Munculnya sejumlah unjuk rasa dan kerusuhan terkait hasil pemilihan
kepala daerah (pilkada) di beberapa kabupaten dan kota di Aceh tak akan
sampai mengarah kepada konflik horizontal di bumi Serambi Mekkah. Hal itu disampaikan Panglima Komando Daerah Militer
Iskandar Muda Mayor Jenderal Zahari Siregar kepada wartawan di Banda
Aceh, Kamis (6/9/2012 ) seperti dikabarkan media online terpercaya http://regional.kompas.com
"Situasi politik yang panas biasanya
hanya terjadi pada tahap awal dan akan kembali dingin seiring waktu.
Grafik kegiatan yang mengarah kepada demonstrasi biasanya pertamanya
hangat, begitu sampai di tengah lembek. Apalagi kalau sudah dipilih, tak
muncul lagi cerita macam-macam," kata Zahari.
Pernyataan Zahari
tersebut menanggapi adanya sinyalemen sejumlah pihak mengenai potensi
ancaman konflik harisontal di Aceh seusai Pilkada 2012 yang sempat
diwarnai intimidasi, kekerasan, dan kerusuhan di sejumlah tempat.
Perpecahan di tubuh bekas Gerakan Aceh Merdeka (GAM) seusai pilkada dan
gesekan politik antarkelompok pendukung calon calon kepala daerah yang
kalah dan yang menang dinilai rawan sebagai pemicu konflik tersebut.
Zahari
mengakui ada kubu pro dan kontra usai pilkada. Kelompok yang tak puas
pun muncul. Kemungkinan terjadinya provokasi-provokasi dari kelompok
tertentu pun tak mustahil terjadi. Sejauh ini, lanjut dia, TNI hanya
memantau dan melihat perkembangan yang ada.
Kejadian kerusuhan,
pembakaran, dan perkelahian seiring perkembangan tersebut sejauh ini
dilimpahkan penanganannya kepada kepolisian. Apabila tindakan kekacauan
tersebut semakin radikal, seperti adanya penggunaan senjata api, maka
TNI tak akan tinggal diam.
"TNI tak segan untuk terlibat dalam
penanganan. Tapi, keterlibatan TNI dalan penanganan tetap menunggu
adanya permintaan dari kepolisian Saya yakin, kerjasama kami yang ketat
selama ini sebagai mitra dapat membantu menyelesaikan keamanan di
wilayah Kodam Iskandar Muda ini. Kami juga yakin, setiap ada kejadian
yang sifatnya mengancam wilayah dan stabilitas di Aceh akan kami
selesaikan," lanjut dia.
Dalam kesempatan itu, Pangdam juga
meminta semua pemimpin yang terpilih di Aceh bertindak bijaksana.
Kekerasan dan kerusuhan hanya akan mengorbankan rakyat. TNI dapat
menerima siapapun pemimpin yang terpilih dalam pilkada. "Yang terpenting
adalah pemimpin tersebut harus mampu mengemban tugasnya sebagai
pemimpin. Dia harus melaksanakan program yang dicanangkan pimpinan,
terutama pemerintah pusat dengan baik. Yang lain tidak usah," tandas
dia.
Editor: Safrizal
Sumber: http://regional.kompas.com
Tidak ada komentar: