![Calon Mahasiswa yang telah mendaftarkan diri di Universitas Malikussaleh [Unimal], mengikuti Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus [OSPEK] yang di laksanakan di kampus induk Unimal Reuleut Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara. Selasa [6/9/2011]](http://3.bp.blogspot.com/-ncb_anaTByU/T6_8UZv9QpI/AAAAAAAAAJ8/K8qdS2ITKgE/s640/Ospek+Tahun+Akademik+2011-2012.jpg "OSPEK TAHUN AKADEMIK 2011-2012")
Papua-ku Sayang, Papua-ku Malang....
 |
Tanah Papua, tanah yang kaya. Surga kecil jatuh ke bumi. Seluas tanah, sebanyak madu, adalah harta harapan. Tanah papua, tanah leluhur. Di sana aku lahir. Bersama angin, bersama daun. Aku dibesarkan. Hitam kulit, keriting rambut. Aku Papua, hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Biar nanti langit terbelah, aku Papua".
Intel, TNI, dan polisi tidak kerja sama dengan baik. Negara ini disandera dengan kepentingan militer karena sibuk bersaing. Jadi, sebaiknya cukup polisi saja di Papua. - Muridan Satrio WidjojoNamun, di tengah damainya kehidupan di Bumi Cendrawasih ini, ternyata tak semua masyarakat dapat hidup benar-benar aman dan tenteram. Masyarakat Papua terbelenggu dalam ingar-bingar bunyi tembakan.
Cerita kekerasan di Papua memang seolah tak berujung. Sejak 2009 hingga pertengahan 2012, aksi kekerasan bersenjata di Papua terus terjadi, menelan korban hingga 41 orang, baik sipil maupun aparat keamanan.
Berdasarkan catatan Kompas, khusus selama 2011-2012, korban warga sipil mencapai 26 orang, sementara aparat berjumlah 14 orang. Angka korban jiwa tersebut belum termasuk pada kasus-kasus penembakan beberapa hari terakhir ini.
"Saya bingung. Kita ini hidup di negara apa, sampai aparatnya seperti mandul. Saya sedih, kecewa, marah, dan tidak tahu harus apa lagi. Papua ini seperti didesain sebagai ladang konflik. Kami warga Papua bingung, dari tahun 1999 sudah hampir 500 kasus terjadi, tapi tidak tuntas diselesaikan," tutur Edo, dengan nada suara sedih saat dihubungi Kompas.com, Minggu (10/6/2012).
Edo, yang saat ini berada di Jayapura, mempertanyakan situasi tanah kelahirannya. Ia merasa, tanah kelahiran tercintanya itu tak pernah benar-benar aman dan damai. Ia dan masyarakat Papua menelan kekecewaan, terkurung tanda tanya besar dengan situasi di tanah kelahiran mereka sejak lama.
Kekerasan tak pernah usai
Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Muridan Satrio Widjojo, mengatakan tak kunjung redamnya berbagai kasus penembakan dan kekerasaan di Papua adalah akibat persaingan satuan-satuan militer di Papua. Akar masalah berawal ketika satu-persatu operasi militer diturunkan ke Papua dengan alasan munculnya kelompok separatis.
Satuan-satuan itu, kata Muridan, berasal dari TNI, Polri, dan intelijen. Kemudian, pada perjalanannya menggelar operasi militer, mereka berlomba-lomba mencari kelompok separatis yang dianggap mengancam kedaulatan negara.
"Bukan hanya persaingan militer di antara satuan-satuan itu. Mereka juga berlomba-lomba membuat organisasi warga Papua dan mengklaim sebagai warga binaan mereka. Persaingan-persaingan macam ini yang membuat aparat tidak fokus menjaga keamanan di Papua," kata Muridan kepada Kompas.com.
Sayangnya, tak semua kelompok bentukan militer itu dapat berjalan dengan baik. Mereka justru diadu domba dengan kelompok antimiliter di Papua. Setiap kali ada aksi kekerasan atau penembakan, satu kelompok dengan kelompok lainnya kerap saling mencurigai.
"Terjadi adu domba di antara masyarakat Papua sendiri. Mereka saling menuding antara warga sipil dan kelompok separatis. Akibatnya, mereka saling membunuh," lanjutnya.
Tak hanya itu. Muridan mengungkapkan, oknum Polisi dan TNI juga terlibat dalam semua akar masalah ini. Mereka turut melakukan kekerasan di Papua.
Menurut dia, banyak kasus kekerasan di Papua yang juga ditutup dengan kekerasan. Oknum polisi atau TNI menyelesaikan masalah di Papua cukup dengan melontarkan peluru dari senjatanya. Setelah itu, mereka saling menuduh satu dengan lainnya. Akibatnya, kata Muridan, tak satupun pelaku ditangkap tiap kali muncul peristiwa kekerasan dan penembakan.
"Bagaimana mereka mau menangkap orang, kalau oknum kepolisian dan TNI sendiri ada yang jadi pelaku. TNI dan Polri saling curiga di antara mereka. Kalau ada kasus penembakan, kita sering dengar bisik-bisik di Polri, 'Ini Kopassus yang buat'. Kalau ada kasus, kita dengar bisik-bisik di Kopasuss, 'Itu polisi yang buat'. Jadi, mereka saling adu domba dan curiga," tuturnya.
Muridan mengimbau, sebaiknya aparat keamanan di Papua berkaca diri dengan aksi-aksi yang terjadi di antara mereka. Semua itu tentu demi damai yang benar-benar nyata Papua.
Masyarakat dan TNI
Sebelum mengurai solusi keamanan di Papua, Muridan mengatakan, masih ada masalah lain yang sebetulnya terjadi di sana. Masalah itu adalah trauma masyarakat Papua terhadap kedatangan satuan aparat TNI di tanah kelahiran mereka itu.
Warga Papua, kata Muridan, tak pernah benar-benar dekat dengan TNI sejak satuan ini melakukan operasi militer pada 1960-an.
"Sikap sewenang-wenang, tindak kekerasan, dan arogansi TNI membuat masyarakat Papua antipati sejak dulu. Citra TNI sudah buruk di mata warga Papua," kata Muridan.
Maka, Muridan mengaku, dirinya tidak heran lagi ketika meletus peristiwa pengeroyokan terhadap Pratu Ahmad Ruslan, Rabu (6/6/2012) lalu. Anggota TNI Angkatan Darat Yonif 756 Wamena itu dikeroyok massa setelah sebelumnya tak sengaja menabrak seorang anak kecil, Devi Wanimbo.
Kecelakaan itu memang berujung maut. Saat itu, Devi mengalami luka lecet, sementara Pratu Ahmad ikut terjatuh dari motornya. Sejumlah warga yang menjadi saksi mata tersulut emosi. Massa pun mengeroyok Ahmad.
Nasib anggota TNI itu sungguh tragis. Nyawa Ahmad melayang ketika tusukan pisau massa menghujam dadanya. Rekannya, Pratu Ahmad Saifudin, yang saat itu berniat melerai, ikut terkena amukan massa setempat.
Muridan menyesalkan tindakan main hakim sendiri warga setempat pada Pratu Ahmad. Ia menduga, pengeroyokan terjadi karena pelaku kecelakaan itu adalah seorang TNI, sehingga warga mudah tersulut. Ada sentimen tersendiri dari warga Papua terhadap TNI. Hal itu lantaran rasa trauma tadi. Trauma masa lalu yang belum hilang hingga kini.
"Masyarakat sudah trauma dari dulu dengan TNI. Dulu, sekitar tahun 1998, sebenarnya sudah agak menurun. Tapi, saat ini terjadi lagi. Operasi militer juga tidak selesai-selesai, masyarakat juga semakin trauma dan benci," ujarnya.
Ketegasan
Setiap tahun selalu ada cerita kekerasan di Papua. Setiap tahun, Papua selalu bergejolak. Muridan mengatakan, kisah berulang ini adalah kesalahan aparat.
"Kekacauan di Papua terjadi karena lembaga-lembaga negara gagal di sana. Mereka tidak berpihak untuk keamanan negara. Mereka hadir dengan kepentingannya masing-masing," kata Muridan.
Oleh karena itu, ia dengan tegas menyarankan, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono membenahi sistem keamanan di Papua. Tindakan akan lebih baik dibanding Presiden hanya sekedar mengimbau.
"Copot Kapolda, ganti Menkopolhukam yang tidak tegas. Kita butuh yang tegas," ujar Muridan.
Selain itu, Muridan mengatakan, pemerintah harus menarik mundur satuan-satuan militer di Papua saat ini. Cukup kepolisian yang menyelesaikan masalah di Papua. Menurut dia, tak perlu menempatkan intelijen dan TNI dalam jumlah besar di wilayah tersebut.
"Selama ini banyak satuan, tapi selalu alasannya keadaan geografis, sehingga tidak bisa menangkap pelaku penembakan. Omong kosong itu. Intel, TNI, dan polisi tidak kerja sama dengan baik. Negara ini disandera dengan kepentingan militer karena sibuk bersaing. Jadi, sebaiknya cukup polisi saja di Papua," tegasnya.
Aparat keamanan pun harus tegas terhadap warga Papua. Menurut Muridan, jika memang ada warga Papua bersalah melakukan kejahatan, polisi tak perlu segan-segan melakukan proses penegakan hukum. Aparat harus menunjukkan pada warga Papua, bahwa hukum berjalan dengan adil di sana.
"Tangkap yang berbuat salah. Tangkap dengan cara dan prosedur yang benar, tidak perlu takut dikatakan melanggar HAM. Kalau menangkap dengan cara salah, ya, wajar dikatakan demikian. Kalau oknum Polri dan TNI yang salah, ya, juga harus ditindak. Jangan diam-diam saja. Hukum harus berjalan apa adanya di sana, jangan didasarkan pada kepentingan," tandasnya.
Tutup Mata
Ketua Komnas HAM, Ifdhal Kasim menganggap peristiwa penembakan dan kekerasan di Papua terjadi karena pemerintah daerah dan pemerintah pusat tutup mata pada penyebabnya. Pemerintah, kata dia, lebih gemar menurunkan satuan militer untuk menyelesaikan masalah di Papua.
"Akar masalahnya adalah, karena sejak peristiwa kekerasan tidak pernah ditangkap dalangnya, pelakunya. Selalu bilang OTK dan OPM. Tapi mana, yang mereka tuduhkan itu sudah ditangkap belum? Itu yang harus ditanyakan pemerintah," kata Ifdhal pada Kompas.com.
Senada Muridan, menurut Ifdhal, pemerintah perlu membenahi sistem keamanan di Papua. Tak perlu menurunkan satuan militer lain, sistem keamanan di Papua cukup dijalankan dengan aparat keamanan di daerah.
Ia menuturkan, semakin banyak satuan dari Jakarta justru akan menimbulkan persaingan tidak sehat. Hal ini mengakibatkan mereka tidak fokus menyelesaikan masalah Papua.
"Jumlah masyarakat Papua itu tidak sebanyak Jawa Barat, dan sebarannya tidak merata. Seharusnya bisa ditangkap pelaku-pelakunya," kata Ifdhal.
Ia juga mengatakan, aparat keamanan seharusnya tidak menggunakan alasan geografis sehingga sulit mencari pelaku. Ia percaya, TNI-Polri memiliki kemampuan dan peralatan canggih untuk mencari pelaku-pelaku penembakan yang terbilang mahir tersebut.
Saat ini, sudah delapan kasus penembakan terjadi sejak dua bulan terakhir di Papua. Menurutnya, aparat jangan lagi menunggu, tapi bertindak tegas sesuai prosedur.
"Cari dalangnya, jangan hanya pelaku lapangan. Pasti ada yang menjadi otak semua ini. Beri kesempatan Polda setempat bekerja, jangan dicampur dengan satuan-satuan lain yang tidak terkoordinasi. Jangan buat masyarakat Papua bingung dengan semua ini," tegasnya.
Ifdhal mengatakaan, saat ini Komnas HAM tengah memantau kinerja aparat keamanan dalam menyelesaikan masalah di Papua. Pihaknya juga akan memberikan rekomendasi pada pemerintah dan TNI-Polri jika kasus-kasus di Papua tak kunjung usai.
Kami ingin damai!
"Omong kosong kalau aparat menyatakan pelaku penembakan adalah OPM atau OTK. Mana, tunjukan pelakunya kalau benar begitu. Jangan hanya bicara, tangkap kalau betul ada," kata Edo Kondologit.
Kemarahan Edo ini bukan tanpa sebab. Ia mengatakan, pemerintah harus tegas jika ingin mendamaikan Papua. Masyarakat Papua, kata dia, ingin hidup damai. Tak ada senjata dan pakaian seragam berseliweran di mana-mana.
Edo mengaku heran dengan kondisi tersebut. Untuk itu, ia meminta aparat dan pemerintah tidak terus-menerus menjadikan OPM maupun warga Papua lainnya sebagai kambing hitam jika belum bisa membuktikan pelaku kekerasan dan penembakan sesungguhnya.
"Ini seperti negara bedebah. Aparatnya mandul, dan pemerintahnya hanya bisa omong-omong saja. Presiden hanya bisa bicara saja. Tarik pasukan keamanan di tempat kami. Ini hanya membuat kami semakin merasa terintimidasi. Mereka hanya bersaing dan membuat semua kekacauan ini. Kami ingin hidup damai," tandasnya.
"Ini seperti negara bedebah. Aparatnya mandul, dan pemerintahnya hanya bisa omong-omong saja. Presiden hanya bisa bicara saja. Tarik pasukan keamanan di tempat kami. Ini hanya membuat kami semakin merasa terintimidasi. Mereka hanya bersaing dan membuat semua kekacauan ini. Kami ingin hidup damai," tandasnya.
Sumber: kompas.com
Massa PA Merahkan Lapangan Jeunieb
 |
| Ketua DPW PA Bireuen, Tgk Darwis Djeunieb menyampaikan orasi politik pada kampanye pertama cabup/cawabup Bireuen periode 2012-2017 yang diusung PA, H Ruslan H Daud-H Mukhtar Abda MSi, di lapangan Jeunieb, Sabtu (9/6) sore. |
Massa Partai Aceh (PA) dari seantero Kabupaten Bireuen, Sabtu (9/6) kemarin, memerahkan lapangan sepakbola Jeunieb. Mereka menghadiri kampanye perdana pasangan calon bupati/wakil bupati Bireuen, H Ruslan H Daud/Ir H Mukhtar Abda MSi.
Amatan Serambi, massa mulai berdatangan ke lapangan sejak pukul 14.00 wib. Mereka menggunakan sepada motor, mobil bak terbuka, mini bus, dan kendaraan pribadi, lengkap dengan atribut PA. Sebagian besar di antara mereka, terlihat memakai baju kaos loreng merah hitam bergambarkan cabup/cawabup yang diusung PA, dengan topi merah bergambar bendera PA. Kaum wanita tampil dengan baju merah dan jilbab merah, sehingga suasana di lapangan terlihat menjadi merah.
Terik matahari yang cukup menyengat dan membuat gerah, tidak menyurutkan semangat mereka untuk mendengarkan orasi politik yang disampaikan oleh juru kampanye dan para petinggi PA.
Pasangan cabup/cawabup Ruslan Daud/Mukhtar Abda diusung ke atas panggung utama diiringi dengan pembacaan Shalawat Badar oleh ribuan pendukungnya. Selanjutnya mereka duduk di kursi utama yang telah disediakan. Mereka dikawal oleh polisi dan pasukan pengamanan PA yang berpakaian loreng merah hitam.
Turut hadir dalam kampanye perdana kemarin, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PA, Tgk Darwis Djeunieb dan Sekteraris DPW PA Bireuen, Muzakir, Ketua DPRK Bireuen, Ridwan Muhammad dan beberapa anggota dewan dari PA, serta juru kampanye pusat Aceh Partai Aceh Atqia Abukar, dan petinggi PA lainnya.
Tgk Darwis Djeunieb dalam orasinya antara lain mengajak warga Bireuen untuk mencoblos nomor lima atau gambar pasangan Ruslan Daud/Mukhtar Abda.
Pasangan ini berjanji akan menjadikan pemerintahan Bireuen yang bersih dan bebas korupsi. Kampanye perdana Pasangan cabup/cawabup H Ruslan H Daud- Ir H Mukhtar Abda MSi yang diusuang PA kemarin juga dimeriahkan oleh penyanyi Aceh Imum Jhon dan Abu Bakar AR. Kampanye ditutup dengan pembacaan doa yang berakhir pukul 18.00 WIB.
Terik matahari yang cukup menyengat dan membuat gerah, tidak menyurutkan semangat mereka untuk mendengarkan orasi politik yang disampaikan oleh juru kampanye dan para petinggi PA.
Pasangan cabup/cawabup Ruslan Daud/Mukhtar Abda diusung ke atas panggung utama diiringi dengan pembacaan Shalawat Badar oleh ribuan pendukungnya. Selanjutnya mereka duduk di kursi utama yang telah disediakan. Mereka dikawal oleh polisi dan pasukan pengamanan PA yang berpakaian loreng merah hitam.
Turut hadir dalam kampanye perdana kemarin, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PA, Tgk Darwis Djeunieb dan Sekteraris DPW PA Bireuen, Muzakir, Ketua DPRK Bireuen, Ridwan Muhammad dan beberapa anggota dewan dari PA, serta juru kampanye pusat Aceh Partai Aceh Atqia Abukar, dan petinggi PA lainnya.
Tgk Darwis Djeunieb dalam orasinya antara lain mengajak warga Bireuen untuk mencoblos nomor lima atau gambar pasangan Ruslan Daud/Mukhtar Abda.
Pasangan ini berjanji akan menjadikan pemerintahan Bireuen yang bersih dan bebas korupsi. Kampanye perdana Pasangan cabup/cawabup H Ruslan H Daud- Ir H Mukhtar Abda MSi yang diusuang PA kemarin juga dimeriahkan oleh penyanyi Aceh Imum Jhon dan Abu Bakar AR. Kampanye ditutup dengan pembacaan doa yang berakhir pukul 18.00 WIB.
 |
| Pasangan cabup/cawabup Bireuen periode 2012-2017, H Ruslan H Daud-H Mukhtar Abda MSi, yang diusung Partai Aceh, menyampaikan orasi politik pada kampanye pertama di lapangan Jeunieb, Sabtu (9/6) sore. SERAMBI/FERIZAL HASAN |
Sumber: http://aceh.tribunnews.com
Respon Publik Terkait NasDem Modali Calegnya Berkampanye 5-10 Milyar
 |
| Deklarasi Nasional Demokrat |
 |
| Ferry Mursyidan Baldan |
Kendati pembiayaan itu bukan pemberian dalam bentuk cash (uang tunai) namun Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai NasDem, Ferry Mursyidan Baldan, menjelaskan ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi rekruitmen Partai NasDem dengan menegaskan, bahwa tidak boleh ada pola transaksional atau bahasa lainnya adalah, 'tidak ada satu rupiahpun' yang harus diberikan kepada Partai atau Pengurus Partai oleh para Caleg untuk menjadi Caleg Partai NasDem.
"Karena sejatinya, kebijakan ini berangkat dari kesadaran Partai NasDem untuk melakukan fungsi rekruitmen sebagaimana dipesankan oleh UU, yakni mempersembahkan figur berkualitas, kapabel dan berintegritas untuk dapat majukan negeri," kata Ferry kepada Tribunnews.com, Minggu (10/6/2012).
Dikatakan jikapun para Caleg diberikan biaya Rp 5-10 miliar, atau berapa besarpun, tidak akan menghasilkan perbaikan dan perubahan, jika besaran itu dimaknai sekedar sebagai 'kebaikan' partai pada caleg.
"Malah bisa saja, besarnya dana tersebut mendatangkan pikiran lain. Atau jika besaran dana ansich, bukankah akan mendatangkan keraguan baru?" ujarnya.
Lanjut Ferry karena sejatinya rakyat butuh Integritas, kualitas dan kapabilitas Caleg untik perbaiki negeri ini.
"Jadi semangat yang disampaikan oleh Partai NasDem adalah ingin mengisi lembaga perwakilan dengan figur-figur yang berkualitas dan berintegritas, sebagai bagian dari strategi benahi negeri," ujar Ferry.
Dan untuk itu, lanjut Ferry, maka pola rekruitmen harus jauh dari praktek transaksional dan dan ketiadaan dana yang dimiliki figur, tidak boleh menjadi penghalang apalagi penghambat bagi munculnya figur-figur yang mumpuni.
"Dan juga memastikan bahwa jikapun ada bantuan atau support dari Partai NasDem itu adalah bagian dari pelaksanaan pola rekruitmen yang jauh dari praktek transaksional, dengan tidak ada keharusan untuk mengembalikannya," katanya.
Dikatakan bentuk "pengembalian" yang harus dilakukan adalah dengan menghadirkan kinerja yang optimal dalam menjalankan tugas sebagai pejabat publik, tidak mengambil uang rakyat yang ada di APBN/APBD.
Dijelaskan itu Partai NasDem tidak ingin tampil sekedar sebagai partai baru, tapi ingin memaknainya dengan langkah "Cara Baru Berpartai".(tribunnews.com)
Dijelaskan itu Partai NasDem tidak ingin tampil sekedar sebagai partai baru, tapi ingin memaknainya dengan langkah "Cara Baru Berpartai".(tribunnews.com)
Berikut Tanggapan Mereka*
Pengamat politik dari LSI Baharuddin, menurutnya partai NasDem tidak punya tokoh nasional untuk menjadi magnet bagi calon pemilih, Menyadari ketertinggalannya bila dibanding parpol lain pesaingnya seperti Partai Demokrat punya Pak SBY sebagai tokoh nasional. Bahkan Gerinda punya Pak Probowo yang popularitasnya terus naik, NasDem merancang strategi baru untuk mendongkrak elektabilitas. Maklum saja meski sapuan iklan di media massa mendongkrak popularitasnya, namun tidak menjamin elektabilas di tingkat lokal. Strategi yang dipilih mendongkrak elektabilitas adalah optimalkan kampanye caleg-calegnya. Untuk itu disiapkanlah bantuan dana kampanye sebesar Rp 5-10 milyar per caleg sesuai kondisi daerah pemilihan masing-masing.
Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy, menilai iming-iming materi dapat merusak mental seorang caleg. Pertama yang perlu disadari bahwa keterpilihan seorang caleg itu tidak bergantung jumlah uang, sehingga tidak ada ketakutan dari PPP tentang dana itu.Menurutnya memberikan iming-iming material bagi seorang caleg akan merusak mental caleg tersebut. Oleh karenanya, ia menjelaskan, PPP lebih memilih menanamkan ideologi daripada memberi iming-iming uang dalam jumlah besar.
Dia tidak takut kader PPP ada yang tergiur untuk pindah ke NasDem. Menurut dia, loyalitas kader PPP adalah yang tertinggi dibanding partai lainnya."Sama sekali nggak takut, perlu diketahui party loyalty PPP sendiri adalah yang tertinggi," tuturnya.
Ketua DPP Golkar bidang politik Priyo Budi Santoso, kami harus hormati ini sebagai hal baru dimana partai menyiapkan logistik seperti itu, Priyo menilai partai Nasdem sebagai partai fenomenal. "Tapi saya akui Nasdem sebagai partai baru sangat fenomenal. Golkar tidak merasa lahan terserobot, "Biasa saja, tapi bahwa Golkar bercita-cita jadi pemenang pemilu, ya dihormati juga. Kami punya modal tersendiri yang tidak harus kami lihat sakunya orang lain. Tapi kami tetap mengapresiasi Nasdem yang meroket semacam ini.Menurut Priyo golkar tidak takut jika ada kader Golkar yang pindah ke partai Nasdem. Pertimbangannya karena pengalaman Golkar yang telah ada sejak tahun 1964 hingga sekarang.
Ketua DPP Partai Demokrat (PD), Sutan Bathoegana, tak khawatir dengan cara bersaing seperti itu. Yang penting bagi Sutan, uang yang digunakan Nasdem berasal dari sumber yang halal. Menurutnya dana yang digunakan oleh oleh suatu parpol sebaiknya tidak digunakan untuk membeli suara. Namun, lebih baik digunakan untuk berkomunikasi dengan rakyat. Hal itu, ia menjelaskan, akan mendekatkan seorang caleg ke rakyat pemilihnya.Ia juga tak khawatir ada kader PD yang tergiur untuk pindah ke Nasdem. Menurut dia komitmen pengurus PD sangat kuat. "Kami sudah punya komitmen, sekali Demokrat tetap Demokrat,".
Editor: Safrizal
Sumber: Diolah dari berbagai sumber
DPRA Intensifkan Pembahasan Raqan Wali
| Abdullah Saleh |
“Pembahasan seperti ini juga akan kita lakukan pada hari Kamis dan Jumat depan,” kata pimpinan rapat Pansus Raqan Wali Nanggroe, Tgk Abdullah Saleh kepada Serambi, Jumat (8/6) siang kemarin.
Ia menyebutkan, penetapan hari Kamis dan Jumat untuk membahas Raqan Wali Nanggroe ini, dimaksudkan agar anggota Pansus yang berjumlah 9 orang bisa fokus dan tidak menggunakan waktunya untuk membahas raqan lainnya. “Jadwal pembahasan itu sengaja kita tetapkan, supaya semua anggota Pansus dan tim eksekutif, terikat dengan jadwal pembahasan Raqan Wali Nanggroe, pada hari Kamis dan Jumat setiap minggunya,” kata Abdullah Saleh.
Hal yang sama, kata Abdullah Saleh, juga dilakukan oleh pansus yang bertugas membahas raqan lainnya. Setelah Pimpinan Dewan menerbitkan sembilan SK Pansus yang bertugas membahas 9 dari 21 raqan prioritas 2012, masing-masing pansus langsung menyusun jadwal pembahasan raqan yang menjadi tugasnya.
Abdullah Saleh mengatakan, pihaknya sementara ini belum bisa menjelaskan secara rinci isi raqan Wali Nanggroe, baik yang telah dibahas, sudah disepakati maupun yang belum disepakati. Menurutnya, penjelasan materi dan isi raqan Wali Nanggroe kepada publik tetap akan dilakukan, karena dalam tahapan pembahasan sebuah raqan, harus melakukan rapat dengar pendapat umum (RDPU). Untuk Raqan Wali Nanggroe, RDPU akan dilaksanakan tiga kali. (Lihat, rdpu raqan wali)
Raqan KKR
Pada bagian lain, Abdullah Saleh mengatakan, pihaknya juga sudah menyelesaikan penyusunan dua draf raqan yang akan dijadikan raqan inisiatifDewan dari Banleg. Yaitu, Raqan KKR dan Raqan Perubahan Qanun Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal. Kedua draf raqan ini sudah selesai disusun dan sudah diserahkan oleh Banleg kepada Pimpinan Dewan.
Wakil Ketua II, DPRA, Drs H Sulaiman Abda MSi mengatakan, raqan KKR dan Raqan Perubahan atas Qanun Penanaman Modal ini merupakan dua dari lima raqan inisiatif Dewan yang diusulkan tahun ini. Langkah selanjutnya, kata Sulaiman Abda, adalah menjadwalkan rapat Bamusnya untuk penetapan sidang paripurnya pengesahan kedua draf raqan untuk ditetapkan menjadi raqan inisiatif Dewan.
Setelah ditetapkan menjadi raqan inisiatif Dewan, baru kedua raqan itu bisa dibahas bersama dengan Tim dari Eksekutif untuk sampai tahap berikutnya adalah pengesahan.
rdpu raqan wali
- Pertama, 18 dan 19 Juni 2012 di Banda Aceh. Akan diundang, MPU, MAA, bupati/wali kota, DPRK, pimpinan partai politik, ketua BEM perguruan tinggi, unsur pimpinan lembaga keagamaan, kemasyarakatan, dan tokoh-tokoh penting lainnya
- Kedua, 21 Juni 2012, di Medan. Akan diundang masyarakat paguyuban Aceh yang tinggal di Medan
- Ketiga, 23 Juni 2012, di Jakarta. Sasarannya adalah paguyuban masyarakat Aceh adalah tokoh-tokoh Aceh dan tokoh nasional yang berada di Jakarta
- Dalam RDPU, Pansus akan meminta tanggapan, saran, usul, koreksi, dan masukan terhadap isi raqan dari para pihak yang diundang
- Setelah RDPU, agenda berikutnya adalah Pansus bersama tim eksekutif, merumuskan kembali draf Qanun Wali Nanggroe yang akan disampaikan kepada Pimpinan Dewan untuk dibawa ke sidang paripurna guna pengesahannya.
Sumber: aceh.tribunnews.com
