Institut Teknologi Bandung (ITB) bekerja sama dengan BlackBerry menerima 6 mahasiswa baru tingkat Doktor (S-3) dan 12 untuk mahasiswa Magister (S-2). Mereka akan dilibatkan dalam kegiatan penelitian tentang mobile computing for smart society. 

Beasiswa penelitian Mobile Computing for Smart Society ini merupakan penawaran Periode 1: Tahun Akademik 2012-2013). Peraih beasiswa akan memperoleh insentif sebagai berikut:

Adapun topik penelitian yang ditawarkan, namun tidak terbatas pada Smart Logistics, Smart Healthcare, Smart Travel/Transportation, Smart Home, Smart Learning, serta Mobile hardware interface. Proposal topik-topik penelitian lain juga terbuka untuk diusulkan.

Adapun persyaratan umum untuk mengikuti beasiswa ini meliputi:

Peminat serius diharapkan untuk mengirimkan surat lamarannya ke Dr. IGB Baskara Nugraha melalui email ke baskara@stei.itb.ac.id, dengan melampirkan Curriculum Vitae (CV) dan proposal penelitian, paling lambat 7 Juni 2012.

Adapun kandidat yang lulus seleksi dokumen akan diundang untuk wawancara pada minggu kedua Juli 2012. Penerima beasiswa akan diumumkan pada minggu ketiga Juli 2012. 

Prosentase kelulusan Ujian Nasional (UN) siswa SMA mengalami kenaikan. Hal itu diketahui setelah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Mohammad Nuh, menyampaikan paparannya, Kamis (24/5/2012), di gedung Kemdikbud, Jakarta.

Dalam paparannya Nuh menyampaikan, tahun ini tingkat kelulusan UN siswa SMA mencapai 99,50 persen. Jumlah tersebut 27 persen melebihi tahun lalu yang hanya menyentuh angka 99,22 persen. "Dibanding tahun lalu, ada kenaikan dari sisi kelulusan sekitar 27 persen," kata Nuh.

Diberitakan sebelumnya, berdasarkan data evaluasi UN milik Kemdikbud, siswa yang tidak lulus UN mencapai 7.579 siswa, dari 1.524.704 peserta UN. Angka tersebut didapat dari siswa yang nilai akhir rata-ratanya tidak mencapai 5,5 sebanyak 5.300 siswa (69,4 persen). Juga karena ada satu atau lebih mata pelajaran yang nilainya kurang dari 4 (30,06 persen).

Nilai akhir rata-rata itu adalah jumlah nilai UN murni digabungkan dengan nilai sekolah, dengan masing-masing bobot nilai 60:40. Pengumuman UN sendiri baru akan disampaikan secara serentak pada Sabtu, 26 Mei 2012. Sekolah diminta mempersiapkan diri, dan berkoordinasi agar pengumuman hasil UN dapat berjalan lancar. 

Kondisi politik di Aceh diperkirakan baru akan mencapai kestabilan setelah tahun 2017 mendatang atau setidaknya saat pemilihan umum kepala daerah yang ketiga di provinsi ini. Saat ini kondisi politik di Aceh masih belum lepas dari situasi setelah konflik sehingga kondisi yang ada masih labil.

Demikian disampaikan dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Saifuddin Bantasyam, dalam acara evaluasi Pilkada Aceh 2012 yang digelar oleh Masyarakat Tranparansi Aceh (MaTA), Selasa (22/5/2012).

Situasi setelah konflik masih sangat berpengaruh dalam politik Aceh saat ini, termasuk dalam hajatan Pilkada 2012. Suasana yang mencekam dan belum lepasnya isu-isu perdamaian dan rekonsiliasi dalam arena politik merupakan salah wujud dari situasi seusai konflik. Itu pula yang agak membedakan antara kondisi politik lokal Aceh dan daerah lain di Indonesia.

"Jadi, menilai prospek demokrasi di Aceh saat ini mungkin kurang fair jika tak melihat dulu sampai pilkada yang ketiga atau keempat, atau setelah tahun 2017 nanti. Jika tak ada lagi konflik di Aceh, saya yakin akan stabil tahun 2017. Tapi, kalau tetap mencekam seperti sekarang tetap belum bisa diharapkan," kata Saifuddin.

Pilkada Aceh lalu, menurut dia, masih belum sepenuhnya memenuhi unsur tercapainya demokrasi yang substansial. Pilkada masih sekadar memenuhi unsur demokrasi yang bersifat prosedural.

Hal tersebut tecermin dari masih minimnya pencapaian atas terwujudnya pendidikan politik, pendidikan pemilih, dan budaya politik yang bertumpu pada kepercayaan kepada otoritas penyelenggara. Masalah dasar hukum dan ketidakpercayaan terhadap penyelenggaraan pilkada mewarnai pelaksanaan pilkada di Aceh.

Hak pilih rakyat secara umum sudah terjamin meskipun dalam berbagai kasus banyak ditemukan kesalahan daftar pemilih tetap, ada kecurangan, dan kekerasan. "Namun itu hanya menjadi diskusi di warung kopi saja karena institusi yang ada gagal membuktikannya," kata dia.

Di pihak lain, baik partai politik di Aceh maupun calon independen juga gagal menjalankan fungsi pendidikan politik kepada masyarakat serta regenerasi kader. Hal ini tampak pada minimnya kampanye-kampanye politik yang mendidik dan mengarah pada ajakan positif kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. 

Juru Bicara Kaukus Barat Selatan, Taf Haikal, mengatakan, pada tahap awal, politik di Aceh sebenarnya tak pernah diarahkan untuk menuju demokrasi. Awalnya, politik Aceh hanya diarahkan sekadar dari situasi konflik ke situasi damai.

"Bahkan, keberadaan calon independen dan partai politik lokal sebenarnya dulu muncul pertama kali di Aceh bukan atas pertimbangan penciptaan demokrasi. Semuanya didasari niat kepentingan politik seusai konflik. Oleh karena itu, tak heran calon independen pada pilkada 2012 lalu pun menjadi masalah dan diperdebatkan keberadaannya, meski di Aceh-lah hal itu pertama kali muncul," tuturnya.

Lebih jauh dia mengatakan, saat ini yang terpenting bagi masyarakat sipil di Aceh adalah menjaga agar pemerintahan baru yang dihasilkan dari pilkada ini berjalan sesuai rel. Jika produk pilkada yang ada saat ini gagal mewujudkan situasi yang lebih baik, maka di situlah persoalan baru Aceh akan muncul. 

 

Uni Eropa mendesak agar pemerintah daerah di Aceh tidak dengan mudah memberi izin pembukaan lahan hutan untuk perkebunan. Konsesi hutan harus memperhatikan aspek rencana tata ruang wilayah, dan disetujui masyarakat sekitar, serta memperhatikan kondisi lingkungan.

Hal tersebut disampaikan Kepala Perwakilan Uni Eropa untuk Aceh, Giovanni Serritella, Rabu (23/5/2012) di Banda Aceh. Pernyataan tersebut menanggapi persoalan kerusakan hutan di Aceh yang sebagian terkait dengan masih banyaknya konsesi hutan untuk perusahaan-perusahaan perkebunan.

Giovanni mengatakan, persoalan konsesi hutan menjadi kewenangan pemerintah lokal. Karena itu, dia meminta agar pemerintah lokal di Aceh memprioritaskan kelestarian hutan dalam kebijakannya. Upaya penting yang perlu dilakukan adalah secara selektif memberi konsesi kehutanan.

"Saya tak hendak mengatakan hentikan konsesi. Tapi, yang hendak kami sampaikan adalah konsesi hendaknya diberikan dengan cara yang cerdas. Aspek rencana tata ruang wilayah diperhatikan, ada persetujuan masyarakat, dan kondisi lingkungan diperhatikan," tuturnya.

Mulai tahun 2012, menurut Giovanni, Uni Eropa akan lebih memusatkan perhatian kepada sektor kehutanan dan perubahan iklim di Aceh. Program ini satu paket dengan program untuk sektor yang sama, yang akan dilaksanakan di Papua.

Aceh dan Papua adalah dua wilayah yang mempunyai hutan tropis yang masih tersisa di Indonesia. "Kalimantan sudah sangat buruk kondisinya. Ini sangat perlu untuk dijaga dan Uni Eropa berharap ini dapat diselesaikan bersama nantinya," kata Giovanni.

Uni Eropa (UE) segera mengakhiri misi di Aceh dalam bentuk program bantuan untuk pendampingan proses perdamaian pascatsunami dan penandatanganan MoU Helsinki antara Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 2005.
Kepala Perwakilan UE di Aceh, Giovanni Serritella mengatakan, program Aceh Peace Program Support (APPS) akan berakhir secara resmi pada akhir Juni 2012. “Ini merupakan akhir dari dukungan UE terhadap proses perdamaian di Aceh,” kata Giovanni kepada wartawan seusai penutupan kegiatan APPS di Hotel Hermes Palace Banda Aceh, Rabu (23/5).

Seremoni penutupan program APPS turut dihadiri Sekretaris Daerah Aceh, Teuku Setiabudi, Amiruddin Usman (Head of PKK/Desk Aceh Menkopolhukam Representative), mantan Ketua Badan Reintegrasi Aceh Yusni Sabi, Gubernur terpilih Zaini Abdullah, perwakilan IOM, FFI, GIZ, anggota DPRA dan aktivis LSM, dan udangan lainnya.

Menurut Giovanni, meskipun program APPS untuk Aceh telah berakhir, namun UE masih tetap berada di Aceh untuk melanjutkan beberapa program dukungan lainnya terkait beberapa isu, antara lain ekonomi dan lingkungan.

“Kami menutup kantor, tapi kami akan melanjutkan dan terlibat aktif dalam beberapa program di Aceh, seperti di bidang ekonomi dan lingkungan,” katanya.

Disebutkan, untuk dukungan terhadap proses perdamaian, UE tidak lagi aktif dalam memantau. “Tapi kami masih terlibat dalam dialog. UE punya kekuatan politik di Aceh yang membantu Aceh mencapai perdamaian. Kami ingin melihat perdamaian dijaga dengan baik,” sebut Giovanni.

Menurutnya, salah satu alasan UE tidak lagi terlibat dalam proses pemantauan perdamaian Aceh dikarenakan proses perdamaian yang sudah berjalan tujuh tahun dinilai telah cukup memberi keyakinan bagi UE bahwa rakyat Aceh sudah  mampu menjaga sendiri (perdamaian) tersebut.

“Masyarakat sudah siap berdiri di atas kaki mereka sendiri. Masyarakat sudah bisa menikmati damai. Kami harus memperlihatkan bahwa Aceh sudah damai dan masyarakat Aceh bisa berdiri di atas kaki mereka sendiri,” katanya.

UE, lanjut Giovanni, telah membantu Aceh dengan dana 45 juta Euro untuk mendukung program perdamaian Aceh sejak 2005 serta 300 juta Euro untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pascatsunami.

Ke depan UE akan fokus pada program yang terkait dengan isu kehutanan dan perubahan iklim. “Kita berharap dukungan terhadap program ini bisa berjalan pada tahun ini,” katanya.

Seperti diketahui, UE hadir di Aceh pascatsunami dan penandatangangan MoU Helsinki antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada Agustus 2005. UE mengirimkan puluhan pemantau perdamaian yang tergabung dalam Aceh Monitoring Mission (AMM).

Selain itu, UE juga mendanai program kerjasama International Organization for Migration (IOM) dengan kepolisian daerah Aceh dalam rangka reformasi dan peningkatan kapasitas personel kepolisian; misi Crisis Management Initiative (CMI) yang terlibat dalam memantau proses implementasi butir-butir kesepakatan damai; pembentukan penjaga hutan (ranger) melalui Fauna and  Flora International (FFI); dan peningkatan kapasitas pemerintahan dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih melalui GIZ (lembaga donor milik Jerman).