Event Pemerintah Aceh 2014

Hidup Miskin di Tanah Kaya Tambang

Posted by HIMIPOL UNIMAL on Selasa, 24 April 2012

KEFAMENANU  - Di balik iklim Pulau Timor yang panas, kering dan gersang, justru menyimpan deposit tambang yang sangat banyak dan berkualitas tinggi. Sebut saja, emas, emas putih, minyak bumi, batu bara, besi, gas, pasir besi, nikel, batu permata, batu kaca, batu laut Timor hingga mangan.

"Deposit tambang di Pulau Timor tersebar merata mulai dari Timor Barat sampai Timor Timur (Timor Leste).  Khusus untuk Kabupaten Timor Tengah Utara, punya Mangan yang terbaik, yang kualitasnya menurut lembaga survei geoligis, terbaik di dunia yaitu berwarna biru dan merah," kata Hendrikus Bana, salah satu pengamat pertambangan di Kefamenanu, Selasa (24/4/2012).

Dari semua hasil tambang tersebut, lanjut Bana, hanya mangan saja yang dieksplorasi secara besar-besaran hampir merata di seluruh pulau Timor. Sementara hasil tambang lainnya masih belum disentuh.

Mangan yang dieksplorasi pun ditambang secara tradisional. Sedangkan para investor dari luar negeri  datang hanya sebagai investor pembeli dan investor pedagang. "Padahal yang diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat yakni investor yang datang, bisa membangun pabrik yang khusus memproduksi dan pemurnian mangan tersebut sehingga bisa dieskpor keluar," jelasnya.

Sayangnya, kekayaan yang berlimpah ini belum dikelola dengan baik. Menurut Bana, kondisi ini memang sangat ironi mengingat kekayaan alam yang begitu tinggi tetapi rakyatnya masih hidup di bawah garis kemiskinan. Bana menyayangkan sikap pemerintah yang masih berorientasi pada sektor pertanian dan perkebunan, padahal kondisi geografisnya tidak mendukung.

"Potensi alam di pulau Timor ini sangat berlimpah tetapi masyarakatnya hampir 90 persen hidupnya di bawah garis kemiskinan karena tidak menjadikan sektor pertambangan sebagai sektor utama yang cocok diterapkan di pulau Timor yang panas, gersang dan tandus ini," kata Bana.
Menurut Bana selain di daratan pulau Timor, di laut Timor juga menyimpan kekayaan alam yakni batu laut Timor yang unik, tentunya hanya bisa di dapatkan di laut Timor saja. Apabila semua hasil tambang itu, lanjut Bana, dikelola dengan baik dan bertanggung jawab maka masyarakat di empat kabupaten di daratan Timor yakni, Kabupaten kupang,Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara dan Belu akan hidup sejahtera. 

Editor: Safrizal

Mahasiswa Gayo Lues Melakukan Aksi Demo ke KIP Aceh

Posted by HIMIPOL UNIMAL on

Mahasiswa Gayo Lues Demo
Mahasiswa yang tergabung dalam Barisan Pemuda Mahasiswa Independen Gayo Lues (BPMIGAS) berunjuk rasa di pintu gerbang Polda Aceh, Senin (23/4). Mereka menuntut polisi menindak tegas tindakan anarkis dan kekerasan terkait pelaksanaan pilkada di Gayo Lues

BANDA ACEH – Serombongan massa yang menamakan diri Barisan Pemuda Mahasiswa Independen Gayo Lues (BPMIGAS), Senin (23/4) berunjuk rasa di Kantor Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh di kompleks Gedung Arsip Aceh Lampineung, Banda Aceh. Aksi yang berlangsung sekitar pukul 11.00 WIB itu dikawal aparat polisi.



Sebelum menuju KIP, massa lebih dulu menggelar orasi di Mapolda Aceh. Saat berorasi, massa BPMIGAS menyuarakan sejumlah tuntutan. Antara lain, mendesak KIP segera menyelesaikan kasus pilkada di Galus. Berlarut-larutnya kasus tersebut dinilai telah memberi dampak kamtibmas di wilayah itu terganggu.

“Menunda pengumuman hasil pilkada Gayo Lues dalam waktu yang berlarut-larut bukanlah solusi,” ujar Koordinator Aksi Khairul Muchtar.

Dia sebutkan, dampak dari kisruh pilkada Galus yang menyebabkan kantor KIP setempat dan lima kantor camat dibakar massa, termasuk satu mobil dinas, telah membuat trauma masyarakat setempat.

“Rasa trauma sebagai buah dari aksi kriminal ini sekarang telah merembet ke roda perekonomian masyarakat di Gayo Lues. Bukan tidak mungkin kondisi ini akan semakin memburuk apabila tidak mendapat penanganan serius dari pihak berwajib,” ujar Khairul.

Dia harapkan, KIP dapat mengakhiri konflik pilkada di Galus dengan sesegera mungkin mengeluarkan pengumuman resmi hasil pilkada.

“Semua pihak yang terlibat dalam proses pemenangan calon harus berjiwa besar karena dalam kompetisi menang dan kalah adalah keniscayaan,” ujarnya.

Menurut Khairul, hingga kemarin hasil pilkada di Galus belum ada kejelasan. Pihak KIP yang turun ke Galus juga belum mengumumkan hasil dengar pendapat dengan pihak-pihak terkait di Galus.

Setelah sekitar 15 menit berorasi, massa ditemui anggota KIP Yarwin Adi Dharma SPt. Kepada pengunjuk rasa Yarwin menyebutkan KIP Aceh dan sejumlah lembaga terkait lainnya yang tergabung dalam tim pengumpul informasi kasus Pilkada Gayo Lues Selasa (24/4) hari ini dijawalkan duduk bersama membahas kemungkinan akan diambil kebijakan selanjutnya atas konflik pilkada di Gayo Luwes.

Dia sebutkan, tim yang melakukan pengumpulan data sudah mendapat beberapa petunjuk dan informasi, baik dari dokumentasi foto, saksi, maupun informasi langsung dari kandidat.

“Insya Allah besok (hari ini -red), kami akan duduk, ada KIP dan Panwas dan juga beberapa anggota tim lainnya. Jadi, tolong diberi waktu agar masalah ini dapat diselesaikan secara komprehensif,” kata Yarwin kepada pengunjuk rasa.

Dia sebutkan, tim pengumpul informasi akan memilah setiap bukti dan indikasi pelanggaran yang terjadi sesuai dengan tupoksi masing-masing lembaga yang menanganinya. Baik untuk indikasi adanya praktik money politics, keberpihakan penyelenggara, dan pelanggaran lainnya.

“Semua ini akan dikaji sesuai dengan kewenangan. Jadi, kemungkinan nanti akan ada rekomendasi untuk tahap selanjutnya,” jelasnya.

Dia sebutkan pihaknya juga tidak akan terburu-buru memutuskan masalah pilkada di Galus. Masalah tersebut, katanya, harus sesegera mungkin diselesaikan secara elegan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Setelah mendengar penjelasan tersebut, massa pun membubarkan diri dengan tertib.

Cooling down
Sementara itu, calon bupati Gayo Lues, Irmawan meminta KIP dan Panwas Aceh menghentikan sementara tahapan pilkada di Kabupaten Galus, hingga selesainya pengusutan laporan dugaan pelanggaran yang telah mereka laporkan.

“Kami minta agar tahapan Pilkada Gayo Lues dihentikan sementara. Cooling down dulu, agar suasana menjadi tenang. Karena kalau KIP atau Panwas melanjutkan, kami khawatir Gayo Lues akan bergolak lagi. Ini bukan ancaman, tapi ini realitas yang terjadi di lapangan,” kata Irmawan kepada Serambi di Banda Aceh, Senin (23/4).

Irmawan yang didampingi sejumlah tim suksesnya, juga menyerahkan dua berkas bukti pelanggaran yang masing-masingnya setebal 16 dan 17 halaman. Dalam dua berkas yang diserahkan itu mencakup bukti foto pelanggaran terjadi dalam pelaksanaan pilkada setempat.

Di antaranya bukti foto meliputi kegiatan rekap suara yang dilakukan di sejumlah rumah keuchik dalam Kecamatan Teragun, antara lain, Keuchik Bukut, Keuchik Blang Kala, dan Keuchik Teragun.

Termasuk surat pernyataan bersama KIP, Panwas, Dandim, Kapolres, dan Ketua DPRK Gayo Lues tentang kesepakatan penghentian sementara tahapan proses perhitungan suara Pilkada Gayo Lues, sampai terbukti seluruh pelanggaran yang dilakukan diusut tuntas. Surat pernyataan bersama itu ditandatangani 10 April 2012.

“Kesepkatan menghentikan sementara tahapan pilkada ini lahir tanpa ada kandidat. Murni permintaan masyarakat karena mereka melihat ada kecurangan cukup banyak dalam pilkada, tapi tak diusut,” katanya.
Secara pribadi Irmawan menyatakan, pihaknya tidak masalah kalau kalah dalam Pilkada 9 April 2012 dengan cara jujur dan adil. “Tetapi kekalahan karena dizalimi saya tidak menerima,” tegas anggota DPRA dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini. 

Editor: Admin
Sumber kutipan: http://www.acehbarat.com

Biografi Jusuf Kalla - Mantan Wakil Presiden RI

Posted by HIMIPOL UNIMAL on

Muhammad Jusuf Kalla lahir di Wattampone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, 15 Mei 1942. Ia menyelesaikan pendidikan pada Fakultas Ekonomi, Universitas Hasanuddin Makassar tahun 1967 dan The European Institute of Business Administration Fountainebleu, Prancis (1977). Pada Oktober 2004 menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (SBY-JK) berhasil sebagai pemenang Pemilu. SBY dilantik sebagai Presiden RI ke-6 dan M. Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden RI ke-10. Pasangan ini menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI yang pertama kali dipilih rakyat secara langsung. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Presiden RI ke-4), M. Jusuf Kalla dipercayakan selama kurang dari setahun (1999-2000) sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI merangkap Kepala Bulog. Pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri (2001-2004) ia dipilih menduduki jabatan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Jusuf Kalla kemudian mengundurkan diri sebagai Menko Kesra RI sebelum maju sebagai calon wakil presiden, mendampingi calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Selain tugas-tugas sebagai Menko Kesra, M. Jusuf Kalla telah meletakkan kerangka perdamaian di daerah konflik Poso, Sulawesi Tengah, dan Ambon, Maluku. Lewat pertemuan Malino I dan Malino II dan berhasil meredakan dan menyelesaian konflik di antara komunitas Kristen dan Muslim.

Kunjungan kerjanya sebagai Menko Kesra ke Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) pada awal tahun 2004 memberinya inspirasi untuk menerapkan pengalaman penyelesaian konflik Ambon-Poso di NAD. Upaya penyelesaian Aceh di dalami dan dilanjutkan penanganannya saat setelah dilantik menjadi Wakil Presiden RI. Akhirnya, kesepakatan perdamaian untuk NAD antara Pemerintah dan tokoh-tokoh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) berhasil ditandatangani di Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005.

Pengalaman pada organisasi pemuda/mahasiswa seperti Ketua HMI Cabang Makassar tahun 1965-1966, Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Hasanuddin (UNHAS) 1965-1966, serta Ketua Presidium Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) tahun 1967-1969 memberi bekal untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sulit tersebut.

Tahun 1965 sesaat setelah pembentukan Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar), M. Jusuf Kalla terpilih menjadi Ketua Pemuda Sekber Golkar Sulawesi Selatan dan Tenggara (1965-1968). Kemudian, terpilih menjadi Anggoa DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Periode 1965-1968 mewakili Sekber Golkar. Pada Musyawarah Nasional (Munas) Golkar di Bali, bulan Desember 2004 ia terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar Periode 2004-2009. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Anggota Dewan Penasihat DPP Golkar, dan menjadi Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Utusan Golkar (1982-1987), serta Anggota MPR-RI Utusan Daerah (1997-1999). Putra pasangan Hadji Kalla dan Hajjah Athirah ini sebelum terjun ke pemerintahan dikenal luas oleh dunia usaha sebagai pengusaha sukses. Usaha-usaha yang dirintis ayahnya, NV. Hadji Kalla, diserahkan kepemimpinannya sesaat setelah ia diwisuda menjadi Sarjana Ekonomi di Universitas Hasanuddin Makassar Akhir Tahun 1967. Di samping menjadi Managing Director NV. Hadji Kalla, juga menjadi Direktur Utama PT Bumi Karsa dan PT Bukaka Teknik Utama. Usaha yang digelutinya, di samping usaha lama, ekspor hasil bumi, dikembangkan usaha yang penuh idealisme, yakni pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan, jembatan, dan irigasi guna mendorong produktivitas masyarakat pertanian.

Anak perusahaan NV. Hadji Kalla antara lain; PT Bumi Karsa (bidang konstruksi) dikenal sebagai kontraktor pembangunan jalan raya trans Sulawesi, irigasi di Sulsel, dan Sultra, jembatan-jembatan, dan lain-lain. PT Bukaka Teknik Utama didirikan untuk rekayasa industri dan dikenal sebagai pelopor pabrik Aspal Mixing Plant (AMP) dan gangway (garbarata) di Bandara, dan sejumlah anak perusahaan di bidang perumahan (real estate); transportasi, agrobisnis dan agroindustri.

Atas prestasinya di dunia usaha, Jusuf Kalla dipilih oleh dunia usaha menjadi Ketua Kamar Dagang dan Industri Daerah (Kadinda) Sulawesi Selatan (1985-1997), Ketua Dewan Pertimbangan KADIN Indonesia (1997-2002), Ketua Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Sulawesi Selatan (1985-1995), Wakil Ketua ISEI Pusat (1987-2000), dan Penasihat ISEI Pusat (2000-sekarang).

Di bidang pendidikan, Jusuf Kalla menjadi Ketua Yayasan Pendidikan Hadji Kalla yang mewadahi TK, SD, SLTP, SLTA Athirah, Ketua Yayasan Pendidikan Al-Ghazali, Universitas Islam Makassar. Selain itu, ia menjabat Ketua Dewan Penyantun (Trustee) pada beberapa universitas, seperti Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar; Institut Pertanian Bogor (IPB); Universitas Islam Negeri (UIN) Makassar; Universitas Negeri Makassar (UNM), Ketua Dewan Pembina Yayasan Wakaf Paramadina; Ketua Ikatan Keluarga Alumni (IKA) UNHAS.

Di kalangan ulama dan pemuka masyarakat, nama Jusuf Kalla dikenal sebagai Mustasyar Nahdhatul Ulama Wilayah Sulawesi Selatan, melanjutkan tugas-tugas dan tanggung jawab ayahnya, Hadji Kalla, yang sepanjang hidupnya menjadi bendahara NU Sulsel juga menjadi bendahara Masjid Raya, Masjid Besar yang bersejarah di Makassar. Ketika akan membangun masjid bersama Alm. Jenderal M. Jusuf, Jusuf Kalla dipilih menjadi Ketua Yayasan Badan Wakaf Masjid Al-Markaz al-Islami (Masjid Jend. M. Jusuf). Sekarang, Masjid tersebut menjadi Masjid termegah di Indonesia Timur. Di kalangan agama-agama lain selain Islam, Jusuf Kalla dipilih menjadi Ketua Forum Antar-Agama Sulsel.

Penggemar olah raga golf ini, selama sepuluh tahun (1980-1990) menjadi Ketua Persatuan Sepak Bola Makassar (PSM) dan Pemilik Club Sepak Bola Makassar Utama (MU) tahun 1985-1992.

H. M. Jusuf Kalla yang menikah dengan Nyonya Hajjah Mufidah Jusuf telah dikaruniai satu putra dan empat putri serta dikaruniai sembilan cucu.

Selain tugas rutin, Wakil Presiden Republik Indonesia juga melaksanakan program-program strategis pemerintah Indonesia, meliputi: revitalisasi pertanian dan kehutanan, pertanian; peningkatan kinerja industri dalam negeri dengan membangun industri listrik, dan industri pertahanan, energi dan sumber daya mineral; pekerjaan umum dengan percepatan pembangunan jalan tol Trans-Jawa, jalan di luar Jawa serta proyek pengairan skala menengah.

Program strategis Wakil Presiden Republik Indonesia juga mencakup: percepatan pembangunan bandara udara, pelabuhan dan kereta api; perdagangan dengan peningkatan ekspor; kelautan untuk peningkatan produksi perikanan; tenagakerja dengan penyelesaian masalah perburuhan; perumahan dengan membangun rumah susun; pariwisata dengan peningkatan; bidang BUMN dengan peningkatan kinerja BUMN; bidang Usaha Kecil Menengah dengan menghidupkan kembali sistem jaminan untuk kredit kecil; dan bidang penanaman modal dengan menyusun program perbaikan Doing Business.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Nama : Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla
Tempat/Tgl. Lahir : Watampone, 15 Mei 1942
Alamat Rumah : Jl. Denpasar Raya CIII/9 Kuningan Jakarta Pusat
Isteri : Ny. Mufidah Jusuf
Tempat/Tgl. Lahir : Sibolga, 12 Februari 1943
Anak-anak :

1. Muchlisa Jusuf
2. Muswirah Jusuf
3. Imelda Jusuf
4. Solichin Jusuf
5. Chaerani Jusuf
6. Cucu : (1). Ahmad Fikri; (2) Mashitah; (3) Jumilah Saffanah; (4) Emir Thaqib; (5) Rania Hamidah; (6) Aisha Kamilah; (7) Siti Safa; (8) Rasheed; dan (9) Maliq Jibran.


Pendidikan Terakhir : Fakultas Ekonomi, Universitas Hasanuddin Makassar, 1967
PENGALAMAN PEMERINTAHAN

* 1999 – 2000 : Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia
* 2001 – 2004 : Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rayat Republik Indonesia
* 2004 – Sekarang : Wakil Presiden RI

PARTAI GOLKAR

* N P A G : 20000000066
* 1965 – 1968 : Ketua Pemuda Golkar Sulsel
* 1978 – 1999 : Anggota Dewan Penasehat DPD Golkar Sulawesi Selatan
* 1999 – 2005 : Anggota Dewan Penasehat DPP Gololongan Karya (Golkar)
* 2005 – sekarang : Ketua Umum DPP Golkar


LEMBAGA LEGISLATIF

* 1965 – 1968 : Anggota DPRD Sulsel, mewakili Pemuda Sekber Golkar
* 1982 – 1987 : Anggota MPR – RI Utusan Golkar


BIDANG AGAMA

* Ketua Yasan Badan Wakaf Masjid Al-Markaz Al-Islami Makassar
* Bendahara Masjid Raya Makasar
* Mustasyar NU Sulsel
* Ketua Forum Antar-Agama Sulsel


BIDANG OLAHRAGA

* 1980-1990 : Ketua PSM Makassar
* 1985-1992 : Ketua Klub Sepak Bola Makassar Utama
* 1980-1990 : Bendahara PERBAKIN Sulawesi Selatan

BIDANG ORGANISASI MAHASISWA

* 1964-1966 : Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi UNHAS Makassar
* 1965-1966 : Ketua Umum HMI Cabang Makassar
* 1966-1968 : Ketua Umum Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) Sulawesi Selatan

Referensi :
-
BIDANG ORGANISASI PROFESI

* 1985-1997 : Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Sulawesi Selatan
* 1997-2002 : Ketua Dewan Pertimbangan KADIN Indonesia
* 1985-1995 : Ketua Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Sulawesi Selatan
* 1987-2000 : Wakil Ketua ISEI Pusat
* 2000-Sekarang : Penasehat ISEI Pusat
* 1990-Sekarang : Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Hasanudin, Makassar.
* 1987-1992 : Anggota MPR RI (Anggota Badan Pekerja) - Utusan Golkar
* 1992-1997 : Anggota MPR RI (Anggota Badan Pekerja) - Utusan Daerah
* 1997-1999 : Anggota MPR RI (Anggota Badan Pekerja) - Utusan Daerah

BIDANG DUNIA USAHA

* 1969-2001 : Direktur Utama NV. Hadji Kalla
* 1969-2001 : Direktur Utama PT. Bumi Karsa
* 1988-2001 : Komisaris Utama PT. Bukaka Teknik Utama
* 1988-2001 : Direktur Utama PT. Bumi Sarana Utama
* 1988-2001 : Direktur Utama PT. Kalla Inti Karsa
* 1995-2001 : Komisaris Utama PT Bukaka Siagtel International

BIDANG SOSIAL/PENDIDIKAN

* 1982-Sekarang : Ketua Umum Yayasan Pendidikan Hadji Kalla
* 1990-Sekarang : Ketua Umum Yayasan pendidikan Al-Gozali Universitas Islam Makassar
* 1975-1995 : Ketua Yayasan Badan Wakaf Universitas Muslim Indonesia, Makassar
* 1975-Sekarang : Ketua Perguruan islam Dutumuseng, Makassar
* 1980-Sekarang :

* Anggota Dewan Penyantun Universitas Hasanudin,
* Anggota Dewan Penyantun IAIN Makassa,
* Anggota Dewan Penyantun UNM/IKIP Makassar.

* 2002-Sekarang : Anggota Wali Amanat IPB-Bogor.
* 2006-Sekarang : Ketua Dewan Pembina Yayasan Wakaf Paramadina.

Referensi :
- http://community.um.ac.id/showthread.php?82969-Biografi-Jusuf-Kalla 


Sumber Kutipan: saidoto.blogspot.com

Presiden Iran-PM Irak Perkuat Dominasi Timur Tengah

Posted by HIMIPOL UNIMAL on Senin, 23 April 2012

Presiden Iran-PM Irak Perkuat Dominasi Timur Tengah
Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad dan PM Irak Nouri Al-Maliki
TEHERAN - Presiden Iran dan PM Irak di Teheran Ahad (22/4) menekankan perlunya meningkatkan hubungan saling menguntungkan dan memecahkan masalah-masalah regional.

Presiden Mahmoud Ahmadinejad mengatakan kepada PM Irak Nuri al-Maliki bahwa ikatan yang kuat antara Teheran dan Baghdad akan melenyapkan alasan bagi musuh termasuk Amerika Serikat dan Rezim Zionis Israel.

Ahmadinejad menyebut hubungan Teheran-Baghdad sebagai hubungan 'khusus dan luar biasa' di kawasan dan dunia. Ia juga mengatakan tidak ada kendala dalam perluasan hubungan politik, ekonomi dan budaya antara Teheran dan Baghdad.

Presiden kemudian mengatakan bahwa dengan rahmat Allah, bangsa Iran dan Irak akan membuat kemajuan bersama, dengan satu sama lain tetap menjaga kewaspadaan mereka untuk membela kemerdekaan mereka.

Ia menekankan bahwa kekuatan arogan dan musuh-musuh bangsa Iran dan Irak khawatir dan tidak senang dengan kekuatan dan kemerdekaan kedua negara. Ahmadinejad mengatakan ada kekuatan dominan yang bersekongkol untuk memperlemah kekuatan Iran-Irak sehingga musuh dapat memperkuat dominasi mereka di kawasan.

Hari ini, ia menambahkan, semua faktor sejarah, budaya dan politik dalam perang Iran-Irak membutuhkan hubungan kedua pihak untuk bergerak menuju kemajuan dan kemakmuran kedua bangsa, tambahnya.

Al-Maliki pada bagiannya mengatakan Iran dan Irak dapat mengambil langkah besar menuju keberhasilan bangsa mereka.

Editor: Safrizal

Korban Konflik Tagih Janji Gubernur

Posted by HIMIPOL UNIMAL on

Foto atjehpost.com
BANDA ACEH  — Ratusan korban konflik asal Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah berunjukrasa di kantor Gubernur Aceh untuk menagih janji Penjabat Gubernur Tarmizi A. Karim, Senin (23/4). Mereka menuntut agar Pemerintah Aceh memberikan kompensasi atas rumah yang dirusak dan dibakar semasa konflik.

Unjukrasa dimulai sekira pukul 10.30 WIB. Ratusan warga tumpah ke halaman depan kantor Sekretariat Aceh yang terletak di Jalan Teuku Nyak Arief Banda Aceh. Seratusan lebih aparat keamanan dikerahkan untuk mengamankan jalannya aksi. Di samping kiri kantor, dekat tempat parkir sepeda motor, sebuah mobil water cannon disiagakan. Di samping kanan, dekat pintu keluar, beberapa mobil pengangkut pasukan parkir.


Aksi berlangsung damai. Sejumlah ibu-ibu ikut membawa serta anak kecil. Bahkan, seorang ibu muda terlihat menggendong bayinya yang masih berusia 2,5 bulan.

Koordinator Aksi Maulana Ridha menyebutkan, kedatangan mereka ke Banda Aceh untuk menagih janji yang pernah disampaikan Penjabat Gubernur Tarmizi A. Karim beberapa waktu lalu. Dalam sebuah aksi di Pendopo Gubernur, korban konflik asal Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah ini pernah dijanjikan akan segera memperoleh kompensasi atas rumah mereka yang dirusak atau dibakar semasa konflik.

“Hingga sekarang belum ada realisasinya. Makanya, kami datang lagi ke Banda Aceh untuk menagih janji Pj Gubernur,” kata Maulana kepada wartawan di sela-sela aksi, Senin (23/4).

Maulana menyebutkan, lebih seribu korban konflik di kedua kabupaten di dataran tinggi Gayo itu belum memperoleh bantuan dari pemerintah. “Data mereka yang berhak memperoleh rumah sudah ada, tapi rumah belum mereka peroleh,” kata Maulana.

Selama ini, kata Maulana, sejumlah rumah untuk korban konflik sudah dibangun pemerintah. Namun, bantuan itu tidak tepat sasaran. “Malah ada yang bukan korban konflik memperoleh rumah bantuan,” kata dia.

Ia meminta Pemerintah Aceh segera menuntaskan rumah ini. “Kita khawatir terjadi konflik sosial di tengah masyarakat,” ujarnya. Sayang, Penjabat Gubernur Tarmizi A. Karim yang hendak mereka temui tak berada di kantor. Ia tengah berada di Jakarta.

Sementara itu, Kasidah, warga Desa Pondok Baru, Kecamatan Permata, Bener Meriah, mengaku ikut aksi ini untuk menuntut bantuan rumah dari pemerintah. Semasa pemerintah memberlakukan darurat militer di Aceh, sekelompok orang meminta Kasidah membongkar rumahnya yang terletak di perkebunan kopi miliknya.

“Saya tidak tahu apa alasan orang itu menyuruh saya membongkar rumah,” kata Kasidah kepada acehkita.com.

Kasidah dan keluarganya memang tinggal terasing dari kelompok warga lain. Ia membangun rumah di kebun kopi yang jauh dari perkampungan penduduk. “Tapi memang di situlah tempat kami mencari nafkah. Makanya saya dan suami membangun rumah di situ,” kata Kasidah.

Dengan terpaksa, Kasidah membongkar rumahnya di areal perkebunan kopi seluas dua hektar. Ia lantas membangun sebuah rumah baru di perkampungan, berbaur dengan warga lain. “Saya tidak pernah mendapat bantuan dari pemerintah,” ujarnya.
 
Editor: Safrizal

Mahasiswa dan Orang Tua Segel Mess Dosen AMIK

Posted by HIMIPOL UNIMAL on

230412foto.6_.jpgSIGLI - Setelah mahasiswa Akademi Manejemen Informatika dan Komunikasi (AMIK) Jabal Ghafur Sigli, Pidie, membakar mobiler di halaman kampus di Keunirei, Kecamatan Pidie, Kamis (19/4) lalu, Minggu (22/4) kemarin, sekitar pukul 13.00 WIB, mahasiswa bersama orang tua wali justru melakukan aksi lagi dengan menyegel mess yang selama ini di tempati dosen.

Rumah permanen yang dinamakan mess itu terletak di Gampong Meunasah Pekan, Kecamatan Pidie. Bahkan, satu unit bus mini merupakan operasional kampus, ikut disegel. Beberapa dosen yang sempat berada di dalam, terpaksa meninggalkan mess tersebut. M Saleh Salam, seorang orang wali mahasiswa AMIK kepada wartawan, kemarin mengatakan, mereka melalakukan penyegelan mess dosen dan satu unit bus bersama mahasiswa.

Adalah bentuk kekecewaan terhadap pihak yayasan dan pengelola AMIK Jabal Ghafur, yang terkesan buang badan dan tidak adanya itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan AMIK. “Kami sebagai orang tua wali banting tulang di sawah membiaya kuliah anak kami untuk bisa menimba ilmu di kampus ini. Nyatanya anak kami ditipu oleh pihak yayasan dengan tidak memberikan ijazah dan akreditasi kampus tidak diurus,” kata M Saleh Salam asal Gampong Redeup, Kecamatan Pante Raja, Pidie Jaya itu.

Hal senada dilontarkan Abdurrahman, wali mahasiswa lainnya yang beralamat di Kecamatan Kembang Tanjung, Pidie, bahwa ia merasa sangat terpukul saat mendengar nama anaknya tidak terdaftar di Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BANPT).

Padahal, kata dia, ia telah mengeluarkan banyak biaya, termasuk mengadaikan sawah. Ketua alumnus AMIK Jabal Ghafur Sigli, Supriadi, kepada Serambi Minggu (22/4) menjelaskan, kampus AMIK beserta fasilitas yayasan kampus akan dibuka segel kembali, jika adanya kejelasan dari yayasan mengenai perubahan AMIK serta menyahuti tuntutan mahasiswa. Jika tidak disikapi, kata Supriadi, maka mahasiswa bersama orang tua wali akan membuat aksi yang lebih besar lagi. “Saya dan mahasiswa lainnya telah terzalimi. Kuliah telah selesai ijazah tidak diterima,” katanya.


Editor: Safrizal

Hati-Hati 10 PTS di Aceh Ilegal

Posted by HIMIPOL UNIMAL on

Koordinator Kopertis Wilayah I Aceh-Sumatera Utara, Prof Ir H Mohammed Nawawiy Loebis M.Phil, Ph.D mengingatkan calon mahasiswa untuk berhati-hati memilih perguruan tinggi swasta (PTS) di Aceh karena sedikitnya ada sekitar 10 PTS yang beroperasi ilegal.

“Tak ada PTS di Aceh yang ilegal, yang ada hanya yang berbuat ilegal yang cukup banyak, sedikitnya sekitar 10 PTS di Aceh yang beroperasi ilegal,” kata Nawawiy Loebis, dalam keterangan khususnya kepada Serambi di Medan, dua hari lalu.

Loebis enggan merinci nama-nama PTS yang beroperasi ilegal itu, karena menurutnya masih terus dilakukan ‘pembinaan’ hingga penerimaan calom mahasiswa baru,

“Kopertis tetap berharap agar calon mahasiswa yang ingin melanjutkan kuliah di PTS yang ada di Aceh, selalu berkoordinasi dengan kopertis. Bila perlu calon mahasiswa menghubungi kami, mana PTS yang baik sebagai tempat kuliah agar tak menyesal di kemudian hari,” tegasnya.

Menurut Loebis, semua PTS di Aceh yang beroperasi ilegal sudah diminta tutup, terutama yayasan-yayasan yang ada di Pulau Jawa yang masuk ke Aceh yang mencoba membuka program studi (prodi). “Kami sudah menyurati kopertis yang ada di Pulau Jawa agar menindak PTS yang berani membuka prodi ‘liar’ di Aceh, dan mudah-mudahan ditanggapi,” kata Loebis yang juga guru besar Fakulltas Teknik USU Medan.

 96 PTS 177 Prodi
Nawawiy Loebis menambahkan, di Aceh ada 96 PTS yang membuka 177 prodi (program studi). Rinciannya, 10 universiatas, 41 sekolah tinggi, 42 akademi, dan tiga politeknik.

Prodi di setiap PTS, menurut Kopertis Wilayah I, yang terakreditasi diberi tanda huruf B dan C, dan yang belum terakreditasi diberi tanda bintang warna merah.

Prodi jenjang pendidikan S-1 sebanyak 139, D-3 36 prodi, D-4 dan profesi masing-masing hanya satu prodi. Dari jumlah prodi tersebut, untuk jenjang pendidikan S-1 yang tertulis dalam buku itu, akreditasi B baru 15 prodi, akreditasi c 86 sedangkan yang dalam proses akreditasi 37 prodi.

Sedangkan untuk jenjang D-3 yang terakreditasi B belum ada samasekali, sedangkan akreditasi C baru tiga prodi, yang masih dalam proses akreditasi tujuh. Berikutnya jenjang D-4 dan profesi, akreditasi B dan C belum ada dan yang masih proses akreditasi satu prodi.

Wewenang BAN
Menurut Koordiantor Kopertis Wilayah I Aceh-Sumatera Utara, pihaknya tak lagi memiliki wewenang mengatasi semua masalah yang timbul di tubuh PTS, terutama masalah akreditasi.

Khusus akreditasi sebuah PTS, Kopertis sifatnya hanya bisa mendampingi lembaga independen yang memiliki wewenang mengeluarkan akreditasi, yaitu Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi (BAN-PT). Setelah, BAN-PT mengeluarkan akreditasi, kopertis hanya sekali setahun turun memonitor kinerja PTS tersebut. “Itu pun, jika sudah keluar dana, baru bisa turun. Biasanya sekitar bulan Juni, dan dimonitor hingga akhir tahun,” ungkapnya.

Editor: Safrizal