07/04/12 - HIMIPOL UNIMAL

Kapolda : Jangan Ada Lagi "Pajak Nanggroe"

Posted by HIMIPOL UNIMAL on Rabu, 04 Juli 2012

Kepala Kepolisian Daerah Aceh Irjen Pol Iskandar Hasan berharap, pemerintahan Zaini Abdullah-Muzakir Manaf (Zikir) bisa mengedepankan azas transparansi dalam menjalankan setiap program pembangunan.

“Kalau pembangunan transparan, kita harapkan pajak nanggroe (kutipan liar, red) tidak ada lagi. Jadi, pajaknya bisa masuk ke kas negara atau Baitul Mal,” kata Iskandar Hasan, seperti diberitakan Rakyat Aceh (Grup JPNN).

Hal itu, menurut Kapolda Aceh sangat perlu dilakukan guna membangun Aceh yang lebih baik dan dapat mensejahterakan masyarakat Aceh. “Untuk itu, kami para pimpinan daerah mengharapkan semua pihak yang ada di Aceh mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam membangun Aceh,” ujarnya.

Gandeng Wartawan
Kapolda juga berharap kepada kalangan media (wartawan) di Aceh, bisa mendukung pemerintah dalam membangun Aceh yang lebih baik. Seperti halnya harapan kepala Pemerintahan Aceh yang baru. “Alangkah baiknya rekan-rekan media mengedepankan berita-berita yang bersifat membangun,” ujarnya.

Sebagai jembatan penghubung, Kapolda berharap, agar media bisa menginformasikan setiap kegiatan pemerintah serta pemberitaan mengenai harapan masyarakat terhadap pemerintah. Karena dengan begitu, pemerintah bisa mengetahui apa kebutuhan masyarakat, begitu juga sebaliknya, masyarakat mengetahui apa yang dilakukan pemerintah.

Sementara itu, Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang akrab disapa Mualem mengatakan, kedepan dirinya merencanakan untuk mengatur pembangunan di Aceh yang terbengkalai dan belum sempurna.

“Banyak daerah-daerah tertinggal di Aceh yang perlu diperhatikan. Pemerintah dan wartawan adalah alat untuk membangun Aceh kedepan, serta memakmurkan Aceh. Jika ada hal-hal yang kurang sesuai maka dapat dikonfirmasikan saja. Untuk itu, mari sama-sama memajukan Aceh,” kata Muzakir Manaf.

Menurut Mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka ini, banyak potensi kekayaan Aceh yang belum digarap dengan baik, seperti sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Untuk itu, dirinya mengajak semua pihak untuk bersama-sama saling bahu-membahu untuk membangun dan memajukan Aceh.

Sementara itu dari kalangan legislatif, Wakil Ketua DPRA Sulaiman Abda mengatakan media adalah alat kontor pembangunan. “Kemana mau dibawa pembangunan Aceh ini adalah tergantung dari pemberitaan media,” ujarnya.

Sulaiman Abda berharap, media dapat mengisi pemberitaan dengan aspek-aspek pembangunan, dimana jalan-jalan yang rusak atau daerah-daerah yang tertinggal daapat diinformasikan melalui media.

“Kedepan kita harus mensejahterakan masyarakat di desa. Kalau masyarakat di desa sejahtera, maka di kabupaten pasti sejahtera. Jika di kabupaten sejahtera, maka di provinsi Aceh pasti akan sejahtera,” kata politisi Partai golkar ini |jnpp.com

Syri'at Islam di Aceh Tidak Menghambat Turis Untuk Berwisata

Posted by HIMIPOL UNIMAL on

Turis naik becak | foto by aceh.tribunnews.com |

Pemerintah Provinsi Aceh menargetkan dapat menarik 1,3 juta turis mancanegara dan domestik untuk berkunjung ke provinsi paling ujung pulau sumatra ini pada 2013.

Di sisi lain, wisatawan, baik dari dalam negeri, maupun turis asing, diharapkan tidak mengkhawatirkan syariat Islam yang menjadi salah satu aturan yang dijalankan di Serambi Mekah pada saat ini untuk berkunjung.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Aceh Rasyidah M. Dallah mengatakan untuk mencapai target itu, pihaknya berencana meluncurkan program Tahun Kunjungan Wisata 2013 (Visit Aceh Year 2013) pada November tahun ini.

“Peluncuran akan dilakukan di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta. Arus kunjungan wisatawan pada 2013 kami targetkan ada peningkatan menjadi 1,3 juta orang,” jelas Rasyidah pada Dinner Gathering di Hermes Palace Hotel Banda Aceh, Selasa (4/7) malam.

Angka ini, ujarnya, naik dari target pada 2012 yang ditetapkan sebanyak 1,1 juta orang. Rasyidah mengatakan dirinya meyakini target ini akan tercapai jika mengacu kepada pertumbuhan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Aceh selama 2 tahun terakhir.

Dia menyebutkan pada 2008, jumlah turis dari luar negeri ke Aceh mencapai 17.282 orang, sedangkan wisatawan dalam negeri mencapai 710.890 orang. Pada 2011, naik menjadi 28.053 wisatawan asing dan 959.545 wisatawan domestik.

Dengan begitu, paparnya, sejak 2008 hingga tahun lalu, jumlah pengunjung wisata ke Aceh melonjak 27%. Peningkatan ini, cukup positif mengingat Aceh selama ini lebih dikenal sebagai daerah konflik dan sedang melakukan proses pemulihan akibat bencana tsunami.

Lebih jauh, dia menyebutkan dalam Visit Aceh Year 2013, pihaknya juga akan terus meningkatkan fasilitas penunjang wisata. Ada 808 obyek wisata yang layak dikunjungi di provinsi ini, mulai dari wisata pantai, situs sejarah, situs tsunami, hingga wisata agama.

“Namun, selama ini belum tertata dengan baik, ke depan ini harus dikelola secara professional,” tambahnya.

Syariat Islam
Pada kesempatan yang sama, Rasyidah mengajak wisawatan untuk tidak perlu takut berkunjung ke Aceh. Syariat Islam yang diberlakukan di daerah ini, sebut Rasyidah, tidak akan menghambat sektor pariwisata.

“Aceh adalah daerah kunjungan wisata yang aman dan nyaman bagi wisatawan,” jelasnya.

Dukungan serupa juga dikemukakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh. Khalidin dari instansi tersebut memberikan garansi bahwa pelaksanaan syariat Islam di Aceh tidak akan mengganggu sektor pariwisata.

“WH [Wilayatul Hisbah atau Polisi Syariat] tidak akan menghambat, wisata merupakan salah satu sektor yang bisa mendatangkan PAD [pendapatan asli daerah],” ujarnya.

Sementara itu, General Manager Hermes Palace Hotel Banda Aceh Oktowandi menyebutkan, pihaknya siap mendukung program Visit Aceh Year 2012 dengan menjadikan sejumlah situs-situs wisata di provinsi ini menjadi paket yang menarik.

“Kami akan mengemas paket wisata, seperti mengunjungi situs tsunami dan paket wisata islami. Kami berharap visit Aceh ini akan berhasil,” jelas Oktowandi.

Editor: Safrizal

Sumber: bisnis.com

Ilmu Politik Unimal Adakan Semiloka Kurikulum

Posted by HIMIPOL UNIMAL on

Suasana acara SEMILAKO Kurikulum Jurusan ilmu politik Unimal

Prodi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Social dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh mengadakan acara Seminar Lokakarya (SEMILOKA) kurikulum di ACC GOR Cunda, Kota Lhokseumawe (4/07/12).

Ketua Panitia SEMILOKA kurikulum Bapak DR. Muhammad Bin Abu Bakar, MA dalam menyampaikan laporan panitia menyatakan bahwa SEMILOKA ini sangat diperlukan terutama untuk melahirkan atau meningkatkan agreditasi jurusan serta untuk menata ulang kurikulum jurusan.

Acara SEMILOKA tersebut dipandu oleh pemateri dari Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh yaitu Bapak DR. Saiful Usman, M.Si dan didampingi oleh Bapak DR. Rasyidin, S.Sos.,MA dosen Fisip Unimal sebagai moderator, serta turut di hadiri dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Aceh Utara, pimpinan parpol, Panwaslu, dosen di lingkungan unimal, mahasiswa serta alumni ilmu politik unimal.

Sementara menurut pemateri SEMILOKA tadi bahwa politik di Aceh tidak terlepas dengan agama, karena itu diperlukan mata kuliah untuk jurusan ilmu politik yaitu Teori Politik Islam bukan pemikiran politik islam seperti yang dijalankan sekarang.

Tujuan SEMILOKA kurikulum ini untuk melahirkan agreditasi jurusan ilmu politik, papar Bapak Rasyidin dalam pembukaan diskusi tadi, karna kurikulum berbasis kompentensi tergantung pada jurusan masing-masing di setiap daerah di Indonesia, misalnya Jakarta dengan Sumatra Utara tidak sama kurikulumnya, begitu juga dengan Aceh tambahnya.

Acara yang berlangsung dari pukul 09.00 wib s/d 12.00 wib tersebut menghasilkan beberapa masukan dari para undangan yang hadir, berikut kritik dan saran mereka:

Hasbi (Sekretaris Partai Demokrat Kota Lhokseumawe), untuk jurusan ilmu politik menyarankan agar dimasukan mata kuliah tentang partai politik (parpol) ke dalam kurikulum, karna mengingat Aceh setiap 5 tahun sekali pasti ada tambahan partai lokal, oleh karena itu sangat di perlukan jurusan tersebut.

Abdul Halim (Mahasiswa ilmu politik semester 4) menyarankan perlu adanya mata kuliah tentang strategi dan taktik politik di jurusan ilmu politik unimal.

Ridwan, S.IP (Ketua Panwaslu Kota Lhokseumawe) menyarakan agar Unimal menyediakan journal untuk setiap jurusan karna selama ini mahasiswa ilmu politik khususnya sangat kekurangan dengan referensi, termasuk perpustakaan yang kurang menyediakan buku sebagai refensi mahasiswa.

DPRK Kabupaten Aceh Utara, menyarankan agar jurusan ilmu politik unimal khususnya memasukan mata kuliah manajemen konflik ke dalam kurikulum.

Bisma Yadhi Putra(Mahasiswa ilmu politik semester 8), mengkritisi jurusan khususnya dan unimal pada umumnya, bahwa masih ada dosen-dosen yang tidak mampu memaparkan mata kuliah kepada mahasiswa, oleh karena itu sangat diperlukan kualifikasi terhadap dosen tersebut. Selain itu Bisma menyarankan agar jurusan ilmu politik memasukan mata kuliah psikologi politik, marketing politik, serta pemikiran tokoh politik sebagaimana yang sudah diterapkan di universitas-universitas lain di Jawa.

Iswadi (Dosen Sosiologi unimal) menyarankan agar di masukan mata kuliah Konflik dan Perdamain ke dalam kurikulum jurusan ilmu politik dan mahasiswa ilmu politik harus kuat dengan bahasa asing. selain itu Iswadi mengkritisi dosen unimal bahwa dosen harus memperbaiki panduan mengajarnya.

Mahlil (mahasiswa ilmu politik semester 10), menyarankan agar mahasiswa ilmu politik seharusnya terlibat dalam pilkada untuk praktek langsung baik sebagai pengawas atau sebagai pemantau dan mengharapkan agar sejarah politik Aceh di masukan ke dalam kurikulum.

Lukman (Alumni Ilmu Politik) menyarankan agar filsafat politik islam di masukan ke dalam kurikulum jurusan ilmu politik.

Mulyadi (Dosen fisip Unimal) mengatakan untuk mahasiswa ilmu politik di perlukan praktek politik baik melalui kerjasama dengan partai maupun dengan lembaga negara.

Mujiburahman (Mahasiswa ilmu politik semester 6) mengatakan sangat diperlukan mata kuliah tentang Gerakan Social Politik Aceh untuk di masukan kedalam kurikulum jurusan ilmu politik.

Laporan: Safrizal (Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Malikussaleh - HIMIPOL Unimal]