Event Pemerintah Aceh 2014

Pendaftaran Partai Nasional Aceh di Kemenkum HAM Aceh

Posted by HIMIPOL UNIMAL on Selasa, 24 April 2012

250412foto.8_.jpg
Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Aceh, Syamsul Bahri (kiri) memperlihatkan lambang Partai Nasional Aceh yang diserahkan oleh Irwansyah alias Tgk Muksalmina (kanan) saat pendaftaran partai tersebut di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Aceh, Selasa (24/4). SERAMBI/BUDI FATRIA
Satu lagi partai politik lahir di Aceh. Partai yang dipelopori mantan gubernur Aceh, Irwandi Yusuf tersebut bernama Partai Nasional Aceh (PNA), secara resmi didaftarkan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkum HAM) Aceh, Rabu 24 April 2012.

PNA merupakan partai lokal ke-13 yang ditercatat di Kanwil Kemenkum HAM Aceh. Kelahiran PNA dibidani Irwandi Yusuf bersama para mantan elite GAM dari 17 wilayah di Aceh. Untuk saat ini PNA dipimpin Tgk Irwansyah alias Muksalmina, sedangkan Irwandi Yusuf duduk sebagai ketua dewan penasihat.

Proses pendaftaran PNA berlangsung di Aula Kanwil Kemenkum dan HAM Aceh sekitar pukul 11.00 WIB tanpa dihadiri Irwandi Yusuf. Penyerahan berkas pendaftaran dilakukan Ketua PNA, Irwansyah didampingi jajaran pengurus diterima Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkum dan HAM Aceh, Syamsul Bahri.

Menurut Muksalmina, PNA memiliki target tidak hanya dalam konteks lokal Aceh meskipun berstatus sebagai partai lokal. PNA juga mengembangkan sayapnya untuk merangkul warga di luar Provinsi Aceh.

“Kita punya target secara nasional. Jadi semua orang Aceh yang berada di mana saja dapat secara bersama-sama ikut membangun Aceh ke depan,” kata Muksalmina menjawab pertanyaan wartawan terkait ada kata “nasional” yang menjadi bagian dari nama partai.

Muksalmina menyebutkan PNA tidak akan menjadi partai yang bermain di level provinsi saja, tapi juga berkiprah di tingkat nasional dengan tetap mengedepankan platform partai yang terbuka kepada semua golongan. “Kita berharap PNA akan menjadi jalur yang legal untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Terutama untuk pemilu legislatif 2014,” ungkapnya.

Disebutkan, kelahiran PNA sejak awal sudah digagas dalam beberapa pertemuan sehingga lahirlah nama PNA sebagai nama partai yang disepakati. Selain itu, kata Muksalmina, kelahiran PNA juga mendapat dukungan dari eks panglima GAM/KPA di 17 wilayah di Aceh.

Secara umum PNA mempunyai lambang dengan warna dasar orange, memiliki satu bintang besar segi lima yang diapit dua tangkai padi masing-masing berjumlah 17 untaian bunga padi. “17 bunga padi melambangkan wilayah GAM dan KPA sedangkan bintang besar melambangkan tumpuan harapan dan penerang bagi rakyat Aceh,” kata Muksalmina menjelaskan makna lambang partai tersebut.

Akan diverifikasi
Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkum dan HAM Aceh, Syamsul Bahri mengatakan pihaknya akan melakukan verifikasi secara menyeluruh untuk dapat menyatakan PNA lolos verifikasi dan berstatus badan hukum.

“Kita telah resmi menerima pendaftaran PNA. Semua persyaratan untuk sementara sudah dipenuhi. Tapi untuk bisa ditetapkan sebagai badan hukum perlu dilakukan verifikasi secara menyeluruh,” kata Syamsul dalam konferensi pers didampingi Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Jailani M Ali.

Menurut ketentuan PP Nomor 20/2007 tentang Pendaftaran Partai Lokal Aceh, untuk bisa ditetapkan sebagai badan hukum, maka parlok di Aceh harus memenuhi syarat minimal 50 persen kepengurusan di 23 kabupaten/kota yang ada di Aceh. Sementara itu untuk kabupaten/kota, harus ada minimal 25 persen pengurus dari jumlah kecamatan yang ada. “Juga harus ada keterwakilan 30 persen perempuan,” jelasnya. “Jika lolos verifikasi, maka PNA dapat mengikuti pemilu legisltaif 2014,” demikian Syamsul Bahri.

Irwandi: Ini Partai Terbuka
PELOPOR Partai Nasional Aceh (PNA) Irwandi Yusuf, mengatakan PNA merupakan partai terbuka yang umumnya dimotori oleh para mantan GAM dan civil society.

Ketua sementara partai lokal baru ini adalah Irwansyah (Tgk Muksalmina) sampai terlaksana Kongres I PNA. Dalam kongres itu kelak akan dipilih ketua baru. “Teman-teman meminta saya jadi ketua, namun karena status saya masih PNS, saya belum bisa,” jawab Irwandi saat ditanyai Serambi tadi malam.

Kader-kader yang akan mengisi partai ini, menurut Irwandi, adalah kalangan T4, yaitu: TNA (mantan kombatan GAM), Tokoh, Teungku (ulama), dan Tauke (saudagar atau pebisnis). 

Mencermati dinamika politik Aceh belakangan ini, kata Irwandi, sebuah partai lokal baru wajib dimunculkan tahun ini demi terciptanya demokrasi dan iklim berpolitik yang santun serta cerdas. Juga demi kemajuan Aceh dalam segala hal agar layak menjadi contoh bagi provinsi-provinsi lain di Indonesia.

Sebenarnya, kata Irwandi, pihaknya ingin menumbuhkan partai pada tahun 2007 yang pada sata itu banyak parlok didirikan. “Pada saat teman-teman GAM ingin membuat partai, semua kita sangat antusias ingin melihat partai itu sukses. Tapi, perbedaan pendapat pun terjadi di mana sudah mulai terlihat bakal partai tersebut sebenarnya disetir oleh beberapa orang saja yang dulu bersaing dalam Pilkada 2006,” kenang Irwandi.

Pada awalnya, parlok yang hendak didirikan waktu itu digodok bersama-sama dengan melibatkan personel dari berbagai disiplin ilmu. Tempat penggodokannya adalah kantor GAM di Lamdingin (Kantor Senior Representative GAM untuk AMM).

Kemudian, terjadi pilkada dan ada perbedaan sikap di antara personel-personel GAM yang terpecah kepada dua kubu, sehingga mengakibatkan persiapan pembentukan partai terganggu.

Sekitar tahun 2007, lanjut Irwandi, persiapan pembentukan partai kembali “on”, tapi tim perumusnya sudah didominasi oleh satu kubu dengan arahan khusus dari pimpinan GAM senior. Kubu Irna juga awalnya diundang dalam rapat-rapat terbuka, tapi tidak pernah diundang dalam rapat tertutup.

Pada saat pimpinan GAM mau menamai parlok itu dengan nama Partai GAM dan bendera partai juga bendera GAM, banyak pihak yang protes, termasuk kubu Irna yang didukung oleh hampir semua panglima, termasuk Sofyan Dawood dan Bakhtiar Abdullah dengan asumsi ide tersebut pasti ditolak oleh pemerintah pusat. Memang yang terjadi kemudian adalah penolakan pemerintah pusat. Ketika kemudian terjadi penyesuaian-penyesuaian, kubu Irwandi (minus Nazar, karena mau bikin Partai SIRA) menyatu lagi dalam partai baru yang bernama Partai Aceh.

Sementara pada saat belum ada kesepakatan tentang nama dan bendera, kata Irwandi, kubunya juga mempersiapkan sebuah bakal parlok siap daftar, guna mengantisipasi parlok yang diajukan rekan-rekan dari kubu yang gigih mempertahankan nama Partai GAM berbendera GAM ditolak pempus dan waktunya sudah mepet.

“Ketika kemudian ternyata Meuntroe Malek sudah setuju mengganti nama parlok GAM dengan nama PA dan berhasil didaftarkan, kami kembali bersatu. Lalu, kami batalkan pendirian partai alternatif (yang rencananya bernama Partai Independen),” kata Irwandi.

Dia melanjutkan, “sesuai dinamika politik terkini di Aceh, sebuah partai lokal baru wajib dimunculkan tahun ini. Tujuannya demi terciptanya demokrasi dan iklim berpolitik yang santun dan cerdas, demi kemajuan Aceh dalam segala bidang. Partai itu diberi nama Partai Nasional Aceh.”

Editor: Safrizal

Hidup Miskin di Tanah Kaya Tambang

Posted by HIMIPOL UNIMAL on

KEFAMENANU  - Di balik iklim Pulau Timor yang panas, kering dan gersang, justru menyimpan deposit tambang yang sangat banyak dan berkualitas tinggi. Sebut saja, emas, emas putih, minyak bumi, batu bara, besi, gas, pasir besi, nikel, batu permata, batu kaca, batu laut Timor hingga mangan.

"Deposit tambang di Pulau Timor tersebar merata mulai dari Timor Barat sampai Timor Timur (Timor Leste).  Khusus untuk Kabupaten Timor Tengah Utara, punya Mangan yang terbaik, yang kualitasnya menurut lembaga survei geoligis, terbaik di dunia yaitu berwarna biru dan merah," kata Hendrikus Bana, salah satu pengamat pertambangan di Kefamenanu, Selasa (24/4/2012).

Dari semua hasil tambang tersebut, lanjut Bana, hanya mangan saja yang dieksplorasi secara besar-besaran hampir merata di seluruh pulau Timor. Sementara hasil tambang lainnya masih belum disentuh.

Mangan yang dieksplorasi pun ditambang secara tradisional. Sedangkan para investor dari luar negeri  datang hanya sebagai investor pembeli dan investor pedagang. "Padahal yang diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat yakni investor yang datang, bisa membangun pabrik yang khusus memproduksi dan pemurnian mangan tersebut sehingga bisa dieskpor keluar," jelasnya.

Sayangnya, kekayaan yang berlimpah ini belum dikelola dengan baik. Menurut Bana, kondisi ini memang sangat ironi mengingat kekayaan alam yang begitu tinggi tetapi rakyatnya masih hidup di bawah garis kemiskinan. Bana menyayangkan sikap pemerintah yang masih berorientasi pada sektor pertanian dan perkebunan, padahal kondisi geografisnya tidak mendukung.

"Potensi alam di pulau Timor ini sangat berlimpah tetapi masyarakatnya hampir 90 persen hidupnya di bawah garis kemiskinan karena tidak menjadikan sektor pertambangan sebagai sektor utama yang cocok diterapkan di pulau Timor yang panas, gersang dan tandus ini," kata Bana.
Menurut Bana selain di daratan pulau Timor, di laut Timor juga menyimpan kekayaan alam yakni batu laut Timor yang unik, tentunya hanya bisa di dapatkan di laut Timor saja. Apabila semua hasil tambang itu, lanjut Bana, dikelola dengan baik dan bertanggung jawab maka masyarakat di empat kabupaten di daratan Timor yakni, Kabupaten kupang,Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara dan Belu akan hidup sejahtera. 

Editor: Safrizal

Mahasiswa Gayo Lues Melakukan Aksi Demo ke KIP Aceh

Posted by HIMIPOL UNIMAL on

Mahasiswa Gayo Lues Demo
Mahasiswa yang tergabung dalam Barisan Pemuda Mahasiswa Independen Gayo Lues (BPMIGAS) berunjuk rasa di pintu gerbang Polda Aceh, Senin (23/4). Mereka menuntut polisi menindak tegas tindakan anarkis dan kekerasan terkait pelaksanaan pilkada di Gayo Lues

BANDA ACEH – Serombongan massa yang menamakan diri Barisan Pemuda Mahasiswa Independen Gayo Lues (BPMIGAS), Senin (23/4) berunjuk rasa di Kantor Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh di kompleks Gedung Arsip Aceh Lampineung, Banda Aceh. Aksi yang berlangsung sekitar pukul 11.00 WIB itu dikawal aparat polisi.



Sebelum menuju KIP, massa lebih dulu menggelar orasi di Mapolda Aceh. Saat berorasi, massa BPMIGAS menyuarakan sejumlah tuntutan. Antara lain, mendesak KIP segera menyelesaikan kasus pilkada di Galus. Berlarut-larutnya kasus tersebut dinilai telah memberi dampak kamtibmas di wilayah itu terganggu.

“Menunda pengumuman hasil pilkada Gayo Lues dalam waktu yang berlarut-larut bukanlah solusi,” ujar Koordinator Aksi Khairul Muchtar.

Dia sebutkan, dampak dari kisruh pilkada Galus yang menyebabkan kantor KIP setempat dan lima kantor camat dibakar massa, termasuk satu mobil dinas, telah membuat trauma masyarakat setempat.

“Rasa trauma sebagai buah dari aksi kriminal ini sekarang telah merembet ke roda perekonomian masyarakat di Gayo Lues. Bukan tidak mungkin kondisi ini akan semakin memburuk apabila tidak mendapat penanganan serius dari pihak berwajib,” ujar Khairul.

Dia harapkan, KIP dapat mengakhiri konflik pilkada di Galus dengan sesegera mungkin mengeluarkan pengumuman resmi hasil pilkada.

“Semua pihak yang terlibat dalam proses pemenangan calon harus berjiwa besar karena dalam kompetisi menang dan kalah adalah keniscayaan,” ujarnya.

Menurut Khairul, hingga kemarin hasil pilkada di Galus belum ada kejelasan. Pihak KIP yang turun ke Galus juga belum mengumumkan hasil dengar pendapat dengan pihak-pihak terkait di Galus.

Setelah sekitar 15 menit berorasi, massa ditemui anggota KIP Yarwin Adi Dharma SPt. Kepada pengunjuk rasa Yarwin menyebutkan KIP Aceh dan sejumlah lembaga terkait lainnya yang tergabung dalam tim pengumpul informasi kasus Pilkada Gayo Lues Selasa (24/4) hari ini dijawalkan duduk bersama membahas kemungkinan akan diambil kebijakan selanjutnya atas konflik pilkada di Gayo Luwes.

Dia sebutkan, tim yang melakukan pengumpulan data sudah mendapat beberapa petunjuk dan informasi, baik dari dokumentasi foto, saksi, maupun informasi langsung dari kandidat.

“Insya Allah besok (hari ini -red), kami akan duduk, ada KIP dan Panwas dan juga beberapa anggota tim lainnya. Jadi, tolong diberi waktu agar masalah ini dapat diselesaikan secara komprehensif,” kata Yarwin kepada pengunjuk rasa.

Dia sebutkan, tim pengumpul informasi akan memilah setiap bukti dan indikasi pelanggaran yang terjadi sesuai dengan tupoksi masing-masing lembaga yang menanganinya. Baik untuk indikasi adanya praktik money politics, keberpihakan penyelenggara, dan pelanggaran lainnya.

“Semua ini akan dikaji sesuai dengan kewenangan. Jadi, kemungkinan nanti akan ada rekomendasi untuk tahap selanjutnya,” jelasnya.

Dia sebutkan pihaknya juga tidak akan terburu-buru memutuskan masalah pilkada di Galus. Masalah tersebut, katanya, harus sesegera mungkin diselesaikan secara elegan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Setelah mendengar penjelasan tersebut, massa pun membubarkan diri dengan tertib.

Cooling down
Sementara itu, calon bupati Gayo Lues, Irmawan meminta KIP dan Panwas Aceh menghentikan sementara tahapan pilkada di Kabupaten Galus, hingga selesainya pengusutan laporan dugaan pelanggaran yang telah mereka laporkan.

“Kami minta agar tahapan Pilkada Gayo Lues dihentikan sementara. Cooling down dulu, agar suasana menjadi tenang. Karena kalau KIP atau Panwas melanjutkan, kami khawatir Gayo Lues akan bergolak lagi. Ini bukan ancaman, tapi ini realitas yang terjadi di lapangan,” kata Irmawan kepada Serambi di Banda Aceh, Senin (23/4).

Irmawan yang didampingi sejumlah tim suksesnya, juga menyerahkan dua berkas bukti pelanggaran yang masing-masingnya setebal 16 dan 17 halaman. Dalam dua berkas yang diserahkan itu mencakup bukti foto pelanggaran terjadi dalam pelaksanaan pilkada setempat.

Di antaranya bukti foto meliputi kegiatan rekap suara yang dilakukan di sejumlah rumah keuchik dalam Kecamatan Teragun, antara lain, Keuchik Bukut, Keuchik Blang Kala, dan Keuchik Teragun.

Termasuk surat pernyataan bersama KIP, Panwas, Dandim, Kapolres, dan Ketua DPRK Gayo Lues tentang kesepakatan penghentian sementara tahapan proses perhitungan suara Pilkada Gayo Lues, sampai terbukti seluruh pelanggaran yang dilakukan diusut tuntas. Surat pernyataan bersama itu ditandatangani 10 April 2012.

“Kesepkatan menghentikan sementara tahapan pilkada ini lahir tanpa ada kandidat. Murni permintaan masyarakat karena mereka melihat ada kecurangan cukup banyak dalam pilkada, tapi tak diusut,” katanya.
Secara pribadi Irmawan menyatakan, pihaknya tidak masalah kalau kalah dalam Pilkada 9 April 2012 dengan cara jujur dan adil. “Tetapi kekalahan karena dizalimi saya tidak menerima,” tegas anggota DPRA dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini. 

Editor: Admin
Sumber kutipan: http://www.acehbarat.com

Biografi Jusuf Kalla - Mantan Wakil Presiden RI

Posted by HIMIPOL UNIMAL on

Muhammad Jusuf Kalla lahir di Wattampone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, 15 Mei 1942. Ia menyelesaikan pendidikan pada Fakultas Ekonomi, Universitas Hasanuddin Makassar tahun 1967 dan The European Institute of Business Administration Fountainebleu, Prancis (1977). Pada Oktober 2004 menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (SBY-JK) berhasil sebagai pemenang Pemilu. SBY dilantik sebagai Presiden RI ke-6 dan M. Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden RI ke-10. Pasangan ini menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI yang pertama kali dipilih rakyat secara langsung. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Presiden RI ke-4), M. Jusuf Kalla dipercayakan selama kurang dari setahun (1999-2000) sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI merangkap Kepala Bulog. Pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri (2001-2004) ia dipilih menduduki jabatan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Jusuf Kalla kemudian mengundurkan diri sebagai Menko Kesra RI sebelum maju sebagai calon wakil presiden, mendampingi calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Selain tugas-tugas sebagai Menko Kesra, M. Jusuf Kalla telah meletakkan kerangka perdamaian di daerah konflik Poso, Sulawesi Tengah, dan Ambon, Maluku. Lewat pertemuan Malino I dan Malino II dan berhasil meredakan dan menyelesaian konflik di antara komunitas Kristen dan Muslim.

Kunjungan kerjanya sebagai Menko Kesra ke Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) pada awal tahun 2004 memberinya inspirasi untuk menerapkan pengalaman penyelesaian konflik Ambon-Poso di NAD. Upaya penyelesaian Aceh di dalami dan dilanjutkan penanganannya saat setelah dilantik menjadi Wakil Presiden RI. Akhirnya, kesepakatan perdamaian untuk NAD antara Pemerintah dan tokoh-tokoh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) berhasil ditandatangani di Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005.

Pengalaman pada organisasi pemuda/mahasiswa seperti Ketua HMI Cabang Makassar tahun 1965-1966, Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Hasanuddin (UNHAS) 1965-1966, serta Ketua Presidium Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) tahun 1967-1969 memberi bekal untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sulit tersebut.

Tahun 1965 sesaat setelah pembentukan Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar), M. Jusuf Kalla terpilih menjadi Ketua Pemuda Sekber Golkar Sulawesi Selatan dan Tenggara (1965-1968). Kemudian, terpilih menjadi Anggoa DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Periode 1965-1968 mewakili Sekber Golkar. Pada Musyawarah Nasional (Munas) Golkar di Bali, bulan Desember 2004 ia terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar Periode 2004-2009. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Anggota Dewan Penasihat DPP Golkar, dan menjadi Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Utusan Golkar (1982-1987), serta Anggota MPR-RI Utusan Daerah (1997-1999). Putra pasangan Hadji Kalla dan Hajjah Athirah ini sebelum terjun ke pemerintahan dikenal luas oleh dunia usaha sebagai pengusaha sukses. Usaha-usaha yang dirintis ayahnya, NV. Hadji Kalla, diserahkan kepemimpinannya sesaat setelah ia diwisuda menjadi Sarjana Ekonomi di Universitas Hasanuddin Makassar Akhir Tahun 1967. Di samping menjadi Managing Director NV. Hadji Kalla, juga menjadi Direktur Utama PT Bumi Karsa dan PT Bukaka Teknik Utama. Usaha yang digelutinya, di samping usaha lama, ekspor hasil bumi, dikembangkan usaha yang penuh idealisme, yakni pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan, jembatan, dan irigasi guna mendorong produktivitas masyarakat pertanian.

Anak perusahaan NV. Hadji Kalla antara lain; PT Bumi Karsa (bidang konstruksi) dikenal sebagai kontraktor pembangunan jalan raya trans Sulawesi, irigasi di Sulsel, dan Sultra, jembatan-jembatan, dan lain-lain. PT Bukaka Teknik Utama didirikan untuk rekayasa industri dan dikenal sebagai pelopor pabrik Aspal Mixing Plant (AMP) dan gangway (garbarata) di Bandara, dan sejumlah anak perusahaan di bidang perumahan (real estate); transportasi, agrobisnis dan agroindustri.

Atas prestasinya di dunia usaha, Jusuf Kalla dipilih oleh dunia usaha menjadi Ketua Kamar Dagang dan Industri Daerah (Kadinda) Sulawesi Selatan (1985-1997), Ketua Dewan Pertimbangan KADIN Indonesia (1997-2002), Ketua Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Sulawesi Selatan (1985-1995), Wakil Ketua ISEI Pusat (1987-2000), dan Penasihat ISEI Pusat (2000-sekarang).

Di bidang pendidikan, Jusuf Kalla menjadi Ketua Yayasan Pendidikan Hadji Kalla yang mewadahi TK, SD, SLTP, SLTA Athirah, Ketua Yayasan Pendidikan Al-Ghazali, Universitas Islam Makassar. Selain itu, ia menjabat Ketua Dewan Penyantun (Trustee) pada beberapa universitas, seperti Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar; Institut Pertanian Bogor (IPB); Universitas Islam Negeri (UIN) Makassar; Universitas Negeri Makassar (UNM), Ketua Dewan Pembina Yayasan Wakaf Paramadina; Ketua Ikatan Keluarga Alumni (IKA) UNHAS.

Di kalangan ulama dan pemuka masyarakat, nama Jusuf Kalla dikenal sebagai Mustasyar Nahdhatul Ulama Wilayah Sulawesi Selatan, melanjutkan tugas-tugas dan tanggung jawab ayahnya, Hadji Kalla, yang sepanjang hidupnya menjadi bendahara NU Sulsel juga menjadi bendahara Masjid Raya, Masjid Besar yang bersejarah di Makassar. Ketika akan membangun masjid bersama Alm. Jenderal M. Jusuf, Jusuf Kalla dipilih menjadi Ketua Yayasan Badan Wakaf Masjid Al-Markaz al-Islami (Masjid Jend. M. Jusuf). Sekarang, Masjid tersebut menjadi Masjid termegah di Indonesia Timur. Di kalangan agama-agama lain selain Islam, Jusuf Kalla dipilih menjadi Ketua Forum Antar-Agama Sulsel.

Penggemar olah raga golf ini, selama sepuluh tahun (1980-1990) menjadi Ketua Persatuan Sepak Bola Makassar (PSM) dan Pemilik Club Sepak Bola Makassar Utama (MU) tahun 1985-1992.

H. M. Jusuf Kalla yang menikah dengan Nyonya Hajjah Mufidah Jusuf telah dikaruniai satu putra dan empat putri serta dikaruniai sembilan cucu.

Selain tugas rutin, Wakil Presiden Republik Indonesia juga melaksanakan program-program strategis pemerintah Indonesia, meliputi: revitalisasi pertanian dan kehutanan, pertanian; peningkatan kinerja industri dalam negeri dengan membangun industri listrik, dan industri pertahanan, energi dan sumber daya mineral; pekerjaan umum dengan percepatan pembangunan jalan tol Trans-Jawa, jalan di luar Jawa serta proyek pengairan skala menengah.

Program strategis Wakil Presiden Republik Indonesia juga mencakup: percepatan pembangunan bandara udara, pelabuhan dan kereta api; perdagangan dengan peningkatan ekspor; kelautan untuk peningkatan produksi perikanan; tenagakerja dengan penyelesaian masalah perburuhan; perumahan dengan membangun rumah susun; pariwisata dengan peningkatan; bidang BUMN dengan peningkatan kinerja BUMN; bidang Usaha Kecil Menengah dengan menghidupkan kembali sistem jaminan untuk kredit kecil; dan bidang penanaman modal dengan menyusun program perbaikan Doing Business.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Nama : Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla
Tempat/Tgl. Lahir : Watampone, 15 Mei 1942
Alamat Rumah : Jl. Denpasar Raya CIII/9 Kuningan Jakarta Pusat
Isteri : Ny. Mufidah Jusuf
Tempat/Tgl. Lahir : Sibolga, 12 Februari 1943
Anak-anak :

1. Muchlisa Jusuf
2. Muswirah Jusuf
3. Imelda Jusuf
4. Solichin Jusuf
5. Chaerani Jusuf
6. Cucu : (1). Ahmad Fikri; (2) Mashitah; (3) Jumilah Saffanah; (4) Emir Thaqib; (5) Rania Hamidah; (6) Aisha Kamilah; (7) Siti Safa; (8) Rasheed; dan (9) Maliq Jibran.


Pendidikan Terakhir : Fakultas Ekonomi, Universitas Hasanuddin Makassar, 1967
PENGALAMAN PEMERINTAHAN

* 1999 – 2000 : Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia
* 2001 – 2004 : Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rayat Republik Indonesia
* 2004 – Sekarang : Wakil Presiden RI

PARTAI GOLKAR

* N P A G : 20000000066
* 1965 – 1968 : Ketua Pemuda Golkar Sulsel
* 1978 – 1999 : Anggota Dewan Penasehat DPD Golkar Sulawesi Selatan
* 1999 – 2005 : Anggota Dewan Penasehat DPP Gololongan Karya (Golkar)
* 2005 – sekarang : Ketua Umum DPP Golkar


LEMBAGA LEGISLATIF

* 1965 – 1968 : Anggota DPRD Sulsel, mewakili Pemuda Sekber Golkar
* 1982 – 1987 : Anggota MPR – RI Utusan Golkar


BIDANG AGAMA

* Ketua Yasan Badan Wakaf Masjid Al-Markaz Al-Islami Makassar
* Bendahara Masjid Raya Makasar
* Mustasyar NU Sulsel
* Ketua Forum Antar-Agama Sulsel


BIDANG OLAHRAGA

* 1980-1990 : Ketua PSM Makassar
* 1985-1992 : Ketua Klub Sepak Bola Makassar Utama
* 1980-1990 : Bendahara PERBAKIN Sulawesi Selatan

BIDANG ORGANISASI MAHASISWA

* 1964-1966 : Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi UNHAS Makassar
* 1965-1966 : Ketua Umum HMI Cabang Makassar
* 1966-1968 : Ketua Umum Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) Sulawesi Selatan

Referensi :
-
BIDANG ORGANISASI PROFESI

* 1985-1997 : Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Sulawesi Selatan
* 1997-2002 : Ketua Dewan Pertimbangan KADIN Indonesia
* 1985-1995 : Ketua Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Sulawesi Selatan
* 1987-2000 : Wakil Ketua ISEI Pusat
* 2000-Sekarang : Penasehat ISEI Pusat
* 1990-Sekarang : Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Hasanudin, Makassar.
* 1987-1992 : Anggota MPR RI (Anggota Badan Pekerja) - Utusan Golkar
* 1992-1997 : Anggota MPR RI (Anggota Badan Pekerja) - Utusan Daerah
* 1997-1999 : Anggota MPR RI (Anggota Badan Pekerja) - Utusan Daerah

BIDANG DUNIA USAHA

* 1969-2001 : Direktur Utama NV. Hadji Kalla
* 1969-2001 : Direktur Utama PT. Bumi Karsa
* 1988-2001 : Komisaris Utama PT. Bukaka Teknik Utama
* 1988-2001 : Direktur Utama PT. Bumi Sarana Utama
* 1988-2001 : Direktur Utama PT. Kalla Inti Karsa
* 1995-2001 : Komisaris Utama PT Bukaka Siagtel International

BIDANG SOSIAL/PENDIDIKAN

* 1982-Sekarang : Ketua Umum Yayasan Pendidikan Hadji Kalla
* 1990-Sekarang : Ketua Umum Yayasan pendidikan Al-Gozali Universitas Islam Makassar
* 1975-1995 : Ketua Yayasan Badan Wakaf Universitas Muslim Indonesia, Makassar
* 1975-Sekarang : Ketua Perguruan islam Dutumuseng, Makassar
* 1980-Sekarang :

* Anggota Dewan Penyantun Universitas Hasanudin,
* Anggota Dewan Penyantun IAIN Makassa,
* Anggota Dewan Penyantun UNM/IKIP Makassar.

* 2002-Sekarang : Anggota Wali Amanat IPB-Bogor.
* 2006-Sekarang : Ketua Dewan Pembina Yayasan Wakaf Paramadina.

Referensi :
- http://community.um.ac.id/showthread.php?82969-Biografi-Jusuf-Kalla 


Sumber Kutipan: saidoto.blogspot.com