Ilyas A Hamid (Kanan) bersama wakilnya Syarifudin SE (kiri)

Ilyas A Hamid, mantan Bupati Aceh Utara periode 2007-2012  minta dibebaskan dari segala dakwaan korupsi terkait bobolnya deposito pemerintah setempat senilai Rp220 miliar.

Nota pembelaan tersebut disampaikan di hadapan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bnda Aceh, yang diketuai Arsyad Sundusin didampingi hakim anggota Abu Hanifah dan M Taswir. Hadir sebagai jaksa penuntut umum Zainal Abidin. Permintaan Ilyas Hamid dibacakan kuasa hukumnya, Sayuti Abubakar, Selasa 8 Mei 2012.

“Terdakwa tidak tahu menahu masalah deposito tersebut. Terdakwa baru mengetahui deposito tersebut bermasalah setelah dibobol orang lain,” kata Sayuti, selaku kuasa hukum Ilyas Hamid.

Sayuti menambahkan, deposito milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Rp220 miliar sebelumnya di Bank Mandiri Cabang Lhokseumawe dipindahkan ke Bank Mandiri Cabang Jalembar, Jakarta Barat awal Februari 2009. Pemindahan deposito tersebut karena bunga yang ditawarkan mencapai 10 persen. Sedangkan bunga deposito Bank Mandiri Cabang Lhokseumawe sekitar enam persen.

“Berdasarkan keterangan saksi di persidangan, proses pemindah deposito tersebut dilakukan mantan Wakil Bupati Aceh Utara Syarifuddin,” katanya.

Ia menegaskan, terdakwa Ilyas A Hamid tidak pernah memerintahkan mantan wakil bupati memindahkan deposito tersebut dari bank di Lhokseumawe ke Jakarta.

Selain itu kata dia, terdakwa Ilyas A Hamid tidak pernah menerima uang terkait bobolnya deposito tersebut, sehingga unsur memperkaya diri yang didakwakan jaksa penuntut umum tidak terbukti.

Karenanya, Sayuti memohon kepada majelis hakim membebaskan terdakwa Ilyas A Hamid dari segala dakwaan serta memulihkan nama baiknya selaku mantan kepala daerah.

“Berdasarkan fakta dan keterangan saksi selama persidangan, tidak ada bukti yang menyebutkan terdakwa Ilyas A Hamid bersalah. Karena itu, kami memohon majelis hakim membebaskannya dari segala tuntutan hukum,” pinta Sayuti Abubakar.

Usai mendengarkan nota pembelaan tersebut ketua majelis hakim Arsyad Sundusin memberikan waktu seminggu kepada jaksa penuntut umum menyampaikan replik. Sidang lanjutan akan digelar Selasa 15 Mei 2012 nanti.

Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Ilyas A Hamid dengan hukuman 15 tahun penjara karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi bobolnya deposito Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebesar Rp220 miliar pada tahun 2009.

Tuntutan tersebut dibacakan jaksa penuntut umum Ali Akbar dan Kardono dalam sidang korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh, Selasa 17 April 2012.

Dalam amar tuntutannya, jaksa mengatakan terdakwa bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 dan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Selain pidana penjara, jaksa juga menuntut terdakwa Ilyas A Hamid dengan hukuman denda Rp1 miliar subsidair enam bulan penjara serta membayar uang pengganti Rp2,5 miliar dengan subsidair tujuh tahun penjara.

Pemerintah Aceh dibawah kepemimpinan Dr.Zaini Abdullah dan Muzakkir Manaf merupakan harapan baru rakyat Aceh dan perlu membangun komunikasi dan kerjasama yang lebih intensif dan positif dengan pemerintah Malaysia. Khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Demikian salah satu rekomendasi “Konggres Tanoh Rincong Student Association (TARSA) Malaysia” pada baru-baru ini  di Auditorium kampus International Islamic University Malaysia (IIUM). 

Malaysia memiliki tokoh pembangunan seperti Dr. Mahathir Muhammad dan Tan Sri Sanusi Junid yang telah sukses membawa Malaysia sebagai Negara Muslim kearah yang lebih maju dan disegani di Asia Tenggara. Dengan pengalamannya tersebut ia punya hubungan kuat dengan Negara-negara Islam di Timur Tengah dan Asia Tenggara yang patut dipelajari dan dekati untuk menarik minat dana-dana investasi dari Negara Islam di Timur Tengah.

Pemerintah Malaysia sekarang dalam amatan kami masih sangat kuat dipengaruhi oleh peran Dr. Mahathir dan Tansri Sanusi Junid yang merupakan putra Asli Aceh.

Konggres X kemarin dibuka secara resmi oleh penasehat TARSA Dr. Hafas Furqani dan turut mengundang mahasiswa Aceh di Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM) Bangi, Universitas Malaya (UM) Petaling Jaya, Universitas Pendidikan Sultan Idris (UPSI) Tanjung Malim,Perak dan sejumlah tokoh Aceh di Malaysia.

TARSA yang berdiri pada tahun 1991 dari Usrah (pengajian) mahasiwa Aceh di Malaysia merupakan organisasi mahasiwa Aceh tertua di Malaysia.

Kongres X TARSA berlangsung alot selain meminta pertanggung pengurus periode 2011/2012 di bawah pimpinan Tgk. Mulyadi bin Zainal Abidin (mahasiswa S2 bidang ilmu Hadis IIUM) juga membahas AD/ART, rekomendasi internal dan eksternal serta berhasil memilih Muammar Khadafi (Mahasiswa S2 bidang Education/Teaching Arabic to non-speakers Arabic) dengan mengalahkan Zulhilmi al-Khadef (Mahasiswa Ilmu ushul fiqh IIUM).

Dalam rekomendasi internal TARSA 2012-2013 akan mewujudkan warga TARSA yang berwawasan luas dan mempunyai karakteristik Ke-Acehan melalui kajian dan pengajian rutin. Meningkatkan konsolidasi internal secara kekeluargaan dan mengembangkan TARSA ke kampus-kampus lain di Malaysia yang ada mahasiwa Aceh.

Poin terakhir dari rekomendasi kongres TARSA adalah mendesak pemerintah Aceh agar tetap memperioritaskan pendidikan sebagai peningkatan mutu SDM Aceh untuk memberikan beasiswa kepada mahasiswa Aceh yang sedang melanjutkan pendidikan di Malaysia dalam berbagai disiplin Ilmu tidak hanya dibidang Agama.

“Kami melihat pengiriman mahasiswa Aceh untuk belajar ekonomi, psikologi, pendidikan ke Amerika, Taiwan, Australia kurang efektif dan tidak membumi. Perlu dipikirkan pengembangan ekonomi, pendidikan, psikologi yang berbasis Islam di Aceh dengan mengirim lebih banyak putra Aceh ke Kampus International Islamic University Malaysia (IIUM),” Pengurus Tanoh Rincong Student Association (TARSA), Muammar Khadafi (Presiden), dan  Muhammad Dayyan (Koordinator SC Kongres TARSA X).

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh Syech Suhaimi mengatakan bahwa sepanjang bulan Agustus 2011 hingga Februari 2012 angka pengangguran di Aceh naik.

Ia mengatakan persoalan utama dari meningkatnya angka pengangguran di Aceh disebabkan tingginya angka pencari kerja dibandingkan dengan kesediaan lapangan kerja.

"Data yang ada di BPS, hingga bulan Februari 2012, jumlah pengangguran di Aceh sudah mencapai 164 ribu orang, angka ini belum termasuk jumlah pencari kerja yang tidak tercatat di BPS," tandasnya.

Ia menjelaskan, dari berbagai sektor penyedia lapangan kerja di Aceh, sektor pertanian dan perkebunan merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja.

"Sektor perkebunan dan pertanian biasanya kan program padat karya, dan pembukaan lahan perkebunan umumnya banyak menyerap tenaga kerja," jelasnya.

Untuk itu Syech Suhami berahap kepada Gubernur Aceh terpilih nantinya untuk dapat mengembangkan berbagai program pro kerakyatan yang dapat menyerap tenaga kerja yang banyak di Aceh.

"Semoga dengan Gubernur terpilih dan pemerintahan baru Aceh nanti, persoalan ketenagakerjaan dan pengagguran dapat diatasi," tukasnya.

Pimpinan DPR Aceh telah menunjuk 18 anggota DPRA untuk membahas Rancangan Qanun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh 2012-2017. Raqan ini masuk dalam raqan prioritas yang harus diselesaikan pada tahun ini.

Wakil Ketua I DPRA, Amir Helmi kepada Serambi Senin (7/5) menyebutkan, untuk menyusun dan membahas draf RPJM itu, Pimpinan DPRA sudah membentuk pansus yang beranggotakan 18 orang. Mereka masing-masing berasal dari Fraksi Partai Aceh (10 orang), Fraksi Partai Demokrat (4 orang), Fraksi Partai Golkar, serta Fraksi PKS/PPP masing-masing 2 orang.

“Pembahasan Raqan RPJM itu akan dilakukan bulan ini, setelah masing-masing fraksi mengirim nama-nama anggota fraksinya yang akan membahas raqan RPJM 2012-2017 tersebut,” kata Amir Helmi.

Hingga kemarin, menurut laporan Bagian Hukum Sekretariat DPRA, masih ada fraksi yang belum mengirim nama-nama anggota fraksinya untuk ditetapkan sebagai pembahas draf raqan RPJM tersebut. “Kita harapkan raqan itu segera dibahas dan disahkan, untuk menjadi pedoman bagi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Aceh, dr Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf dalam melaksanakan visi dan misinya,” ujar Amir Helmi

Sementara itu, Ketua Bappeda Aceh Ir Iskandar menyatakan, RPJM Aceh 2012-2017 mengacu kepada visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh terpilih, Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf. “Visi gubernur terpilih itu adalah mewujudkan Aceh yang bermartabat sejahtera berkeadilan dan mandiri berlandaskan Undang-Undang Pemerintah Aceh sebagai wujud MoU Helsinki,” ungkap Ketua Bappeda Aceh melalui Sekretarisnya, dr Warqah kepada Serambi, Senin (7/5) di ruang kerjanya.

Warqah mengatakan, draf dokumen RPJM Aceh 2012-2017 itu telah disusun dan Selasa (8/5) siang ini, akan dibahas kembali oleh tim ahli Bappeda Aceh untuk finalisasinya sebelum diserahkan ke bagian hukum Pemerintah Aceh  untuk menjadi draf rancangan qanun (Raqan) RPJM Aceh 2012-2017 yang akan diserahkan kepada DPRA.