![Calon Mahasiswa yang telah mendaftarkan diri di Universitas Malikussaleh [Unimal], mengikuti Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus [OSPEK] yang di laksanakan di kampus induk Unimal Reuleut Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara. Selasa [6/9/2011]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgW1RDuS47ce5YG1zeoA2_Hw6MxdIuJM0-KUxMM5xFb_wSdFHIjRd3Na9KY2sYwbmWA9NckRcryJrhoes4Y7T5Ytt6HLMD2lFNlnlAa6G1IbLWnKFxVezJFft111ygPkDtzWPL9MV81iuw/s640/Ospek+Tahun+Akademik+2011-2012.jpg "OSPEK TAHUN AKADEMIK 2011-2012")
Lheuh Jameun Belanda Na Kritan Apui, Nyoe Baroe Rencana Loem
Pemerintah akan segera membangun rel kereta Api yang akan mengubungkan Lampung hingga Aceh.Studi kelayakan (feasibility study) mengenai jalur kereta yang akan mengubungkan Lampung hingga Aceh itu diharapkan bisa selesai Agustus tahun ini.
“Studi sedang dilakukan pemerintah dan akan memperhatikan titik-titik ekonomi di wilayah yang akan dilewati jalur kereta tersebut. Mudah-mudahan studi bisa selesai Agustus 2012,” ujar Wakil Menteri Perhubungan, Bambang Susantono, Selasa (2/7).
Jalur kereta api trans Sumatera tersebut nantinya akan menghubungkan Lampung hingga Aceh sepanjang 2.168 kilometer. Diharapkan dengan adanya jalur kereta tersebut aktivitas pergerakan penumpang, barang atau komoditi strategis lainnya dapat meningkat pesat di masa yang akan datang.
Studi pembangunan jalur kereta trans Sumatera ini sudah mulai dilakukan secara terpisah di sejumlah provinsi dan untuk realisasinya akan dilakukan melalui kerja sama pemerintah dan swasta (KPS). Sebab dana yang dibutuhkan untuk membangun rel kereta cukup besar sehingga perlu keterlibatan investor swasta,”Perhitungan saat ini, pembangunannya akan menghabiskan dana sekitar Rp60 triliun-Rp 70 triliun. Rencananya, sekitar 70 persen sumber dana berasal dari pemerintah, sisanya sebesar 30 persen swasta,” tukasnya.
Sebelumnya sudah ada studi mengenai rencana pembangunan jalur kereta dari Lampung hingga Rantauprapat sepanjang 1.650 kilometer yang membutuhkan perkiraan dana hingga Rp49,5 triliun. Namun karena ada perubahan desain dengan menambahkan jangkauan hingga Banda Aceh, maka pihak pemerintah akan melakukan studi ulang. Oleh karena itu Bambang tidak heran jika ada penambahan biaya dibandingkan estimasi biaya dalam perhitungan awal. “Otomatis kalau panjang yang dibangun bertambah, biayanya juga pasti tambah,” ungkapnya.
Sarana Perkeretaapian Kemenhub, Sugiadi Waluyo mengungkapkan, pemerintah serius menggarap infrastruktur transportasi massal di luar Pulau Jawa, salah satunya Sumatera. Pasalnya pertumbuhan penduduk dan ekonomi di Pulau Sumatera sudah sangat layak untuk disediakan saran transportasi yang memadai, “Kami sedang menyiapkan studi tentang jalur kereta trans Sumatera, karena memang keinginan dan kebutuhannya cukup besar. Targetnya jalur kereta api tersebut sudah bisa beroperasi pada 2030,” sebutnya.
Pihaknya tengah mencari investor yang mau bekerjasama dengan pemerintah untuk membangun jalur kereta tersebut. Studi pembangunan jalur kereta trans Sumatera ini dilakukan secara sepotong-sepotong di masing-masing provinsi karena pemerintah setempatlah yang mengetahui dengan pasti karakteristik, kondisi geografis maupun masyarakat yang wilayahnya akan dilalui jalur kereta,”Kami hanya menyiapkan studinya kalau nanti ada yang mau ya silahkan, tentunya akan kami fasilitasi dan kami permudah,” tegasnya.
Per Kilometer Butuh Rp25 Miliar
Meski studi pembangunan dilakukan secara terpisah-pisah namun nantinya akan dibuat sebuah rencana induk (masterplan) pembangunan kereta api di pulau Sumatera. Untuk itu tim studi yang bekerja di Medan, Riau, dan Jambi nantinya akan digabung. Menurut Sugiadi, perkiraan kebutuhan dana pembangunan rel kereta mencapai Rp25 miliar per kilometer dalam kondisi normal. “Tapi kalau kondisi di lapangan terdapat banyak jembatan dan timbunan, diperkirakan bisa mencapai Rp35 miliar hingga Rp40 miliar,” tuturnya.
Panjang rel kereta di Pulau Sumatera yang ada saat ini (eksisting) mencapai 1.869 kilometer. Dari jumlah tersebut, sepanjang 1.348 kilometer masih beroperasi, sisanya 512 kilometer tidak bisa dioperasikan lagi. Oleh karena itu perlu ada revitalisasi dan pembangunan rel baru. Kemenhub mencatat jumlah penumpang jalur kereta api di Sumatera mencapai 4,2 juta orang per tahun dan jumlah angkutan barang sepanjang 2011 sebanyak 14,7 juta ton,”Jumlah ini sudah sangat besar untuk kita tambah jalur-jalur baru hingga ke Aceh,” jelasnya (wir/jpnn)
| Proyek: | Koridor Trans Sumatera |
| Misi Proyek: | Konektivitas jalan dari Bakeheuni (Lampung) – Aceh. |
| Panjang Jalan: | 1.000 Km |
| Biaya: | Rp150 triliun |
| Konstruktor: | PT Jasa Marga |
| Proyek: | Mega Proyek Trans Sumatera High Garde Highway (HGH) |
| Misi Proyek: | Mengkoneksi jalan tol Sumut-Sumbar- Riau. Trans-Sumatera Highway adalah bagian dari Indonesiaa connectivity yang dicanangkan dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekomoni Indonesia (MP3EI). |
| Panjang Jalan: | - |
| Biaya: | Rp60 Triliun |
| Proyek: | HGH Trans Sumatera |
| Misi Proyek: | -Duplikasi jariangn jalintimsum yakni sedikit bergeser dari Jalintim yang saat ini sudah eksisting. |
| - HGH Trans Sumatera ini terdiri atas Koridor Bakauheni – Banda Aceh sepanjang Lintas Timur Sumatera (2.014 km) yang disertai jalan penghubung (feeder) sepanjang 720 km. | |
| - Menghubungkan 8 Pusat Kegiatan Nasional, 6 pelabuhan udara, dan 7 pelabuhan utama | |
| Panjang: | 2.700 Km |
| Biaya: | Rp99,88 Triliun |
Lheuh Jameun Belanda Na Kritan Apui, Nyoe Baroe Rencana Loem (setelah zaman Belanda ada kereta api, Ini baru rencana lagi)
Editor: Safrizal
Sumber: hariansumutpost.com
[Gawat] 19,5 Persen Rakyat Aceh miskin, Sumut 10,7 Persen
 |
Badan Pusat Statistik (BPS) hari ini merilis data penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia. Penurunan data ini juga terjadi di Aceh dan Sumatera Utara.
BPS Aceh menyatakan 909 ribu orang di provinsi itu atau 19,46 persen adalah penduduk miskin. Angka ini diklaim menurun 0,11 persen dibandingkan posisi Maret 2011.
BPS Aceh menyatakan 909 ribu orang di provinsi itu atau 19,46 persen adalah penduduk miskin. Angka ini diklaim menurun 0,11 persen dibandingkan posisi Maret 2011.
Plh Kepala BPS Aceh, Abdul Hakim mengatakan, secara jumlah angka kemiskinan memang meningkat, karena naiknya jumlah penduduk Aceh, namun secara persentasi angkanya menurun. Pada Maret 2011 jumlah warga miskin di Aceh adalah 894 ribu orang, sedangkan pada Maret 2012 jumlahnya mencapai 909 ribu orang.
"Dibandingkan dengan persentase penduduk miskin pada Maret 2011 yaitu 19,57 persen, berarti penduduk miskin turun sebesar 0,11 persen," katanya, hari ini.
BPS menjelaskan, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan di Aceh hingga Maret 2012 turun 0,62 persen dibanding tahun lalu, yaitu dari 176 ribu orang pada Maret 2011 menjadi 171 ribu orang. Sementara di pedesaan penduduk miskin naik 0,10 persen dari 718 ribu pada Maret 2011 menjadi 737 ribu pada Maret tahun ini.
Menurut Abdul Hakim, ini disebabkan adanya perubahan pada pertumbuhan ekonomi, indeks harga konsumen, tingkat pengangguran terbuka yang mencapai 7,87 persen dan Nilai Tukar Petani yang flukfuatif.
Masih tingginya tingkat kemiskinan di Aceh akibat naiknya garis kemiskinan. Selama periode Maret 2011-Maret 2012 garis kemiskinan di provinsi itu naik 5,37 persen yaitu dari Rp303.692 per kapita per Maret 2011 menjadi Rp320.013 per kapita per Maret 2012.
Untuk daerah perkotaan, garis kemiskinan naik 5,07 persen dari Rp333.355 per kapita per Maret 2011 menjadi Rp350.260 per kapita hingga Maret 2012. Di pedesaan naik 5,50 persen yaitu dari Rp292.085 per kapita menjadi Rp308.162 persen per kapita pada Maret 2012.
Abdul Hakim mengatakan beras, rokok, tongkol, gula pasir dan telur ayam ras merupakan komoditas paling penting bagi penduduk miskin di Aceh. Untuk komoditas bukan bahan makanan yang paling penting bagi penduduk miskin adalah perumahan, pendidikan, listrik, bensing dan angkutan.
"Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan yaitu tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga sekaligus dapat mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan," ujar Abdul Hakim.
Menurutnya indeks kedalaman kemiskinan Aceh bergeser dari 3,495 pada Maret 2011 menjadi 3,548 pada Maret 2012, sedangkan indeks keparahan kemiskinannya bergeser dari 0,940 menjadi 0,994. Terjadi peningkatan sebesar 0,05 point.
"Besarnya kedua indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan, serta ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin juga mengecil," sebut Abdul Hakim
Sementara itu, BPS Sumut, mengklaim terjadinya penurunan jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara sebanyak 74.100 orang. Dimana penurunan jumlah penduduk miskin tertinggi, terjadi di wilayah pedesaan.
Kepala BPS Sumut, Suharno, mengatakan, berdasarkan hasil survei ekonomi nasional (susenas) pada Maret lalu, jumlah penduduk Miskin di Sumut telah mencapai 1.407.200 orang, atau 10,67 persen terhadap jumlah total penduduk. Kondisi ini lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2011 yang jumlah penduduk miskinnya sebanyak 1.481.300 orang atau 11,33 persen dari total jumlah penduduk.
“Dengan berkurangnya 74.100 orang warga miskin, maka penurunan persentase penduduk miskin sebesar 0,66 point. Penurunan angka kemiskinan ini, didorong oleh inflasi umum yang relatif rendah di angka 3,86 persen. Apalagi perekonomian sumatera utara hingga triwulan pertama 2012 menunjukkan pergerakan yang positif. Begitupula dengan indeks tendensi konsumen yang meningkat dan pengangguran yang menurun,” ungkapnya, hari ini.
Suharno menambahkan, penurunan angka kemiskinan terbesar di Sumut terjadi di wilayah pedesaan. Tercatat pada Maret jumlah orang miskin di pedesaan Sumatera Utara sebanyak 738 ribu orang, menurun dari Maret 2011 lalu yang mencapai 790.200 orang.
Jumlah penduduk miskin sumut di perkotaan sebanyak 669.200 orang dan di daerah perdesaan sebanyak 738.000 orang. Jika dibandingkan dengan penduduk yang tinggal pada masing-masing daerah tersebut, maka persentase penduduk miskin di daerah perkotaan sebesar 10,32 persen, sedangkan di daerah perdesaan sebesar 11,01 persen,” tambahnya
Suharno menambahkan, kemiskinan bukan hanya sekedar jumlah dan persentase penduduk miskin, namun juga seberapa dalam kemiskinan masyarakat itu sendiri. Tercatat, indeks kemiskinan pada Maret 2012 sebesar 0,34 persen menurun dibandingkan Maret tahun lalu yang mencapai 1,84 persen.
Menurutnya, Pada Maret 2012 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan daerah perdesaan. Indeks Kedalaman Kemiskinan untuk perkotaan sebesar 1,65 sementara di perdesaan 1,46 dan Indeks Keparahan Kemiskinan untuk perkotaan sebesar 0,38 sedangkan di perdesaan hanya 0,30.
"Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di perkotaan lebih jauh dari garis kemiskinan dibanding perdesaan, begitu juga tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk miskin di perkotaan lebih lebar dibanding perdesaan,” tukas dia.
Sekadar informasi, pada Maret 2012 garis kemiskinan Sumatera Utara sebesar Rp262.102 per kapita per bulan. Untuk daerah perkotaan, garis kemiskinannya sebesar Rp286.649 per kapita per bulan, dan untuk daerah perdesaan sebesar Rp238.368 per kapita per bulan.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah masyarakat miskin pada Maret 2012 mencapai 29,12 juta orang atau 11,96 persen dari total penduduk Indonesia saat ini. Angka itu turun dibanding Maret 2011 yang mencapai 30,02 juta orang (12,4 persen).
Dari seluruh daerah, pengurangan kemiskinan paling banyak terjadi di Pulau Jawa. Alasannya, karena jumlah penduduknya paling banyak.
Per Maret 2012, jumlah penduduk miskin di Jawa tercatat 16,1 juta orang, Sumatera 6,3 juta orang, Sulawesi 2,09 juta orang, Bali dan Nusa Tenggara 2,03 juta orang, dan Kalimantan 954,57 ribu orang. [waspada.co.id]
"Dibandingkan dengan persentase penduduk miskin pada Maret 2011 yaitu 19,57 persen, berarti penduduk miskin turun sebesar 0,11 persen," katanya, hari ini.
BPS menjelaskan, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan di Aceh hingga Maret 2012 turun 0,62 persen dibanding tahun lalu, yaitu dari 176 ribu orang pada Maret 2011 menjadi 171 ribu orang. Sementara di pedesaan penduduk miskin naik 0,10 persen dari 718 ribu pada Maret 2011 menjadi 737 ribu pada Maret tahun ini.
Menurut Abdul Hakim, ini disebabkan adanya perubahan pada pertumbuhan ekonomi, indeks harga konsumen, tingkat pengangguran terbuka yang mencapai 7,87 persen dan Nilai Tukar Petani yang flukfuatif.
Masih tingginya tingkat kemiskinan di Aceh akibat naiknya garis kemiskinan. Selama periode Maret 2011-Maret 2012 garis kemiskinan di provinsi itu naik 5,37 persen yaitu dari Rp303.692 per kapita per Maret 2011 menjadi Rp320.013 per kapita per Maret 2012.
Untuk daerah perkotaan, garis kemiskinan naik 5,07 persen dari Rp333.355 per kapita per Maret 2011 menjadi Rp350.260 per kapita hingga Maret 2012. Di pedesaan naik 5,50 persen yaitu dari Rp292.085 per kapita menjadi Rp308.162 persen per kapita pada Maret 2012.
Abdul Hakim mengatakan beras, rokok, tongkol, gula pasir dan telur ayam ras merupakan komoditas paling penting bagi penduduk miskin di Aceh. Untuk komoditas bukan bahan makanan yang paling penting bagi penduduk miskin adalah perumahan, pendidikan, listrik, bensing dan angkutan.
"Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan yaitu tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga sekaligus dapat mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan," ujar Abdul Hakim.
Menurutnya indeks kedalaman kemiskinan Aceh bergeser dari 3,495 pada Maret 2011 menjadi 3,548 pada Maret 2012, sedangkan indeks keparahan kemiskinannya bergeser dari 0,940 menjadi 0,994. Terjadi peningkatan sebesar 0,05 point.
"Besarnya kedua indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan, serta ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin juga mengecil," sebut Abdul Hakim
Sementara itu, BPS Sumut, mengklaim terjadinya penurunan jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara sebanyak 74.100 orang. Dimana penurunan jumlah penduduk miskin tertinggi, terjadi di wilayah pedesaan.
Kepala BPS Sumut, Suharno, mengatakan, berdasarkan hasil survei ekonomi nasional (susenas) pada Maret lalu, jumlah penduduk Miskin di Sumut telah mencapai 1.407.200 orang, atau 10,67 persen terhadap jumlah total penduduk. Kondisi ini lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2011 yang jumlah penduduk miskinnya sebanyak 1.481.300 orang atau 11,33 persen dari total jumlah penduduk.
“Dengan berkurangnya 74.100 orang warga miskin, maka penurunan persentase penduduk miskin sebesar 0,66 point. Penurunan angka kemiskinan ini, didorong oleh inflasi umum yang relatif rendah di angka 3,86 persen. Apalagi perekonomian sumatera utara hingga triwulan pertama 2012 menunjukkan pergerakan yang positif. Begitupula dengan indeks tendensi konsumen yang meningkat dan pengangguran yang menurun,” ungkapnya, hari ini.
Suharno menambahkan, penurunan angka kemiskinan terbesar di Sumut terjadi di wilayah pedesaan. Tercatat pada Maret jumlah orang miskin di pedesaan Sumatera Utara sebanyak 738 ribu orang, menurun dari Maret 2011 lalu yang mencapai 790.200 orang.
Jumlah penduduk miskin sumut di perkotaan sebanyak 669.200 orang dan di daerah perdesaan sebanyak 738.000 orang. Jika dibandingkan dengan penduduk yang tinggal pada masing-masing daerah tersebut, maka persentase penduduk miskin di daerah perkotaan sebesar 10,32 persen, sedangkan di daerah perdesaan sebesar 11,01 persen,” tambahnya
Suharno menambahkan, kemiskinan bukan hanya sekedar jumlah dan persentase penduduk miskin, namun juga seberapa dalam kemiskinan masyarakat itu sendiri. Tercatat, indeks kemiskinan pada Maret 2012 sebesar 0,34 persen menurun dibandingkan Maret tahun lalu yang mencapai 1,84 persen.
Menurutnya, Pada Maret 2012 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan daerah perdesaan. Indeks Kedalaman Kemiskinan untuk perkotaan sebesar 1,65 sementara di perdesaan 1,46 dan Indeks Keparahan Kemiskinan untuk perkotaan sebesar 0,38 sedangkan di perdesaan hanya 0,30.
"Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di perkotaan lebih jauh dari garis kemiskinan dibanding perdesaan, begitu juga tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk miskin di perkotaan lebih lebar dibanding perdesaan,” tukas dia.
Sekadar informasi, pada Maret 2012 garis kemiskinan Sumatera Utara sebesar Rp262.102 per kapita per bulan. Untuk daerah perkotaan, garis kemiskinannya sebesar Rp286.649 per kapita per bulan, dan untuk daerah perdesaan sebesar Rp238.368 per kapita per bulan.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah masyarakat miskin pada Maret 2012 mencapai 29,12 juta orang atau 11,96 persen dari total penduduk Indonesia saat ini. Angka itu turun dibanding Maret 2011 yang mencapai 30,02 juta orang (12,4 persen).
Dari seluruh daerah, pengurangan kemiskinan paling banyak terjadi di Pulau Jawa. Alasannya, karena jumlah penduduknya paling banyak.
Per Maret 2012, jumlah penduduk miskin di Jawa tercatat 16,1 juta orang, Sumatera 6,3 juta orang, Sulawesi 2,09 juta orang, Bali dan Nusa Tenggara 2,03 juta orang, dan Kalimantan 954,57 ribu orang. [waspada.co.id]
