![Calon Mahasiswa yang telah mendaftarkan diri di Universitas Malikussaleh [Unimal], mengikuti Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus [OSPEK] yang di laksanakan di kampus induk Unimal Reuleut Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara. Selasa [6/9/2011]](http://3.bp.blogspot.com/-ncb_anaTByU/T6_8UZv9QpI/AAAAAAAAAJ8/K8qdS2ITKgE/s640/Ospek+Tahun+Akademik+2011-2012.jpg "OSPEK TAHUN AKADEMIK 2011-2012")
OPM Perlu Contoh GAM, Akhiri Perjuangan Bersenjata dengan Dialog
Organisasi Papua Merdeka (OPM) diharapkan mengikuti langkah perjuangan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang berujung terpeliharanya semangat penyatuan dalam Negara Kesatuan RI melalui agenda perundingan pada 2005.
Perubahan strategi dari cara bersenjata ke mekanisme dialog penting dilakukan OPM demi masa depan Papua yang bermartabat, baik dalam mewujudkan kedamaian tanah Papua, keadilan ekonomi yang meliputi kesejahteraan warga Papua, pemerataan pembangunan, maupun ke arah pengakuan aspirasi politik lokal sebagaimana kini terjadi di Nanggroe Aceh Darussalam.
"Dengan mengakhiri perjuangan bersenjata menuju dialog, dipastikan kemelut di Papua akan teratasi serta membawa prospek perubahan mendasar sekaligus harapan lebih baik yang menguntungkan masyarakat Papua," jelas Ketua Dewan Direktur Lembaga Kajian Publik Sabang-Merauke Circle (SMC), Syahganda Nainggolan, seperti rilis yang diterima, di Jakarta, Jumat (29/6), terkait terkait rencana pengibaran bendera Bintang Kejora di berbagai wilayah Papua dalam peringatan Hari Ulang Tahun OPM yang jatuh pada Minggu, 1 Juli 2012.
Kandidat doktor ilmu kesejahteraan sosial Universitas Indonesia ini mengatakan cara-cara bersenjata kini semakin tidak tepat dilakukan dan sekadar membuat situasi konflik berkepenjangan, selain juga melelahkan bagi warga Papua yang menginginkan rasa damai serta hidup sejahtera. Ia menambahkan, atas kesepakatan perundingan, Papua sebagai wilayah otonomi khusus dapat mengembangkan basis politik berdasarkan daerah, dengan mendirikan partai lokal untuk keperluan Pemilu mendatang.
Menurut Syahganda, meski berbeda dengan fenomena Aceh karena di Papua terdapat lebih seratus suku dan tidak menonjolkan tokoh utamanya, prakarsa dialog sangat diperlukan dengan inisiatif para tokoh Papua yang mampu mengakomodir kepentingan sejumlah elemen suku berikut aspirasi OPM.
Sementara itu, pemerintah pusat diharapkan mengedepankan gagasan dialog agar persoalan di Papua secepatnya berakhir. Karenanya, pihak Jakarta perlu mengupayakan tokoh utama yang kredibel dan dipandang cekatan dalam menjembatani upaya dialog, termasuk menjamin proses ataupun hasil dialog secara benar dan bermartabat.
"Prinsipnya, dialog tidak boleh lepas dari kerangka NKRI dan untuk membangun keadilan Papua," tegas Syahganda.
Ia lantas menyebut nama Jusuf Kalla pantas dipertimbangkan untuk memikul mandat dari pemerintah pusat, lantaran pernah teruji menyukseskan perundingan dengan tokoh-tokoh GAM.
"Sebenarnya, tokoh lain seperti Aburizal Bakrie, Megawati Soekarnoputeri, dan Surya Paloh pun tergolong layak sejauh pemerintah tidak melihatnya dari kacamata politis. Dengan demikian, berbagai tokoh dapat dikedepankan demi keutuhan Papua dalam NKRI," katanya.
Ia juga tak terlalu mempersoalkan, apakah dialog memerlukan kehadiran pemantau internasional atau tidak, sebab hal itu sepenuhnya bergantung pada penilaian antara Jakarta dan para tokoh Papua dalam menempatkan proporsi perundingan.
"Yang terpenting adalah kemauan melakukan dialog. Nah, momentum untuk dialog ini harus dijadikan agenda utama oleh OPM agar buah yang baik itu dapat dirasakan bersama," pinta Syahganda.
Sumber: MI
Kapolda Aceh Dinilai Melakukan Pembohongan Publik, Irwandi Yusuf Surati Kapolri
 |
| Irwandi Yusuf |
Musibah yang di alami Irwandi Yusuf belum pernah dirasakan pada mantan gubernur Aceh sebelumnya, yaitu seorang mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dipukul hingga memar di muka serta kaca mata yang dipakainya bengkok.
Atas dasar itu Irwandi yang merasa kecewa terhadap Kapolda Aceh Iskandar Hasan atas penangan kasus pemukulan terhadap dirinya dinilai tidak netral dan menuding mantan Kadiv Humas Mabes Polri itu telah membohongi publik.
Dalam surat yang ikut ditembus kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Menko Polhukam Djoko Suyanto, dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, itu Irwandi mengaku tak bisa menerima sikap Kapolda Aceh Irjen Iskandar Hasan yang menyatakan kasus pemukulan terhadap dirinya selesai, dengan ditangkapnya seorang tersangka.
Berikut isi surat terbuka Irwandi Yusuf
Kpd Yth. Bpk Kapolri
Cc kpd yth:
Bpk. Pres. SBY
Bpk. Menkopolhukam
Bpk. Mendagri
Bpk. Ka. BIN
Bpk. Ka. BAIS
Pers.
Cc kpd yth:
Bpk. Pres. SBY
Bpk. Menkopolhukam
Bpk. Mendagri
Bpk. Ka. BIN
Bpk. Ka. BAIS
Pers.
Dengan hormat disampaikan bahwa Kapolda Aceh telah membuat pernyataan pers yang intinya bahwa kasus pemukulan terhadap saya dinyatakan selesai dengan tertangkapnya salah seorang pelaku dan menurut kapolda pelaku itu masyarakat biasa.
Hal ini tidak bisa diterima karena sangat bertentangan dengan fakta yang ada dan diketahui umum bahwa pelaku lebih dari satu orang, bahwa pelaku-pelaku ada yang berseragam satgas PA, dan bahwa saya mengenali sebagian dari pelaku, termasuk yang telah ditangkap, yaitu orang-orang PA.
Saudara Iskandar Hasan sudah lama tidak netral dan tidak bisa menegakkan hukum kalau sudah menyangkut dengan PA sejak dari awal proses pilkada. Banyak sekali laporan kasus kekerasan terhadap tim kontestan lain, terutama tim saya, tidak diproses oleh polisi walaupun sudah cukup saksi dan barang bukti, sehingga aparat kepolisian di lapangan merasa rikuh.
Di satu sisi adanya keinginan untuk menegakkan hukum secara konsekuen, namun di sisi lain sinyal dari atasan berbeda. Bahkan juga terhadap pengungkapan kasus penembakan yang mengambil korban tewas 11 orang dan puluhan luka-luka serta upaya-upaya pembunuhan gagal terhadap saya yang sedang ditangani oleh Densus 88 Mabes Polri, juga dihalang-halanginya.
Barang bukti tiga unit mobil berbalut atribut PA yang disita dari tangan anggota PA sebagai tersangka pembunuh juga diperintahkan oleh Iskandar Hasan agar atribut PA itu dicopot dari mobil. Bapak dapat bertanya tentang hal ini kepada tim Densus 88 yang menangani kasus tersebut.
Jelas sekali Iskandar Hasan telah melakukan pembohongan publik dan membohongi Bapak sebagai atasannya. Demikian terima kasih. Wassslam.
Irwandi Yusuf
Hal ini tidak bisa diterima karena sangat bertentangan dengan fakta yang ada dan diketahui umum bahwa pelaku lebih dari satu orang, bahwa pelaku-pelaku ada yang berseragam satgas PA, dan bahwa saya mengenali sebagian dari pelaku, termasuk yang telah ditangkap, yaitu orang-orang PA.
Saudara Iskandar Hasan sudah lama tidak netral dan tidak bisa menegakkan hukum kalau sudah menyangkut dengan PA sejak dari awal proses pilkada. Banyak sekali laporan kasus kekerasan terhadap tim kontestan lain, terutama tim saya, tidak diproses oleh polisi walaupun sudah cukup saksi dan barang bukti, sehingga aparat kepolisian di lapangan merasa rikuh.
Di satu sisi adanya keinginan untuk menegakkan hukum secara konsekuen, namun di sisi lain sinyal dari atasan berbeda. Bahkan juga terhadap pengungkapan kasus penembakan yang mengambil korban tewas 11 orang dan puluhan luka-luka serta upaya-upaya pembunuhan gagal terhadap saya yang sedang ditangani oleh Densus 88 Mabes Polri, juga dihalang-halanginya.
Barang bukti tiga unit mobil berbalut atribut PA yang disita dari tangan anggota PA sebagai tersangka pembunuh juga diperintahkan oleh Iskandar Hasan agar atribut PA itu dicopot dari mobil. Bapak dapat bertanya tentang hal ini kepada tim Densus 88 yang menangani kasus tersebut.
Jelas sekali Iskandar Hasan telah melakukan pembohongan publik dan membohongi Bapak sebagai atasannya. Demikian terima kasih. Wassslam.
Irwandi Yusuf
Editor: Safrizal
