Event Pemerintah Aceh 2014

Program Studi Ilmu Politik FISIP UNIMAL

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh memiliki Program studi ilmu politik untuk jenjang S1 (program sarjana). Program Studi ilmu politik ini didirikan dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia yang lebih handal dalam bidang ilmu sosial dan ilmu politik mengingat tenaga ahli dalam bidang ini masih sangat sedikit sementara proses perubahan dan perkembangan sosial dan isu-isu politik mutakhir semakin kompleks.


Ilmu politik adalah sebuah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang lembaga dan institusi negara baik secara nasional maupun internasional pada tujuannya adalah menganalisa dan mencari solusi dalam pemecahan konflik politik yang terjadi di tengah masayarakat dan untuk menstabilkan politik daerah juga politik nasional.

Kurangnya analisa-analisa ilmuwan sosial dan politik khususnya analisa ilmuwan ilmu politik dalam memberi solusi terhadap masalah-masalah sosial-politik yang dihadapi telah membawa dampak yang tidak baik terhadap proses pengembangan politik masyarakat.

Dengan melihat suasana politik di Aceh yang belum stabil,tentu banyak faktor yang menyebabkan kondisi belum kondusif. Salah satu faktor yang terpenting adalah kurangnya pemahaman masyarakat awam tentang pengertian poltik secara teori. Image yang banyak berkembang di masyarakat bahwa politik adalah ilmu menipu.

Asumsi yang berkembang ini harus dieliminir sehingga tercipta image yang positif tentang ilmu politik,yang akhirnya masyarakat Aceh secara umum tidak lagi apatis dan sadar akan pentingnya ilmu tersebut, sehingga tujuan untuk mencapai integritas bangsa sampai kepada yang dicita-citakan oleh rakyat Indonesia. Oleh karena itu kehadiran para ilmuwan ilmu politik yang handal dan ilmiah dalam menganalisis, menginterpretasikan, dan memecahkan masalah-masalah kemasyarakatan yang langsung berhubungan dengan politik menjadi suatu keniscayaan sejarah.

Keberadaan Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, telah disahkan berdasarkan surat persetujuan Dikti Nomor 2289/D/T/2003 tanggal 5 September 2003.


TUJUAN
Program Studi ilmu politik bertujuan :
  1. Menghasilkan sarjana ilmu politik yang mampu dan siap menjadi para pendidik, peneliti, praktisi dan aktivis sosial yang bermartabat dalam bidang ilmu politik dan ilmu sosial umumnya
  2. Menghasilkan sarjana ilmu politik dengan tingkat keahlian yang profesional dalam usaha untuk mendinamisasikan kenyataan kehidupan sosial yang pluralistik dengan masalahnya yang sangat kompleks dan mampu menjadi problem solver bagi masalah-masalah sosial politik yang dihadapi.
  3. Menghasilkan sarjana ilmu politik yang berwawasan luas, kritis, dan transformatif baik secara teoretis maupun praktis sehingga bermanfaat bagi pengembangan masyarakat sekaligus mampu dan siap bersaing dalam era global.
 
SISTEM PENDIDIKAN DAN PENILAIAN
Program Studi Ilmu Politik FISIP
UNIMAL adalah program pendidikan sarjana dengan sistem kredit semester (SKS) dengan total beban mata kuliah wajib 154 sks. Di samping itu kepada mahasiswa juga diberikan kebebasan untuk memilih mata kuliah pilihan bebas yang bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan ada relevansinya dengan tujuan program studi. 

Sistem perkuliahan dilangsungkan dengan metode ceramah, diskusi, pekerjaan rumah, dan seminar dengan masing-masing dibimbing oleh seorang dosen atau bahkan lebih dan pada akhir masa studi mahasiswa juga dibebankan mata kuliah kerja profesi dan penyusunan skripsi di bawah bimbingan tim dosen. Sementara metode penilaiannya didasarkan pada kuantitas kehadiran, kualitas partisipasi diskusi kelas, kualitas pekerjaan rumah, kualitas partisipasi dalam seminar, kualitas ujian tengah semester, dan kualitas ujian akhir.

Di samping itu, Prodi ilmu politik juga menyelenggarakan program kuliah umum dengan mendatangkan profesor-profesor dari universitas-universitas tekemuka seperti dari UGM Yogyakarta, UI Jakarta, Unair Surabaya, USU Medan, Politikus Nasional, dan lain-lain.
 
FASILITAS
Program Studi Ilmu Politik FISIP UM memiliki beberapa fasilitas pendidikan antara lain :
  1. Ruang kuliah
  2. Perpustakaan
  3. Laboratorium Komputer
  4. Fasilitas Internet
  5. Jurnal ilmu politik
  6. Bacaan-bacaan internasional
 
KEUNGGULAN PROGRAM
  1. Bagi mahasiswa yang mempunyai prestasi yang ekselen ada kesempatan untuk mendapatkan beasiswa untuk menyelesaikan program sarjananya dan bahkan sangat mungkin untuk melanjutkan program pascasarjananya baik dalam negeri maupun ke luar negeri.
  2. Para dosen tetap yang mengajar di Prodi ilmu politik rata-rata sudah bergelar magister ilmu politik (S2) dari lulusan universitas-universitas terkemuka baik dalam negeri maupun luar negeri seperti UGM Yogyakarta, USU Medan, UKM Malaysia, UIE Malaysia, BU India, dan lain-lainn dan sebagiannya sedang menempuh pendidikan Doktor (S3). Di samping itu, Prodi ilmu politik juga memiliki dosen-dosen tamu lainnya yang sudah bergelar profesor.
 
PELUANG KERJA
Lulusan dari ilmu politik berpeluang untuk berkompetisi dalam bursa kerja, baik di dalam negeri maupun luar negeri, di instansi pemerintah, swasta maupun di LSM. Seperti di Departemen Luar Negeri, Departemen Dalam Negeri, dan instansi lainnya yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dalam bidang politik.

STAF PENGAJAR
  1. M. Akmal, S.Sos., MA
  2. Rasyidin, S.Sos., ,MA
  3. Muntasir, S.Ag., MA
  4. Zulham, BA., MA
  5. M.Rizwan,S.Ag., MA
  6. M. Bin Abu Bakar, B.H.SC., MA
  7. Iskandar Zulkarnaen, SE., M.Si
  8. Alchaidar, S.Ip., M.Si
  9. Dahlan Arahman, S.Ag
  10. Alfian, SHI
  11. Arnita, SH
  12. Naidi Faisal, S.Ip
  13. Drs. Aiyub, M.Si
  14. M. Nazaruddin, S.S., M.Si
  15. Alwi, S.Sos., M.Si
  16. Yusrizal, SH
  17. Cut Sukmawati, SE
  18. M.Ali, SA.g
  19. Shari Anita, S.Sos
  20. Dan para dosen tamu ahli lainnya.




Nama-Nama Mata Kuliah Jurusan Ilmu Politik Unimal

HIMIPOL UNIMAL | Berikut nama-nama mata kuliah yang harus ditempuh Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh dalam memenuhi gelar Sarjana Ilmu Politik (S.IP).

SEMESTER
NO
KODE
MATA KULIAH
SKS
I
1
MKU 113
Pendidikan Agama
3
2
MKU 213
Bahasa Indonesia
3
3
MKU 131
Pengantar Aplikasi Komputer
3
4
ISP 413
Bahasa Inggris I
3
5
ISP 513
Pengantar Sosiologi
3
6
ISP 613
Pengantar Antropologi
3
7
ISP 713
Pengantar Ilmu Politik
3
II
8
MKU 123
Pendidikan Kewarganegaraan
3
9
MKU 223
Bahasa Inggris II
3
10
MKU 423
Ilmu Sosial Budaya Dasar
3
11
ISP 523
Stm Sosial Budaya Indonesia
3
12
ISP 623
Dasar-Dasar Logika
3
13
ISP 722
Etika Islam
2
14
POL 823
Teori-Teori Politik
3
III
15
ISP 133
Sistem Ekonomi Indonesia
3
16
ISP 233
Sistem Hukum Indonesia
3
17
ISP 333
Azas-Azas Manajemen
3
18
ISP 433
Pengantar Statistik Sosial
3
19
ISP 533
Sistem Politik Indonesia
3
20
ISP 632
Islamologi
2
21
POL 733
Teori dan Perilaku Organisasi
3
IV
22
ISP 143
Metode Penelitian Sosial
3
23
POL 243
Psikologi Sosial
3
24
POL 342
Sistem Perwakilan Politik
3
25
POL 443
Hubungan Sipil Militer
3
26
POL 543
Pemikiran Politik Barat
3
27
POL 643
Politik & Pemerintahan Lokal
3
28
POL 743
Pemikiran Politik Islam
3
29
POL 843
Filsafat dan Ideologi Politik
3
V
30
POL 153
Teori Hbgn Internasional
3
31
POL 253
Teori Perbandingan Politik
3
32
POL 353
Birokrasi di Indonesia
3
33
IKO 453
Komunikasi Politik
3
34
POL 552
Politik di Negara Berkembang
2
35
SOS 653
Sosiologi Politik
3
36
POL 753
Pemikiran Pol Kontemporer     
3
37
POL 852
Politik di Negara-Negra Barat
2
VI
38
POL 163
Perempuan dan Politik
3
39
POL 263
Ekonomi Politik
3
40
POL 362
Politik Luar Negeri Indonesia
2
41
POL 462
Politik Internasional
2
42
POL 563
Geopolitik 
3
43
POL 663
Analisa Kebijakan
3
44
POL 763
Metodologi Ilmu Politik
3
VII
45
POL 173
Pembangunan Politik

46
POL 273
Adm Pemb dan Pemb Adm

47
POL 373
Konsensus&Konflik Politik
3
48
POL 473
Org dan Adm Internasional

49
POL 573
Politik  Asia Tenggara
3
VIII
50
POL 183
Kapita Selekta Ilmu Politik
3
51
ISP 283
Kuliah Kerja Nyata

52
ISP 386
Skripsi


Partai Daulat Aceh Mendaftar

270412foto.9_.jpg
Kabid Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Aceh, Jailani (kiri) bersama Ketua DPP Partai PDA, Tgk Muhibussabri (kanan) memperlihatkan lambang Partai PDA saat pendaftaran partai tersebut di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Aceh, Kamis (26/4). SERAMBI/BUDI FATRIA
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkum HAM) Aceh, Kamis (25/4) kemarin, kembali menerima pendaftaran satu partai lokal di Aceh. Parlok ini didaftarkan oleh anggota DPRA, Muhibbussabri dengan nama Partai PDA. Partai ini menjadi parlok kedua yang mendaftar untuk Pemilu 2014, setelah Partai Nasional Aceh (PNA) yang didaftarkan dua hari lalu.  

Proses pendaftaran Partai PDA berlangsung di Ruang Kabid Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum dan HAM Aceh sekitar pukul 15.00 WIB. Penyerahan berkas pendaftaran dilakukan Ketua Umum DPP Partai PDA, Muhibbussabri dan jajaran pengurus diterima oleh Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum dan HAM Aceh, Jailani M Ali SH MH.

Usai penyerahan berkas, pengurus Partai PDA diterima oleh Kakanwil Kemenkum dan HAM Aceh H Yatim SH MHum PHd.

Muhibbussabri yang akrab dipanggil dengan nama Abi Muhib kepada Serambi mengatakan, target Partai PDA untuk jadi peserta pemilu tahun 2014. Meski mayoritas pengurus partai dari kalangan santri, tetapi Partai PDA bersikap terbuka. “Semua orang Aceh yang berada di mana saja bisa bersama-sama ikut membangun Aceh ke depan yang berlandaskan syariat Islam,” kata Abi Muhib.

Menurut Abi Muhib, Partai PDA adalah partai baru. Secara administrasi tidak ada hubungan dengen Partai Daulat Aceh (PDA), tetapi secara garis perjuangan penegakan syariat Islam serta membangun Aceh yang bermartabat punya hubungan dengan partai lama.

Jajaran pengurus Partai PDA, ujar Abi Muhib terdiri dari berbagai disiplin ilmu. Partai PDA memperjuangkan aspirasi santri, kalangan muda Islam, serta masyarakat Aceh yang ingin syariat Islam secara kaffah tegak di Aceh. “Kelahiran Partai PDA mendapat dukungan para ulama,” ujarnya.

Secara terpisah, Ketua Dewan Mustasyar (dewan penasihat-red) Partai PDA, Tgk H Husaini Abdul Wahab mengatakan, Partai PDA didaftarkan setelah mendapat restu ulama, terutama dari Abu Panton.

Kepada Serambi, Kakanwil Kemenkum dan HAM Aceh, H Yatim SH mengatakan, pihaknya masih membuka pendaftaran bagi parpol sampai 30 April 2012 sampai pukul 00.00 WIB.

Parpol yang sudah mendaftar akan dilakukan verifikasi faktual pada awal atau pertengan Mei 2012. Meski dana belum ada, tetapi verifikasi akan tetap dilakukan. “Kami akan berkoordinasi dengan instansi lain,” ujar Yatim.

Hingga saat ini baru dua Parpol yang sudah mendaftar yaitu Partai Nasional Aceh dan Partai PDA. Sedangkan syarat yang dicek ke lapangan antara lain, kepengurusan, kantor, administrasi, dan badan hukum.

Menurut ketentuan PP Nomor 20/2007 tentang Pendaftaran Partai Lokal Aceh, untuk bisa ditetapkan sebagai badan hukum, maka parlok di Aceh harus memenuhi syarat minimal 50 persen kepengurusan di 23 kabupaten/kota yang ada di Aceh. Sementara itu untuk kabupaten/kota, harus ada minimal 25 persen pengurus dari jumlah kecamatan yang ada.

Editor: Safrizal

Pengumuman KKN-PPM TIM II Angkatan XI TA.2012-2013

Diumumkan kepada mahasiswa dan mahasiswi pada tiap-tiap Fakultas di lingkungan Universitas Malikussaleh yang akan mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN-PPM) Tim II untuk Tahun Akademik 2012/2013 sudah dapat mendaftarkan diri di LPPM Universitas Malikussaleh, dengan syarat :
  • Mahasiswa yang telah mengumpulkan 135 SKS atau hanya tinggal membuat skripsi saja (Semester berjalan).

  • Pendaftaran mahasiswa KKN mulai dari tanggal 13 Februari s.d 07 Maret 2012.

  • Pada saat pendaftaran, mahasiswa diwajibkan melampirkan KRS asli (Fotocopy yg telah dilegalisir) dan transkrip nilai sementara/terakhir.

  • Mahasiswa yang mengikuti KKN pada Tahun Akademik 2011/2013, diwajibkan membayar/menyetor uang pendaftaran sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu rupiah) melalui Bank BNI Nomor Rekening : 0058533667 Atas Nama : Lembaga Penelitian.

  • Pada saat pendaftaran menyerahkan pasfoto terbaru berwarna dengan latar belakang biru, masing-masing ukuran 3 x 4 = 3 lembar.

  • Mata kuliah yang bisa diambil saat mengikuti KKN adalah : 1 mata kuliah wajib dan 1 mata kuliah perbaikan.

  • Hal-hal lain yang dianggap penting dalam pelaksanaan KKN ini, akan ditentukan kemudian

  • Informasi mengenai pelaksanaan kegiatan KKN Tahun Akademik 2011/2012, dapat segera di informasikan kepada Mahasiswa/i masing-masing Jurusan.
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama kami ucapkan terima kasih.

Ketua KKN


Yulius Darma, S.Ag, M.Si
197207132002121005

Sumber: www.unimal.ac.id 

HKTI Ingin RUU Pangan Berpihak kepada Rakyat

HKTI Ingin RUU Pangan Berpihak kepada RakyatJAKARTA - Rancangan Undang-undang (RUU) Pangan sedang digodok di DPR RI. Sejumlah pihak menginginkan RUU Pangan berpihak pada kepentiLihat Fotongan petani.

Dalam sebuah diskusi di Jakarta, Ketua Dewan Pertimbangan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jafar Hafsah menegaskan, pangan merupakan hak azasi setiap warga negara. Sehingga, semua rakyat tanpa kecuali harus terjamin haknya untuk memperoleh pangan.


"HKTI dan kita semua akan memperjuangkan bagaimana RUU Pangan berpihak kepada rakyat," ujar Jafar yang juga anggota Komisi IV DPR RI, Kamis (26/4/2012).

Dalam diskusi itu, hadir sejumlah organisasi berbasis pertanian. Diskusi ini terkait rangkaian HUT HKTI ke-39, yang acara puncaknya berlangsung besok, Jumat (27/4/2012), di Sekretariat DPN HKTI.

Anggota DPR RI Fary Dj Francis yang juga ketua panitia pelaksana HUT HKTI mengatakan, RUU Pangan terbaru ini akan mengubah sekitar 70 persen materi UU Pangan No 7 Tahun 1996.

 "Pertanyaannya adalah, perubahan materi 70 persen itu berpihak ke mana ? Apakah ke petani atau tidak," kata salah satu Ketua DPN HKTI.
 
HKTI dan DPR, paparnya, bakal memperjuangkan agar RUU Pangan berpihak pada kepentingan petani secara umum, sehingga kehidupan petani bisa lebih baik dan sejahtera. 
 
Editor: Safrizal