Event Pemerintah Aceh 2014

Ayo Daftar: PNA Terima Caleg

Partai Nasional Aceh (PNA) ternyata sudah sekitar dua minggu lalu menerima pendaftaran calon legislatif (caleg) sementara untuk anggota DPRA dan DPRK kabupaten/kota di Aceh. Padahal partai ini baru kemarin diverifikasi faktual oleh tim verifikasi ke Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PNA, Banda Aceh, bersamaan verifikasi faktual ke Kantor DPP Partai Damai Aceh (PDA), Banda Aceh.   

Jubir PNA Thamren Ananda menyampaikan hal itu ketika menjawab Serambi di sela-sela verifikasi faktual di Kantor DPP PNA, Ulee Kareng, Banda Aceh, Senin (11/6). “Insya Allah kita optimis PNA lolos verifikasi faktual, karena yang kita laporkan dalam verifikasi administrasi yang lalu, apa adanya di lapangan. Sudah dua minggu dibuka pendaftaran caleg sementara dan sudah ada yang mendaftar,” kata Thamren.
120612foto.14_.jpg
Tim dari Kemenkumham Aceh memverifikasi faktual Partai Nasional Aceh (PNA) di Kantor DPP partai tersebut, Banda Aceh, Senin (11/6). SERAMBI/BUDI FATRIA
Thamren mengatakan PNA menerima semua warga Aceh untuk menjadi caleg di partai itu, termasuk tokoh Aceh di luar daerah ini, tanpa harus dari kader partai yang melibatkan mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf sebagai penasihat itu. “Yang penting memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk kepentingan Aceh,” ujarnya.

Ditanya sudah berapa banyak yang mendaftar, Thamren menyebutkan belum merekap data pasti sesuai jumlah caleg DPRA dan DPRK yang mendaftar melalui DPD PNA kabupaten/kota di Aceh dan yang mendaftar di Kantor DPP PNA Banda Aceh. Menurutnya, pendaftaran dibuka lebih awal agar semakin banyak bergabung dengan PNA, sekaligus memberi kesempatan caleg bersangkutan agar lebih banyak waktu memperkenalkan diri pada masyarakat, terutama di daerah pemilihan masing-masing.

“Penetapan caleg PNA sementara pada Oktober 2012. Artinya nanti penetapan mereka juga berdasarkan verifikasi pengurus PNA di daerah pemilihan. Ya, tentu yang paling memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk Aceh, di samping sudah dikenal dan dianggap layak oleh masyarakat. Selanjutnya, ketika mendaftar ke KIP pada 2013 nanti, tentu sesuai jumlah ditetapkan lembaga penyelenggara pemilu itu,” jelas Thamren.

Kemarin, tim verifikasi ke Kantor DPP PNA dipimpin Kakanwilkumham Aceh selaku penanggungjawab tim, Dr Yatiman Eddy SH MHum. Mereka yang tiba sekitar pukul 09.30 WIB disambut Ketua Umum DPP PNA Irwansyah bersama Sekjen Muharram, serta pengurus inti lainnya. Di kantor itu juga tampak mantan Wakil Ketua DPRK Banda Aceh yang di-PAW dari PA, Basyaruddin alias Abu Sara dan mantan Wali Kota Sabang Munawarliza.

Daya Tampung Mahasiswa Baru Unimal Mencapai 5000 Orang

Foto by seputaraceh.com
Sebanyak 16.386 orang peserta yang mendaftar pada Panitia Lokal (Panlok) Banda Aceh telah berlangsung ujian tulis Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) tahun 2012 mulai hari Selasa (12/6) hingga Rabu (13/6).

Dari jumlah tersebut, di Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh diikuti 13.982 peserta terdiri dari jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berjumlah 3.354 orang, IPS 2.290 orang dan IPC 8.338 orang.

Sedangkan di Universitas Malikussaleh (Unimal) Lhokseumawe diikuti 2.404 peserta terdiri dari jurusan IPA 471 orang, IPS 395 orang dan kelompok IPC berjumlah 1.538 orang.

Sementara hasilnya akan di umumkan pada tanggal 07 Juli 2012 secara serektak. 

Sekedar diketahui jumlah peserta SNMPTN tahun masuk 2012-2013 ini, seluruh tanah air sebanyak 618.804 peserta, namun kursi yang tersedia hanya 106.363 kursi, berarti setiap peserta harus mengalahkan 4 peserta lainya untuk bisa lolos. Namun demikian jangan gelisah juga bagi yang tidak lulus karna masih diberikan satu kesempatan lagi untuk masuk perguruan tinggi melalui Ujian Masuk Bersama Perguruan Tinggi (UMB-PT). ini linknya http://penerimaan.spmb.or.id/welcome

Dari jumlah total kursi yang tersedia tersebut dari seluruh perguruan tinggi yang menerima mahasiswa baru melalui SNMPTN tahun 2012 di Indonesia, sebagaimana dikabarkan media online warta aceh pada 30 Mei 2012 bahwa Menjelang penutupan pendaftaran Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), calon mahasiswa baru yang telah mendaftar di Universitas Malikussaleh (Unimal) sudah mencapai 2.136 orang dari total daya tampung 5000 mahasiswa.

Editor: Safrizal
Sumber: diolah dari berbagai sumber

Di Aceh, Motor Identik dengan Honda

img
Begitu banyak merek motor yang beredar di jalanan Indonesia. Namun sebagian besar masyarakat Aceh, masih banyak yang menyebut motor dengan sebutan 'Honda'.

Seperti terlihat di foto, pinggir jalan di daerah Banda Aceh, tukang tambal ban pun menamai usahanya dengan 'Tempel ban Honda dan Mobil', bukan tambal ban motor dan mobil.

"Kata tempel itu juga berarti tambal untuk di Aceh," jelas Otolovers, Arif Priyo Susanto.

Bagi orang Aceh, apapun merek motornya, mereka akan tetap menyebut dengan Honda. Memang motor-motor Honda mendominasi penjualan motor di Serambi Mekkah tersebut.

"Jadi jangan khawatir bagi pemilik motor dengan merek Suzuki, Yamaha, Kawasaki, dan lain sebagainya, bisa tetap menambal ban motornya di tukang tempel ban Honda tersebut," ujarnya.

Marketing Planning and Analysis Division PT Astra Honda Motor (AHM) Agustinus Indraputra mengakui hal yang unik tersebut. "Honda tidak boleh lengah, itu merupakan modal brand equity yang dibangun bertahun-tahun," ujarnya. (detik.com)

Kelompok Buddha dan Muslim Rusuh di Burma

Tentara di Rakhine
Suasana tegang di Rakhine menyusul keadaan darurat yang ditetapkan Minggu (10/06).
Bunyi tembakan dan gedung terbakar terjadi di Burma barat, tempat kerusuhan berdarah antara kelompok Buddha dan Muslim, menurut sejumlah laporan.

Sebagian besar penduduk Muslim di negara bagian Rakhine diungsikan, kata para saksi mata.

Paling tidak tujuh orang tewas sejak Jumat lalu dan satu laporan menyebutkan jumlah korban meninggal mencapai 25 orang.

Presiden Thein Sein menetapkan keadaan darurat Minggu (10/06).

Kekerasan meningkat setelah terbunuhnya seorang wanita Buddha bulan lalu, menyusul serangan terhadap bus yang mengangkut sejumlah warga Muslim.

Beberapa laporan menyebutkan kerusuhan itu pecah hari Jumat di kota Maungdaw dan menyebar ke kota Sittwe dan desa-desa di sekitar.

"Asap mengepul dari banyak arah. Kami ketakutan," kata Ma Thein, warga Rakhine di Sittwe, kepada kantor berita Associated Press.

"Pemerintah harus mengerahkan pasukan keamanan tambahan untuk melindungi dua komunitas ini," katanya.
Kerusuhan di Rakhine
Kerusuhan yang berlangsung sejak Sabtu lalu dilaporkan sudah menewaskan sedikitnya 17 orang.

Kehadiran pasukan keamanan

Nama negara bagian Rakine berasal dari etnik mayoritas Buddha.

Penduduk di negara bagian ini juga terdiri dari suku Rohingya yang menganut agama Islam.

Kelompok Rohingya tidak memiliki kewarganegaraan resmi dan Burma menganggap mereka sebagai imigran ilegal dari Bangladesh.

Bangladesh sendiri meningkatkan keamanan di perbatasan karena khawatir eksodus kelompok ini.

Penjaga perbatasan Bangladesh mengatakan mereka menolak sejumlah kapal yang mengangkut kelompok Rohingya Senin (11/06). Sejumlah laporan menyebutkan jumlah mereka berkisar antara 50 sampai 300 orang.

Para aktivis mengkritik pemerintah Burma karena menerapkan keadaan darurat dan dapat membuka jalan pengambilalihan negara bagian itu.

Human Rights Watch menuduh pemerintah Burma menyerahkan kewenangan di negara bagian Rakhine kepada militer, yang menurut mereka memiliki sejarah brutalitas terhadap kelompok Buddha dan Muslim.

Pemerintah sipil terpilih di Burma dalam pemilihan tahun 2010 dan bulan April lalu, kelompok oposisi yang dipimpin Aung San Suu Kyi menduduki kursi di parlemen menyusul pemilihan sela.

Pemerintah Burma Berlakukan Jam Malam
Sementara itu Pemerintah Burma memberlakukan jam malam di empat kota di negara bagian Rakhine, tempat maraknya kekerasan antara umat Budha dan Islam dalam sepekan belakangan.

Ibukota negara bagian, Sittwe, termasuk dalam empat kota yang terkena jam malam tersebut.
Jam malam ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengendalikan kekerasan yang marak di kawasan di dekat perbatasan dengan Bangladesh ini sejak Sabtu (02/06) pekan lalu.
Presiden Thein Sein dilaporkan akan segera menyampaikan pidato lewat stasiun TV nasional untuk meredakan ketegangan antar masyarakat di Rakhine.

Sementara itu koran Cahaya Baru Burma -yang merupakan corong pemerintah- edisi Minggu 10 Juni menurunkan berita yang memperingatkan risiko anarki dan aksi balas dendam yang tidak akan berkesudahan.

Stop Kekerasan atas nama Agama dan Etnis di Myanmar Barat

Solidarity Indonesia for Asean Peopels (SIAP), yang sangat khawatir dengan tindak kekerasan-kekersan atas etnis Rakhine di Myanmar Barat yang mengakibatkan masyarakat sipil meninggal, cedera, kerusakan properti dan banyaknya pengungsi.

Kami menyerukan kepada pemerintah Myanmar untuk segera mengambil langkah untuk dapat melindungi semua warganya dari segala bentuk kekerasan,kematian,teror atas nama agama, etnis atau diskriminasi lainya. Dan segera melakukan penyelidikan investigasi secara independen atas terjadinya kekerasan tersebut. Dan meminta kepada  Pasukan keamanan negara atau keamanan PBB untuk ikut mejaga ketertiban dunia, khususnya atas etnis  Rakhine  di Myanmar Barat. Karena kami melihat bahwa entish Rohingya telah sangat rentan terhadap korban pelanggaran Hak Asasi Manusia serius dan pelanggran hak hak lainya sesuai dalam prinsif-prinsif Deklarasi Hak asai manusia dan kesepakat lainya.

 Kami juga meminta kepada Pemerintahan Mnyanmar secara konsisten untuk dapat membangun dialog dengan semua partai politik, pro-demokrasi, kekuatan-kekuatan sipil lainya, dan semua kelompok etnis kebangsaan, untuk dapat bersama-sama menciptakan satu kesepakatn damai (rekonsiliasi) dan juga melakukan upaya pencabutan atas semua undang - undang yang bernuansa represif dan diskriminatif atas entis minoritas tertentu.

Kami juga menyerukan kepada pemerintah Bangladesh untuk memberikan perlindungan terhadap para pengungsi yang melarikan diri dari kekerasan di Burma barat, sesuai dengan standar norma-nora pemnuhan hak-hak pengungsi yang di jamin oleh nilai-nilah Hak asasi Manusia.

Solidarity Indonesia for Asean Peopels (SIAP) mendesak kepada sekertariat ASEAN di Jakarta untuk melakukan upaya-upaya tekanan baik secara politik atau Diplomasi terhadap pemerintah Myanmar untuk dapat melakukan investigasi dan penyelesain konflik atas nama agama dan etnis ini. Dan juga Kami percaya bahwa pembangunan Myanmar kedepan membutuhkan satu komitmen untuk dapat mengatasi masalah diskriminasi dan hukum-hukum tidak berpihak kepada kelompok minoritas.dan kami pikir inilah saatnya Persiden Thein Sein untuk melakukan langkah reformasi demi kemajuan Myanmar dimasa yang akan datang.

Demikian rilis ini disebarkan atas nama Solidaritas Asean, mari akhir konflik berkepanjangan atas nama agama, rasis,entis dan kesukuan lain di ASEAN.

Jakarta, 13 Juni 2012
In Solidarity,
Dedi A Ahmad
Coordinator Solidarity Indonesia for Asean Peopels (SIAP)


Editor: Safrizal

Tari Saman Pukau Masyarakat Perancis

Pertunjukan tari Saman dari Aceh
Tari Saman Aceh
Lyon - Beragam busana tradisional daerah di Indonesia mulai dari Nangroe Aceh Darussalam sampai Papua yang dikenakan remaja Perancis berhasil menarik perhatian penonton Festival La Fete des Bannieres du Monde 2012 yang berlangsung di kota di Lyon, Prancis.

Kontingen Indonesia juga menampilkan keindahan seni tari Serimpi dan tari Piring, karawitan Jawa, atraksi topeng Leak Bali, dan prosesi payung Bali, ujar Minister Counsellor KBRI Paris, Arifi Saiman, Senin.

Kegiatan karnaval budaya menempuh jarak sekitar dua kilometer dari Place de la Bourse di kawasan Hotel de Ville menuju Place Bellecour juga diikuti pemuda-pemudi Perancis pengagum Indonesia, anggota PPI Lyon dan Asosiasi Franco-Indonesienne Lyon.

Para pengunjung yang memadati kawasan jalan tempat berlangsungnya acara karnaval terpukau oleh keunikan, keindahan, dan keragaman pakaian tradisional Indonesia.

Perhatian pengunjung juga tertuju pada tari Saman, suasana riuh dan tepuk tangan para pengunjung terus menggema mengiringi setiap gerakan apik para penari Saman.

Acara festival internasional tahunan ini diikuti 64 negara diantaranya Amerika Serikat, Jerman, Belgia, Luxembourg, Rusia, Norwegia, Belanda, Swiss, Turki, Portugal, Ceko, Italia, Polandia, Ukraina, Brazil, Afrika Selatan, serta Prancis sebagai tuan rumah.

Inilah kali pertama Indonesia terlibat dalam ajang serupa.
Pada setiap penyelenggaraannya kegiatan ini dilaporkan mampu menarik ribuan pengunjung. Bahkan khusus acara karnaval dan pergelaran seni budaya, disaksikan sekitar 500 ribu pengunjung.

Selama pameran, pengunjung minta informasi mengenai kunjungan wisata ke Indonesia, mulai dari soal visa turis, fasilitas akomodasi dan transportasi lokal, obyek pariwisata dan, masalah keamanan berwisata, sampai dengan soal rute penerbangan dari Prancis ke Indonesia. [the globe journal]

Aceh Tegakkan Syariat Islam vs Pakaian Ketat

Hukuman cambuk yang melanggar syariat Islam di Aceh
Allahu Akbar, Allahu Akbar .......
Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.(QS Al A'raaf: 26) 



Akhirnya Pemerintah Aceh sadar akan penerapan syariat islam di Nanggroe Aceh Darussalam, sebagai langkah awal pemerintah akan melarang penjualan pakaian ketat yang beredar di wilayah Aceh. 

Pernyataan tersebut disampaikan  Samsudin, Kepala Penegakan Hukum Islam di Aceh, pihaknya bakal mengeluarkan surat edaran mengenai larangan penjualan pakaian ketat. ”Kami segera mengirimkan surat kepada para pemilik toko” kata Samsudin sambil menambahkan bahwa “Gubernur yang baru terpilih, sangat mendukung penegakan hukum Islam.”

Zaini Abdullah, dijadwalkan akan dilantik sebagai Gubernur baru di Aceh pada 26 Juni mendatang, setelah memenangkan Pemilihan Kepala Daerah bulan April yang lalu.

Demikian pernyataan pejabat provinsi di Banda Aceh.  

Pengumuman ini disampaikan setelah polisi syariah melakukan razia di ibukota Banda Aceh dan menegur lebih dari 50 perempuan dan tiga laki-laki karena mengenakan pakaian ketat dan celana pendek yang dianggap melanggar aturan berpakaian dalam hukum syariat Islam.

Polisi syariah di Aceh secara rutin melakukan patroli untuk menegakkan aturan mengenai apa yang disebut sebagai kesopanan Islam dan larangan kontak antara pasangan yang belum menikah.

Petugas biasanya mencatat rincian pribadi dari
mereka yang dituduh melakukan pelanggaran, setelah itu pasangan yang belum menikah itu akan diberi ceramah dan diancam bahwa mereka bisa dikenai hukuman cambuk jika tertangkap lagi.

Samsudin mengatakan, selama dua bulan terakhir kantornya telah menangkap sekitar 300 perempuan yang dianggap melanggar aturan mengenai tata cara berpakaian yang Islami.

Munawar, salah satu dari tiga lelaki yang ditangkap pada hari Kamis (07/06) karena mengenakan celana pendek, memohon keringanan hukuman. “Saya pekerja bangunan dan sedang memasang batu bata” kata dia kepada petugas syariah perempuan yang menginterogasi dan meminta dia menunjukkan kartu identitas. Ia membela diri “Saya ke luar karena ingin membeli cat.”

Di bawah hukum Islam di provinsi Aceh, penjualan minuman beralkohol dilarang dan para penjudi dihukum cambuk.

Tapi bagaimana dengan rakyat dan para penjual barang haram tersebut, menerima atau tidak Aceh diberlakukan syariat Islam ?




Cara berbusana yang salah


Cara berbusana yang benar








Editor: Safrizal

Papua-ku Sayang, Papua-ku Malang....


Tanah Papua, tanah yang kaya. Surga kecil jatuh ke bumi. Seluas tanah,  sebanyak madu, adalah harta harapan. Tanah papua, tanah leluhur. Di sana aku lahir. Bersama angin, bersama daun. Aku dibesarkan. Hitam kulit, keriting rambut. Aku Papua, hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Biar nanti langit terbelah, aku Papua".

Intel, TNI, dan polisi tidak kerja sama dengan baik. Negara ini disandera dengan kepentingan militer karena sibuk bersaing. Jadi, sebaiknya cukup polisi saja di Papua. - Muridan Satrio Widjojo

Lantunan syair ini dilantunkan penyanyi asal Papua, Edo Kondologit. Semua yang ada di Tanah Papua menjadi kebanggaannya dan masyarakat asli Papua.

Namun, di tengah damainya kehidupan di Bumi Cendrawasih ini, ternyata tak semua masyarakat dapat hidup benar-benar aman dan tenteram. Masyarakat Papua terbelenggu dalam ingar-bingar bunyi tembakan.

Cerita kekerasan di Papua memang seolah tak berujung. Sejak 2009 hingga pertengahan 2012, aksi kekerasan bersenjata di Papua terus terjadi, menelan korban hingga 41 orang, baik sipil maupun aparat keamanan.

Berdasarkan catatan Kompas, khusus selama 2011-2012, korban warga sipil mencapai 26 orang, sementara aparat berjumlah 14 orang. Angka korban jiwa tersebut belum termasuk pada kasus-kasus penembakan beberapa hari terakhir ini.

"Saya bingung. Kita ini hidup di negara apa, sampai aparatnya seperti mandul. Saya sedih, kecewa, marah, dan tidak tahu harus apa lagi. Papua ini seperti didesain sebagai ladang konflik. Kami warga Papua bingung, dari tahun 1999 sudah hampir 500 kasus terjadi, tapi tidak tuntas diselesaikan," tutur Edo, dengan nada suara sedih saat dihubungi Kompas.com, Minggu (10/6/2012).

Edo, yang saat ini berada di Jayapura, mempertanyakan situasi tanah kelahirannya. Ia merasa, tanah kelahiran tercintanya itu tak pernah benar-benar aman dan damai. Ia dan masyarakat Papua menelan kekecewaan, terkurung tanda tanya besar dengan situasi di tanah kelahiran mereka sejak lama.

Kekerasan tak pernah usai
Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Muridan Satrio Widjojo, mengatakan tak kunjung redamnya berbagai kasus penembakan dan kekerasaan di Papua adalah akibat persaingan satuan-satuan militer di Papua. Akar masalah berawal ketika satu-persatu operasi militer diturunkan ke Papua dengan alasan munculnya kelompok separatis.

Satuan-satuan itu, kata Muridan, berasal dari TNI, Polri, dan intelijen. Kemudian, pada perjalanannya menggelar operasi militer, mereka berlomba-lomba mencari kelompok separatis yang dianggap mengancam kedaulatan negara.

"Bukan hanya persaingan militer di antara satuan-satuan itu. Mereka juga berlomba-lomba membuat organisasi warga Papua dan mengklaim sebagai warga binaan mereka. Persaingan-persaingan macam ini yang membuat aparat tidak fokus menjaga keamanan di Papua," kata Muridan kepada Kompas.com.

Sayangnya, tak semua kelompok bentukan militer itu dapat berjalan dengan baik. Mereka justru diadu domba dengan kelompok antimiliter di Papua. Setiap kali ada aksi kekerasan atau penembakan, satu kelompok dengan kelompok lainnya kerap saling mencurigai.

"Terjadi adu domba di antara masyarakat Papua sendiri. Mereka saling menuding antara warga sipil dan kelompok separatis. Akibatnya, mereka saling membunuh," lanjutnya.

Tak hanya itu. Muridan mengungkapkan, oknum Polisi dan TNI juga terlibat dalam semua akar masalah ini. Mereka turut melakukan kekerasan di Papua.

Menurut dia, banyak kasus kekerasan di Papua yang juga ditutup dengan kekerasan. Oknum polisi atau TNI menyelesaikan masalah di Papua cukup dengan melontarkan peluru dari senjatanya. Setelah itu, mereka saling menuduh satu dengan lainnya. Akibatnya, kata Muridan, tak satupun pelaku ditangkap tiap kali muncul peristiwa kekerasan dan penembakan.

"Bagaimana mereka mau menangkap orang, kalau oknum kepolisian dan TNI sendiri ada yang jadi pelaku. TNI dan Polri saling curiga di antara mereka. Kalau ada kasus penembakan, kita sering dengar bisik-bisik di Polri, 'Ini Kopassus yang buat'. Kalau ada kasus, kita dengar bisik-bisik di Kopasuss, 'Itu polisi yang buat'. Jadi, mereka saling adu domba dan curiga," tuturnya.

Muridan mengimbau, sebaiknya aparat keamanan di Papua berkaca diri dengan aksi-aksi yang terjadi di antara mereka. Semua itu tentu demi damai yang benar-benar nyata Papua.

Masyarakat dan TNI
Sebelum mengurai solusi keamanan di Papua, Muridan mengatakan, masih ada masalah lain yang sebetulnya terjadi di sana. Masalah itu adalah trauma masyarakat Papua terhadap kedatangan satuan aparat TNI di tanah kelahiran mereka itu.

Warga Papua, kata Muridan, tak pernah benar-benar dekat dengan TNI sejak satuan ini melakukan operasi militer pada 1960-an.

"Sikap sewenang-wenang, tindak kekerasan, dan arogansi TNI membuat masyarakat Papua antipati sejak dulu. Citra TNI sudah buruk di mata warga Papua," kata Muridan.

Maka, Muridan mengaku, dirinya tidak heran lagi ketika meletus peristiwa pengeroyokan terhadap Pratu Ahmad Ruslan, Rabu (6/6/2012) lalu. Anggota TNI Angkatan Darat Yonif 756 Wamena itu dikeroyok massa setelah sebelumnya tak sengaja menabrak seorang anak kecil, Devi Wanimbo.

Kecelakaan itu memang berujung maut. Saat itu, Devi mengalami luka lecet, sementara Pratu Ahmad ikut terjatuh dari motornya. Sejumlah warga yang menjadi saksi mata tersulut emosi. Massa pun mengeroyok Ahmad.

Nasib anggota TNI itu sungguh tragis. Nyawa Ahmad melayang ketika tusukan pisau massa menghujam dadanya. Rekannya, Pratu Ahmad Saifudin, yang saat itu berniat melerai, ikut terkena amukan massa setempat.

Muridan menyesalkan tindakan main hakim sendiri warga setempat pada Pratu Ahmad. Ia menduga, pengeroyokan terjadi karena pelaku kecelakaan itu adalah seorang TNI, sehingga warga mudah tersulut. Ada sentimen tersendiri dari warga Papua terhadap TNI. Hal itu lantaran rasa trauma tadi. Trauma masa lalu yang belum hilang hingga kini.

"Masyarakat sudah trauma dari dulu dengan TNI. Dulu, sekitar tahun 1998, sebenarnya sudah agak menurun. Tapi, saat ini terjadi lagi. Operasi militer juga tidak selesai-selesai, masyarakat juga semakin trauma dan benci," ujarnya.

Ketegasan
Setiap tahun selalu ada cerita kekerasan di Papua. Setiap tahun, Papua selalu bergejolak. Muridan mengatakan, kisah berulang ini adalah kesalahan aparat.

"Kekacauan di Papua terjadi karena lembaga-lembaga negara gagal di sana. Mereka tidak berpihak untuk keamanan negara. Mereka hadir dengan kepentingannya masing-masing," kata Muridan.

Oleh karena itu, ia dengan tegas menyarankan, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono membenahi sistem keamanan di Papua. Tindakan akan lebih baik dibanding Presiden hanya sekedar mengimbau.

"Copot Kapolda, ganti Menkopolhukam yang tidak tegas. Kita butuh yang tegas," ujar Muridan.
Selain itu, Muridan mengatakan, pemerintah harus menarik mundur satuan-satuan militer di Papua saat ini. Cukup kepolisian yang menyelesaikan masalah di Papua. Menurut dia, tak perlu menempatkan intelijen dan TNI dalam jumlah besar di wilayah tersebut.

"Selama ini banyak satuan, tapi selalu alasannya keadaan geografis, sehingga tidak bisa menangkap pelaku penembakan. Omong kosong itu. Intel, TNI, dan polisi tidak kerja sama dengan baik. Negara ini disandera dengan kepentingan militer karena sibuk bersaing. Jadi, sebaiknya cukup polisi saja di Papua," tegasnya.

Aparat keamanan pun harus tegas terhadap warga Papua. Menurut Muridan, jika memang ada warga Papua bersalah melakukan kejahatan, polisi tak perlu segan-segan melakukan proses penegakan hukum. Aparat harus menunjukkan pada warga Papua, bahwa hukum berjalan dengan adil di sana.

"Tangkap yang berbuat salah. Tangkap dengan cara dan prosedur yang benar, tidak perlu takut dikatakan melanggar HAM. Kalau menangkap dengan cara salah, ya, wajar dikatakan demikian. Kalau oknum Polri dan TNI yang salah, ya, juga harus ditindak. Jangan diam-diam saja. Hukum harus berjalan apa adanya di sana, jangan didasarkan pada kepentingan," tandasnya.

Tutup Mata
Ketua Komnas HAM, Ifdhal Kasim menganggap peristiwa penembakan dan kekerasan di Papua terjadi karena pemerintah daerah dan pemerintah pusat tutup mata pada penyebabnya. Pemerintah, kata dia, lebih gemar menurunkan satuan militer untuk menyelesaikan masalah di Papua.

"Akar masalahnya adalah, karena sejak peristiwa kekerasan tidak pernah ditangkap dalangnya, pelakunya. Selalu bilang OTK dan OPM. Tapi mana, yang mereka tuduhkan itu sudah ditangkap belum? Itu yang harus ditanyakan pemerintah," kata Ifdhal pada Kompas.com.

Senada Muridan, menurut Ifdhal, pemerintah perlu membenahi sistem keamanan di Papua. Tak perlu menurunkan satuan militer lain, sistem keamanan di Papua cukup dijalankan dengan aparat keamanan di daerah.

Ia menuturkan, semakin banyak satuan dari Jakarta justru akan menimbulkan persaingan tidak sehat. Hal ini mengakibatkan mereka tidak fokus menyelesaikan masalah Papua.

"Jumlah masyarakat Papua itu tidak sebanyak Jawa Barat, dan sebarannya tidak merata. Seharusnya bisa ditangkap pelaku-pelakunya," kata Ifdhal.

Ia juga mengatakan, aparat keamanan seharusnya tidak menggunakan alasan geografis sehingga sulit mencari pelaku. Ia percaya, TNI-Polri memiliki kemampuan dan peralatan canggih untuk mencari pelaku-pelaku penembakan yang terbilang mahir tersebut.

Saat ini, sudah delapan kasus penembakan terjadi sejak dua bulan terakhir di Papua. Menurutnya, aparat jangan lagi menunggu, tapi bertindak tegas sesuai prosedur.

"Cari dalangnya, jangan hanya pelaku lapangan. Pasti ada yang menjadi otak semua ini. Beri kesempatan Polda setempat bekerja, jangan dicampur dengan satuan-satuan lain yang tidak terkoordinasi. Jangan buat masyarakat Papua bingung dengan semua ini," tegasnya.

Ifdhal mengatakaan, saat ini Komnas HAM tengah memantau kinerja aparat keamanan dalam  menyelesaikan masalah di Papua. Pihaknya juga akan memberikan rekomendasi pada pemerintah dan TNI-Polri jika kasus-kasus di Papua tak kunjung usai.

Kami ingin damai! 
"Omong kosong kalau aparat menyatakan pelaku penembakan adalah OPM atau OTK. Mana, tunjukan pelakunya kalau benar begitu. Jangan hanya bicara, tangkap kalau betul ada," kata Edo Kondologit.

Kemarahan Edo ini bukan tanpa sebab. Ia mengatakan, pemerintah harus tegas jika ingin mendamaikan Papua. Masyarakat Papua, kata dia, ingin hidup damai. Tak ada senjata dan pakaian seragam berseliweran di mana-mana.

Edo mengaku heran dengan kondisi tersebut. Untuk itu, ia meminta aparat dan pemerintah tidak terus-menerus menjadikan OPM maupun warga Papua lainnya sebagai kambing hitam jika belum bisa membuktikan pelaku kekerasan dan penembakan sesungguhnya.

"Ini seperti negara bedebah. Aparatnya mandul, dan pemerintahnya hanya bisa omong-omong saja. Presiden hanya bisa bicara saja. Tarik pasukan keamanan di tempat kami. Ini hanya membuat kami semakin merasa terintimidasi. Mereka hanya bersaing dan membuat semua kekacauan ini. Kami ingin hidup damai," tandasnya. 
Sumber: kompas.com