![Calon Mahasiswa yang telah mendaftarkan diri di Universitas Malikussaleh [Unimal], mengikuti Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus [OSPEK] yang di laksanakan di kampus induk Unimal Reuleut Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara. Selasa [6/9/2011]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgW1RDuS47ce5YG1zeoA2_Hw6MxdIuJM0-KUxMM5xFb_wSdFHIjRd3Na9KY2sYwbmWA9NckRcryJrhoes4Y7T5Ytt6HLMD2lFNlnlAa6G1IbLWnKFxVezJFft111ygPkDtzWPL9MV81iuw/s640/Ospek+Tahun+Akademik+2011-2012.jpg "OSPEK TAHUN AKADEMIK 2011-2012")
Aceh membutuhkan dana APBD sebesar Rp 14 triliun, untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lain. Pemerintah Aceh akan mengusulkan anggaran sebesar itu untuk tahun anggaran 2013 mendatang.Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh, Iskandar, Kamis (24/5/2012), mengatakan, dana APBD Aceh 2012 sebesar Rp 9 triliun, saat ini masih belum cukup untuk menunjang percepatan pembangunan di Aceh. Terlebih dengan akan berakhirnya program bantuan sebagian besar lembaga donor internasional pada 2012 ini.
Sepeninggal negara-negara donor tersebut, kondisi perekonomian Aceh belum terlalu menggembirakan. Angka kemiskinan hingga 2011 masih sekitar 18 persen atau masih di atas rata-rata nasional yang sekitar 9 persen, dan menjadi provinsi termiskin keenam di Indonesia.
Berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh per Mei 2012, pertumbuhan ekonomi Aceh hanya 5,11 persen, atau terendah di Sumatera, dan masih di bawah rata-rata pertumbuhan nasional yang berada di kisaran 6,3 persen. Angka pengangguran per Februari 2012 tercatat 164.40 0 orang, atau naik 15.400 orang dibandingkan dengan Agustus 2011.
Mengenai kondisi perekonomian Aceh yang masih tertinggal saat ini, Iskandar mengatakan, Aceh tak bisa disamakan dengan daerah lain di Indonesia. Sebagai daerah bekas konflik, Aceh butuh waktu dan biaya lebih besar untuk mengejar ketinggalan.
Dengan anggaran di APBD Aceh 2012 sebesar Rp 9 triliun, sebenarnya masih belum cukup untuk mengejar ketertinggalan itu. Pembangunan infrastruktur di Aceh, seperti jalan tembus wilayah tengah, irigasi, dan prasarana pendukung pertanian lainnya masih tertinggal.
"Ini juga bagian dari tanggung jawab nasional untuk membangunnya. Lagipula, Rp 9 triliun APBD Aceh itu, 80 persen adalah berupa dana transfer seperti dana otonomi khusus, DAK, dan BOS, yang penggunaannya sudah ditentukan," kata Iskandar.
Dia menambahkan, Pemerintah Aceh siap mereplikasi program-program teknis yang pernah dilaksanakan lembaga-lembaga donor internasional tersebut di Aceh, baik dalam bentuk reformasi birokrasi, pemberdayaan masyarakat, dan pemeliharaan infrastruktur. Hal itu sebagai bagian dari upaya mengantisipasi atas berakhirnya program bantuan lembaga-lembaga donor itu di Aceh.
Seperti diketahui, Kantor Perwakilan Uni Eropa untuk Aceh mengumumkan secara resmi keputusan untuk mengakhiri program-program bantuannya di Aceh yang telah berlangsung sejak 2005. Pada Februari 2012, Multi Donor Fund (MDF) juga mengumumkan akan mengakhiri programnya di Aceh pada akhir 2012 ini.
Uni Eropa dan MDF adalah dua lembaga donor internasional yang memberikan bantuan dana cukup besar bagi Aceh selama masa rehabilitasi dan rekonstruksi paska tsunami, serta program perdamaian Aceh paska konflik.
Uni Eropa telah mengucurkan 300 juta Euro untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi, serta 45 juta Euro untuk perdamaian Aceh. Sejak tahun 2005, MDF telah mengucurkan sekitar 600 juta Dollar Amerika Serikat untuk Aceh dan Nias untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi.
Editor: Safrizal
Sumber: serambinews.com
Tidak ada komentar: