Masih terus terjadinya konflik dan kekerasan di Papua,
mengundang komentar dari Sekjen Presidium Dewan Papua (PDP) Thaha
Alhamid. Ia mengatakan, sangat sulit untuk meredam konflik di Papua
selama ketidakadilan itu masih ada dimana-mana, serta penegakan hukum
tidak dijalankan dengan baik.
Sebagaimana dikabarkan media online papuapost.com bahwa semua pihak yang ada harus membuka komunikasi sosial
politik, agar tak semua kasus harus berujung pada aksi kekerasan
sebagaimana peristiwa aksi penembakan konvoi kendaraan pengangkut
logistik dan melukai seorang sopir truk bernama Tilu alias
Kasera (26) di Jembatan Besi, Distrik Tingginambut, Puncak Jaya, Rabu
(29/8
“Untuk Papua saya lihat seperti itu, penegakan hukum penting dan ketikadilan sosial harus segera diatasi. Selama ada ketidakadilan sosial konflik terus terjadi. Apalagi penegakan hukum lemah,” ujar Thaha Alhamid ketika dihubungi via ponsel, Minggu (2/9).
Dia mengatakan, aparat penegak hukum d Papua hanya sibuk kalau ada
aksi unjukrasa tentang referendum atau pengibaran bendera Bintang
Kejora, tapi jika ada kasus dugaan korupsi uang rakyat mereka
cenderung lambat penanganan. “Itu yang saya sebut penegakan hukum di
Papua cenderung diskriminatif,”katanya.
Ditambahkan, “Kita harus jujur halaman rumah Polisi masih kotor. Didalam masih ada intrik-intrik, like and dislike. Artinya bagaimana mereka bisa efektif mengawasi kepentingan Kamtibmas,” ujar dia.
Editor: Safrizal
Sumber: papuapost.com
Tidak ada komentar: