun 2012 yang mewajibkan penerima dana hibah dari APBD harus membuat kesepakatan dan proposal penggunaan dana. "Kita agak sedikit khawatir tentunya, karena kalau pemberian bantuan dana hibah kepada anak yatim itu harus diwajibkan membuat proposal, maka program penyaluran beasiswa bisa-bisa tidak tersalurkan seluruhnya," ungkap Bakhtiar. 

Editor: Safrizal